Home Blog Page 105

Pangdam I/BB Hadiri Ground Breaking Jembatan Perintis

GROUND BREAKING: Pangdam I/BB, Mayjen TNI Hendy Antariksa saat menghadiri kegiatan ground breaking pembangunan jembatan perintis di Desa Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Istimewa/Sumut Pos
GROUND BREAKING: Pangdam I/BB, Mayjen TNI Hendy Antariksa saat menghadiri kegiatan ground breaking pembangunan jembatan perintis di Desa Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Istimewa/Sumut Pos

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pangdam I/Bukit Barisan (BB) Mayjen TNI Hendy Antariksa menghadiri kegiatan ground breaking pembangunan jembatan perintis di Desa Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Senin (6/4). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dalam meningkatkan aksesibilitas serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Pangdam Hendy menyampaikan, bahwa pembangunan jembatan di wilayah Sumut merupakan bagian dari program Pemerintah Pusat dalam rangka pemerataan pembangunan.

Dari total 320 jembatan yang direncanakan, sebanyak 144 jembatan telah terbangun, baik jenis Bailey, Aramco, maupun jembatan gantung.

“Jembatan gantung yang dibangun di Kabupaten Langkat ini memiliki panjang 40 meter dan lebar 1,5 meter serta menghubungkan Lingkungan VII Basuki dengan Lingkungan VIII Undian,” katanya.

Ia menjelaskan, pengerjaannya dalam hal ini melibatkan TNI melalui Kodim 0203/Langkat dan masyarakat.

Wakil Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti menyampaikan apresiasi atas kontribusi TNI, khususnya Kodam I/BB, dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Pangdam Hendy juga berinteraksi bersama Jajaran Kodim dan Forkopimda melalui video conference, peletakan batu pertama, penyerahan 200 bibit pohon durian dan bantuan sembako secara simbolis, serta dialog interaktif dengan masyarakat.

Turut hadir, Irdam I/BB, Danrem 022/PT, para Asisten Kasdam I/BB, para Kabalakdam I/BB, Dandim 0203/Langkat, Kapolres Langkat, Danyon 100/PS, serta unsur Forkopimda lainnya. (dwi/ila)

Pedagang dan Pekerja Pajak Roga Tolak Penutupan Hari Minggu

TOLAK: Para pedagang, pembeli dan pekerja menolak kebijakan Pemkab Karo menutup Pajak Roga.
TOLAK: Para pedagang, pembeli dan pekerja menolak kebijakan Pemkab Karo menutup Pajak Roga.

KARO, SUMUTPOS.CO – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo menutup Pasar Tradisional Pajak Roga setiap hari Minggu mendapat penolakan keras dari pengelola, pedagang, petani, pengepul, dan pekerja. Mereka menilai kebijakan tersebut mengganggu mata pencaharian sekaligus menghambat roda ekonomi masyarakat Berastagi.

Pasar Tradisional Pajak Roga, yang terletak di Jalan Djamin Ginting, Desa Rumah Berastagi, Kecamatan Berastagi, dikenal sebagai pusat jual beli sayur-mayur dan buah-buahan terbesar di kawasan ini.

Setiap hari, pasar ini selalu ramai dikunjungi pembeli lokal maupun luar daerah Karo, sementara para petani lebih nyaman menjual hasil panennya di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Ratusan pekerja, termasuk tukang bongkar, tukang sorong, dan tenaga muat, juga menggantungkan hidupnya dari kegiatan pasar tersebut.

Namun, pada Minggu (5/4), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Karo Sarjana Purba, didampingi Kasatpol PP Karo Jhon Karnanta dan Kadishub Karo Frolin, mengimbau para pedagang membawa dagangan mereka ke Pasar Pajak Lau Gendek, dengan alasan Pajak Roga tidak beroperasi pada hari Minggu.

Imbauan itu langsung memicu protes dari pengurus dan pedagang. Mereka menilai kebijakan ini “mendadak” dan berpotensi sebagai intervensi kepentingan segelintir pihak, sehingga merugikan banyak orang.

“Setiap pajak tradisional sebaiknya buka setiap hari dan didukung pemerintah. Biarkan petani dan pedagang memilih kapan mereka beraktivitas. Jangan ada unsur paksaan atau intervensi, apalagi saat harga sayur-mayur sedang murah. Pemerintah seharusnya memprioritaskan kesejahteraan rakyat,” tegas pedagang, Tambak Tarigan.

