MEDAN, SUMUTPOS.CO- Perkembangan industri kerap berbenturan dengan lingkungan hidup. Kondisi inilah yang harusnya diketengahkan agar industri dan lingkungan hidup bisa sejalan dalam pemerintahan Jokowi-JK ke depan.
Ketua Institut Lembang Sembilan HM Alwi Hamu mengatakan, para pemerhati lingkungan hidup kerap berbicara idealisme pembangunan yang sesuai dengan kajian lingkungan, begitu juga industri akan berkembang karena ada peluang pasar.
Guna mencari solusi agar industri dan lingkungan hidup terpelihara, Alwi menyatakan, Institut Lembang Sembilan bersama Gerakan Demi Indonesia, Megawati Institut, Pusat Kajian Trisakti (Pusaka) dan panitia lokal Yayasan Pecinta Danau Toba menggelar rembuk nasional dengan topik Revolusi Mental Pembangunan Lingkungan Hidup, Economic Based Policy Vs Resources Based Policy.
Dia menyampaikan, Forum Rembuk Nasional road show di sejumlah daerah, dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dua kali di Jakarta. Sedangkan untuk wilayah Sumatera bagian Utara, Padang, Riau, Sumut dan Aceh, digelar di Medan, hari ini (29/9) di Hotel Santika Dyandra.
“Pertemuan selanjutnya akan dilakukan di Indonesia Timur. Hasil dari setiap pertemuan itu akan dijadikan buku dan diserahkan ke presiden terpilih Jokowi-JK,” kata HM Alwi saat berkunjung ke Graha Pena Medan, kantor redaksi Harian Sumut Pos, Minggu (28/9).
Saat disinggung mengenai persoalan lingkungan hidup terjadi akibat pemerintah yang lemah dalam menegakkan master plan pembangunan, Alwi berpendapat, di pemerintahan juga masih ada orang-orang yang memiliki pandangan idealis dalam menyikapi persoalan lingkungan, hanya saja pemerhati lingkungan cenderung melihat dari lingkungan hidup saja, sedangkan pemerintah melihatnya dari beberapa kajian.
“Dengan pertemuan dalam forum rembuk nasional ini, pemerintahan Jokowi-JK ke depan bisa menghidupkan industri dan lingkungan hidup yang terpelihara,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menyampaikan, Forum Rembuk Nasional tak hanya membahas persoalan lingkungan dan industri saja, tapi persoalan ketahanan pangan yang dibahas secara khusus, kemudian kemaritiman dan infrastruktur.
“Semua hasilnya akan kami buat dalam satu buku dan diserahkan kepada Jokowi-JK untuk dijadikan referensi dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik,” ucapnya. (ril)
