30 C
Medan
Wednesday, April 8, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 1181

Untuk Lulus, Mahasiswa Tak Wajib Buat Skripsi Lagi

SUMUTPOS.CO – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan program Merdeka Belajar. Dalam episode ke-26 kali ini, transformasi pendidikan tinggi jadi fokus utama. Salah satunya, soal standar kelulusan

Dalam paparannya kemarin (29/8), Nadiem menjelaskan, ada dua hal fundamental dari kebijakan ini yang memungkinkan transformasi pendidikan tinggi melaju lebih cepat lagi. Yakni, standar nasional pendidikan tinggi yang lebih memerdekakan, serta sistem akreditasi pendidikan tinggi yang meringankan beban administrasi dan finansial perguruan tinggi.

Terkait standar nasional, Nadiem menegaskan, kini standar nasional perguruan tinggi ini tidak lagi bersifat preskriptif dan detail. Namun, berfungsi sebagai pengaturan framework. Sehingga, ada keleluasaan untuk beradaptasi sesuai kemauan perguruan tinggi. Dia mencontohkan, salah satunya mengenai penyederhanaan standar kompetensi lulusan.

Sebelumnya, kompetensi sikap, pengetahuan umum, dan keterampilan umum dijabarkan terpisah dan secara rinci. Mahasiswa sarjana atau sarjana terapan wajib membuat skirpsi. Kemudian, magiter pun wajib menerbitkan makalah di jurnal ilmiah terakedritasi. Begitu pula mahasiswa kedokteran yang wajib menerbitkan makalah di jurnal internasional bereputasi.

Menurutnya, menjadikan skripsi hingga disertasi sebagai satu-satunya cara menunjukkan kompetensi sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Apalagi, untuk pendidikan vokasi. “Apakah yang mau kita tes kemampuan dia menulis skripsi atau implementasi project di lapangan?,” ungkapnya dalam peluncuran Merdeka Belajar Episode-26 secara daring, kemarin (30/8).

Selain itu, kata dia, penentuan ini tak lagi berada di tangan Kemendikbudristek. Melainkan, kepala program studi untuk bisa menentukan bagaimana cara mengukur stadar kelulusan mereka. “Dan tugas akhir ini bisa berbentuk prototipe, bisa proyek, bisa berbentuk lainya. Tidak hanya berbentuk skirpsi, tesis, dan disertasi,” tuturnya.

Meski begitu, Nadiem menegaskan, hal ini tak berarti skripsi dihapus atau tak bisa digunakan sebagai cara mengukur stadar kelulusan. “Tetap bisa tapi keputusan ini ada di tangan perguruan tinggi,” sambungnya.

Ketentuan detail mengenai hal ini tertuang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pada Pasal 18 angka 9 huruf b disebutkan bahwa penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.

Kemudian, pada pasal 19, dijelaskan bahwa mahasiswa magister/magister terapan juga bisa diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis. Namun, tidak perlu menerbitkan jurnal internasional.

Sementara, mengenai sistem akreditasi pendidikan tinggi, Nadiem menyampaikan, ada berapa pokok perubahan juga nantinya. Adapun perubahan ini menyangkut status akreditasi yang disederhanakan; biaya akreditasi wajib yang sekarang ditanggung pemerintah; dan proses akreditasi yang dapat dilakukan pada tingkat unit pengelola program studi. “Perubahan tidak dapat dilakukan tanpa kolaborasi seluruh pihak, Kemendikbudristek bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan transformasi pendidikan tinggi yang menyeluruh dan berdampak positif,” tuturnya.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Diktiristek Kemendikbudristek Nizam memastikan, aturan yang tidak mewajibkan skripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa S1 dan D4 sudah mulai berlaku dan dipedomani oleh semua perguruan tinggi saat ini. “Permendikbudristeknya sudah terbit, jadi sudah bisa dipedomani,” kata Nizam, Rabu (30/8).

