JAKARTA- Jadwal seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari honorer kategori dua (K2), molor lagi. Jika sebelumnya direncanakan seleksi sesama honorer K2 digelar sekitar Juni-Juli, kini berubah lagi menjadi Oktober.
Molornya jadwal seleksi ini menurut Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SesmenPAN-RB) Tasdik Kinanto, karena alotnya pembahasan anggaran dengan Kementerian Keuangan.
Apalagi dana yang diajukan ke Ditjen Anggaran Kemenkeu sebesar Rp 148 miliar belum disetujui. “Pembahasan di internal pemerintah sangat alot sehingga membuat jadwal tesnya molor,” ujar Tasdik dalam rapat panja pengawasan tenaga honorer Komisi II DPR RI, di Senayan, Selasa (26/2).
Dari data base Badan Kepegawaian Negara (BKN) ada 558.899 honorer K2 yang akan mengikuti tes tertulis maupun kompetensi dasar. Mengingat keterbatasan sarana dan prasarana, lanjut Tasdik, kemungkinan tes tertulis dilakukan manual menggunakan lembar jawaban komputer (LJK), dengan menetapkan standar kompetensi dasar. Untuk mekanisme tes ini, pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Sebenarnya jadwal-jadwal pelaksanaan pengangkatan honorer K2 bisa terlaksana baik bila anggarannya lancar. Berhubung hingga saat ini belum ada kejelasan, maka jadwalnya bergeser semua,” tambahnya.
Mengenai skema pengangkatan honorer K2, Tasdik mengatakan menurut PP Nomor 56 Tahun 2012, penyelesaiannya secara bertahap yaitu 2013 dan 2014. Tapi bila dalam hasil tes, honorer K2 yang lolos hanya sedikit, pengangkatannya dilakukan serentak tahun ini.
“Kalau jumlah honorer yang lulus sedikit dan anggarannya memadai, semuanya kita selesaikan 2013. Bila jumlah yang lulus banyak, maka diangkat dua tahun berturut-turut,” tandasnya.
Gagal jadi CPNS
Informasi lainnya, 701 formasi CPNS dari honorer kategori satu (K1) kosong karena daerah belum mengajukan dokumen pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) dari honorer bersangkutan.
Kepala BKN Eko Sutrisno mengungkapkan, sesuai data yang ada, dari formasi 27.300 baik pusat dan daerah, baru 26.599 usulan yang masuk. Itupun yang ditetapkan NIP-nya 15.428 orang. Sisanya 11.171 orang masih dalam penyelesaian.
“Yang masih dalam penyelesaian itu karena terganjal dengan kelengkapan dokumen. Bila dokumennya tidak benar, bisa saja kita anulir karena untuk penetapan NIP semua dokumen harus valid,” tegas Eko yang mendampingi Tasdik Kinanto di Komisi II DPR RI.
Mengenai sisa formasi sebanyak 701, lanjutnya, BKN masih memberikan kesempatan kepada daerah untuk secepatnya mengajukan. Keterlambatan ini diduga karena daerah tidak berani mengumumkan ke publik hasil quality assurance (QA) yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (esy/jpnn)
