JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR Arif Wibowo ogah mendukung hak interpelasi DPR yang saat ini tengah digalang mayoritas fraksi Koalisi Merah Putih (KMP). Salah satu alasannya, interpelasi bisa berujung pemakzulan presiden.
Menurut Arif, kalau dalam interpelasi atas kenaikan harga BBM subsidi nanti DPR menolak penjelasan presiden, maka bisa berlanjut pada penggunaan hak angket untuk melakukan penyelidikan.
“Kalau angket berlanjut hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat berlanjut pada pemakzulan. Kalau niatnya untuk pemakzulan bukan hanya kami yang akan menolak, tapi tentu rakyat yang mendukung pemerintahan yang sah akan menolak,” kata Arif di gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/11).
Mantan ketua komisi II DPR ini juga mengatakan interpelasi akan berpotensi memanaskan kembali situasi politik di Senayan. Sehingga energi akan habis dalam polemik berkepanjangan.
Karena itu, Arif menyarankan bagi anggota yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah atas kenaikan harga BBM subsidi, mereka cukup menggunakan hak bertanya sebagai di atur dalam tata tertib DPR.
“Gunakan hak bertanya. Jangan buru-buru interpelasi. Kalau interpelasi ada konsekuensinya. Masak DPR mau dibikin hiruk pikuk lagi. Dibuat bertengkar lagi,” tegasnya.(fat/jpnn)
Foto: dok.JPNN Presiden Jokowi.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR Arif Wibowo ogah mendukung hak interpelasi DPR yang saat ini tengah digalang mayoritas fraksi Koalisi Merah Putih (KMP). Salah satu alasannya, interpelasi bisa berujung pemakzulan presiden.
Menurut Arif, kalau dalam interpelasi atas kenaikan harga BBM subsidi nanti DPR menolak penjelasan presiden, maka bisa berlanjut pada penggunaan hak angket untuk melakukan penyelidikan.
“Kalau angket berlanjut hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat berlanjut pada pemakzulan. Kalau niatnya untuk pemakzulan bukan hanya kami yang akan menolak, tapi tentu rakyat yang mendukung pemerintahan yang sah akan menolak,” kata Arif di gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/11).
Mantan ketua komisi II DPR ini juga mengatakan interpelasi akan berpotensi memanaskan kembali situasi politik di Senayan. Sehingga energi akan habis dalam polemik berkepanjangan.
Karena itu, Arif menyarankan bagi anggota yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah atas kenaikan harga BBM subsidi, mereka cukup menggunakan hak bertanya sebagai di atur dalam tata tertib DPR.
“Gunakan hak bertanya. Jangan buru-buru interpelasi. Kalau interpelasi ada konsekuensinya. Masak DPR mau dibikin hiruk pikuk lagi. Dibuat bertengkar lagi,” tegasnya.(fat/jpnn)