Rektor IPB University Arif Satria menyatakan dukungan penuh terhadap transformasi standar nasional pendidikan tinggi ini. Dia meyakini, transformasi standar lulusan yang diatur melalui kebijakan ini tidak menurunkan mutu lulusan. Misalnya, mahasiswa bisnis membuat proposal bisnis karena tidak semua harus menjadi peneliti, ada yang tertarik menjadi pengusaha, aktivis di masyarakat. “Oleh karena itu yang perlu diasah adalah kemampuan menulis dari apa yang direncanakan mahasiswa. Inilah yang menjadi keterampilan baru yang di masa depan,” ungkapnya.

Menurutnya, keterampilan berkomunikasi bukan hanya sebatas lisan melainkan juga tulisan. Menulis Arif, menulis dapat menggambarkan cara berpikir seseorang. “Oleh karena itu, kita memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk tugas akhirnya tidak harus penelitan dan skripsi. Mereka bisa menulis (proyek, red) apa yang diminati dalam proses peningkatan skills,” tutur Arif.

Senada, Rektor Universitas Teknik Sumbawa Chairul Hudaya pun mengaku, bahwa keputusan ini menjadi jawaban bagi perguruan tinggi untuk bisa menentukan sikap, keterampilan umum maupun khusus, hingga keleluasan untuk menentukan standar lulusan kampus tanpa menurunkan kualitas pembelajaran. Terutama, bagi pendidikan tinggi di wilayah Indonesia Timur yang memiliki tantangan berbeda dengan wilayah lain. Menurutnya, dengan memberikan keleluasaan, pihaknya bisa mewujudkan SDM unggul yang konkret. (mia/jpg)

Kampanye Cuma Boleh di Kampus

KUNJUNGI SMKN: Presiden Jokowi bersama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat mengunjungi SMKN Jateng, di Jalan Brotojoyo, Kota Semarang, Jateng, Rabu (30/8). istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari menyatakan, pihaknya segera merevisi peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye Pemilu. Revisi ini sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang membolehkan kampanye di lembaga pendidikan.

“Kami akan melakukan revisi PKPU terutama tentang larangan kampanye di tempat ibadah, kemudian dibolehkan kampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah,” kata Hasyim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (30/9).

Menurutnya, revisi PKPU itu saat ini sedang dalam penyusunan draft. Selain itu, KPU harus mendiskusikan dengan berbagai pihak seperti kementerian pendidikan, kementerian agama, partai politik, dan lembaga terkait. “Nantinya, PKPU itu akan dikonsultasikan dengan Komisi II DPR,” sebutnya.

Hasyim juga menegaskan, KPU akan mengatur lembaga pendidikan yang boleh dijadikan tempat kampanye Pemilu hanya perguruan tinggi. Alasannya, kata Hasyim, perguruan tinggi merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang seluruh civitasnya sudah mempunyai hak pilih dalam pemilu.

Ia juga menegaskan hal itu sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang (UU) tentang Pemilu, yang melarang pelibatan warga negara yang belum masuk kategori pemilih dalam acara kampanye. “Kalau di Sekolah Menengah Atas (SMA) ‘kan masih sebagian di bawah 17 tahun, dan sebagian sudah 17 ke atas,” tandasnya.

PDI Perjuangan Kota Medan menyambut positif putusan MK yang membolehkan kampanye di lemabag pendidikan. Bendahara DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Boydo HK Panjaitan menilai, keputusan tersebut memiliki nilai plus bagi masyarakat dan dia belum menemukan nilai minus dari keputusan MK tersebut. “Bisa dibilang keputusan MK ini memiliki nilai plus dan tidak ada minusnya,” kata Boydo kepada Sumut Pos, Rabu (30/8).

Dikatakan Boydo, dengan diperbolehkannya lembaga pendidikan sebagai tempat berkampanye, maka lembaga pendidikan akan menjadi fungsi kontrol terhadap proses kampanye itu sendiri. “Lembaga pendidikan juga akan sebagai alat untuk meneliti dan menganalisa apa sebenarnya arah kampanye tiap partai politik. Bahkan lembaga pendidikan bisa jadi fungsi kontrol dan fungsi analis dari kampanye-kampanye partai politik tersebut,” ujarnya.

Mantan Anggota DPRD Medan itu juga menyebutkan, putusan tersebut merupakan putusan yang positif dan sangat tepat, sebab putusan tersebut akan mempermudah proses sampainya pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat. “Khususnya bagi orang-orang yang masih melaksanakan kegiatan pendidikan, baik di kampus-kampus ataupun di lembaga-lembaga sekolah. Sangat penting sebenarnya menyampaikan pendidikan politik yang sehat kepada seluruh masyarakat,” katanya.

