28 C
Medan
Monday, April 6, 2026
Home Blog Page 105

Wujudkan Layanan Pajak Terbuka dan Modern, DJP Sumut I Perkuat Sinergi dengan Media

FOTO BERSAMA: Kepala Kanwil DJP Sumut I Dr Arridel Mindra, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sumut I Lusi Yuliani, para media dan lainnya, foto bersama dalam kegiatan Media Gathering, di Gedung Kanwil DJP Sumut I, Jalan Sukamulia Medan, Kamis (13/11). Istimewa/Sumut Pos
FOTO BERSAMA: Kepala Kanwil DJP Sumut I Dr Arridel Mindra, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sumut I Lusi Yuliani, para media dan lainnya, foto bersama dalam kegiatan Media Gathering, di Gedung Kanwil DJP Sumut I, Jalan Sukamulia Medan, Kamis (13/11). Istimewa/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Sumatera Utara (Sumut) I menggelar Media Gathering sekaligus ajang silaturahmi dan dialog terbuka antara otoritas pajak dan insan pers, di Gedung Kanwil DJP Sumut I, Jalan Sukamulia Medan, Kamis (13/11).

Dalam kegiatan tersebut, DJP Sumut 1 berkomitmen mewujudkan layanan pajak yang terbuka dan modern lewat penguatan sinergi dengan media.
Kepala Kanwil DJP Sumut I Dr Arridel Mindra, mengatakan media memiliki peran penting sebagai mitra strategis dalam mewujudkan transparansi dan edukasi pajak bagi masyarakat.

“Rekan-rekan media adalah mitra kami dalam mengedukasi publik. Melalui pemberitaan yang objektif, pesan tentang pentingnya pajak bisa tersampaikan dengan baik,” katanya.

Ia menegaskan, transformasi digital perpajakan melalui penerapan Coretax System adalah langkah besar menuju administrasi pajak yang lebih adil, efisien, dan modern. “Dengan Coretax, seluruh data wajib pajak terintegrasi secara digital, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan,” tegasnya.

Arridel mengungkapkan, keberhasilan transformasi ini tak hanya bergantung pada kecanggihan sistem, melainkan juga pada kesiapan sumber daya manusia, baik petugas pajak maupun wajib pajak, untuk beradaptasi dengan ekosistem digital.

Karena itu, sambungnya, DJP mendorong seluruh wajib pajak segera melakukan aktivasi akun Coretax sebagai pintu masuk menuju era baru administrasi pajak digital.

“Melalui fitur Taxpayer Account Management (TAM), wajib pajak kini dapat mengelola data, menyampaikan SPT, hingga berkomunikasi langsung dengan otoritas pajak secara daring. Sistem ini juga menjamin keamanan data dengan penerapan tanda tangan digital dan kode otorisasi pribadi bagi setiap pengguna,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sumut I Lusi Yuliani menambahkan, dukungan media menjadi elemen penting dalam keberhasilan transformasi tersebut.

“DJP merupakan institusi penghimpun penerimaan negara terbesar. Karena itu, komunikasi publik yang masif dan terpercaya adalah kunci untuk menjaga kepatuhan pajak secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menyampaikan, apresiasi kepada 62 perwakilan media yang hadir dan menegaskan bahwa sinergi yang terbangun selama ini telah berkontribusi besar terhadap pencapaian Kanwil DJP Sumut I, yang dikenal aktif dan berprestasi dalam publikasi nasional.

“Capaian ini tak lepas dari dukungan teman-teman media yang terus mengedukasi masyarakat melalui pemberitaan. Kami ingin sinergi ini terus berlanjut, bukan hanya dalam konteks publikasi, tapi juga dalam membangun kesadaran bersama bahwa pajak adalah tanggung jawab kolektif,” pungkas Lusi. (dwi/ila)

Kota Medan Usung Inovasi Lokal Unggulan Tranformasi Tapai Ubi di Ajang SDGs Action Awards 2025

MEDAN-Sebagai wujud nyata dari komitmen untuk terus melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, Pemko Medan mengusung sebuah inovasi lokal unggulan, yakni Transformasi Tapai Ubi dalam ajang SDGs Action Awards (SAA) 2025.

Hal ini terungkap saat Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap ketika menerima kunjungan Tim Verifikasi dan Validasi SDGs dan Program Unggulan Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) Surveyor Indonesia, di Gedung serbaguna PKK, Medan Petisah, Kamis (13/11/25).

