Benni Sinaga, SE
Entah apa yang ada dipikiran pemerintah yang memerintahkan TNI untuk turun mengamankan dalam aksi penolakan harga Bahan-Bakar Minyak (BBM) beberapa hari lalu. Menurut saya, hal ini adalah menyalahi konstitusi dan demokrasi di negeri. Kita mengetahui bahwa negara ini adalah negara demokrasi dan negara hukum. Dan aksi demontrasi pun diatur juga dalam undang-undang nomor 28 tahun 1998.
Yang penting ketahui adalah, rakyat demo karena sudah muak atau bosan melihat kondisi negeri yang semakin terpuruk. Dalam momentum rencana kenaikan harga BBM, masyarakat marah besar dan untuk menyampaikan aspirasi atau jeritan penderitaan kepada pemerintah, jalan yang ditempuh adalah melakukan demonstrasi.
Kenaikan harga BBM ini tidak masuk akal dengan alasan jebolnya APBN dan naiknya harga minyak dunia seharusnya pemerintah bisa mencari alternatif lain untuk menutupi jebolnya APBN.
Rakyat Marah, Demo Terus Bergulir
Sudah hampir seluruh Propinsi di seluruh nusantara mengadakan aksi, ini membuktikan bahwa masyarakat sudah tidak main-main lagi dan tidak tahan lagi untuk menahan amarah sehingga harus diserukan. Hanya saja, kita tidak tahu entah apa yang ada di pikiran pemerintah, polri dan TNI yang menurut saya berlebihan dalam menangani para demonstrans. Sikap refrentatif TNI dan Polri membuat para demontran semakin marah.
Kita ketahui bersama, dengan naiknya harga BBM akan membuat rakyat semakin sengsara dan menderita. BBM Naik, maka semua harga kebutuhan pokok, bahkan harga barang dalam negeri pun semakin naik sehingga terjadi inflasi yang tinggi yang memhambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kalau menurut saya, rakyat sudah wajar marah dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Tapi di saat rakyat menyampaikan aspirasi, rakyat dipukuli. Yang paling mengerikan adalah, TNI pun harus turun untuk mengamankan para demontrans. Dalam benak saya, emangnya ini kudeta, sehingga TNI diturunkan? Tugas TNI kan mengawasi seluruh wilayah NKRI bukan untuk mengamankan demo.
Masyarakat jadi bertanya, kenapa sewaktu mempertahankan Pulau Ambalat TNI tidak digerakkan secara maksimal seperti koordinasi untuk mengamankan demo? Ini kan tidak fair dan tidak adil, membuat rakyat bertanya, apakah TNI dan Polri kita masih mental tempe atau sudah mental baja? Janganlah seperti katak dalam tempurung.
Padahal, masih banyak wilayah yang harus kita pertahankan dan dijaga. Alangkah baiknya jika TNI menjaga wibawa wilayah negeri ini dengan maksimal. Saya pun jadi bingung, emangnya Polisi di negeri ini masih kurang? Padahal, setiap tahun ada penerimaan polisi. Kalau pun Polisi bisa meminta bantuan kepada TNI yang diatur dalam UU TNI. Apakah sudah wajar? Rakyat jadi berpikir, dimana wibawa polisi untuk mengamankan para demontrans saja sudah meminta bantuan ini menjadi kritik keras kepada Pihak Kepolisian.
Akar Demontrasi
Kalau kita mencari akar demontrasi, tidak terlepas dari isu kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM membuat masyarakat geram ditambah lagi masyarakat yang muak akan masalah-masalah korupsi yang prosesnya lambat dan berliku-liku sehingga memuncak pada kenaikan harga BBM ini. Jadi, kalau dibilang ada unsur-unsur partai politik dalam demontrasi ini, itu tidak benar. Setelah saya melihat angket yang dibuat sebuah media online atas pendapat masyarakat tentang kenaikan BBM didapat 70 persen Masyarakat menolak atau tidak setuju dengan kenaikan harga BBM, jadi dapat kita katakan bahwa demontrasi bergulir karena rakyat sudah marah, muak dan geram akan kebijakan pemerintah.
Memang bagi orang yang berduit, mereka tidak ambil pusing atas kenaikan harga BBM ini. Tapi saya mau bilang, janganlah kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Secara manusiawi, kita punya hati nurani dan saya mau tegaskan, kenaikan harga BBM ini akan berdampak sistemik keseluruh kalangan masyarakat.
Yang paling memiriskan hati rakyat adalah disaat rakyat menjerit dan menyampaikan aspirasi, seorang presiden pergi ke luar negeri yang katanya untuk menghadiri undangan kenegaraan.
Saya tidak tahu dimana hati nurani seorang pemimpin negeri ini. Apakah seorang eksekutor kebijakan tidak tahu-menahu akan derita rakyat atau mau cuci tangan dengan masalah yang dihadapi negeri ini. Memang undangan kenegaraan juga penting, tetapi masalah aspirasi rakyat tentang kenaikan ini BBM paling penting disikapi.
Saya juga bertanya-tanya, apakah memang Presiden sudah tahu TNI ikut dalam pengamanan para demonstrasi? Kita tahu bersama, Presiden kita Berasal dari TNI, jadi tahu seperti apa sebenarnya peran TNI dalam melakukan tugasnya.
Dalam kondisi seperti ini diberikanlah ruang untuk publik untuk menyampaikan aspirasi kepada rakyat.
Rakyat jangan dilukai, rakyat jangan diancam, kita kan bukan perang, seharusnya dilindungi. Kita bersaudara untuk membagun negeri ini.
Harapan kepada pemerintah, kita menghargai dan menghormati jasa polisi yang bekerja keras untuk menjaga keamanan dilingkungan masyarakat. Harapan masyarakat yang sebesar-besarnya adalah, jangan menaikkan harga BBM dan tuntaskan segala kasus korupsi di negeri ini, kalau pemerintah ngotot menaikkan harga BBM, maka revolusi akan terjadi di negeri, kalau terjadi revolusi siapa yang rugi, semua masyarakat Indonesia juga yang rugi jadi bijaklah mengambil keputusan. Karena Tuhan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tuhan tidak pernah menutup mata bagi orang-orang yang tertawan dan tertindas.(*)
Penulis adalah Dosen STIE IBMI Medan aktif di CC_Medan, Putra Laumil, Alumni SMU Negeri 1 Tigalingga
