JAKARTA-Pemerintah memberi sinyal akan memilih opsi mengendalikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan pilihan satu harga. Hal ini diungkapkan oleh Menteri ESDM Jero Wacik usai rapat terbatas dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya, setelah mempertimbangkan aspirasi masyarakat terkait BBM harga ganda, kemungkinan pemerintah akan memilih opsi lain. “Saya sampling beberapa gubernur, usul lebih praktis satu harga. Kelihatannya Bapak Presiden pesannya kalau sulitkan rakyat kita harus dengarkan baik-baik. Kalau memang nanti opsinya satu harga, kita hitung berapa inflasi, kalau inflasinya lumayan harus diyakinkan proteksi rakyat miskin,” ujar Jeron
dalam jumpa pers di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).
Menurut Jero, pemerintah akan memikirkan kenaikan harga tanpa memberatkan masyarakat. Oleh karena itu, kemungkinan harga BBM akan berada di bawah Rp6.500. Ia menyatakan dalam hal ini pemerintah tidak ragu-ragu. Hanya tengah mempertimbangkan pilihan harga yang tepat. “Jadi bersabar sedikit. Saya enggak ragu-ragu, tapi beri waktu pemerintah ingin proteksi masyarakat menengah bawah. Jadi kemungkinan satu harga sesuai keinginan masyarakat, dan di bawah Rp6.500,” paparnya.
Pengumuman kenaikan harga, kata dia, akan Presiden sampaikan dalam kegiatan di rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), Selasa (30/4).Pemerintah juga akan memikirkan kompensasi yang tepat untuk masyarakat jika kenaikan harga diumumkan besok.
“Kompensasi harus jelas, apa saja, berapa, dalam bentuk apa, ada bentuk raskin, bantuan sekolah beasiswa miskin, itu ditambah.Kalau tidak rakyat miskin tak terlindungi. Nanti lah. Itu yanng kita hitung berapa. Terus apa kompensasinya ke masyarakat,” ungkap Jero.
Menurut Jero masalah kompensasi dan kenaikan harga juga akan dilaporkan ke DPR RI. Ia memastikan itu bukan masalah politik tapi untuk kehidupan masyarakat.
“Kalau DPR bilang jangan jadikan alat politik, enggak. Memang tidak ada niat alat poltik. Kalau perlu untuk yakinkan tidak ada alat politik, semua parpol pasang benderanya waktu serahkan. Ini bareng-bareng bukan untuk 1 partai,” tandas Jero.
Satu Harga Lebih Disukai
Asisten Customer Relation PT Pertamina (Persero) Regional I Sumbagut, Sonny Mirath, menegaskan kalau pihaknya siap melaksanakan aturan pemerintah terhadap kebijakan harga. PT Pertamina telah melakukan sosialisasi ke SPBU dan operator untuk antisipasi kebijakan baru, baik harga ganda maupun kebijakan satu harga. Selain itu, Pertamina Regional I Sumbagut telah melakukan pemetaan (mapping) terhadap seluruh SPBU di kawasan Sumbagut.
Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Sumut Farid Wajdi, menyambut baik bila akhirnya nanti pemerintah menetapkan kebijakan satu harga. “Penetapan satu harga BBM memudahkan pengawasan serta menghindari kecemburuan sosial yang bisa berunjung pada hal-hal yang tak kita inginkan bersama,” simpulnya.
Di lapangan, seorang staf di SPBU 14.202.1137 jalan KL Yos Sudarso Medan, Ihsan mengatakan, dia dan staf lain telah diinstruksikan mendata jenis konsumen andai kebijakan harga BBM ganda diberlakukan.
“Kita lagi tanya-tanya dulu ke konsumen, nantinya mereka akan pakai plat kuning atau plat hitam. Kalau lebih banyak plat kuning, kita akan jual yang harga Rp4.500. Tapi kalau lebih banyak plat hitam, ya kita jual yang harga Rp6.500,” ujarnya.
Meski belum ada bocoran soal kebijakan harga, Ihsan optimis pemerintah akan menetapkan menaikkan harga dengan kebijakan harga BBM tunggal. “Belum tahu, belum ada instruksi dari atasan. Tapi kemungkinan akan jual satu harga saja,” pungkasnya.
Tambah Suplai Solar 30 persen
Sekaitan kelangkaan solar di Sumut, Sonny Mirath memastikan kalau Pertamina telah melakukan penambahan suplai solar bersubsidi untuk mengurangi antrean kendaraan. “Penambahan sekitar 30 persen dari rata-rata harian, sesuai instruksi pemerintah,” ujar Sonny Mirath.
Hal itu sebagai klarifikasi besaran kuota tambahan yang mulai digelontorkan sejak 23 April lalu.
Pertamina juga telah menyediakan lebih banyak outlet dan stok untuk Solar non subsidi. “Pertamina Dex untuk memenuhi kebutuhan konsumen pengguna Solar Non Subsidi sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No.1/2013, maupun bagi konsumen dengan kendaraan bermesin common rail,” ucapnya.
Sonny berharap tidak ada lagi antrean panjang dari beberapa SPBU yang membuat masyarakat kecewa.
Sementara menurut pantauan Sumut Pos hari ini,senin (29/4) antrian truk di SPBU kota Medan sudah tak terlihat lagi. dan pamflet bertuliskan solar habis pun sudah tak di pajang lagi.
Yudi, Supervisor SPBU di Jalan Sisingamangaraja mengatakan bahwa memang benar sudah ada penambahan, dan sudah lebih sedikit truk dari jalinsum yang datang mengisi. “Memang sudah lebih berkurang antrian sejak kemarin,” ucapnya.
Dia berharap kondisi ini dapat berjalan kearah normal, karena diakuinya bahwa kemacetan akibat antrean mengganggu kelancaran lalu lintas, selain itu juga mengganggu kendaraan lain yang mengisi bahan bakar lain. (flo/jpnn/mag-9)
