MEDAN- Kalangan anggota DPRD Kota Medan menyesalkan kemelut yang terjadi di kubu PSMS versi Liga Indonsia. Pasalnya, para pemain dan pelatih hingga kini belum menerima gaji selama 4 bulan terakhir.
“Keadaan ini sungguh memprihatinkan. Kita mendesak agar Ketua Umum PSMS Indra Sakti Harahap segara membayar gaji para pemain dan pelatih itu. Indra tidak bisa lepas tanggungjawab,” ujar Anggota Komisi B DPRD Kota Medan, Salman Alfarisi kepada Sumut Pos, Kamis (4/4).
Dikatakan, PSMS Medan saat ini memang tidak memakai APBD lagi. Tapi, itu bukan menjadi alasan untuk tidak membayar gaji para pemain dan pelatih. Bagaimana pun ceritanya, para pemain dan pelatih tersebut harus tetap menerima gaji, karena hidup mereka tergantung dari sepak bola.
“Itulah resiko memimpin satu tim sepak bola. Indra Sakti pasti sudah tahu dengan resikonya sebelum menjadi Ketua Umum PSMS dulu. Dia tidak bisa lari. Gaji pemain dan pelatih itu harus dibayar. Kalau tidak dibayar, mau makan apa pemain dan pelatih itu. Apalagi, penghasilan mereka hanya dari sepak bola,” lanjut Salman.
Alasan ketiadaan dana itu menurutnya, disebabkan sendiri oleh manajemen yang tidak profesional. Sebenarnya banyak sosok di Kota Medan ini mencintai PSMS. Tapi, karena manajemen tidak professional, mereka pun enggan untuk membantu tim yang dijuluki ‘Ayam Kinantan’ tersebut. “Saya yakin, kalau manajemen PSMS bagus, orang-orang pasti banyak memberikan bantuan,” beber Salman.
PSMS bukan hanya kebanggan masyarakat Kota Medan, tapi juga kebanggan seluruh masyarakat Sumatera Utara. Namun, karena manajemen tidak profesional akibat adanya kepentingan pribadi dan politik, kepercayaan itu pun menjadi berkurang.
Lantas, apa yang akan dilakukan Komisi B terkait masalah ini? Salman menambahkan, Komisi B DPRD Medan belum menelusuri soal penunggakan gaji pemain PSMS tersebut, karena para pemain tidak pernah mengadu ke dewan.
“Kalau para pemain sudah mengadu ke Komisi B DPRD Medan ini, maka kita pasti akan menelusuri kasus penunggakan gaji pemain ini. Meski mereka tidak menggunakan dana APBD, tapi Komisi B juga berhak untuk memanggil Ketua Umum PSMS itu, dengan catatan para pemain sudah menyampaikan keluhannya kepada kita,” tandasnya. (mag-7)