Dikatakan Zakiyuddin Harahap, Melalui peraturan walikota nomor 95 Tahun 2022 tentang rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGS) kota Medan Tahun 2022- 2026, Pemko Medan meneguhkan komitmennya untuk mewujudkan 17 tujuan Pembangunan Bekelanjutan / Sustainable Development Goals (SDGs) dalam setiap program pembangunan.Hal ini juga sejalan dengan visi untuk menjadikan kota Medan yang inklusif, Bertuah, maju dan berkelanjutan.

“Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, SDGs tidak dapat dilakukan secara sendiri. dibutuhkan sinergi antara Pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat dalam mewujudkannya. Selain itu semangat No One Left Behind harus terus kita hidupkan agar setiap pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Zakiyuddin Harahap.

Menurut Zakiyuddin Harahap, saat ini Pemko Medan terus mendorong pelaksanaan program pembangunan yang terukur dan berdampak. Verifikasi dan validasi data SDGs ini merupakan bagian penting dalam upaya kita untuk memastikan bahwa setiap program unggulan yang dilaksanakan benar-benar mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Melalui kegiatan ini Pemko Medan berharap dapat memperoleh masukan yang konstruktif dalam upaya pembenahan program dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Zakiyuddin Harahap.

Dijelaskan Zakiyuddin, diketahui bersama SGDs Award tahun 2025 mengusulkan tema inovasi pangan dan gizi peningkatan kualitas sumber daya manusia percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penurunan kemiskinan.

“Dalam ajang SDGs Action Award 2025 Kota Medan mengusung sebuah inovasi lokal unggulan yaitu transformasi tapai ubi Medan. Inovasi ini menggambarkan dari tradisi lokal menjadi pilar ekonomi eksklusif dan gizi kota Medan. Tentu inovasi ini merupakan kearifan lokal penguatan ekonomi dan peningkatan gizi masyarakat,” jelas Zakiyuddin Harahap.

Ditambahkan Zakiyuddin Harahap, melalui inovasi tranformasi tapai ubi ini kita dorong UMKM agar terus maju dan berkembang. Hal ini juga berdampak untuk ketahanan pangan kita.

“Jika tahun sebelumnya SDGs Action Award Kota Medan hanya meraih juara enam, semoga tahun 2025 ini kota Medan bisa jadi juara satu,” harap Zakiyuddin di hadapan perwakilan dari Tim Verifikasi Wulan Pasaribu, Section Head Operasi PT Surveyor Indonesia Cabang Medan Sandy Surya Winata dan segenap  Pimpinan Perangkat Daerah diantaranya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan HM Sofyan, Kepala Bappeda Ferry Ichsan dan Kadis Kominfo Arrahmaan Pane.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Kota Medan Ferri Ichsan menyampaikan sejak ikut SAA pada 2022, Kota Medan terus berbenah hingga meraih peringkat ke-6 nasional tahun lalu dengan predikat The Advocator.

“Inovasi tapai ubi ini berasal dari program Satu Kecamatan Satu Sentra Kewirausahaan (Sakasanwira) di Medan Tuntungan. Kini, tapai ubi menjadi simbol ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Program unggulan ini juga berkontribusi pada pencapaian tujuan SDGs,” kata Ferry Ichsan.

Melalui inovasi ini, Kota Medan menegaskan dirinya bukan hanya kota besar, tapi juga kota yang terus bertransformasi untuk masa depan yang berkelanjutan. (map/ila)

Lewat JKN, Santri Abdzar Dapat Perawatan Tanpa Keluar Biaya

Di tengah semangat menuntut ilmu di pesantren, Muhammad Abdzar (13), seorang santri Pesantren Bahrul Ulum Diniyah Islamiyah (BUDI) Mesja Lamno, merasakan langsung manfaat nyata dari Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Saat mengalami demam tinggi dan pusing hebat, Abdzar mendapat perawatan di Puskesmas Indra Jaya tanpa harus mengeluarkan biaya sepeser pun, berkat kepesertaannya dalam program JKA (Jaminan Kesehatan Aceh).

“Semalam saya sudah mengalami demam dan pusing-pusing, karena sudah tidak tertahankan lagi, akhirnya Teungku (ustad) membawa saya ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan kesehatan lebih baik,” ujar Abdzar, saat ditemui usai menjalani perawatan, Selasa (7/10).

