Pemerintah menyiapkan sejumlah rumusan baru yang akan merombak aturan mengenai pemekaran daerah. Jika selama ini hanya dikenal istilah pemekaran dan penggabungan daerah, maka ke depan ada istilah ‘penyesuaian’ daerah.
Istilah terbaru ini memungkinkan sebuah kabupaten/kota untuk keluar secara administratif dari provinsi induk dan pindah ke provinsi lain yang berdekatan.
“Sebuah daerah yang selama ini bergabung dengan provinsi, tapi jauh dari induknya itu, bisa bergabung ke provinsi lainnya,” ujar Gamawan Fauzi saat membuka seminar khusus membedah desain besar penataan daerah di Jakarta, pekan lalu.
Dia memberi contoh Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yang secara geografis lebih dekat dengan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). “Kalau berpikir efektivitas, jika masyarakatnya setuju, pemerintah daerahnya setuju, sudahlah bergabung ke Kalbar saja karena dengan induk (ibukota Provinsi Kepri, Red), terlalu jauh,” ujarnya.
Tidak hanya untuk tingkat kabupaten/kota, untuk cakupan wilayah lebih kecil lagi juga dimungkinkan loncat ke provinsi tetangga. Gamawan memberi contoh status Pulau Berhala, yang hingga kini diperebutkan oleh Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepri. Untuk memutuskan gabung ke Kepri atau Jambi, warga di Pulau Berhala berhak menentukan pilihannya sendiri. “Masyarakat mau gabung ke mana, supaya penyelenggaraan pemerintahan lebih efektif dan efisien,” kata Gamawan.
Aturan baru lainnya terkait pemekaran adalah, pemerintah pusat bisa menggulirkan ide pembentukan daerah otonom baru. Selama ini, aspirasi pemekaran hanya dibuka untuk masyarakat daerah. Gamawan menjelaskan, aturan baru ini antara lain untuk kepentingan pertahanan keamanan nasional. “Misal di daerah perbatasan. Demi keamanan negara, usulan pemekaran bisa dari pusat,” terangnya.
Hal baru lainnya, sebelum menjadi daerah otonom, suatu daerah harus menjadi daerah persiapan terlebih dahulu selama tiga tahun, yang dipimpin oleh seorang kepala daerah persiapan. Kepala daerah persiapan provinsi, kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh mendagri. Pembentukan daerah persiapan ini tidak langsung dipayungi UU, melainkan cukup dengan peraturan pemerintah (PP).
Satu lagi persyaratan yang tergolong anyar, daerah layak menjadi daerah otonom jika luas lahanya 60 persen lahan efektif. (sam)
