JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar semua pihak bekerja secara terintegrasi dalam pengendalian virus Corona di Indonesia. Dia meminta agar tidak ada lagi ego sektoral dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Selain itu, Jokowi juga meminta seluruh jajarannya memberikan edukasi ke masyarakat tentang pengurusan jenazah Covid-19 agar tidak ada lagi perebutan jenazah antara keluarga dan pihak rumah sakit.
“Menurut saya terpenting yaitu pengendalian yang terintegrasi, pengendalian yang terpadu, sehingga semua kerja kita bisa efektif,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas ‘Percepatan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19’ melalui video yang disiarkan YouTube Setpres, Senin (29/6).
Jokowi berharap, semua lembaga, kementerian, dan daerah menghilangkan ego sektoralnya masing-masing dalam pengendalian Corona. Dia meminta tidak ada yang bekerja sendiri menganani pandemi Corona. “Nggak ada lagi ego sektoral, ego kementerian, ego lembaga, ego kedaerahan, apalagi jalan sendiri-sendiri saya kira ini sudah harus kita hilangkan,” ucapnya.
Jokowi juga meminta agar Polri dan TNI terus mendisiplinkan masyarakat terkait protokol kesehatan. Terutama, sebutnya, wilayah publik yang beresiko. “Dukungan TNI Polri terutama dalam kedisiplinan di masyarakat, terutama untuk area publik yang beresiko kita harapkan untuk terus dijaga,” ujarnya.
Kemudian, Jokowi juga meminta agar terus ada inovasi dalam penanganan virus Corona sehingga memberikan dampak besar bagi masyarakat. “Saya minta menyiapkan sebuah terobosan, agar ada sesuatu yang baru lagi yang kita kerjakan bersama-sama dan memberikan efek besar pada masyarakat untuk betul-betul kita mematuhi protokol kesehatan yang ada,” imbuhnya.
Jokowi juga meminta seluruh jajarannya memberikan edukasi ke masyarakat tentang pengurusan jenazah Covid-19 agar tidak ada lagi kabar perebutan jenazah antara keluarga dan phak rumah sakit. Jokowi meminta semua pihak berkoordinasi dengan tokoh agama hingga budayawan. “Kemudian pelibatan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog, dalam komunikasi publik harus secara besar-besaran kita libatkan,” katanya.
Dia meminta seluruh pihak bekerja sama melakukan koordinasi. “Sehingga jangan sampai terjadi lagi merebut jenazah yang jelas-jelas Covid oleh keluarga. Itu saya kira sebuah hal yang harus kita jaga, agar tidak terjadi lagi setelah ini,” jelasnya.
Untuk diketahui, akhir-akhir ini marak terjadi kasus perebutan jenazah Corona. Hal ini terjadi lantaran keluarga ingin jenazah yang dinyatakan positif Corona ini dimakamkan di pemakaman yang ditunjuk keluarga seperti yang pernah terjadi di Ambon pada Jumat (26/6) lalu, namun di Ambon ini masalahnya sudah selesai, setelah keluarga di edukasi Gugus Tugas akhirnya keluarga mengikuti aturan yang diberikan Gugus Tugas.
Tak hanya itu, di Makassar juga sempat terjadi, ada dua jenazah pasien positif Covid-19 dijemput paksa di RSKD Dadi pada Selasa (2/6) dan RSUD Labuang Baji, Jumat (5/6). Puluhan warga leluasa merangsek ke ruang perawatan rumah sakit karena jumlah aparat keamanan yang berjaga-jaga hanya beberapa orang.
Massa kemudian membawa pulang jenazah pasien yang sebelumnya berstatus PDP (pasien dalam pengawasan) tanpa menggunakan masker dan baju pelindung diri. Belakangan diketahui, berdasarkan hasil tes swab, kedua pasien tersebut ternyata positif terinfeksi Corona.
Percepat Pencairan Insentif Nakes
Selain itu, Jokowi juga menyoroti lambannya pencairan insentif tenaga kesehatan (Nakes) yang dijanjikan pemerintah. Dia minta agar pencairan insentif untuk tenaga medis dipercepat. “Selanjutnya saya minta agar pembayaran reimbursement untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19 ini dipercepat pencairannya. Jangan sampai ada keluhan,” tegasnya.
Jokowi geram. Dia tidak ingin ada tenaga medis yang mengeluhkan sulitnya pencairan insentif mulai dari uang tambahan tambahan hingga uang santunan kematian. Jika ada prosedur yang berbelit, dia minta segera dipangkas.
“Misalnya yang meninggal itu harus segera di apa itu, bantuan santunan itu harus mestinya begitu meninggal bantuan santunan harus keluar. Prosedurnya di Kementerian Kesehatan betul-betul bisa dipotong. Jangan sampai bertele-bertele. Kalau aturan di permennya berbelit-belit ya disederhanakan,” tegasnya.
Selain itu, Jokowi juga meminta agar pembayaran untuk klaim rumah sakit terkait penanganan Covid-19 juga dipercepat. “Pembayaran klaim rumah sakit secepatnya. Insentif tenaga medis secepatnya. Insentif petugas lab juga secepatnya. Kita nunggu apa lagi? Anggarannya sudah ada,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan, anggaran untuk insentif tenaga kesehatan disiapkan dua saluran. Pertama pemerintah mengalokasikan dana Rp 3,7 triliun secara bertahap melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Anggaran itu untuk insentif tenaga kesehatan di daerah.
Sementara untuk tenaga kesehatan di wilayah pusat dilakukan melalui anggaran melalui Kemenkes anggarannya mencapai Rp 1,9 triliun. Selain itu disiapkan juga santunan kematian sebesar Rp60 miliar.(dtc)
