32 C
Medan
Saturday, June 29, 2024

Tim Transisi Bantah Sudah Cocokkan Nama Calon Menteri ke KPK

Dahlan Iskan-Anies Baswedan
Dahlan Iskan-Anies Baswedan

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla diundang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (26/9). Mereka membicarakan mengenai agenda pemberantasan korupsi dan pemilihan menteri Kabinet Jokowi-JK.

‎Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Anies Baswedan membantah jika pihaknya datang ke KPK untuk memberikan dan mencocokkan nama calon menteri yang akan duduk di kabinet Jokowi-JK. “Oh enggak,” kata Anies di KPK, Jakarta, Jumat (26/9).

Selain itu, Anies menyatakan KPK tidak memberikan klarifikasi mengenai track record calon-calon menteri. “Nama calonnya aja enggak, gimana ada klarifikasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengungkapkan KPK siap membantu Jokowi-JK untuk memberi penilaian terhadap calon menteri yang akan dimasukan dalam struktur kabinet.

Johan menjelaskan sebelum melakukan penilaian KPK harus melihat terlebih dahulu kandidat yang akan menduduki kursi menteri. Salah satu penilaian misalnya apakah kandidat itu pernah diperiksa oleh KPK atau tidak. ‎(gil/jpnn)

Dahlan Iskan-Anies Baswedan
Dahlan Iskan-Anies Baswedan

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla diundang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (26/9). Mereka membicarakan mengenai agenda pemberantasan korupsi dan pemilihan menteri Kabinet Jokowi-JK.

‎Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Anies Baswedan membantah jika pihaknya datang ke KPK untuk memberikan dan mencocokkan nama calon menteri yang akan duduk di kabinet Jokowi-JK. “Oh enggak,” kata Anies di KPK, Jakarta, Jumat (26/9).

Selain itu, Anies menyatakan KPK tidak memberikan klarifikasi mengenai track record calon-calon menteri. “Nama calonnya aja enggak, gimana ada klarifikasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengungkapkan KPK siap membantu Jokowi-JK untuk memberi penilaian terhadap calon menteri yang akan dimasukan dalam struktur kabinet.

Johan menjelaskan sebelum melakukan penilaian KPK harus melihat terlebih dahulu kandidat yang akan menduduki kursi menteri. Salah satu penilaian misalnya apakah kandidat itu pernah diperiksa oleh KPK atau tidak. ‎(gil/jpnn)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/