JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat kini dihadapkan pada ketidakpastian dengan adanya dualisme pimpinan, yakni dari fraksi kubu Koalisi Merah Putih dan kubu Koalisi Indonesia Hebat. Apa tanggapan Presiden Joko Widodo atas kisruh di DPR?
“Ya, akan lebih baik kalau kita ini bersatu,” ucap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, seusai menunaikan shalat Jumat, Jumat (31/10/2014).
Menurut Jokowi, lebih baik DPR bisa menjaga persatuan dan kesatuan di lembaganya.
“Dan ini akan dicontoh oleh rakyat,” kata dia singkat.
Perpecahan dalam parlemen semakin runcing dengan munculnya pimpinan DPR tandingan yang digagas fraksi kubu KIH.
Koalisi tersebut mendesak Presiden mengabaikan pimpinan sah di DPR yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP), yakni Setya Novanto, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan.
Sebaliknya, KMP juga mendesak Jokowi untuk mengingatkan koalisi pendukungnya agar mereka mematuhi aturan internal parlemen.
Elite politik di DPR diminta tidak menyeret Jokowi dalam konflik di parlemen, salah satunya terkait permintaan penerbitan peraturan pemerintah pengganti UU MD3. Presiden diminta netral. (kps/net)
Joko Widodo
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat kini dihadapkan pada ketidakpastian dengan adanya dualisme pimpinan, yakni dari fraksi kubu Koalisi Merah Putih dan kubu Koalisi Indonesia Hebat. Apa tanggapan Presiden Joko Widodo atas kisruh di DPR?
“Ya, akan lebih baik kalau kita ini bersatu,” ucap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, seusai menunaikan shalat Jumat, Jumat (31/10/2014).
Menurut Jokowi, lebih baik DPR bisa menjaga persatuan dan kesatuan di lembaganya.
“Dan ini akan dicontoh oleh rakyat,” kata dia singkat.
Perpecahan dalam parlemen semakin runcing dengan munculnya pimpinan DPR tandingan yang digagas fraksi kubu KIH.
Koalisi tersebut mendesak Presiden mengabaikan pimpinan sah di DPR yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP), yakni Setya Novanto, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan.
Sebaliknya, KMP juga mendesak Jokowi untuk mengingatkan koalisi pendukungnya agar mereka mematuhi aturan internal parlemen.
Elite politik di DPR diminta tidak menyeret Jokowi dalam konflik di parlemen, salah satunya terkait permintaan penerbitan peraturan pemerintah pengganti UU MD3. Presiden diminta netral. (kps/net)