Guru pendamping di pesantren langsung bertindak cepat membawa Abdzar ke fasilitas kesehatan terdekat begitu mengetahui kondisi santrinya memburuk. Di Puskesmas Indra Jaya, pihak medis segera memberikan penanganan tanpa kendala administrasi berkat keikutsertaan Abdzar sebagai peserta aktif JKN.

“Syukur alhamdulillah, meskipun saya jauh dari orang tua, pihak puskesmas menerima saya untuk mendapatkan perawatan. Jadi tidak keluar biaya lagi buat berobat,” ucapnya dengan wajah lega.

Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan terus membuktikan komitmennya dalam memberikan layanan kesehatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk para santri di pondok pesantren. Salah satu bentuk kemudahan yang kini diterapkan adalah penerimaan NIK, KTP, atau KIS digital sebagai identitas pendaftaran pelayanan kesehatan.

“Ketika Teungku membawa saya ke puskesmas, beliau hanya memberikan Kartu Keluarga saya saja. Pihak puskesmas menerimanya dan saya pun langsung mendapatkan perawatan,” cerita Abdzar lagi.

Abdzar terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dananya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Aceh melalui program JKA (Jaminan Kesehatan Aceh). Program ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, terutama bagi mereka yang berada di kalangan kurang mampu.

“Kalau bisa, JKA jangan dihentikan. Kami sangat terbantu, apalagi kalau sakit dan jauh dari orangtua. Biaya sekolah saja sudah cukup berat, jadi kalau pengobatan bisa ditanggung, itu sangat meringankan,” tutur Abdzar penuh harap.

Kisah Abdzar menjadi bukti nyata bagaimana program JKN-JKA hadir memberikan rasa aman dan perlindungan bagi para santri yang menempuh pendidikan jauh dari keluarga. Dengan sistem layanan yang semakin inklusif dan digital, program ini terus menunjukkan perannya sebagai penopang utama kesehatan rakyat, dari kota hingga pelosok pesantren. (rel/ila)

Purbaya Effect Sudah Berdampak ke Perekonomian

JAKARTA, SumutPos.co- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meski baru menjabat sekitar dua bulan, namun Purbaya effect sudah mulai terasa di perekonomian. Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip dampak paling nyata terlihat dari likuiditas perbankan.

Setelah dilantik, Purbaya menempatkan dana Rp200 triliun di sistem perbankan. Langkah ini mendorong penyaluran kredit tumbuh dari 6,96% pada Agustus menjadi 7,2%. “Pertumbuhan kredit itu sebagian besar masih ditopang oleh debitur BUMN. Dari 1,69% naik menjadi 10,04%,” ujar Sunarsip dalam acara Katadata Policy Dialogue di Jakarta, Kamis (13/11).

Kementerian Keuangan mencatat, dana pemerintah senilai Rp200 triliun yang ditempatkan di bank-bank milik negara (Himbara) telah banyak terserap untuk pembiayaan kredit. Dana tersebut baru disalurkan pada 12 September 2025.

Ia menilai, tanpa tambahan kredit yang merupakan bagian dari Purbaya Effect, pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 kemungkinan tak akan mencapai 5,04%. “Mungkin tanpa ini, pertumbuhan ekonomi kuartal III tidak bisa di atas 5%. Itu sebabnya saya bilang Purbaya Effect sudah bekerja,” kata Sunarsip.

Sunarsip menilai, pertumbuhan ekonomi saat ini masih cukup baik, namun belum didukung oleh perbaikan konsumsi masyarakat. “Pertumbuhan ekonomi saat ini banyak ditopang oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh 5,49% pada kuartal III 2025. Kalau tidak ada itu, mungkin ekonomi kita bisa lebih rendah lagi,” kata Sunarsip

Sunarsip menyarankan agar pemerintah mengubah pendekatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika sebelumnya fokus pada peningkatan demand, kini perlu diarahkan pada penguatan supply sektoral. “Kalau saya, lebih baik perbaiki sisi supply-nya, bukan demand,” ujarnya. Ia menilai, konsumsi rumah tangga yang masih stagnan di bawah 5% disebabkan oleh belum pulihnya sejumlah sektor industri pascapandemi Covid-19.

Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Lutfi Ridho menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya terus berupaya memperkuat konsumsi rumah tangga. Namun, kunci utamanya adalah membangun kepercayaan publik terhadap prospek pendapatan mereka. “Mereka harus yakin terutama keyakinan pendapatan di masa yang akan datang,” kata Lutfi.

Ia menambahkan bahwa DEN akan memfokuskan perhatian pada peningkatan optimisme dan stabilitas pendapatan masyarakat. Jika kepercayaan itu terbentuk, konsumsi rumah tangga bisa kembali jadi motor utama pertumbuhan ekonomi, meski investasi masih akan jadi pendorong utama tahun depan. (adz)

Penrad Siagian Jadikan Pemekaran Provinsi Nias Prioritas Perjuangan

Anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian saat menghadiri Musda Forum Perangkat Desa Kepulauan Nias (FPDKN) di Gedung A’Luck, Kota Gunungsitoli, Rabu (12/11). Foto: Istimewa
Anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian saat menghadiri Musda Forum Perangkat Desa Kepulauan Nias (FPDKN) di Gedung A’Luck, Kota Gunungsitoli, Rabu (12/11). Foto: Istimewa

GUNUNGSITOLI, SumutPos.co– Anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian mengatakan, pembentukan otonomi baru Provinsi Nias adalah sebuah keniscayaan. Karenanya, dia menekankan pentingnya kesamaan visi dari seluruh kepala daerah dan DPRD di 4 kabupaten dan 1 kota di Kepulauan Nias.

“Menjadikan Pulau Nias sebagai provinsi adalah strategi kunci untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain, khususnya di Sumatra Utara. Dengan status provinsi, akan ada alokasi anggaran tambahan yang signifikan untuk pembangunan,” ujar Penrad saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Forum Perangkat Desa Kepulauan Nias (FPDKN) yang dihadiri sekitar 350 peserta dari utusan perangkat desa se-Kepulauan Nias di Gedung A’Luck, Kota Gunungsitoli, Rabu (12/11/2025).

Menurutnya, ketertinggalan Kepulauan Nias mencakup berbagai aspek vital seperti pelayanan publik, infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Kondisi ini, menurutnya, berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih berada di bawah standar.

Menyoal adanya moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) dalam sepuluh tahun terakhir, ia menjelaskan, DPD RI aktif mendorong pemerintah pusat untuk mencabut kebijakan tersebut. “Provinsi Nias adalah salah satu prioritas utama yang saya perjuangkan di Sumatra Utara,” tegasnya.

Ia mengajak panitia pembentukan Provinsi Pulau Nias untuk segera berkonsolidasi dan melengkapi persyaratan utama, yaitu rekomendasi dari gubernur dan DPRD Provinsi Sumatra Utara, serta seluruh kepala daerah dan DPRD dari wilayah Kepulauan Nias. “Saya yakin moratorium DOB akan segera dibuka, mengingat ada ratusan kabupaten/kota dan puluhan provinsi di seluruh Indonesia yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi DOB,” tandasnya.

Selain isu pemekaran, senator asal Sumut ini juga menyerukan sebuah gerakan revolusioner untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari tingkat desa. Gerakan ini, menurutnya, harus berlandaskan pada semangat Asta Cita keenam Presiden, yaitu membangun Indonesia dari desa.

“Kita bangun, kita buat rencana dan strategis apa yang bisa kita buat dari desa. Membangun kesejahteraan Indonesia dari desa, meningkatkan pemerataan Indonesia dari desa, menumbuhkan ekonomi Indonesia dari desa. Itulah Asta Cita keenam,” ujar Anggota Komite I DPD RI ini.

Ia mendorong agar perangkat desa tidak hanya bergantung pada APBD yang terbatas, tetapi harus lebih kreatif memanfaatkan program-program dari kementerian pusat. Penrad membagikan pengalamannya bertemu dengan Menteri Desa Yandri Susanto, sehari sebelumnya.

Dari pertemuan itu, ia mengetahui adanya sejumlah program yang bisa diakses, seperti program desa listrik dan program sinyal desa dari Kementerian Desa. “Di Nias ini, saya melihat banyak desa yang belum mempunyai listrik. Kenapa kita tidak minta?” tantangnya.