Pasalnya, jelas Boydo, selama ini cukup banyak terjadi pembodohan-pembodohan politik di tengah-tengah masyarakat, bahwa politik itu banya sekedar untuk memuluskan kepentingan sesaat para pelaku politik. Padahal, politik yang sehat akan sangat berpengaruh terhadap masa depan bangsa.

“Makanya banyak parpol yang melalukan pembodohan-pembodohan terhadap masyarakat dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Untuk itulah, mereka yang berpendidikan atau yang sedang menjalani pendidikan harus lebib dicerdaskan tentang politik. Harapannya, mereka juga bisa menyampaikan politik yang sehat itu kepada masyarakat lainnya,” jelasnya.

Dilanjutkan Boydo, yang paling penting dalam sebuah kampanye adalah sampainya visi dan misi parpol ataupun calon yang diajukan untuk membangun bangsa yang lebih baik. “Itulah pentingnya pendidikan politik kepada masyarakat yang berpendidikan, yaitu agar mereka bisa lebih kritis dalam menilai dan mempelajari apa sebenarnya tujuan dari kampanye politik tersebut,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Sumut Aswin Diapari Lubis menghargai putusan MK tersebut. “Putusan MK itu harus diikuti dan dilaksanakan. Namun kita masih menunggu perubahan peraturan terkait kampanye di lembaga pendidikan ini,” kata Aswin.

Namun menurutnya, kampanye di lembaga pendidikan itu harus mendapatkan izin dari pengelola lembaga pendidikan tersebut. “Dan harus diingat, yang tidak boleh berkampanye di lembaga pendidikan itu membawa atribut partai dan memaparkan visi dan misi. Yang dibolehkan hanya sosialisasi dirinya,” sebutnya.

Aswin juga mengingatkan kepada peserta Pemilu, jangan menciptakan gesekan antar peserta didik apakah itu mahasiswa atau pelajar. “Penyampaian kampanye bersifat soft atau lembut, tidak boleh terjadi polarisasi,” imbaunya.

Dia pun memastikan, Bawaslu Sumut akan menyosialisasikan aturan berkampanye di lembaga pendidikan sehingga pihak sekolah dan kampus serta peserta Pemilu dapat menaati aturan yang sudah ditetapkan.

Sementara Ketua KPU Sumut, Herdensi Adnin mengatakan, putusan MK tersebut masih dalam diskusi di internal KPU. Sehingga belum bisa disikapi dan dikomentari. “Masih diskusi,” kata Herdensi singkat.

Pengamat Politik Sumatera Utara, Arifin Saleh Siregar menilai, keputusan MK yang memperbolehkan lembaga pendidikan sebagai tempat kampanye adalah hal yang sah-sah saja. “Sah-sah saja, tentunya MK punya pertimbangan yang memperbolehkan dengan berbagai ketentuan,” ucap Arifin kepada Sumut Pos, Rabu (30/8).

Akan tetapi, kata Arifin, perlu dipahami bahwa keputusan MK hanya bersifat ‘memperbolehkan’, bukan ‘mewajibkan’. Artinya, pihak pengelola berhak menolak agar sekolah ataupun kampus yang dikelolanya tidak dijadikan sebagai tempat kampanye. “Namun perlu diketahui bahwa pihak pengelola berhak menolak agar kampus atau sekolah yang dikelolanya tidak dijadikan tempat kampanye. Karena bunyi putusan MK tersebut hanya memperbolehkan, bukan mewajibkan,” ujarnya.

Arifin pun mengatakan, penolakan pihak sekolah ataupun kampus harus bisa diterima oleh pihak yang ingin berkampanye. “Sebab berkampanye di kampus atau sekolah adalah bagian demokrasi. Namun, menolak kampanye di lokasi sekolah ataupun kampus juga bagian dari demokrasi,” katanya.

