Ikut Menolak Kenaikan Harga BBM
JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis 21 kepala daerah penolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Mayoritas kepala daerah itu berlatar PDIP sebagai partai pengusung dalam pilkada. Meski demikian, sebagian kepala daerah berasal dari partai koalisi, yakni Partai Golkar, PKB, bahkan Partai Demokrat.
Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan, kepala daerah tersebut dianggap mbalela terhadap rencana kenaikan harga BBM yang merupakan kebijakan pemerintah pusat. Gamawan menyatakan, Kemendagri pasti akan menegur para kepala daerah tersebut. “Ada 21 (kepala daerah), itu melanggar etika. Tentu akan kami tegur. Itu dalam rangka kami melakukan pembinaan. Sebab, salah satu kewajiban kepala daerah adalah memelihara etika pemerintahan,” tutur Gamawan di kantornya, kemarin (29/3).
Dia menjelaskan, pemerintah daerah merupakan bagian atau subordinasi dari pemerintah pusat. “Jangan justru membawa massa. Di UU Nomor 32/2004 (tentang Pemerintahan Daerah) dinyatakan kepala daerah wajib menaati etika pemerintahan,” terang dia.
Mantan gubernur Sumbar itu menambahkan, jika nanti masih ada kepala daerah atau wakil kepala daerah yang berdemonstrasi menolak kenaikan harga BBM, akan dilakukan evaluasi terhadap mereka. “Kalau sudah menjadi UU, tapi masih juga seperti itu, tentu kami evaluasi lagi,” terang dia.
Menurut Gamawan, dari kajian Kemendagri, ada kepala daerah yang ikut demo karena dipaksa. “Ada yang dipaksa, ada yang menyelamatkan diri,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dikeluarkan Pusat Penerangan (Puspen) Kemendagri, ada 21 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ikut aksi unjuk rasa. Tapi, Gamawan menyebut angka 21. Wali Kota Batam Ahmad Dahlan yang dulu diusung Demokrat dan ikut menolak kenaikan harga BBM tidak masuk daftar.(sam/jpnn/c11/agm)
