MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jemaah umrah yang keberangkatannya tertunda karena kebijakan Pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara (moratorium) kegiatan umrah, tidak perlu khawatir. Biro penyelenggara perjalanan (travel) umrah, memastikan tidak akan meminta biaya tambahan kepada jamaah. Kepastian ini sebagai jaminan kepada jemaah yang memilih reschedule dibandingkan menarik kembali uangnya (refund).
Hal itu dikatakan Direktur Asosiasi Muslim Travel Sumatera (Amtas), Zainuddin, menanggapi permintaan pemerintah agar para agen atau biro perjalanan umrah tak mengenakan tambahan biaya kepada jemaah yang keberangkatan ibadahnya ke Arab Saudi tertunda akibat virus corona (Covid-19).
“Kalau kami (travel-red) komit untuk seperti itu. Karena ini bisa dibilang peristiwa. Jadi kami memberikan jaminan ke jemaah tidak akan ada biaya tambahan,” kata Zainuddin, Jumat (28/2).
Ditegaskan Zainuddin, kalau ada travel yang meminta tambahan atas penundaan itu, dapat dikomunikasikan.
Zainuddin juga mengatakan, sejauh ini para biro travel telah menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Pihak maskapai dan urusan visa juga sudah memastikan akan melakukan reschedule. Sementara untuk pihak hotel, transportasi dan katering di Arab Saudi masih ‘lampu hijau’, belum ada kepastian akan reschedule. Tapi travel akan terus berkomunikasi agar bisa segera di-reschedul.
“Tentu kita berharap pemerintah Arab Saudi bisa mencabut larangan ini secepatnya. Dengan begitu, jemaah yang mau umrah ini bisa segera diberangkatkan,” kata Zainuddin.
Terkait penundaan keberangkatan, sejumlah jemaah umrah mengaku kecewa. Pasalnya, mereka sudah mempersiapkan diri secara fisik dan materi jauh-jauh hari, bahkan setahun sebelumnya.
Seperti yang dirasakan Fachrul, jemaah umrah asal Pulau Simeulue, Provinsi Aceh. Sesuai rencana, ia akan berangkat umrah melalui Travel Jejak Umrah yang beralamat di Jalan Mayjend DI Panjaitan, Kelurahan Petisah Hulu, Medan Baru, pada Minggu (1/3) besok.
Namun, rencana keberangkatannya bersama 20-an jamaah lainnya dari Bandara Kualanamu ke Tanah Suci pun tertunda. “Bagi kami masyarakat Simeulue, umrah sama halnya dengan haji,” kata Fachrul kepada wartawan di Medan, Jumat (28/2) siang.
Ia menjelaskan, di kampung halamannya mereka sudah mempersiapkan keberangkatan hingga diantar keluarga dengan tangisan dan antar-jemput oleh kerabat dan tetangga di rumahnya. “Jadi jawaban ini yang kami bawa saat kembali ke rumah, kenapa keberangkatan ditunda,” sebut Fachrul.
Calon jamaah umrah lainnya, Asnir Hasyim mengaku, rencananya pada 1 Maret nanti akan berangkat rombongan keluarganya, sebanyak 53 orang. Namun begitu, ia berharap ada kejelasan keberangkatan, meski ada penundaan. “Saya berharap supaya aturan yang dibikin pemerintah Arab Saudi dipertimbangkan, mana yang terbaik. Walau penundaan agak lama, akan kami tunggu,” sebutnya.
Asnir mengungkapkan, penundaan keberangkatan mereka untuk umrah bukan kesalahan pihak travel. Dengan begitu, ada upaya harus dilakukan pihak travel agar mereka tetap berangkat menjalani ibadah ke Tanah Suci. “Kita berharap bisa dijadwal ulang, tiket, visa, hotel dan lainnyabisa diperbaharui. Semoga peraturan Arab Saudi ini cepat diubah. Kita tak tahu kapan kami bisa berangkat, kita pasrah menang inilah takdir, mungkin in jalan terbaik yang ditentukan-Nya,” harapnya.
Separuh dari Aceh
Direktur Travel Jejak Umrah, Rudi Satria mengatakan, akan terus berupaya memberangkatkan puluhan calon jamaah umrah itu. Meski dilakukan penjadwalan ulang atau re-schedule. “Totalnya ada 106 jemaah yang akan berangkat pada tanggal 1 Maret nanti. Ini jemaah kita dari Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” ungkap Rudi.