Lantas, adakah nilai plus dari putusan MK tersebut? Arifin mengatakan bahwa putusan MK tersebut tentunya membuat panggung para kandidat caleg menjadi lebih luas. Namun, setiap kandidat caleg juga harus memperhatikan apa yang menjadi urgensi sehingga kegiatan kampanye harus dilakukan di satuan pendidikan.

“Misalnya kalau di kampus, karena pasti mahasiswa sudah berusia 17 tahun ke atas. Begitu juga dengan tingkat SMA, mungkin targetnya untuk pemilih pemula. Namun untuk tingkat SMP ke bawah, saya fikir tidak perlu lah, tidak urgensinya meskipun diperbolehkan sesuai putusan MK,” pungkasnya.

Seperti diketahui, MK memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan (sekolah dan kampus) sepanjang tidak menggunakan atribut kampanye. Hal itu merupakan bunyi Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Selasa (15/8).

Putusan tersebut bermula dari permohonan uji materi yang diajukan dua warga negara, Handrey Mantiri dan Ong Yenni, karena menilai ada inkonsistensi norma terkait larangan kampanye dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 280 ayat 1 huruf h melarang kampanye di tempat ibadah, tempat pendidikan, dan fasilitas pemerintah. Sedangkan, dalam bagian Penjelasan beleid itu terdapat kelonggaran terkait larangan tersebut.

“Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan,” demikian bunyi bagian Penjelasan itu.

MK dalam amar putusannya menyatakan, bagian Penjelasan itu tidak berkekuatan hukum mengikat karena menciptakan ambiguitas. Kendati demikian, MK memasukkan bunyi bagian Penjelasan itu ke dalam norma pokok Pasal 280 ayat 1 huruf h, kecuali frasa ‘tempat ibadah’. (map/gus/adz)

Ratusan Ribu Orang Dipaksa Jadi Penipu Online

DIAMANKAN: Warga negara asing diamankan dari kawasan Cammo Industrial Park, Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (29/8).Mereka diamankan terkait kasus dugaan Love Scamming.istimewa/sumutpos.

SUMUTPOS.CO – Negara-negara di Asia Tenggara dilaporkan telah menjadi pusat penipuan online. Ratusan ribu orang dari berbagai penjuru dunia dijebak untuk datang dan menjadi pelaku penipuan. Data itu merupakan laporan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) yang dirilis Selasa (29/8).

“Orang-orang yang dipaksa bekerja dalam operasi penipuan ini mengalami perlakuan tidak manusiawi saat dipaksa melakukan kejahatan. Mereka adalah korban. Mereka bukan penjahat,” ujar Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Turk, seperti dikutip BBC, kemarin (30/8).

Turk menegaskan, dalam kasus penipuan online memang ada dua korban. Yakni, mereka yang ditipu dengan cara dikuras uangnya, serta para pelaku yang sengaja dijebak untuk melakukan tindak penipuan. Biasanya, geng-geng kriminal yang mengoperasikan penipuan online itu mencari mangsa orang-orang berpendidikan rendah dan putus asa untuk bisa mendapatkan uang dengan cepat.

Para korban pun kerap terpikat oleh iklan yang menjanjikan pekerjaan mudah dan fasilitas mewah. Mereka lalu ditipu untuk bepergian ke Kamboja, Myanmar, dan Thailand. Padahal, setelah datang ke lokasi, pekerjaan yang ditawarkan adalah menipu orang-orang lewat dunia maya. Mereka dalam tawanan dan dipaksa bekerja di pusat penipuan online. Jika tidak patuh, keselamatan mereka pun terancam. Berdasar laporan OHCHR, banyak yang jadi sasaran penyiksaan fisik dan perlakuan tidak manusiawi.

Belakangan, yang menjadi target juga kalangan bergelar sarjana. Bahkan pascasarjana, yang memiliki keahlian komputer dan multibahasa. Sebagian besar korban adalah laki-laki, walaupun ada juga perempuan. Mereka berasal dari Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Selain itu, dari daratan utama Tiongkok, Hongkong, Taiwan, wilayah Asia Selatan, bahkan Afrika dan Amerika Latin.

Setidaknya ada 120 ribu orang di Myanmar dan 100 ribu lainnya di Kamboja yang dipaksa melakukan tindak penipuan itu. ’’Banyak tempat yang menjadi lokasi kejahatan dunia maya berada di yurisdiksi di mana tata kelola dan supremasi hukumnya lemah serta otoritasnya diperebutkan,’’ bunyi laporan tersebut.

