JAKARTA- Nama Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum memang semakin santer disebut-sebut terlibat dalam kasus suap wisma atlet. Terakhir, Yulianis saat dihadirkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagai saksi untuk Nazaruddin membeberkan semua keterkaitan Anas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menegaskan bahwa pihaknya akan mendalami keterlibatan Anas.
Ketua KPK Abraham Samad menerangkan bahwa pihaknya tak akan surut mendalami keterlibatan semua pihak yang mengeruk keuntungan dari hasil korupsi di kasus wisma atlet dan kasus-kasus lainnya yang berkaitan dengan Nazaruddin. Bahkan, Abraham menerangkan, KPK juga akan mendalami keterangan-keterangan yang muncul di dalam persidangan. “Semua kesaksian di persidangan kami jadikan sebagai masukan. Semua akan ditelaah untuk menentukan apakah kelak akan kami jadikan alat bukti atau tidak,” kata Abraham di kantornya, Kamis (26/1).
Apabila memang nantinya ada dua alat bukti yang kuat, maka KPK tidak akan segan menetapkan Anas sebagai tersangka. Saat disinggung apakah pihak istana kepresidenan mempengaruhi KPK dalam menetapkan Anas sebagai tersangka, Abraham pun dengan nada tinggi langsung membantahnya. “Kami (KPK) tidak ada urusan dengan istana. Kami adalah lembaga yang independen yang dalam menetapkan tersangka harus berdasarkan dua alat bukti yang cukup,” imbuhnya dengan nada tinggi.
Jadi dia membantah keras bahwa KPK akan menunggu izin pihak istana sebelum menetapkan Anas sebagai tersangka. Memang dalam beberapa waktu belakangan kondisi Partai Demokrat semakin menghangat. Apalagi pada Selasa (24/1) lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumpulkan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat dengan agenda untuk mengutak-atik posisi Anas. “Tidak ada yang kebal hukum di Negeri ini sekalipun dia ketua partai,” ujar Abraham tegas.
Seperti yang diketahui, pada sidang Rabu (25/1) lalu mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Grup Yulianis menerangkan bahwa Anas pernah menjadi petinggi PT Anugerah Nusantara bersama Muhammad Nazaruddin. Bahkan kata Yulianis, selama tahun 2009 silam, Anas menerima gaji dari perusahaan tersebut.
Bahkan Yulianis mengaku bahwa perusahaan Nazaruddin telah memberikan biaya kongres Partai Demokrat di Bandung 2010 silam sebesar Rp 30 miliar dan USD 5 juta. Sebagaian besar uang tersebut disebut-sebut sebagai biaya pemenangan Anas.
Beberapa hari sebelum kongres, uang-uang disimpang di kardus-kardus yang kemudian langsung dibawa ke Bandung dengan dianggkut mobil boks dan dikawal mobil Toyota Fortuner, Nissan X Trail dan mobil polisi.”Uang itu langsung ditaruh di hotel Aston (Bandung) lantai 9,” imbuh Yulianis.
Sebelumnya, jajaran dewan pembina Partai Demokrat mulai terbuka menanggapi pertemuan di kediaman Presiden SBY tempo hari. Sekretaris Dewan Pembina Andi Mallarangeng yang ditunjuk sebagai juru bicara resmi mengungkapkan, pembicaraan juga membahas mengenai posisi Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum.
“Kami memberikan pandangan-pandangan kepada ketua dewan pembina dan bagaimana langkah-langkah ke depan,” kata Andi saat ditanya pertemuan membahas antisipasi status tersangka Anas dalam kasus suap wisma atlet, kemarin.
Di sisi lain, kalangan Demokrat sudah semakin tidak sabar menunggu hasil akhir dari KPK. “Pokoknya, kami tunggu KPK, makin cepat makin bagus,” tegas anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarif Hasan, di Gedung Parlemen, kemarin.
Sebelum ada kepastian dari KPK, Syarif tidak mau berandai-andai terlebih dulu. Termasuk, terkait nasib Anas nantinya. “Namun, yang pasti partai tentu secara lengkap telah menyiapkan antisipasi dalam AD/ART,” imbuh Menteri Koperasi dan UKM tersebut.
Meski demikian, saat disinggung salah satu antisipasi adalah penyiapan calon pengganti, Syarief menyangkalnya. Dia menyatakan, penyiapan nama-nama pengganti adalah langkah yang terlau cepat dan terburu-buru. “Kok terlalu cepat melangkah? Jangan terlalu cepatlah. Jangan, kepastian saja belum ada, kita masih menunggu itu,” jelas Syarif.
Secara terpisah, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menilai, desakan agar Anas mundur dari jabatannya merupakan pendapat pribadi-pribadi di internal Demokrat. DPP dalam hal ini akan segera memberikan keputusan, terutama dengan mendengar saran dari SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. “DPP menyikapi hal-hal yang berkembang saat ini, pasti kan ada dampaknya terhadap DPP, itu yang harus disikapi, bukan orang per orang,” ujar Sutan. (kuh/fal/dyn/bay/jpnn)