Hal senada disampaikan Daniel Bangun dan warga Berastagi, A Karo-Karo, yang menekankan bahwa Pajak Roga sangat membantu masyarakat, pedagang, dan petani jika buka setiap hari, termasuk Minggu.

Seorang pembeli sekaligus pengepul sayur-mayur, BRB (52), menambahkan bahwa pasar yang luas dan nyaman membuat transaksi lebih lancar. “Kalau Pajak Roga tidak buka hari Minggu, kami kehilangan kesempatan menjual ke pembeli yang datang setelah pulang gereja,” ujarnya.

Para pekerja pasar juga berharap kebijakan penutupan dibatalkan. “Kami sudah nyaman dan aman bekerja di sini selama 10 tahun. Pajak Roga harus tetap buka setiap hari,”ujar  Bambang Setiawan Munthe (36), mewakili rekan-rekannya sebagai para pekerja tukang sorong dan tukang bongkar muat dan tukang kilo.

Di sisi lain, Kepala Disperindag Karo Sarjana Purba, mengaku pihaknya tengah melakukan sosialisasi agar pedagang membawa dagangan ke Pajak Lau Gendek pada hari Minggu, namun tidak memberikan penjelasan rinci terkait alasannya.

Penolakan ini menjadi sorotan penting bagi Pemkab Karo agar merumuskan kebijakan yang bijak, tidak merugikan pedagang, petani, dan pekerja pasar, serta tetap mendukung ekonomi rakyat Berastagi. (deo/ila)

Kolaborasi BPMA, Sucofindo, dan Surveyor Indonesia Dorong Penguatan Industri Lokal di Hulu Migas Aceh

Jakarta – Upaya mendorong peran industri dalam negeri di sektor hulu minyak dan gas bumi terus diperkuat melalui kerja sama antara Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), PT Sucofindo (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero). Kolaborasi ini diharapkan mampu memastikan bahwa kegiatan hulu migas di Aceh memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian daerah dan nasional.

Kerja sama ini pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan produk dan jasa dalam negeri dalam kegiatan migas dapat berjalan secara optimal, terukur, dan transparan. Dengan begitu, setiap aktivitas industri tidak hanya berfokus pada produksi energi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan industri lokal.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Fajar Wibhiyadi, menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa aktivitas industri migas mampu memberikan nilai tambah yang lebih luas.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap aktivitas di sektor hulu migas tidak hanya menghasilkan energi, tetapi juga mendorong tumbuhnya industri dalam negeri. Ketika penggunaan produk dan jasa lokal meningkat, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh pelaku usaha, tenaga kerja, hingga rantai pasok di daerah,” ujarnya.

Bagi Aceh, kerja sama ini membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam rantai pasok industri migas. Dengan meningkatnya keterlibatan tersebut, diharapkan akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, mulai dari peningkatan kapasitas industri daerah hingga penciptaan lapangan kerja.

Tidak hanya itu, dampaknya juga berpotensi meluas ke wilayah Sumatera secara keseluruhan, termasuk Sumatera Utara, mengingat keterkaitan rantai pasok dan distribusi industri di kawasan ini. Penguatan industri pendukung migas dapat mendorong aktivitas ekonomi lintas wilayah, mulai dari sektor manufaktur, jasa, hingga logistik.

Kerja sama ini juga diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih transparan dan dapat dipercaya, sehingga seluruh pihak—baik pemerintah, pelaku industri, maupun investor—memiliki kejelasan dalam melihat kontribusi nyata industri migas terhadap ekonomi.

“Kolaborasi ini bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi tentang bagaimana kita bersama-sama memastikan bahwa sektor migas benar-benar menjadi penggerak ekonomi daerah. Kuncinya ada pada sinergi antar pihak agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas,” tambah Fajar.