Turk menjelaskan, pandemi Covid-19 yang membuat hampir seluruh negara lockdown menjadi ladang empuk bagi penipuan online. Saat itu orang-orang mulai berinteraksi di dunia maya karena tidak bisa ke mana-mana. Mereka yang tak begitu paham teknologi dan terlalu percaya kepada orang lain menjadi target pengurasan harta. Biasanya, penipuan itu berkedok investasi.

Skema lainnya bermodus jaring asmara. Targetnya adalah orang-orang yang kesepian dan mencari cinta. Kasus itu biasa disebut pig butchering scam. Pelaku memikat korban di dunia maya hingga percaya sepenuhnya. Turk memperkirakan, penipuan online itu menghasilkan pendapatan miliaran dolar AS per tahun. (sha/c18/hud)

Pertama Kali di Indonesia, Manulife Indonesia Selenggarakan DEI Summit ‘Bring DEI to Life’

(Baris belakang, ki-ka) Chief Marketing Officer Manulife Indonesia Aman Kapoor, Head of Diversity, Equity and Inclusion Manulife Asia Sudesh Thevasenabathy, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerjasama dan Bisnis Universitas Terbuka Rahmat Budiman, President Director & CEO PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Ryan Charland, Chief Human Resources Officer Manulife Indonesia Vandygarseta R. Makki dan Director Legal & Compliance Manulife Indonesia Apriliani Siregar (baris depan, tengah) bersama beberapa mahasiswa Universitas Terbuka yang tergabung dalam program magang Manulife Indonesia untuk siswa dengan disabilitas sebagai salah satu bentuk perwujudan komitmen Manulife Indonesia dalam mengaplikasikan DEI di lingkungan kerja.

JAKARTA, SUMUTPOS – Untuk pertama kalinya di Indonesia, Manulife Indonesia menyelenggarakan acara Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) Summit , bertajuk “Indonesia DEI Summit: Bring DEI to Life”, di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (30/08/2023).

Acara yang dihadiri oleh lebih dari 150 peserta dan menghadirkan pembicara dari Manulife, tokoh-tokoh DEI, dan pelaku industri lainnya itu merupakan wujud nyata komitmen Manulife Indonesia terhadap nilai-nilai DEI. Manulife Indonesia bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dengan mengoptimalkan penerapan DEI.

Dalam acara ini, Manulife Indonesia memaparkan wawasan untuk menerapkan pendekatan yang logis dalam mengimplementasikan DEI, dengan tujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang memiliki motivasi tinggi dan lingkungan kerja yang sehat.

Presiden Direktur & CEO Manulife Indonesia, Ryan Charland, mengatakan, sebagai suatu negara, Indonesia telah memiliki fondasi yang kuat untuk menjadi pelopor DEI dengan masyarakatnya yang beragam.

“Pada kesempatan yang istimewa ini, kami merangkul keunikan ini dan melihat bagaimana DEI dapat dimaksimalkan sebagai elemen penting bagi kesuksesan perusahaan. Hari ini, kami mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk mengambil tindakan nyata dalam mewujudkan DEI. Mewakili Manulife Indonesia, kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam mewujudkan acara yang baru pertama kali diadakan di industri di Indonesia ini,” katanya.

DEI Summit mempertemukan para profesional, praktisi bisnis, dan organisasi sosial, serta menjadi wadah bagi mereka untuk berbagi wawasan, pengalaman, dan perspektif. Acara ini didukung oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dan para mitra seperti J.P. Morgan Indonesia, Bank DBS Indonesia, Glencore, EMC Healthcare, Universitas Terbuka, Kitaoneus.asia, dan Kafe Sunyi.

President Director & CEO PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Ryan Charland memberikan sambutan untuk membuka acara Manulife Indonesia DEI Summit di Jakarta, Rabu (30/8/2023). Pada acara yang mengangkat tema ‘Bring DEI to Life’ ini, Manulife Indonesia memaparkan wawasan untuk menerapkan pendekatan yang logis dalam mengimplementasikan DEI dengan tujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang memiliki motivasi tinggi dan lingkungan kerja yang sehat.

