ISTIRAHAT: Sejumlah santri di Pesantren Ar Raudhatul Hasanah Medan bermain saat waktu istirahat, belum lama ini.
SUMUTPOS.CO – Pemerintah menciptakan banyak tenaga terampil yang bisa diserap dunia kerja atau membuka lapangan usaha. Langkahnya dengan membuka balai latihan kerja (BLK). Kali ini program pembukaan BLK lebih diarahkan ke pondok pesantren.
Untuk mendukung program pembukaan BLK di pesantren ini, pemerintah menyiapkan anggaran Rp1 triliun. Anggaran sebanyak itu diharapkan dapat membuka 1.000 BLK di seluruh Indonesia.
“Presiden sudah setuju dan akan dimulai pada 2019,” ungkap Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Senin (24/9).
Hanif menjelaskan, setiap pesantren nanti bisa mengajukan diri untuk mendapatkan bantuan dana pembangunan BLK komunitas. Syaratnya, ada lahan kosong yang cukup luas untuk membangun gedung BLK.
“Nanti kami survei lokasinya. Karena BLK ini membutuhkan lahan yang cukup luas, memang perlu kami lakukan survei lebih dulu,” jelasnya.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berharap, BLK komunitas bisa membantu pemerintah mempercepat masifikasi peningkatan kompetensi masyarakat. Termasuk mereka yang memilih pendidikan di pondok pesantren.
Dengan begitu, kesenjangan antara kebutuhan di pasar kerja dan kompetensi alumni pesantren bisa semakin dikikis, sehingga masa depan peran alumni pesantren semakin kuat. Terlebih dalam mengentaskan problem kemiskinan.
Pada Agustus 2018 lalu, Kemenaker menandatangani perjanjian kerja sama penerima bantuan pembangunan BLK berbasis komunitas. Hanif menyatakan, bantuan pembangunan BLK komunitas tersebut merupakan program rintisan di Kemenaker sejak 2017.
Tahun lalu, Kemenaker membangun 50 BLK komunitas. Pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 75 lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah tersebut akan dinaikkan menjadi 1.000 titik pada 2019.
Rencana awalnya dibangun 2.000 BLK. Namun, karena anggaran terbatas, diputuskan untuk membangun 1.000 BLK lebih dulu.
“BLK komunitas ini sangat penting. Dari sini kami ingin kaum santri semakin berperan,” kata Hanif.
Konsep bantuan BLK komunitas itu, nanti berbentuk hibah. Karena hibah, nanti bantuan dikelola sendiri oleh pesantren. Kemenaker akan melakukan pendampingan, serta membantu program, kurikulum, dan instruktur. Setelah 2 tahun, program akan dilepas dan diserahkan kepada pengelola.
“Yang penting, pembangunan BLK dijalankan sebaik-baiknya sesuai ketentuan,” pungkas Hanif. (tau/c5/fim/jpc/saz)
