JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan, kemarin melakukan kunjungan ke kantor DPP PKB di Cikini, Jakarta Pusat. Dalam kunjungan itu, Anies bersama jajaran pengurus DPP PKB membahas beberapa hal. Mulai dari menyiapkan agenda jangka pendek hingga memetakan strategi pemenangan pasangan Anies-Muhaimin (Amin). Sementara itu, pertemuan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD yang ramai di medsos ternyata membahas pemberantasan korupsi.
Muhaimin menjelaskan, secara teknis pihaknya sudah membahas strategi pemenangan. Termasuk siapa saja sosok yang nantinya akan ditugaskan dalam kerja pemenangan. “Kami menyiapkan berbagai pemetaan yang akan menjadi action pemenangan pasangan Amin,” kata Ketua Umum (Ketum) PKB tersebut dalam konferensi pers bersama Anies.
Anies menambahkan dalam pertemuan bersama jajaran elit PKB juga dibahas terkait pendalaman visi. Dia menyebut, agenda besar yang akan diusung oleh pasangan Amin diantaranya adalah kesetaraan kesempatan. Baik itu di sektor pendidikan, kesehatan, hingga lapangan pekerjaan. “Kesetaraan ini menjadi visi kita,” ujarnya.
Anies melanjutkan, hari ini pihaknya dan jajaran elit PKB berencana melakukan pertemuan dengan elit DPP PKS. Hanya, Anies belum bisa menjabarkan apa saja agenda pertemuan dengan PKS. “Gus Muhaimin bersama jajaran akan ke PKS dan bersilaturahmi di sana,” tutur mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Dia menambahkan, pembahasan teknis mengenai pemenangan juga akan dibahas bersama anggota partai koalisi. Tak hanya PKB dan Nasdem, tapi juga PKS. “Nanti duduk sama-sama untuk kemudian menyusun tim pemenangan, termasuk juga personalia,” paparnya.
Di sisi lain, Capres dari PDI-Perjuangan Ganjar Pranowo belum lama ini mengunggah foto ngopi bareng Menko Polhukam Mahfud MD. Munculnya foto ini menjadi sumber desas-desus-desus siapa pasangan Ganjar pada pemilu 2024.
Kemarin (11/9) seusai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, Mahfud memberi keterangan terkait foto itu. Menurutnya pertemuan dengan Gannjar diisi dengan obrolan ringan. Tidak ada pembahasan soal cawapres. “Kami tahu bahwa itu keputusan ada di pimpinan partai dan pemimpin partai sudah punya pertimbangan,” katanya.
Pertemuan dengan Ganjar membuatnya bernostalgia saat pernah di DPR. Mahfud menjelaskan saat di DPR, keduanya kerap berdiskusi tentang pemberantasan korupsi. Dia enggan menyebut di mana pertemuan itu dilakukan. “Kami kemarin bicara saja bagaimana Indonesia yang baik. Bukan yang terbaik bagi orang yang ingin tapi yang terbaik bagi Indonesia,” ungkapnya.
Dia menegaskan bahwa pertemuan dengan Ganjar sudah sering dan karena sedang situasi politik, maka pertemuan dijadikan berita. Mahfud juga menyebut sering bertemu dengan Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati. Bahkan pertemuan terakhirnya dilakukan belum lama ini. “Tapi tidak bicara soal pilpres lah,” ujarnya.
Yang dibicarakan dengan Megawati menurut Mahfud, terkait dengan masalah konstitusi, ideologi, dan terakhir terkait mahasiswa ikatan dinas yang dulu disekolahkan Bung Karno dan tidak bisa pulang ke Indonesia.
Pada kesempatan itu juga Mahfud mengomentari rencana KPU memajukan pendaftaran capres-cawapres. Dia menyebutkan kalau tidak dimajukan akan memengaruhi tahapan pemilu. Alasannya, kampanye harus selesai tiga hari sebelum pemungutan suara dan logistik juga harus selesai dicetak beberapa hari sebelumnya. Jika pendaftaran tidak dimajukan maka dapat mengganggu pemilu. “Ada undang-undangnya, nah kalau di UU menggunakan jadwal sesuai pasal 276 itu (waktunya) tidak terkejar,” ucapnya.
Sementara itu Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik menyambut Pemilu 2024 sekaligus Pilkada serentak pada November 2024 nanti. “Momentum ini akan menjadi yang terbesar dan terkompleks dalam histori politik Indonesia,” katanya di Jakarta tadi malam.
Dia menyampaikan kemudahan dan keterbukaan informasi menjadi unsur penting dalam menentukan keberhasilan pemilu yang jujur, damai, dan demokratis. Ma’ruf mengatakan televisi swasta nasional memiliki peran signifikan untuk menyiarkan berbagai informasi terkait pemilu. “Sekaligus mengajak masyarakat berpartisipasi menyukseskan pemilu,” katanya.
Kemudian juga bisa mewujudkan dan menjaga iklim yang kondusif, serta menghormati perbedaan pilihan dan pandangan politik. Kemudian tidak menyebarkan informasi yang bersifat hoaks, fitnah, kampanye hitam, dan adu domba, termasuk di media sosial.
Bagi Ma’ruf Amin, media penyiaran menduduki posisi strategis untuk meningkatkan literasi dan pendidikan politik warga negara secara sehat. Serta dapat memberikan pengetahuan agar memilih pemimpin yang berkualitas. Kemudian menjauhi politik uang dan politik identitas, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan. “Saya juga berpesan kepada partai politik untuk selalu membawa kesejukan menjelang pemilu,” kata Ma’ruf.
Dia menjelaskan seluruh tahapan menuju pemilu harus dilakukan dalam situasi yang damai. Sehingga masyarakat dapat menyaksikan dan menikmati proses demokrasi yang menyenangkan dan berbalut persatuan nasional.
Dia meyakini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di pusat dan daerah, terus bekerja keras menyelesaikan setiap tahapan pemilu. Baik itu pemilihan presiden, legislatif, maupun pilkada. Penyelenggara pemilu serta seluruh unsur birokrasi, TNI, dan Polri, diminta untuk terus menjaga netralitas. Serta memastikan tidak ada keberpihakan dan kecurangan yang dapat mengurangi kredibilitas dan akuntabilitas pemilu.
Kemudian jika nanti ada gugatan dan sejenisnya, agar diproses melalui mekanisme sesuai dengan perundangan yang berlaku. Kepada media yang memanfaatkan frekuensi publik, Ma’ruf juga menekankan agar penyelenggara penyiaran nasional menjaga netralitas. Tidak mendukung salah satu partai atau paslon. Media agar berlaku secara seimbang. “Liput kedua sisi, dan sesuai dengan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Bawaslu, dan perundangan lainnya,” pungkasnya. (lyn/tyo/wan/jpg)
