MEDAN-AMPO (Aliansi Masyarakat Pencinta Otomotif) menyesalkan sekaligus mendesak Pemprovsu dan Disporasu, agar segera memberi kepastian tentang status hukum kepemilikan lahan sirkuit balap multi fungsi Jl Pancing Medan yang dikelola Pengprov IMI Sumut.
Ketua Umum AMPO, Arief Budiono Rusli di Medan, Senin (24/6), menyebutkan akibat belum adanya kepastian status hukum tersebut, membuat carut marut permasalahan sirkuit semakin rumit.
“Belum adanya kepastian dari Pemprovsu maupun Disporasu, membuat masalah sirkuit menjadi rumit. Buktinya, saat ini sudah terjadi pembangunan yang menyentuh areal sirkuit dimana separuh lahan sirkuit sudah tertutup tembok, sejak satu pekan terakhir,” ujar Arief Budiono.
Adanya pembangunan yang sudah menyentuh lahan sirkuit yang hampir membelah lintasan, sehingga membuat Pengprov IMI Sumut terpaksa membatalkan banyak event-event balap, demi keselamatan atlet balap.
AMPO juga menyoroti hal-hal yang sangat penting menjadi perhatian terutama aparat terkait, seperti saat ini diketahui adanya laporan ke pihak terkait mengenai indikasi dan dugaan sertifikat palsu lahan sirkuit, serta sedang diprosesnya perkara kasus korupsi tetntang pembangunan dan proses pelepasan lahan sirkuit.
Menurut Arif Budiono, hal tersebut jelas meresahkan dalam kaitan pembinaan prestasi atlet balap Sumut yang dilakukan Pengprov IMI. Hal ini terkait dengan sangat riskan atlet balap dan bikers berlatih, pasca pembangunan oleh develover/kontraktornya yang sudah menyentuh sirkuit.
Dalam hal ini, AMPO berharap agar Kajatisu dan Kapoldasu mampu menyelesaikan masalah sirkuit, dimana carut-permasalahannya baik seputar konflik kepemilikan lahan, serta adanya potensi benturan-benturan di lapangan dalam masalah sirkuit ini.
AMPO sebagai pengemban amanah para bikers akan tetap berjuang untuk menuntut kepastian status hukum sirkuit, Sebab dalam masalah ini para bikers dan atlet balap Sumut merasa dirugikan dengan sikap mendua Pemprovsu dan Disporasu dalam penyelesaian permasalahan ini. (ije)
AMPO Desak Kepastian Status Hukum Sirkuit IMI Sumut
MEDAN-AMPO (Aliansi Masyarakat Pencinta Otomotif) menyesalkan sekaligus mendesak Pemprovsu dan Disporasu, agar segera memberi kepastian tentang status hukum kepemilikan lahan sirkuit balap multi fungsi Jl Pancing Medan yang dikelola Pengprov IMI Sumut.
Ketua Umum AMPO, Arief Budiono Rusli di Medan, Senin (24/6), menyebutkan akibat belum adanya kepastian status hukum tersebut, membuat carut marut permasalahan sirkuit semakin rumit.
“Belum adanya kepastian dari Pemprovsu maupun Disporasu, membuat masalah sirkuit menjadi rumit. Buktinya, saat ini sudah terjadi pembangunan yang menyentuh areal sirkuit dimana separuh lahan sirkuit sudah tertutup tembok, sejak satu pekan terakhir,” ujar Arief Budiono.
Adanya pembangunan yang sudah menyentuh lahan sirkuit yang hampir membelah lintasan, sehingga membuat Pengprov IMI Sumut terpaksa membatalkan banyak event-event balap, demi keselamatan atlet balap.
AMPO juga menyoroti hal-hal yang sangat penting menjadi perhatian terutama aparat terkait, seperti saat ini diketahui adanya laporan ke pihak terkait mengenai indikasi dan dugaan sertifikat palsu lahan sirkuit, serta sedang diprosesnya perkara kasus korupsi tetntang pembangunan dan proses pelepasan lahan sirkuit.
Menurut Arif Budiono, hal tersebut jelas meresahkan dalam kaitan pembinaan prestasi atlet balap Sumut yang dilakukan Pengprov IMI. Hal ini terkait dengan sangat riskan atlet balap dan bikers berlatih, pasca pembangunan oleh develover/kontraktornya yang sudah menyentuh sirkuit.
Dalam hal ini, AMPO berharap agar Kajatisu dan Kapoldasu mampu menyelesaikan masalah sirkuit, dimana carut-permasalahannya baik seputar konflik kepemilikan lahan, serta adanya potensi benturan-benturan di lapangan dalam masalah sirkuit ini.
AMPO sebagai pengemban amanah para bikers akan tetap berjuang untuk menuntut kepastian status hukum sirkuit, Sebab dalam masalah ini para bikers dan atlet balap Sumut merasa dirugikan dengan sikap mendua Pemprovsu dan Disporasu dalam penyelesaian permasalahan ini. (ije)
