JAKARTA – Pemerintah kota maupun kabupaten diminta serius mengurusi pendidikan dasar dan menengah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan tidak pernah merecoki dengan aneka pungutan anggaran. APBN fungsi pendidikan yang ditransfer ke daerah harus terserap efektif.
Instruksi penggunaan anggaran itu disampaikan Mendikbud Muhammad Nuh kepada kepala dinas pendidikan tingkat II se Indonesia di Jakarta tadi malam. Menteri asal Surabaya itu mengatakan anggaran pendidikan dicairkan ke daerah secara utuh.
Dalam APBN disebutkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan mencapai Rp11 triliun. “Kita tegaskan lagi, Kemendikbud tidak akan meminta commitment fee, return fee, atau fee-fee lainnya,” ujar Nuh. Dia menambahkan, kementerian lain yang terkait dengan pencairan DAK juga tidak akan menarik pungutan.
Mantan rektor ITS itu lantas merinci penggunaan DAK pendidikan. “Transfer DAK yang Rp11 triliun ini harus aman,” ujarnya. Mulai untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.
Nuh menegaskan penggunaan DAK harus tepat waktu, sasaran, jumlah, dan tata kelola. DAK ini di antaranya untuk rehab sekolah dan pengadaan buku kurikulum baru khusus jenjang SMP.
Selain urusan DAK, Nuh mengatakan urusan yang krusial adalah untuk bantuan siswa miskin (BSM) Rp3,9 triliun untuk 6 juta siswa. Menurut dia, ada masanya masyarakat membutuhkan BSM.
“Yakni ketika memasuki tahun ajaran baru. Untuk beli buku, tas, dan lain-lain,” kata dia.
Dengan estimasi kebutuhan itu, BSM harus sudah cair antara Juni atau Juli. “Tapi kalau cairnya BSM September, momentumnya sudah lewat,” kata dia.
Kemungkinan dana BSM mulai ditransfer April depan. Nuh juga berpesan mengenai Ujian Nasional (Unas) 2013. “Jangan menarget seratus persen lulus Unas, lalu menabrak aturan,” kata Nuh.(wan/jpnn)
