MEDAN- Kepengurusan PSMS versi Indra Sakti Harahap sepertinya merasa terusik dengan kehadiran PSMS lainnya yang diketaui Benny Sihotang pasca Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) di Hotel Aston, 21 Oktober lalu. Tidak ingin kondisi dualisme yang berlarut, jalur hukum ditempuh untuk terciptanya PSMS yang satu. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pun disiapkan.
Ini merupakan hasil kesepakatan pertemuan kepengurusan Indra dengan klub-klub yang mendukung. Pada pertemuan di Gedung Mantan PSMS, Kamis (25/10) lalu ini, dibahas apa langkah klub-klub menyikapi adanya dualisme. Termasuk juga membahas adanya klub-klub yang memberikan suara ganda dengan hadir di Hotel Santika.
Sekretaris Umum PSMS, Martius Latuperissa mengatakan, hanya boleh ada satu PSMS. Satu-satunya cara saat ini menggugat ke PTUN.
“Kesimpulannya kita akan coba PTUN-kan ini. Dengan catatan jika mereka benar kita harus bubar. Tapi kalau kita benar mereka yang harus bubar. Tidak ada dua PSMS. Kita akan buktikan ini di pengadilan. kalau memang mau membesarkan PSMS ayo jumpa di pengadilan,” ujarnya.
Langkah ini mirip yang dilakukan Persija Jakarta yang terpecah dualisme sejak musim lalu. Kepengurusan Macan Kemayoran yang memilih ISL musim lalu menggugat Persija yang berada di bawah bendera PT LPIS. Kabar terakhir, Persija ISL versi Ferry Paulus menjadi pemenang.
“Sejak awal dari RULB Hotel Candi kita sepakat PSMS hanya satu. Tapi di luar itu ada yang buat PSMS juga. Jadi harus dilawan. Ini seperti Persija yang mengajukan ke pengadilan. Dan kami sudah konsultasi ke mereka. Juga klub-klub yang juga mendaftar di RALB itu tanpa sepengetahuan pengurus klub juga akan dilaporkan,” katanya.
Materi laporan adalah 13 klub yang sebelumnya menyatakan keberatan karena namanya dikloning. Para petinggi klub merasa tidak pernah mengirimkan utusannya ke Hotel Santika. “Ada 13 klub yang merasa dikloning. Juga pernyataan baru 27 klub yang dinyatakan di atas kertas materai. Ini sebagai bentuk penegasan kalau klub-klub ini tidak mengalihkan dukungan. Panitia pelaksana musyawarah yang lain akan dituntut. Tim verifikasi. Apalagi yang berhak membentuk kepanitiaan adalah pengurus harian. Sementara pengurus harian tidak pernah ada sejak zaman Eldin (wakil wali kota Medan-red),” ujar Martius.
Klub-klub itu diantaranya Darma Putra, PS Telkom, PS Putra Buana, PS Medan Putra, PO Polisi, PSK USU, PS Angkasa, PS Pratama, PS Perisai, PS Linud Jaya, PS Mesran Prima. Kuasa hukum tengah disiapkan dan Senin (29/10), gugatan dilayangkan.(don)
