Tarik Menarik Calon Sekdaprovsu
JAKARTA-Kondisi Gubernur Sumut nonaktif, Syamsul Arifin, yang sekian lama dirawat di rumah sakit dan menghadapi proses hukum, tampaknya membuat dia tidak sempat lagi mengikuti perkembangan masalah pengisian kursi sekretaris daerah Provinsi Sumut (sekdaprovsu). Dia bahkan tak mau mengomentari calon sekda yang diusulkannya diganti oleh Plt Gubsu, Gatot Pudjonugroho.
Syamsul, yang biasanya tetap mau menjawab pertanyaan wartawan meski sedang sibuk mengurusi kasus hukumnya, kali ini dia tidak banyak berkomentar. Alasannya, dia tidak tahu-menahu lagi mengenai masalah kursi sekdan
Dimintai tanggapan atas sikap Tim Penilai Akhir (TPA) yang akhirnya memilih memproses tiga nama yang diusulkan Plt Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, Syamsul pun tidak mau berkomentar banyak. “Waduh, saya nggak tahu lagi,” ujarnya di pengadilan tipikor, kemarin (27/7).
Diberitahu sekali lagi bahwa TPA memproses calon sekda usulan Gatot, lagi-lagi, dengan mimik serius, Syamsul menegaskan jawabannya semula. “Saya nggak tahu, saya nggak tahu,” ujarnya, masih sambil duduk di atas kursi roda.
Beberapa saat kemudian, wartawan koran ini mencoba lagi meminta tanggapannya lewat orang dekatnya, yang biasa membesuk di RS Abdi Waluyo. Semula, orang dekat Syamsul itu berjanji akan menanyakan hal itu ke Syamsul, jika kondisi memungkinkan. “Wah, jadinya saya juga tak berani menanyakan hal itu, takut belum saatnya (karena masih sakit),” ujar orang dekat Syamsul itu.
Seperti diberitakan, Direktur Jenderal (Dirjen Otda) Kemendagri, Djohermansyah Djohan kepada wartawan di gedung Kemendagri, Senin (25/7) mengatakan, Tim Penilai Akhir (TPA) akhirnya memilih memproses tiga nama yang diusulkan Gatot. Ketiga nama itu adalah Nurdin Lubis, Salman Ginting dan Mangasing Mungkur. Sementara tiga nama yang diusulkan Syamsul dan sudah mengikuti fit and profer test di Depdagri adalah Syafaruddin, Saiful Syafri dan Aspan Sofyan Batubara.
Dengan demikian, tiga nama yang lebih dulu diajukan Syamsul Arifin saat masih aktif sebagai gubernur meski sudah berada di tahanan rutan Salemba, dianggap sudah gugur.
“Ya (yang diproses, red) yang pengajuan terakhir lah. Yang oleh Penjabat gubernur, oleh Pak Gatot,” ujar Djohermansyah Djohan saat itu. Djohermansyah mengatakan, saat ini proses administrasi masih berada di Kantor Sekretariat Negara (Setneg). “Sekda Sumut masih di setneg,” ujar Guru Besar Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) itu.
Ditanya bagaimana nasib tiga calon yang diusulkan Syamsul, mantan staf khusus Bidang Politik Kantor Wapres itu mengatakan, jika yang diproses pengajuan terakhir, otomatis yang usulan pertama, yakni yang diusulkan Syamsul, dianggap batal. “Yang pertama ya sudah gugur. Yang diproses pengajuan terakhir itu,” tegasnya.
Sementara itu, kemarin di Medan ratusaan massa yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Independent Indonesia (Gemini) dan Gerakan Pemuda Peduli Pembangunan Sumut (GP3SU) menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD Sumut. Mereka meminta Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho untuk menjalin hubungan harmonis dengan PNS serta legislatif yang akhir-akhir ini dinilai semakin retak. Ia juga diminta agar tidak menjadikan Sumut sebagai tempat belajar memimpin.
“Kita tak tahu sampai kapan masyarakat akan terus dibodohi dan terzalimi,” ungkap pimpinan aksi M Husein Tanjung bersama belasan massa aksi.
Dalam orasinya, massa aksi meminta masyarakat Sumut merapatkan barisan untuk memperjuangkan kedamaian dan kesejahteraan. “Cita-cita reformasi untuk mendudukkan hukum di tempat tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hingga detik ini tidak pernah terealisasi. Bahkan dinilai hanya tinggal mimpi,” katanya.
Mereka juga meminta Plt Gubsu serius dalam menjalankan tugas, agar citra pemerintah itu sendiri kembali bagus dan berwibawa untuk kesejahteraan rakyat Sumut.
“Hingga saat ini, tak defenitifnya Sekda Provsu hingga saat ini mengakibatkan rendahnya serapan APBD 2011 hingga semester pertama berakhir. Selain rendahnya realisasi anggaran, pengalokasian dana hibah dan bantuan sosial juga banyak terkendala hingga Juli 2011 ini,” teriak Husein.
Dikatakannya pengelolaan pemerintahan saat ini sudah jauh dari azas good governance bahkan sudah sangat kacau. “Plt Gubsu juga harus memperhatikan hak para PNS dan kesejahteraan rakyat. Bahkan lebih cenderung memikirkan konco-konconya dengan melakukan mutasi serta mengangkat 110 pajabat dan menonjobkan 26 pejabat eselon III,” terang Husein.
Saat ini, sambungnya, kepemimpinan Pemprovsu tak fokus lagi terhadap visi misi Gubernur/Wakil Gubernur Sumut mengenai rakyat tidak bodoh, rakyat tidak lapar, rakyat tidak sakit, dan punya masa depan.
Untuk itu, Plt Gubsu diminta tetap mengantisipasi secara eksternal dengan meyakinkan masyarakat tentang pemerintahan di bawah pimpinannya berjalan dengan baik, dan menghargai keputusan Gubsu nonaktif.
Pada aksi tersebut, sama sekali tak ditanggapai anggota DPRD Sumut dan akhirnya mereka membubarkan diri. (sam/saz)
