JAKARTA- Mendagri Gamawan Fauzi menyesalkan konflik internal di tubuh DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) yang berdampak pada tidak berfungsinya peran DPRD. Lewat Jubir Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, Gamawan meminta plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho untuk segera turun tangan.
“Kepada gubernur, selaku pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, agar dapat segera mengambil langkah untuk menjaga, mengawal, dan memediasi sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan di Tapteng,” ujar Reydonnyzar Moenek kepada koran ini di kanatornya, kemarin (24/7).
Seperti diberitakan, karena gedung DPRD Tapteng di Jalan Raja Junjungan Lubis No.8, Pandan masih disegel, Ketua DPRD Sintong Gultom, Wakil Ketua Sondang B Hutagalung, dan tiga anggota dewan, Herbinsar Sitanggang, Murniati Banjarnahor dan Devi Sari W Batubara terpaksa berkantor di teras gedung, Senin (23/7).
Persoalan ini tak lepas dari konflik internal di dewan, yang terbelah menjadi dua kubu. Ribut di institusi wakil rakyat ini menyebabkan pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2011 belum bisa dilakukan, termasuk pembahasan Perubahan APBD 2012.(sam)
JAKARTA- Mendagri Gamawan Fauzi menyesalkan konflik internal di tubuh DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) yang berdampak pada tidak berfungsinya peran DPRD. Lewat Jubir Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, Gamawan meminta plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho untuk segera turun tangan.
“Kepada gubernur, selaku pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, agar dapat segera mengambil langkah untuk menjaga, mengawal, dan memediasi sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan di Tapteng,” ujar Reydonnyzar Moenek kepada koran ini di kanatornya, kemarin (24/7).
Seperti diberitakan, karena gedung DPRD Tapteng di Jalan Raja Junjungan Lubis No.8, Pandan masih disegel, Ketua DPRD Sintong Gultom, Wakil Ketua Sondang B Hutagalung, dan tiga anggota dewan, Herbinsar Sitanggang, Murniati Banjarnahor dan Devi Sari W Batubara terpaksa berkantor di teras gedung, Senin (23/7).
Persoalan ini tak lepas dari konflik internal di dewan, yang terbelah menjadi dua kubu. Ribut di institusi wakil rakyat ini menyebabkan pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2011 belum bisa dilakukan, termasuk pembahasan Perubahan APBD 2012.(sam)