Ke depan, sinergi antara BPMA, Sucofindo, dan PT Surveyor Indonesia diharapkan dapat menjadi model kolaborasi yang tidak hanya memperkuat sektor energi, tetapi juga mendorong kemandirian industri nasional serta pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan. (rel)

Camat Bajenis Turun Tangan, Dugaan Penahanan Bansos di Pelita Berakhir Damai

BERSAMA: Camat Bajenis Ari Miranda (kanan) bersama warga Saprida Yanti penerima bansos saat mediasi di Kantor Lurah Pelita, Minggu  (5/4). (Azan purba)/ sumutpos).
BERSAMA: Camat Bajenis Ari Miranda (kanan) bersama warga Saprida Yanti penerima bansos saat mediasi di Kantor Lurah Pelita, Minggu  (5/4). (Azan purba)/ sumutpos).

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Terkait dugaan bantuan sosial yang tidak disalurkan oleh kepala lingkungan kepada penerima yang sempat menjadi sorotan publik di media sosial beberapa hari lalu, pihak Kelurahan Pelita pada hari ini menggelar mediasi dan klarifikasi antara kepala lingkungan dengan warga yang bersangkutan, Minggu (5/4).

Dalam kegiatan tersebut, warga dan kepala lingkungan dipertemukan, Minggu pukul 09.00 WIB di Kantor Lurah Pelita. Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Camat Bajenis Ari Miranda, Lurah Pelita Manahan Pardede, Kepala Lingkungan Fendi, serta warga yang bersangkutan, Saprida Yanti.

Lurah Pelita mengatakan bahwa kegiatan ini  dilaksanakan untuk mengonfirmasi dan meluruskan informasi yang beredar di publik terkait permasalahan antara Saprida Yanti, seorang warga, dengan Fendi selaku kepala lingkungan. Ia menjelaskan bahwa persoalan tersebut terjadi akibat adanya miskomunikasi di antara kedua belah pihak.

Pardede juga menjelaskan miskomunikasi  berawal dari laporan warga, Saprida Yanti tak menerima undangan yang terdata layak dapat. “Saya cross check dan saya sampaikan ibu dapat, tapi besok aja datang dan tak ke mana-mana bantuan ibu, karena waktu pembagian kan ada lima hari, dan ketika dari hari Selasa dan Rabu, ibu Yanti tidak hadir karena kesibukannya, hingga naik berita di media pada hari Jumat. Padahal di hari kamis  Saprida Yanti sudah datang dan menerima,” jelasnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Lingkungan Fendi membantah tuduhan yang beredar dan menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Saya tidak memiliki kaitan secara pribadi dengan Ibu Yanti dalam pekerjaan. Saya juga masih baru menjabat sebagai kepala lingkungan, sehingga belum sepenuhnya memahami tugas. Selain itu, saya tidak mengenal Ibu Yanti. Pada saat itu saya sedang sibuk dengan pekerjaan, sehingga tidak sempat membagikan undangan tersebut. Secara pribadi, saya menyampaikan permohonan maaf kepada Ibu Yanti,” ujarnya.

“Alhamdulillah, kedua belah pihak telah dimediasi dan sudah bertemu untuk menyampaikan kronologis kejadian dari awal. kepala lingkungan  juga telah menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penyerahan undangan penerimaan bantuan pangan tersebut, Proses mediasi berlangsung dengan aman, tertib, dan dalam suasana kekeluargaan di kantor lurah,” ujar Camat Bajenis Ari Miranda.

Ari juga menegaskan bahwa di Kecamatan Bajenis berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, segala bentuk kritik, saran, dan masukan kami anggap sebagai wujud kepedulian masyarakat terhadap pelayanan publik yang berikan. “Hal ini juga menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan ke depannya,” ujar Camat Ari Miranda. (mag-3/azw)

Wakil Bupati Asahan Buka Seminar EduDay 2026, Rianto Dorong Integrasi AI dan Coding dalam Pembelajaran

SEMINAR: Wakil Bupati Asahan, Rianto SH MAP saat membuka Seminar EduDay 2026 di Ballroom Antariksa Hotel Kisaran, Kamis (2/4).
SEMINAR: Wakil Bupati Asahan, Rianto SH MAP saat membuka Seminar EduDay 2026 di Ballroom Antariksa Hotel Kisaran, Kamis (2/4).

KISARAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Asahan, Rianto SH MAP secara resmi membuka kegiatan Seminar EduDay 2026 yang dilaksanakan di Ballroom Antariksa Hotel Kisaran, Kamis (2/4) pukul 10.00 WIB. Kegiatan ini mengusung tema ’Empowering Future Thinkers: AI and Coding into Deep Classroom – Deep Learning in Action: Rethinking Assessment, Engagement, and Curriculum.’