Selain itu, komitmen kuat Manulife Indonesia terhadap inklusivitas dapat dilihat melalui peluncuran produk inklusif baru-baru ini, dengan menyediakan perlindungan asuransi jiwa bagi individu yang mengidap HIV.

“Produk kami juga memungkinkan individu untuk memberikan penerima manfaat dari yayasan sosial atau pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan darah selain anggota keluarga inti,” kata Ryan Charland.

Pada bulan Juli 2023, Manulife meluncurkan program magang untuk siswa dengan disabilitas, sehingga mereka dapat merasa diterima di lingkungan kerja yang aman. Sekaligus memiliki kesempatan nyata untuk mengembangkan potensi mereka, serta mempersiapkan diri pada lingkungan kerja di masa depan.

Perusahaan berharap bahwa acara ini akan mendorong nilai-nilai DEI untuk dikembangkan dan diterima di berbagai kalangan masyarakat, tempat kerja, dan komunitas yang lebih luas untuk membuat hari-hari lebih baik’ bagi semua orang. (Rel)

Raker dengan KPU dan Bawaslu RI, M Nuh Pertanyakan Larangan Tandem Caleg Parpol dan DPD

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komite 1 DPD RI menggelar rapat kerja dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Selasa (29/8). Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komite 1 DPD RI Fachrul Razi dan dihadiri Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja ini menghasil sejumlah kesimpulan.

Dalam rapat tersebut, anggota Komite 1 DPD RI Muhammad Nuh mempertanyakan tentang isu memajukan jadwal Pilkada serentak dari November ke Bulan September 2024. “Seandainya isu itu jadi kenyataan, siap gak kerjanya? Jawaban normatifnya, ‘kami siap menjalankan undang-undang’. Tapi, apa tidak merepotkan? Dan sebagai seorang politisi, tentunya kami mempunyai sense of politics, apa maksudnya?” tanya Nuh.

Selain itu, M Nuh juga menanyakan tentang larangan tandem partai politik dengan bakal calon anggota DPD RI. “Perlu penjelasan, apakah memang tidak boleh? Karena seingat saya, MK hanya melarang seorang calon DPD RI tidak boleh berasal dari pengurus partai politik, tapi boleh berasal dari anggota partai politik,” ujarnya.

Nuh memberi contoh, misalnya seorang calon DPD berasal dari parpol A, lalu ada spanduk di jalan tertera simbol parpol A dan calon DPD tersebut. “Apakah ini boleh? Perlu penjelasan lebih lanjut dari KPU dan Bawaslu, sehingga kita bisa saling menjaga,” tambah Nuh.

Menurut Nuh, rapat kerja tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya, Komite 1 DPD RI, KPU RI dan Bawaslu RI sepakat bahwa semua tahapan Pemilu akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Komite 1 DPD RI mendesak KPU RI untuk segera merevisi peraturan KPU nomor 15 tahun 2003 tentang kampanye pemilihan umum sebagai konsekuensi dari terbitnya keputusan MK nomor 65/PUU—XXI/2003 untuk memudahkan para peserta pemilu dalam memahami teknis pelaksanaan kampanye pemilu ditempat pendidikan dan fasilitas pemerintah.

“Komite 1 DPD RI juga memastikan KPU RI untuk memberikan ketentuan yang jelas dan tidak multitafsir terkait dengan kriteria kampanye pemilihan umum di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah,” pungkasnya. (adz)

Le Minerale Kembali Dipercaya PBSI Dukung Laga Indonesia International Challenge 2023

Peserta turnamen bulutangkis Indonesia International Challenge 2023 di GOR Pancing, Medan, Sumatera Utara.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Turnamen bulutangkis Indonesia International Challenge 2023 mulai bergulir pada Selasa 29 Agustus 2023 hingga Minggu 3 September 2023 di GOR Pancing, Medan, Sumatera Utara.

Kota Medan mendapat kehormatan menyelenggarakan turnamen akbar tersebut seusai terakhir kali menyelenggarakan event Indonesia Open pada 1996 silam.

Ketua Umum PBSI Sumatera Utara, Suripno Ngadimin berterima kasih kepada pengurus pusat PBSI yang memberikan kesempatan buat daerahnya menggelar event akbar itu. Diharapkan hal ini ke depannya akan menjadi tonggak awal kebangkitan bulutangkis Medan.

