30 C
Medan
Saturday, June 29, 2024

PSSI Dideadline 26 Pengprov Hingga 20 Januari

JAKARTA— Pengurus Provinsi PSSI menyampaikan dua rekomendasi kepada pengurus pusat PSSI. Rekomendasi tersebut merupakan hasil dari pertemuan 26 pengurus provinsi (pengprov) di Surabaya dan Jakarta.

Pertama, mendesak pengurus PSSI Pusat di bawah kepemimpinan Bapak Djohar Arifin Husin agar menjalankan organisasi PSSI sesuai dengan Statuta PSSI dan melaksanakan keputusan Kongres Bali pada Januari 2011. Kedua, segera melaksanakan Kongres Tahunan PSSI selambat-lambatnya 20 Januari 2011.

“Kami menyikapi perkembangan yang terjadi pasca-Kongres Solo. Kami sangat serius mengamati kinerja PSSI di media sebagai bentuk keprihatinan. Kami sangat peduli dan prihatin. Kami juga tidak ingin PSSI kehilangan kepercayaan. Karena itu, kami berdiskusi di Surabaya untuk mencari solusi. Kalau ini dibiarkan, maka akan berdampak buruk, bahkan tidak menutup kemungkinan kehilangan kepercayaan kepada pengurus,” kata Ketua Umum Pengprov Sulawesi Tengah Sabarudin Labamba kepada wartawan di kantor PSSI, Rabu (23/11).

Menurut Labamba, para pengurus Pengprov sudah menggelar dua kali pertemuan, yaitu di Surabaya pada 16 November lalu dan di Jakarta, kemarin. Kedua pertemuan tersebut melahirkan sebuah rekomendasi.

Rekomendasi tersebut diterima oleh empat anggota Komite Eksekutif yakni La Nyalla Mattaliti, Toni Apriliani, Erwin Dwi Budiyawan, Roberto Rouw, dan Sekjen PSSI Tri Goestoro. Labamba mengatakan, para pengurus pengprov mendambakan ruang komunikasi dengan pengurus pusat dan berharap rekomendasi ini segera ditindaklanjuti.
“Kami risau seolah-olah anggota PSSI dilecehkan dengan keputusan-keputusannya,” ungkapnya.

Beberapa keputusan yang dianggap kontroversial  antara lain pemecatan secara mendadak dan terkesan tiba-tiba kepada Alfred Riedl sebagai pelatih kepala tim nasional senior. Selanjutnya pengangkatan managemen tim nasional, rehabilitasi hukuman Persema Malang, Persibo Bojonegoro dan PSM Makassar.

Tidak berhenti sampai disitu, pelaksanaan kompetisi dan pengelolaan kompetisi profesional juga mengalami sejumlah ketidakpastian. Mulai dari bertambahnya jumlah klub dari 1.8 menjadi 24 klub, penunjukan PT. LPIS sebagai pengelola kompetisi (sebelumnya oleh PT. Liga lndonesia), ketidakpastian klub yang bermain dalam kompetisi kasta tertinggi serta  promosi gratis yang didapat beberapa tim, jelas mencederai semangat sportivitas. “Forum ini untuk mengawal eksistensi PSSI agar terhormat dan bermartabat bukan untuk makar,” tandas Labamba. (bbs/jpnn)

JAKARTA— Pengurus Provinsi PSSI menyampaikan dua rekomendasi kepada pengurus pusat PSSI. Rekomendasi tersebut merupakan hasil dari pertemuan 26 pengurus provinsi (pengprov) di Surabaya dan Jakarta.

Pertama, mendesak pengurus PSSI Pusat di bawah kepemimpinan Bapak Djohar Arifin Husin agar menjalankan organisasi PSSI sesuai dengan Statuta PSSI dan melaksanakan keputusan Kongres Bali pada Januari 2011. Kedua, segera melaksanakan Kongres Tahunan PSSI selambat-lambatnya 20 Januari 2011.

“Kami menyikapi perkembangan yang terjadi pasca-Kongres Solo. Kami sangat serius mengamati kinerja PSSI di media sebagai bentuk keprihatinan. Kami sangat peduli dan prihatin. Kami juga tidak ingin PSSI kehilangan kepercayaan. Karena itu, kami berdiskusi di Surabaya untuk mencari solusi. Kalau ini dibiarkan, maka akan berdampak buruk, bahkan tidak menutup kemungkinan kehilangan kepercayaan kepada pengurus,” kata Ketua Umum Pengprov Sulawesi Tengah Sabarudin Labamba kepada wartawan di kantor PSSI, Rabu (23/11).

Menurut Labamba, para pengurus Pengprov sudah menggelar dua kali pertemuan, yaitu di Surabaya pada 16 November lalu dan di Jakarta, kemarin. Kedua pertemuan tersebut melahirkan sebuah rekomendasi.

Rekomendasi tersebut diterima oleh empat anggota Komite Eksekutif yakni La Nyalla Mattaliti, Toni Apriliani, Erwin Dwi Budiyawan, Roberto Rouw, dan Sekjen PSSI Tri Goestoro. Labamba mengatakan, para pengurus pengprov mendambakan ruang komunikasi dengan pengurus pusat dan berharap rekomendasi ini segera ditindaklanjuti.
“Kami risau seolah-olah anggota PSSI dilecehkan dengan keputusan-keputusannya,” ungkapnya.

Beberapa keputusan yang dianggap kontroversial  antara lain pemecatan secara mendadak dan terkesan tiba-tiba kepada Alfred Riedl sebagai pelatih kepala tim nasional senior. Selanjutnya pengangkatan managemen tim nasional, rehabilitasi hukuman Persema Malang, Persibo Bojonegoro dan PSM Makassar.

Tidak berhenti sampai disitu, pelaksanaan kompetisi dan pengelolaan kompetisi profesional juga mengalami sejumlah ketidakpastian. Mulai dari bertambahnya jumlah klub dari 1.8 menjadi 24 klub, penunjukan PT. LPIS sebagai pengelola kompetisi (sebelumnya oleh PT. Liga lndonesia), ketidakpastian klub yang bermain dalam kompetisi kasta tertinggi serta  promosi gratis yang didapat beberapa tim, jelas mencederai semangat sportivitas. “Forum ini untuk mengawal eksistensi PSSI agar terhormat dan bermartabat bukan untuk makar,” tandas Labamba. (bbs/jpnn)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/