Tema tersebut menekankan pentingnya pemberdayaan generasi masa depan melalui integrasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan pemrograman (coding) ke dalam proses pembelajaran mendalam di ruang kelas.

Rangkaian acara berlangsung khidmat, diawali dengan pembukaan oleh MC, penampilan tarian pembuka, pembacaan doa, serta sambutan dari berbagai pihak. Selanjutnya dilakukan pembukaan resmi oleh Wakil Bupati Asahan, penyerahan plakat, foto bersama, dan dilanjutkan dengan sesi seminar sebagai inti kegiatan.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan menyampaikan bahwa pelaksanaan Seminar EduDay 2026 berlandaskan pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi kepala sekolah serta tenaga pendidik, menjadi sarana berbagi inovasi dan praktik baik di bidang pendidikan, memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, serta mendorong peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan di Kabupaten Asahan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

Sementara itu, perwakilan dari penerbit Erlangga dalam sambutannya menyoroti pesatnya perkembangan teknologi yang menuntut perubahan dalam dunia pendidikan. Ia menegaskan bahwa pembelajaran tidak lagi cukup berfokus pada hafalan, melainkan harus mampu melatih peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan reflektif.

Menurutnya, pendekatan deep learning menjadi kunci dalam memahami materi secara lebih mendalam, sementara kemampuan coding dan pemanfaatan kecerdasan buatan kini telah menjadi keterampilan dasar yang perlu dimiliki peserta didik. Oleh karena itu, para pendidik diharapkan mampu mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran guna menciptakan generasi yang adaptif dan siap bersaing secara global.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Asahan Rianto menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Seminar EduDay 2026 yang dinilai sangat baik dan melampaui ekspektasi. Ia menegaskan bahwa dunia pendidikan saat ini dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, khususnya dalam pemanfaatan kecerdasan buatan serta pembelajaran berbasis pemikiran kritis.

Ia juga menekankan pentingnya inovasi dari para guru dan kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Asahan. Selain itu, Wakil Bupati turut menyoroti sejumlah program strategis pemerintah di bidang pendidikan, seperti pengembangan sekolah unggulan, persiapan kehadiran MAN Insan Cendekia, Program Sekolah Garuda, serta dukungan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, investasi terbaik bagi daerah adalah investasi di bidang pendidikan, karena akan melahirkan generasi yang unggul dan berdaya saing.

Pemerintah Kabupaten Asahan berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan. Sinergi antara pemerintah daerah, tenaga pendidik, dan pihak swasta diharapkan mampu mendorong inovasi pembelajaran serta mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan plakat sebagai bentuk apresiasi, dilanjutkan dengan sesi foto bersama serta pelaksanaan seminar. Seluruh rangkaian acara berlangsung tertib, lancar, dan penuh antusiasme dari para peserta.

Seminar EduDay 2026 diharapkan menjadi langkah nyata dalam mendorong transformasi pendidikan di Kabupaten Asahan menuju sistem pembelajaran yang lebih inovatif, adaptif, dan berbasis teknologi.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, jajaran pemangku kepentingan pendidikan, serta ratusan peserta yang terdiri dari kepala sekolah tingkat TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Asahan, serta para tenaga pendidik. Seminar ini menjadi wadah strategis dalam meningkatkan kompetensi guru sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah. (dat/azw)

Kecelakaan di Perlintasan Tanpa Palang, Innova Tertabrak KA Putri Deli di Asahan

PERLINTASAN TANPA PALANG: Kecelakaan di perlintasan KA tanpa palang pintu di Jalan Merpati, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sabtu (4/4).
PERLINTASAN TANPA PALANG: Kecelakaan di perlintasan KA tanpa palang pintu di Jalan Merpati, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sabtu (4/4).

ASAHAN – Sebuah kecelakaan terjadi di perlintasan Kereta Api (KA) tanpa palang pintu di Jalan Merpati, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sabtu (4/4). Satu unit minibus Toyota Kijang Innova tertabrak kereta api Putri Deli jurusan Tanjungbalai–Medan saat melintasi rel tersebut.