“Terima kasih kepada Pengurus Pusat PBSI yang memilih Medan sebagai tempat penyelenggaraan dua event internasional. Kami akan memberikan yang terbaik untuk kenyamanan semua peserta,” ungkap Suripno, Senin (28/8).

Tercatat sekitar 77 atlet Indonesia akan turun di turnamen Indonesia International Challenge 2023 dengan perincian 47 pemain di antaranya merupakan penggawa Pelatnas Cipayung.

Penampilan para pebulutangkis di lapangan tidak lepas dari kesiapan fisik dan mental bertanding yang mumpuni. Kesiapan fisik ditentukan kemampuan para pemain untuk mempertahankan kebugaran dan kesegaran tubuhnya. Untuk itulah, selama laga Indonesia International Challenge 2023 bergulir, Le Minerale berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan asupan air mineral para atlet, ofisial dan panitia. Selain di Indonesia International Challenge 2023, Le Minerale juga bakal hadir pada turnamen Indonesia Masters 1 2023 level Super 100 tanggal 5-10 September di lokasi yang sama yakni GOR Pancing, Medan, Sumatera Utara.

Head of Public Relations and Digitalnya, Yuna Eka Kristina saat dihubungi menyatakan, komitmen Le Minerale yang tak pernah putus untuk membersamai para atlet bulutangkis dalam setiap perjuangan mereka melewati suatu rangkaian pertandingan. “Le Minerale secara konsisten selalu hadir dalam pertandingan bulutangkis di tanah air , kehadiran Le Minerale penting sekali bagi para atlet untuk mengkonsumsi air mineral yang kaya akan mineral esensial,” ujar Yuna.

Yuna menambahkan, dengan sebegitu besarnya peran air mineral bagi para atlet maka air mineral yang dikonsumsi tidak cukup hanya air mineral biasa, namun harus dipastikan memiliki kandungan mineral esensial, “Kami meyakini bahwa kualitas Le Minerale merupakan pilihan yang baik dalam memenuhi kriteria air mineral yang mumpuni bagi metabolisme tubuh para atlet. Rasa manis Le Minerale juga sebagai bukti air berkualitas karena ada kandungan mineral esensialnya,” imbuhnya.

Dari daftar pemain, beberapa nama seperti Alwi Farhan (tunggal putra), Komang Ayu Cahya Dewi (tunggal putri), Muh. Putra Erwiansyah/Patra Harapan Rindorindo (ganda putra), hingga Zaidan Arrafi Nabawi/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu (ganda campuran) akan tampil di Medan.

Tidak hanya itu beberapa pemain senior seperti Tommy Sugiarto (tunggal putra), Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi (ganda putra), hingga Anggia Shitta Awanda/Putri Larasati (ganda putri) juga ambil bagian. (rel/tri)

Inovasi untuk Negeri Bawa BSI Raih Penghargaan

Direktur Compliance & Human Capital PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Tribuana Tunggadewi (dua dari kanan) menerima penghargaan dengan kategori “Inovasi untuk Negeri” dalam ajang Merdeka Award 2023 di Jakarta, Rabu (30/08).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO — PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) meraih penghargaan kategori “Inovasi untuk Negeri” dalam ajang Merdeka Award 2023 atas komitmennya dalam memberikan kotribusi kepada Tanah Air melalui berbagai berbagai macam inovasi.

Terdapat tiga program yang masuk penilaian tim juri, di antaranya Program Inovatif Kemandirian Ekonomi, Program Inovatif Bidang Pelayanan Publik, serta Program Inovatif Pendukung Digitalisasi.

Direktur Kepatuhan & SDM BSI Tribuana Tunggadewi dalam acara tersebut mengatakan bahwa BSI sebagai bank syariah terbesar dan perusahaan milik pemerintah tentunya akan terus melakukan inovasi-inovasi kreatif untuk meningkatkan partisipasi perseroan dalam kemajuan ekonomi Indonesia.

“Hal ini tentunya menjadi perhatian utama kami, bahwa sebagai perusahaan kami tidak hanya berbicara mengenai profit atau business only, tapi kami juga harus memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat,” kata Dewi.