Ia meminta FPDKN segera mendata desa-desa yang masih gelap gulita dan blank spot sinyal. Selain itu, ia juga menyoroti program dari Kementerian Kesehatan untuk mengatasi stunting dan gizi buruk yang harus dimanfaatkan. “Kita harus melangkah lebih cepat. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain,” tegasnya. (adz)

Abdullah, Petani Lansia di Aceh Jaya: “Kalau Tak Ada BPJS, Entah Berapa Banyak Uang yang Keluar

ACEH – Di usia senjanya, Abdullah (59), seorang petani palawija asal Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, masih harus berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Namun di tengah keterbatasan ekonomi, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi penyelamat bagi hidupnya dan keluarga.

Pria sederhana dengan enam anak dan tujuh cucu ini mengaku, selama ini JKN dari BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung pemerintah (PBI) sangat membantu dalam biaya pengobatan penyakit Diabetes Mellitus (DM) dan hernia yang dialaminya.

“Saya dirawat di Puskesmas Indra Jaya tadi malam karena pusing dan sakit lambung, ditambah penyakit gula saya kambuh. Alhamdulillah, ada BPJS yang selalu bisa saya gunakan ketika sakit,” ujar Abdullah dengan nada lega, Kamis (13/11/2025).

Sebagai petani yang berumur lansia, penghasilan Abdullah tidak menentu. Karena itu, ia bersyukur seluruh anggota keluarganya telah terdaftar sebagai peserta JKN.

“Kalau nggak ada BPJS, mungkin sudah keluar duit banyak. Beruntung saya dan keluarga sudah punya BPJS. Terima kasih juga kepada pemerintah yang peduli dengan masyarakat kecil seperti kami,” ucapnya penuh haru.

Abdullah menceritakan, dirinya pernah mengalami benjolan di paha yang belakangan diketahui sebagai hernia. Dari Puskesmas Indra Jaya, ia dirujuk ke rumah sakit di Banda Aceh untuk menjalani operasi. Semua biaya pengobatan dan tindakan medis ditanggung penuh oleh JKN.

“Awalnya saya kira cuma nyeri biasa, tapi setelah diperiksa ternyata hernia. Saya dirujuk ke rumah sakit, operasi, dan alhamdulillah semua gratis, asal ikut prosedur. Saya tidak keluar biaya sepeser pun,” jelasnya.

Sejak tahun 2024, Abdullah juga harus mengontrol kadar gula darahnya yang sempat mencapai 467 mg/dl. Ia mengakui, gaya hidup dan konsumsi minuman manis membuat gula darahnya tidak stabil. Kini, ia rutin menjalani pemeriksaan dan mengikuti Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) dari BPJS Kesehatan.

“Sejak ikut Prolanis, saya rutin minum obat, ikut senam, dan dapat penyuluhan dari dokter. Jadi lebih semangat hidup, tetap bisa kerja di ladang,” katanya tersenyum.

Program JKN yang bersifat non-diskriminatif ini menjadi bukti bahwa pelayanan kesehatan berkualitas dapat diakses siapa saja, tanpa memandang status sosial dan ekonomi. BPJS Kesehatan menanggung lebih dari 140 jenis penyakit, dari ringan hingga berat, selama peserta mengikuti prosedur yang berlaku.

Menutup kisahnya, Abdullah berharap agar pemerintah tetap berkomitmen terhadap keberlanjutan Program JKN. “Saya berharap JKN terus berlanjut. Banyak masyarakat tidak mampu yang terbantu. Kalau bisa, pelayanan juga ditingkatkan, terutama keramahan petugas medis, karena sikap baik bisa bikin orang sakit jadi lebih cepat sembuh,” harapnya. (rel/ila)

Berikan Kursi Roda kepada “Anak Istimewa” di Deliserdang, LPA: Semangat Mu Inspirasi Kami…

DELISERDANG, SumutPos.co- Kisah perjuangan seorang anak penyandang disabilitas di Deliserdang, telah mengetuk hati banyak orang, termasuk Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Deliserdang. K, bocah 9 tahun warga Kabupaten Deliserdang itu sangat aktif dan ceria meski memiliki keterbatasan fisik dan berjalan menggunakan kedua belah tangannya. Ia tetap semangat menjalani hari-harinya.