Berdasarkan keterangan warga di lokasi kejadian, peristiwa bermula ketika mobil melaju dari arah dalam menuju pusat Kota Kisaran. Saat hendak melintasi rel, pengemudi diduga melihat KA yang akan melintas dan langsung panik.

Dalam kondisi tersebut, mobil tiba-tiba terperosok saat melintas. Meski jarak kereta api disebut masih cukup jauh, kepanikan pengemudi membuat situasi tidak dapat dikendalikan hingga akhirnya tabrakan tidak terhindarkan. Bagian kendaraan yakni pada bagian belakang menjadi titik benturan.

“Padahal posisi kereta api masih cukup jauh, namun karena dia panik, mesin mobilnya mati sehingga akhirnya tertabrak. Bagian belakang mobil yang dihantam,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa pengemudi mobil tersebut merupakan seorang pria yang sudah berusia lanjut dan berkendara seorang diri.

Kondisi fisik yang sudah tua membuatnya tidak mampu mendorong beban kendaraan tersebut sendirian hingga kecelakaan tidak terhindarkan.

Sementara itu, Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) Stasiun Kisaran, Tri Rochmad, membenarkan adanya peristiwa kecelakaan di perlintasan tersebut.

“Iya benar, sopir gugup dan sempat mencoba mendorong kendaraannya itu sebelum terjadi tabrakan,” jelas Tri.

Akibat kejadian itu, sopir mengalami luka dan telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

KAI Divre I Sumut imbau warga waspada di Perlintasan Tidak Resmi Usai Insiden KA Putri Deli

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional (Divre) I Sumatera Utara kembali mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintasi perlintasan sebidang, khususnya yang tidak resmi dan tidak dijaga. Imbauan ini disampaikan menyusul insiden yang melibatkan Kereta Api (KA) Putri Deli relasi Tanjungbalai-Medan.

Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (4/4) sekitar pukul 12.53 WIB di Km 156+200, pada petak jalan antara Stasiun Tanjung Balai dan Stasiun Kisaran. Lokasi kejadian diketahui merupakan perlintasan tidak resmi yang tidak dilengkapi sistem pengamanan.

Pelaksana Tugas (Plt) Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, menjelaskan bahwa saat kereta melintas, terdapat sebuah kendaraan minibus yang berada di area perlintasan.

“Pada saat KA Putri Deli melintas di lokasi, terdapat kendaraan minibus di perlintasan tidak resmi tersebut. Sebagai bagian dari prosedur keselamatan operasional, masinis melakukan Berhenti Luar Biasa (BLB) untuk memastikan kondisi lokomotif dan rangkaian tetap aman,” ujar Anwar saat memberikan keterangannya, Minggu (5/4/2026).

Ia menambahkan, setelah dilakukan pemeriksaan awal, rangkaian kereta dinyatakan dalam kondisi aman untuk melanjutkan perjalanan. Kereta kemudian bergerak menuju Stasiun Kisaran guna penanganan lebih lanjut, termasuk pemeriksaan sarana secara menyeluruh serta pergantian lokomotif demi menjaga standar keselamatan operasional.

“Setelah seluruh proses pemeriksaan dan penggantian lokomotif selesai dilakukan, perjalanan KA Putri Deli dapat dilanjutkan kembali dan jalur dinyatakan aman sesuai ketentuan operasional,” jelasnya.

Berdasarkan laporan petugas di lapangan, pengendara minibus dalam kondisi selamat. Pengemudi diketahui telah keluar dari kendaraan sebelum insiden terjadi, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa.

KAI menegaskan bahwa perlintasan tidak resmi memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi karena tidak dilengkapi palang pintu, rambu, maupun penjagaan petugas. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk lebih disiplin dan berhati-hati saat melintasi jalur kereta api.

“Perlintasan tidak resmi sangat berbahaya. Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan kondisi aman sebelum melintas dan mendahulukan perjalanan kereta api,” tegas Anwar.