Setelah memberitahukan kepada seluruh jemaah tentang pelarangan sementara dari Arab Saudi itu, menurutnya para jemaah dapat menerimanya. Menurutnya, tak sedikit jemaah yang menangis karena keinginannya beribadah umrah tertunda. “Dari 106 jemaah ini, hampir separuhnya dari Aceh. Mereka menunggu kepastian. Karena segala macam sudah diupayakan, untuk sampai ke baitullah. Setelah diberitahu, syukurlah mereka menerima. Ini musibah dunia, terkait virus corona,” katanya.
Dia berharap dengan adanya pelarangan masuk dari Arab Saudi, keberangkatan mereka dapat dire-schedule. Begitu juga dengan visa, hotel, dan lainnya dapat di-reschedule. “Karena ini kan kebijakan dari sana, bukan di kita. Apalagi pesawatnya Saudi Airlines. Visa mereka sudah keluar. Batas waktunya sampai tanggal 11, kalau tidak terbang ya hangus,” pungkasnya.
Kemenag Diminta Tetap Komunikasi ke Saudi
Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut, Hendra Cipta meminta Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sumut tetap melakukan komunikasi intens dengan Pemerintah Arab Saudi, sekaitan larangan warga Indonesia ke negara tersebut akibat wabah virus corona atau Covid-19 ini. “Kita bisa lakukan pendekatan- pendekatan ke Pemerintah Saudi Arabia, dan mengecek seluruh jemaah Indonesia yang sudah berangkat (umrah) dan berada di sana,” kata Hendra Cipta kepada Sumut Pos, Jumat (28/2).
Menurutnya, larangan dari Pemerintah Arab Saudi itu adalah hal wajar sebagai langkah proteksi negara tersebut dalam mencegah masuknya virus corona. Sebab tidak hanya Indonesia yang kena, juga banyak negara yang sementara ini dilarang masuk ke sana. “Termasuk dari kitanya sendiri mesti memastikan jemaah yang umrah dalam kondisi sehat.
Sehingga Pemerintah Saudi Arabia tidak lagi persoalkan warga kita yang sudah berada di negara mereka. Khusus Kemenag, memang tidak ada upaya lagi yang bisa dilakukan selain daripada dua aspek tersebut. Melakukan pendekatan antarpemerintah, dan memastikan kesehatan jemaah kita dalam keadaan baik,” ungkapnya.
Politisi PAN ini menilai, sumbangsih jemaah umrah dan haji paling besar, memang bersumber dari Indonesia. Meski demikian, pihaknya tidak bisa mengintervensi kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait larangan sementara warga Indonesia ke sana. “Kuncinya adalah pemerintah kita melalui instansi terkait mampu meyakinkan bahwa virus corona tidak ada di Indonesia. Membuktikannya dengan jemaah-jemaah kita yang umrah ke sana dalam kondisi fit dan negatif corona,” katanya.
Sejauh ini, Indonesia diketahui masih negatif akan virus mematikan tersebut. Meski demikian hemat Hendra, dunia kemungkinan besar sudah mendeteksi Indonesia mengarah pada penyebaran negara terdampak corona. “Mungkin Indonesia sudah dilihat berpotensi, meski sejauh ini belum terjangkit. Indonesia kan berdekatan dengan Singapura dan Malaysia sehingga dianggap berpotensi penyebaran corona masuk ke Indonesia,” katanya.
Sementara, hingga kemarin Kanwil Kemenag Sumut masih menunggu surat edaran Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU), pasca penghentian sementara jamaah umrah asal Indonesia terkait virus corona. “Kami menunggu edaran dari Dirjen PHU dan berkoordinasi dengan instansi terkait,” ujar Kepala Kanwil Kemenag Sumut, H Iwan Zulhami kepada Sumut Pos, Jumat (28/2).
Menurut Iwan, penghentian sementara jamaah umrah oleh Pemerintah Arab Saudi disampaikan melalui Kedutaan Besar RI di Riyadh, pada Kamis (27/2) kemarin. Salah satu isi point dalam maklumat tersebut diantaranya, menghentikan sementara warga negara asing yang masuk kedalam kerajaan Arab Saudi dalam rangka ibadah umrah dann ziarah di Masjid Nabawi.
Sementara kata Iwan, saat ini KBRI Riyadh terus berkoordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi, guna memastikan secara teknis dari kebijakan penghentian sementara jamaah umrah dari Indonesia. “Duta besar RI sedang melakukan pendekatan ke Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, agar kiranya jamaah umrah yang sudah mengantongi visa di izinkan masuk dengan pertimbangan Indonesia tidak termasuk dalam negara terkena wabah virus corona,” tandasnya. (gus/prn/man)