Pembina LPA Sarianto, Dewan Pengawas Muslim Susanto, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Pengkaderan Haru Yudhistira, dan Ketua LPA Deliserdang Junaidi Malik SH, bersama-sama mengunjungi kediaman K, untuk memberikan bantuan kursi roda, Rabu (12/11/2025).

“Kami sangat tersentuh dengan semangat adik kecil ini. Meskipun memiliki keterbatasan, dia tetap aktif dan ceria. Ini adalah inspirasi bagi kita semua,” ujar Junaidi Malik.

Bantuan kursi roda ini diharapkan dapat membantu aktivitas sehari-hari sang anak, dan memberikan kemudahan baginya untuk bergerak dan bermain. “Kami berharap kursi roda ini dapat bermanfaat bagi adik kecil ini. Kami akan terus memberikan dukungan dan perhatian kepada anak-anak disabilitas lainnya di Deliserdang,” kata Sarianto.

Momen penyerahan kursi roda ini diwarnai suasana haru dan bahagia. Senyum ceria terpancar dari wajah sang anak saat mencoba kursi roda barunya. “Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan dan untuk terus memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan,” pungkasnya. (rel/adz)

Tim PkM dan BEM Institut Kesehatan Deli Husada Delitua Bantu Masyarakat Produksi Minyak Herbal Tawar Latih

BERSAMA: Tim PkM dan anggota BEM Institut Kesehatan Deli Husada Delitua saat diabadikan bersama masyarakat Desa Ajibaho, Kecamatan Si Biru-Biru, Kabupaten Deliserdang.(Istimewa)
BERSAMA: Tim PkM dan anggota BEM Institut Kesehatan Deli Husada Delitua saat diabadikan bersama masyarakat Desa Ajibaho, Kecamatan Si Biru-Biru, Kabupaten Deliserdang.(Istimewa)

SUMUTPOS.CO – Di tengah gempuran produk modern, masyarakat Desa Ajibaho, Kecamatan Si Biru-Biru, Kabupaten Deliserdang, menunjukkan, warisan tradisional bisa menjadi sumber ekonomi kreatif yang menjanjikan. Melalui Program Pelatihan Produksi Minyak Herbal Tawar Latih, dua kelompok masyarakat, yakni Mawar Merah dan Mawar Putih, berhasil mengolah rempah lokal menjadi produk minyak herbal berkualitas tinggi dan bernilai jual.

Kegiatan ini digagas oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bersama anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Kesehatan Deli Husada Delitua. Dengan konsep learning by doing, warga dilatih mengolah bahan alami, seperti jahe, kunyit, serai, dan kayu manis menggunakan alat modern, yakni oil mixing machine dan basket filter berbahan stainless steel.

“Dulu kami masak pakai kayu bakar dan saringan kain bekas, minyaknya sering keruh. Sekarang hasilnya jauh lebih jernih dan wangi, karena diolah menggunakan alat atau mesin produksi,” ungkap Ndut Keliat, seorang peserta pelatihan dari Kelompok Mawar Merah.

Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan. Kapasitas produksi naik menjadi 100 liter per produksi, bahan produk rusak berkurang 20 persen, dan kualitas minyak menjadi lebih tahan lama. Tak hanya itu, kelompok muda yang tergabung dalam Kelompok Mawar Putih, juga aktif memasarkan produk melalui platform digital, seperti Shopee, TikTok, dan YouTube.

“Anak muda desa sekarang jadi kreatif membuat video promosi. Penjualan akan dimulai pada Desember 2025 nanti,” ungkap dosen pendamping kegiatan, Evfy Septriani br Ginting.

Menurut Evfy, program ini tidak hanya meningkatkan keterampilan warga, tapi juga menumbuhkan semangat kewirausahaan berbasis potensi lokal.

Pemerintah Desa Ajibaho, pun turut mendukung dengan membantu promosi di kegiatan UMKM tingkat kabupaten.
“Minyak Herbal Tawar Latih akan kami jadikan produk unggulan desa,” tutur Kepala Desa Ajibaho.

Keberhasilan ini membuktikan, kolaborasi antara masyarakat, akademisi, dan pemerintah, mampu melahirkan inovasi berbasis budaya lokal. Dari dapur tradisional, kini lahir produk herbal modern yang siap bersaing di pasar digital, membuktikan rempah Karo tak hanya berkhasiat bagi kesehatan, tapi juga membangun kemandirian ekonomi masyarakat. (rel/saz)