Lebih lanjut, KAI juga mengingatkan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api maupun menggunakan jalur tersebut untuk kepentingan lain yang dapat membahayakan keselamatan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan di perlintasan sebidang. Dengan disiplin dan kewaspadaan, potensi risiko dapat diminimalkan sehingga perjalanan kereta api tetap aman dan lancar,” pungkas Anwar.(dat/san/azw)

Pemkab Dairi Cepat Tanggap, Jalan Penghubung Kecamatan Siempat Nempu Kembali Bisa Dilalui

DIPERBAIKI: Dinas PUTR dan BPBD Dairi perbaiki badan jalan di Desa Jambur Indonesia, Kecamatan Siempat Nempu Hilir yang longsor menyebabkan akses lalu lintas sempat terputus.(istimewa).
DIPERBAIKI: Dinas PUTR dan BPBD Dairi perbaiki badan jalan di Desa Jambur Indonesia, Kecamatan Siempat Nempu Hilir yang longsor menyebabkan akses lalu lintas sempat terputus.(istimewa).

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Badan jalan yang sempat terputus dan menghubungkan Kecamatan Siempat Nempu Hilir dengan Kecamatan Siempat Nempu, tepatnya di Desa Jambur Indonesia, kini telah kembali dapat dilalui setelah diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Dairi.

Perbaikan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan memasang gorong-gorong dan tiang penahan untuk mencegah longsor susulan. Akses kendaraan kini sudah normal dan lancar, sehingga mobilitas warga dan distribusi logistik dapat kembali berjalan.

Bupati Dairi Vickner Sinaga, menginstruksikan kedua OPD terkait agar segera melakukan penanganan darurat guna membuka akses bagi masyarakat. “Prioritas kami adalah memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman,” ujar Dekman Sitopu, Kepala Pelaksana BPBD Dairi.

Dekman menambahkan, penanganan darurat mencakup pemasangan gorong-gorong sepanjang 7 meter dan pembangunan tiang-tiang penahan longsor.

Proses ini juga mendapat dukungan tokoh masyarakat serta anggota DPRD Dairi dari Dapil II, Juangga Silaban, yang menyumbangkan delapan truk material sertu untuk mempercepat perbaikan.

Penanganan lanjutan akan segera dilakukan setelah cuaca memungkinkan, guna memastikan badan jalan aman dan dapat digunakan secara maksimal oleh masyarakat. (rud/ila)

Dugaan Korupsi Dana Insentif Fiskal Libatkan Mantan Kadis dan Asisten II, DPRD Minta Kejari Binjai Cermat

TERSANGKA: Kolase foto Ralasen Ginting dan Joko Waskitono, tersangka korupsi yang pernah urus dana insentif fiskal ke Jakarta. (Istimewa/Sumut Pos)
TERSANGKA: Kolase foto Ralasen Ginting dan Joko Waskitono, tersangka korupsi yang pernah urus dana insentif fiskal ke Jakarta. (Istimewa/Sumut Pos)

BINJAI, SUMUTPOS.CO — Dugaan kasus korupsi pembuatan kontrak fiktif tahun anggaran 2022–2025 di Kota Binjai kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Binjai, Ronggur Simorangkir, meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai lebih cermat dalam menelusuri keterkaitan kasus tersebut dengan dana insentif fiskal tahun 2024 senilai Rp20,8 miliar.

Kasus ini menjerat lima tersangka, termasuk mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapangtan), Ralasen Ginting, serta Asisten II Setdako Binjai Joko Waskitono. Ronggur menilai adanya hubungan erat antara pengurusan dana insentif fiskal dengan kasus proyek fiktif yang tengah disidik Kejari.

“Sejak awal, Ralasen diperiksa terkait dugaan korupsi dana insentif fiskal. Namun, yang bersangkutan justru ditetapkan tersangka untuk kasus lain, sementara penyidikan insentif fiskal dihentikan. Ini harus diperiksa lebih cermat,” ujar Ronggur, Minggu (5/4/2026).

Diketahui, Ralasen bersama Joko pernah dua kali berangkat ke Jakarta pada akhir 2022 dan 2023 untuk mengurus pencairan dana insentif fiskal atas permintaan wali kota. Perjalanan ini menggunakan APBD Kota Binjai, namun belum membuahkan hasil. Pada keberangkatan ketiga, Ralasen menggunakan dana pribadi untuk melanjutkan upaya mendapatkan dana tersebut.

Ralasen menyebutkan, pengelolaan dana insentif fiskal ini sempat diarahkan langsung oleh wali kota terkait alokasi ke berbagai OPD, termasuk Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pertanian. “Pak wali yang mengatur distribusinya, mulai dari jumlah hingga kegiatan yang dibiayai. Total pengajuan Rp15 miliar, tapi yang dikucurkan pusat lebih, hingga Rp20,8 miliar,” ujarnya.

