Direktur Eksekutif LSM Migrant Care Anis Hidayah menjelaskan bahwa modus yang digunakan untuk mengirim buruh migran ilegal ke Malaysia sangatlah umum dan banyak terjadi. Seperti penawaran pekerjaan, keberangkatan yang tidak perlu menunggu waktu lama, gaji tinggi, hingga proses yang cepat. ”Dan itu ditawarkan langsung oleh calo-calo yang berkeliaran di desa-desa basis buruh migran yang bekerja ke Malaysia. Seperti NTT dan NTB,” jelas Anis.
Anis mengatakan bahwa para calo itu tidak segan untuk mendatangi satu per satu rumah yang ada di desa itu demi mendapatkan calon korban. Selain modus yang dilakukan para calo itu, ada modus lain yang juga cukup sering terjadi. Yakni direct hiring oleh orang Malaysia. Menurut Anis, banyak juga orang Malaysia yang langsung datang ke rumah-rumah untuk mencari pekerja.
Ketika ditawari pekerjaan, para calon buruh migran itu sama sekali tidak tahu bahwa mereka akan bekerja secara ilegal. Mereka hanya tahu bahwa mereka akan segera bekerja di Malaysia dan bisa segera meningkatkan ekonomi keluarga dengan gaji besar yang konon akan mereka dapatkan di sana. ”Padahal, mayoritas yang menawarkan itu abal-abal,” ucap Anis.
Menurut Anis, setelah membayarkan sejumlah uang kepada calo, biasanya mulai dari Rp 3 juta, para calon buruh migran itu kemudian dikumpulkan untuk diberangkatkan Malaysia. Ada setidaknya empat jalur utama yang menjadi jalur keberangkatan mereka. Yakni lewat Batam kemudian masuk Johor. Ada juga yang lewat Nunukan kemudian masuk ke Sabah dan Serawak. Ada juga yang lewat Tanjung Pinang kemudian masuk Johor. Dan yang tidak kalah popular juga lewat Batam ke Singapura kemudian ke Johor.
Terkait dengan peristiwa kapal karam di perairan Johor yang mengangkut buruh migran, Judha menuturkan bahwa sepanjang 2016, kecelakaan serupa minim terjadi di kawasan Selangor (sekitar Kuala Langat) dan Perak (sekitar hutan Melintang) yang menjadi wilayah kerja KBRI Kuala Lumpur. Penurunan, disebut Judha, mungkin terjadi karena patrol ketat dari pihak aparat Malaysia.
”Namun, terjadi peningkatan di wilayan kerja KJRI Johor Bahru,” katanya.
Direktur Eksekutif LSM Migrant Care Anis Hidayah menjelaskan bahwa modus yang digunakan untuk mengirim buruh migran ilegal ke Malaysia sangatlah umum dan banyak terjadi. Seperti penawaran pekerjaan, keberangkatan yang tidak perlu menunggu waktu lama, gaji tinggi, hingga proses yang cepat. ”Dan itu ditawarkan langsung oleh calo-calo yang berkeliaran di desa-desa basis buruh migran yang bekerja ke Malaysia. Seperti NTT dan NTB,” jelas Anis.
Anis mengatakan bahwa para calo itu tidak segan untuk mendatangi satu per satu rumah yang ada di desa itu demi mendapatkan calon korban. Selain modus yang dilakukan para calo itu, ada modus lain yang juga cukup sering terjadi. Yakni direct hiring oleh orang Malaysia. Menurut Anis, banyak juga orang Malaysia yang langsung datang ke rumah-rumah untuk mencari pekerja.
Ketika ditawari pekerjaan, para calon buruh migran itu sama sekali tidak tahu bahwa mereka akan bekerja secara ilegal. Mereka hanya tahu bahwa mereka akan segera bekerja di Malaysia dan bisa segera meningkatkan ekonomi keluarga dengan gaji besar yang konon akan mereka dapatkan di sana. ”Padahal, mayoritas yang menawarkan itu abal-abal,” ucap Anis.
Menurut Anis, setelah membayarkan sejumlah uang kepada calo, biasanya mulai dari Rp 3 juta, para calon buruh migran itu kemudian dikumpulkan untuk diberangkatkan Malaysia. Ada setidaknya empat jalur utama yang menjadi jalur keberangkatan mereka. Yakni lewat Batam kemudian masuk Johor. Ada juga yang lewat Nunukan kemudian masuk ke Sabah dan Serawak. Ada juga yang lewat Tanjung Pinang kemudian masuk Johor. Dan yang tidak kalah popular juga lewat Batam ke Singapura kemudian ke Johor.
Terkait dengan peristiwa kapal karam di perairan Johor yang mengangkut buruh migran, Judha menuturkan bahwa sepanjang 2016, kecelakaan serupa minim terjadi di kawasan Selangor (sekitar Kuala Langat) dan Perak (sekitar hutan Melintang) yang menjadi wilayah kerja KBRI Kuala Lumpur. Penurunan, disebut Judha, mungkin terjadi karena patrol ketat dari pihak aparat Malaysia.
”Namun, terjadi peningkatan di wilayan kerja KJRI Johor Bahru,” katanya.
