Deklarasi Dukungan pada Moeldoko Tuai Kritik

JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Deklarasi dari Aliansi Masyarakat NTB yang mendukung Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjadi calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo (Jokowi), dinilai tidak tepat, karena dilakukan di tengah suasana duka akibat gempa bumi.

Pengamat politik dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah Pangi Syarwi Chaniago, menilai, seharusnya akan lebih etis jika dukungan untuk Moeldoko dideklarasikan di waktu lain, baiknya setelah suasana duka masyarakat akibat gempa mereda.

“Sebetulnya, kurang tepat momentumnya. Karena masyarakat Indonesia, terutama rakyat Lombok, NTB, sedang berduka karena gempa,” ungkap Pangi di Jakarta, Senin (30/7).

Direktur Eksekutif Voxpol Center itu, melanjutkan, akan lebih baik jika masyarakat yang mendukung Moeldoko jadi bakal cawapres Jokowi mengalihkan aktivitasnya untuk lebih memperhatikan para korban gempa.

Diketahui, gempa yang mengguncang Lombok, NTB, berkekuatan 6,4 SR dan menewaskan belasan orang di Sumbawa Besar serta Lombok Timur, lebih dari 60 orang terluka, dan 1.000 lebih rumah rusak. “Gempa Lombok mesti jadi perhatian serius ketimbang deklarasi hal yang politis. Kita senasib dan sepenanggungan. Artinya harus empati dan peduli dengan nasib saudara sendiri,” jelas Pangi.

Sebagaimana diketahui, Aliansi Masyarakat NTB mendeklarasikan dukungan untuk Moeldoko menjadi cawapres Jokowi di Kota Mataram, Minggu (29/7).

Ketua Aliansi Masyarakat NTB, Lalu Fauzi Haryadi mengatakan, dukungan untuk Moeldoko menjadi cawapres Jokowi diberikan, karena Indonesia dinilai masih memerlukan kombinasi pemimpin sipil-militer. (gwn/jpc/saz)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Deklarasi dari Aliansi Masyarakat NTB yang mendukung Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjadi calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo (Jokowi), dinilai tidak tepat, karena dilakukan di tengah suasana duka akibat gempa bumi.

Pengamat politik dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah Pangi Syarwi Chaniago, menilai, seharusnya akan lebih etis jika dukungan untuk Moeldoko dideklarasikan di waktu lain, baiknya setelah suasana duka masyarakat akibat gempa mereda.

“Sebetulnya, kurang tepat momentumnya. Karena masyarakat Indonesia, terutama rakyat Lombok, NTB, sedang berduka karena gempa,” ungkap Pangi di Jakarta, Senin (30/7).

Direktur Eksekutif Voxpol Center itu, melanjutkan, akan lebih baik jika masyarakat yang mendukung Moeldoko jadi bakal cawapres Jokowi mengalihkan aktivitasnya untuk lebih memperhatikan para korban gempa.

Diketahui, gempa yang mengguncang Lombok, NTB, berkekuatan 6,4 SR dan menewaskan belasan orang di Sumbawa Besar serta Lombok Timur, lebih dari 60 orang terluka, dan 1.000 lebih rumah rusak. “Gempa Lombok mesti jadi perhatian serius ketimbang deklarasi hal yang politis. Kita senasib dan sepenanggungan. Artinya harus empati dan peduli dengan nasib saudara sendiri,” jelas Pangi.

Sebagaimana diketahui, Aliansi Masyarakat NTB mendeklarasikan dukungan untuk Moeldoko menjadi cawapres Jokowi di Kota Mataram, Minggu (29/7).

Ketua Aliansi Masyarakat NTB, Lalu Fauzi Haryadi mengatakan, dukungan untuk Moeldoko menjadi cawapres Jokowi diberikan, karena Indonesia dinilai masih memerlukan kombinasi pemimpin sipil-militer. (gwn/jpc/saz)