Permohonan resmi dana insentif fiskal ditandatangani wali kota pada 12 Januari 2023, mencakup sektor infrastruktur, pendidikan, ketahanan pangan, dan pembangunan irigasi. Kementerian Keuangan akhirnya menyetujui lebih dari jumlah awal yang diajukan.

Ronggur menegaskan, pernyataan Ralasen dan fakta bahwa kedua tersangka pernah berangkat mengurus dana insentif fiskal menunjukkan adanya kemungkinan keterkaitan antara kasus proyek fiktif dan dugaan penggeseran anggaran. “Dugaan penggeseran anggaran ini diduga berlanjut pada APBD 2026,” kata Ronggur.

Dalam kasus proyek fiktif, jaksa menetapkan lima tersangka, yaitu Ralasen Ginting, Joko Waskitono, serta tiga pihak swasta: Agung Ramadhan, Suko Hartono, dan Dody Alfayed. Pihak swasta diduga menawarkan proyek bodong berupa pembangunan Jalan Usaha Tani dan sumur bor. Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran, kegiatan ini tidak pernah dilaksanakan.

Hasil penyidikan mengungkap bahwa Ralasen dan Joko memperoleh uang sekitar Rp2,8 miliar dari pihak swasta antara November 2024 hingga 2025 sebagai tanda jadi untuk membuat kontrak proyek fiktif. Ralasen dan Joko dijerat Pasal 12 huruf e UU RI No. 20 Tahun 2001 subsidair Pasal 12B dan Pasal 9, sementara tiga swasta disangkakan pasal 15 jo pasal 12 huruf e, pasal 15 jo pasal 12B, dan pasal 15 jo pasal 9 UU yang sama.

Kasus ini menimbulkan sorotan DPRD dan publik terkait pengelolaan dana insentif fiskal dan APBD, sekaligus menuntut ketelitian Kejari Binjai dalam menelusuri dugaan penyalahgunaan anggaran yang melibatkan pejabat tinggi daerah. (ted/ila)

Pemkab Dairi Optimalkan Transparansi, Bupati Vickner Targetkan Opini WTP

IKUTI MEETING: Bupati Dairi Vickner Sinaga, Wabup Wahyu Daniel Sagala dan pimpinan OPD saat mengikuti Entry Meeting LKPD TA 2025 bersama BPK RI.(istimewa).
IKUTI MEETING: Bupati Dairi Vickner Sinaga, Wabup Wahyu Daniel Sagala dan pimpinan OPD saat mengikuti Entry Meeting LKPD TA 2025 bersama BPK RI.(istimewa).

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi Vickner Sinaga, didampingi Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), mengikuti Entry Meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia secara daring, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk menyamakan persepsi dengan tim pemeriksa, memastikan seluruh proses audit berjalan akuntabel, transparan, dan tepat waktu. Entry Meeting LKPD juga berfungsi sebagai forum klarifikasi awal terkait dokumen dan data keuangan, sehingga proses pemeriksaan dapat berlangsung efektif dan efisien.

Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI Widhi Widayat, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemkab Dairi atas penyerahan LKPD tepat waktu. “Penyampaian LKPD sebelum tenggat adalah cerminan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang sehat. Kami berharap sinergi ini terus dijaga untuk memastikan data yang disajikan valid, transparan, dan akurat,” ujarnya.

Bupati Vickner Sinaga menegaskan bahwa Pemkab Dairi telah menunjukkan komitmen penuh terhadap transparansi keuangan. “LKPD tahun 2025 telah kami serahkan ke BPK perwakilan Sumatera Utara pada 30 Maret 2026, tepat sebelum batas waktu. Ini bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas, kualitas tata kelola keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku,” ujar Vickner.

Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya peran aktif seluruh OPD dalam mendukung proses audit. Setiap pimpinan OPD diminta merespons cepat dan kooperatif terhadap permintaan data dan dokumen dari tim pemeriksa. “Saya instruksikan seluruh pimpinan OPD untuk memastikan setiap data yang diminta BPK disajikan secara akurat dan cepat. Kerja sama ini sangat penting agar kita bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai bukti pertanggungjawaban kita kepada masyarakat,” tegas Vickner.

