Jokowi-JK akan diinterpelasi.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Hari ini sejumlah inisiator hak interpelasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kenaikan harga BBM berencana mengumpulkan tanda tangan dukungan. Fraksi Partai Demokrat yang pada periode pemerintahan lalu menjadi partai utama kini bertindak sebagai salah satu pendukung hak meminta keterangan kepada presiden tersebut.
Ketua DPP PD Herman Khaeron menyatakan, banyak hal dalam pemerintahan Presiden Jokowi yang masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Kenaikan harga BBM bersubsidi tanpa ada konsultasi dengan DPR hanya salah satunya. “Kenaikan harga BBM tanpa ada konsultasi dengan DPR dan penjelasan yang cukup ke publik adalah bukti tidak dijalankannya prinsip good governance (tata kelola pemerintahan yang baik, Red),” beber Herman di Jakarta kemarin (23/11).
Dia juga menilai, dari sisi waktu, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi tidak tepat. Menurut dia, kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar gas (BBG) yang belum terlalu lama seharusnya menjadi pertimbangan sebelum menaikkan harga BBM bersubsidi. “Kesannya, kenaikan harga ini terburu-buru dan mengabaikan berbagai dampak yang ditimbulkannya,” kata mantan wakil ketua Komisi IV DPR tersebut.
Herman menegaskan, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang utuh atas kebijakannya menaikkan harga BBM bersubsidi. Termasuk, sesuai atau tidaknya dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. “Penjelasan itu penting agar ke depan tidak menimbulkan permasalahan,” jelasnya.
Di luar persoalan BBM, dia juga menyinggung sejumlah langkah Presiden Jokowi yang dianggap mengabaikan prinsip good governance. Di antaranya, penggabungan nomenklatur dan penghapusan kementerian serta peluncuran sejumlah kartu sakti. “Kami mendukung seribu persen program-program prorakyat, namun mekanismenya harus ditempuh dengan baik agar transparan dan akuntabel,” tuturnya.
Secara terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) juga menegaskan bahwa opsi penggunaan hak interpelasi BBM relevan untuk diajukan. Dia memandang menaikkan harga BBM bersubsidi untuk memulihkan kekuatan APBN adalah cermin pemerintahan yang tidak kreatif dan malas.
Menurut dia, di hadapan pemerintah sesungguhnya masih tersedia sejumlah pilihan untuk memperbesar ruang fiskal di APBN. Antara lain, pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). “Jika pemerintah mau bekerja lebih keras membenahi dua pos penerimaan ini, rasanya pemerintahan Jokowi tak perlu menuntut pengorbanan berlebih dari rakyat,” tegasnya.
Menurut Bamsoet, lebih dari Rp100 triliun penghematan yang didapat pemerintahan Presiden Jokowi dari kenaikan harga BBM bersubsidi ibarat upeti dari rakyat yang hanya dibarter dengan janji swasembada pangan, pembangunan waduk, dermaga hingga pembangunan jalur kereta api di luar Jawa. Sayangnya, semua janji itu belum tentu terpenuhi karena rakyat tidak mendapatkan akses untuk menentang atau bertanya, penggunaan hak interpelasi oleh DPR menjadi sangat relevan.
Hampir pasti bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi tahun 2014 ini akan memperbesar jumlah warga miskin. Inilah ironi yang harus diterima. Alih-alih mempercepat pengentasan kemiskinan, pemerintah baru malah merancang kebijakan yang akan berdampak pada bertambahnya jumlah warga miskin dalam dua-tiga tahun ke depan.
Pengalaman mengajarkan bahwa kenaikan harga BBM akan selalu diikuti dengan naiknya harga barang dan jasa, utamanya harga komoditi kebutuhan pokok serta tarif jasa angkutan penumpang. Kalau tidak direspons dengan kenaikan gaji atau upah, akibat ikutannya adalah melemahnya daya beli sebagian besar rakyat.
Artinya, kenaikan harga BBM bersubsidi tidak hanya menyengsarakan warga miskin. Keluarga berpenghasilan pas-pasan pun akan menerima dampak negatifnya. Perlahan, mereka bisa terdorong masuk dalam kelompok warga hampir miskin.
“Memang, untuk melindungi warga miskin dari dampak negatif kenaikan harga BBM, Presiden Jokowi coba menangkalnya dengan Kartu keluarga Sejahtera (KKS). Pertanyaannya, setimpalkah daya KKS melawan arus kuat kenaikan harga barang dan jasa?” kata Bamsoet. (dyn/c7/fat/dem)
