JAKARTA – Partai Demokrat (PD) tak khawatir dengan munculnya lagi keinginan mundur Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari barisan koalisi pemerintahan. Wakil Ketua Umum DPP PD Nurhayati Ali Assegaf mengingatkan bahwa keputusan hengkang dari koalisi juga akan disertai konsekuensi di kabinet. “Kalau mau mundur silakan, tinggal tarik saja menteri-menterinya,” kata Nurhayati di kompleks parlemen Jakarta, kemarin (23/5).
Dengan enteng Nurhayati juga mengimbau PKS tidak perlu berkoar-koar ke publik lebih dulu jika benar ingin keluar dari koalisi. Partai yang kini sedang dirundung masalah pasca munculnya kasus korupsi suap impor daging itu diminta membicarakan dulu masalah tersebut di internal partai. “Kalau yang bersangkutan (PKS, Red) tidak berminat atau (tidak) nyaman, biarkan dibicarakan tingkat elit saja,” sindirnya.
Wacana PKS keluar dari koalisi bukan kali pertama ini saja muncul. Namun, sampai saat ini wacana tersebut selalu tidak terealisasi. Terakhir, keinginan itu muncul sekitar pertengahan 2012, seiring dengan mengemukanya wacana reshuffle kabinet. Saat itu jatah kursi PKS di kabinet sempat diisukan akan kembali dikurangi.
Saat ini ada tiga politikus PKS yang duduk di kursi kabinet.
Mereka adalah Tifatul Sembiring sebagai menteri komunikasi dan informatika, Salim Segaf Al Jufri (menteri sosial), dan Suswono yang menjabat menteri pertanian.
Sementara itu, Ketua DPP PD Sutan Bhatoegana menilai bahwa wacana PKS keluar dari koalisi beberapa waktu terakhir masih sebatas pernyataan pribadi. Karena itu, hal tersebut belum bisa dijadikan acuan posisi terkini partai berlambang bulan sabit kembar itu. Karena itu pula, Sutan menganggap wacana keluar itu masih tak perlu disikapi serius.
“Kkalau sudah resmi pakai surat, tentu akan dibicarakan di Setgab. Ya, kita tunggu saja perkembangannya,” kata dia.
Terpisah, Ketua Fraksi PKS DPR Hidayat Nur Wahid mencoba mendinginkan suasana. Hidayat mengatakan sama sekali tidak ada keputusan PKS untuk keluar dari koalisi. Kendati demikian, Hidayat tidak menampik bahwa aspirasi itu muncul sejak lama di internal PKS. “Dalam majelis syura (PKS) biasanya memang dibolehkan berwacana apa saja. Ini (usul keluar dari koalisi) baru wacana, bukan keputusan,” ungkap Hidayat di Jakarta, kemarin. (fal/jpnn)