Entry Meeting ini juga membahas beberapa hal teknis terkait penyusunan laporan, alur pertanggungjawaban keuangan, serta strategi pemeriksaan yang akan dilakukan BPK. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan proses pemeriksaan dapat berlangsung lancar tanpa mengganggu aktivitas pemerintahan sehari-hari.

Vickner menambahkan, pencapaian WTP bukan hanya simbol formalitas, melainkan bukti nyata bahwa Pemkab Dairi mampu mengelola anggaran secara efisien, tepat sasaran, dan akuntabel. “Opini WTP menjadi tolak ukur keberhasilan kami dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah,” kata Vickner.

Sementara itu, Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, menekankan bahwa setiap laporan keuangan harus disusun dengan integritas tinggi dan berbasis data yang valid. Ia menambahkan, koordinasi internal antar OPD harus terus diperkuat agar proses audit berjalan lancar dan tidak menimbulkan hambatan di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, seluruh pimpinan OPD diberi arahan untuk menyiapkan dokumentasi dan bukti pendukung secara lengkap, mulai dari realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga laporan kinerja. Semua ini bertujuan agar pemeriksaan BPK dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan pengelolaan keuangan di masa depan.

Dengan semangat keterbukaan, profesionalisme, dan kerja sama lintas OPD, Pemkab Dairi menargetkan mempertahankan opini WTP untuk LKPD 2025. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.

Ke depan, Bupati Vickner menegaskan bahwa Pemkab Dairi akan terus meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan, sekaligus memperkuat pengawasan internal dan penerapan sistem keuangan berbasis teknologi informasi. Semua upaya ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat Dairi. (rud/ila)

Bintara Remaja Brimob Sumut Tuntaskan Pelatihan, Siap Jalankan Tugas Operasional

UPACARA: Satbrimob Polda Sumut saat menggelar upacara penutupan Pelatihan Pembinaan Kemampuan Brimob bagi Bintara Remaja TA 2026, di Mako Satuan Brimob Polda Sumut.(Istimewa/Sumut Pos)
UPACARA: Satbrimob Polda Sumut saat menggelar upacara penutupan Pelatihan Pembinaan Kemampuan Brimob bagi Bintara Remaja TA 2026, di Mako Satuan Brimob Polda Sumut.(Istimewa/Sumut Pos)

Satuan Brigade Mobile Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Satbrimob Polda Sumut) menggelar upacara penutupan Pelatihan Pembinaan Kemampuan Brimob bagi Bintara Remaja Tahun Anggaran 2026, di Mako Satuan Brimob Polda Sumut, Ksatriaan KE Lumi, Jalan Bhayangkara, Medan, Sabtu (4/4).

Upacara tersebut dipimpin langsung Komandan Satuan Brimob Polda Sumut Kombes Pol Rantau Isnur Eka dan diikuti oleh 29 personel Bintara Remaja yang telah menyelesaikan rangkaian pelatihan sejak 30 Maret-4 April 2026.

Pelatihan ini merupakan bagian dari proses pembinaan awal untuk membentuk kemampuan dasar serta kesiapan mental dan fisik personel dalam menjalankan tugas sebagai anggota Brimob.

Selama pelatihan, peserta dibekali berbagai materi yang berkaitan dengan tugas operasional, kedisiplinan, serta pembentukan karakter sebagai anggota Polri.

Dalam amanatnya, Dansat Brimob Polda Sumut Kombes Pol Rantau Isnur Eka menyampaikan, bahwa pelatihan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas.

“Pelatihan ini adalah langkah awal bagi Bintara Remaja untuk memahami tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Brimob. Diharapkan seluruh peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh serta menjaga profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujarnya.

Ia juga menekankan, pentingnya menjaga sikap, disiplin, serta nama baik institusi dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam kedinasan maupun di tengah masyarakat.

“Melalui pelatihan ini, diharapkan para Bintara Remaja mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan penutupan ini menjadi penanda selesainya proses pembinaan tahap awal bagi para Bintara Remaja sebelum terjun langsung dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kehadiran personel muda yang telah dibekali kemampuan dan nilai dasar diharapkan dapat memperkuat kinerja Satuan Brimob Polda Sumut ke depan. (dwi/ila)

1...104105106...15,770Page 105 of 15,770