Sebagai bentuk komitmen BSI terhadap kemajuan dan ketahanan ekonomi Indonesia, Merdeka menyoroti tiga program yang telah BSI lakukan, yaitu Program One Pesantren One Product di mana BSI mendorong kemandirian pesantren dan membangun ekonomi dan keuangan syariah melalui optimalisasi pesantren.

Selanjutnya, program kolaborasi dan sinergi bersama Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZ BSMU), melalui Program Bank Wakaf Mikro (BWM) untuk klaster usaha ternak kambing dan domba. Program ini dilakukan dengan tujuan memberdayakan ekonomi masyarakat di sekitar pondok pesantren melalui fasilitas keuangan mikro, sekaligus meningkatkan inklusi keuangan syariah.

Terakhir, BSI juga memberikan pelatihan UMKM Go Digital BSI yang tidak hanya berfokus pada pengembangan sisi internal, tetapi juga membantu pihak eksternal untuk meningkatkan digitalisasi sehingga UMKM mampu berkompetisi tidak hanya di ranah lokal tetapi juga hingga ke level nasional dan global. Salah satunya program pelatihan UMKM Go Digital kolaborasi BSI dengan Shopee.

Inovasi digital BSI juga dilakukan di bidang pelayanan publik. Salah satunya dengan peluncuran empat fitur di aplikasi BSI Mobile yang membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, fitur biometric face recognition yang membuat masyarakat tidak perlu datang ke bank untuk membuka rekening. Kedua, fitur ZISWAF (Zakat, Infaq, Sodaqoh, dan Wakaf) yang memudahkan masyarakat membayar secara online dan menjadikan BSI Mobile sebagai one stop financial solustion, tidak hanya menyediakan fitur transaksi perbankan, tetapi juga sebagai sahabat sosial. Ketiga, fitur cek masjid dan arah kiblat yang juga memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin melaksanakan kewajiban salat. Terakhir, merupakan fitur pembayaran melalui BSI Mobile yang memudahkan masyarakat melakukan berbagai transaksi finansial dengan cara syariah yang aman dan cepat.

Tidak hanya itu, BSI juga menerapkan strategi digitalisasi dengan mengembangkan berbagai inovasi. Hal ini terlihat dari keseriusan BSI untuk memperkuat keamanan digitalnya dengan menggandakan alokasi Capex IT pada tahun 2023 menjadi Rp580 miliar atau dua kali lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Anggaran tersebut diperuntukkan penguatan digitalisasi dan keamanan data BSI. Hal ini karena digitalisasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Anggaran capex tersebut akan digunakan seluruhnya untuk sektor IT dan digital, khususnya diprioritaskan untuk pengamanan data dan layanan perbankan.(rel)

FORKI Sumut Ingin Kembalikan Tradisi Emas di PON 2024

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Sumatera Utara ingin mengembalikan tradisi medali emas yang sempat hilang di PON Papua XX/2021. Targetnya kini tak tanggung, empat emas langsung menjadi incaran pada PON Sumut – Aceh XXI/2024 mendatang.

Sekretaris Umum FORKI Sumut, Zulkarnaen Purba menjelaskan, ada 17 nomor yang dipertandingkan di PON 2024. Empat nomor di antaranya harus menjadi milik Sumut namun dengan beberapa catatan.

“Kita dari PON XV sampai PON XIX selalu dapat emas. Untuk PON XXI ini, target 4 medali emas. Tapi, tentu ada proses menuju target itu. Kami meminta Dispora dan KONI Sumut untuk memenuhinya. Kalau tidak didukung proses ini, tentu kami tidak akan memenuhi target itu,” ungkap Zulkarnaen Purba yang hadir sendiri mewakili FORKI Sumut di Posko Publikasi PON 2024 wilayah Summut, Rabu (30/8).

Dukungan yang dimaksud Zulkarnaen seperti sentralisasi atlet yang harus digelar secepatnya. “Saat ini kan sedang pelatda berjalan. Ini pemborosan. Harusnya dipilih saja mana yang memungkinkan untuk sentralisasi tadi,” terangnya.

Selain itu, Zulkarnaen yang sudah menangani tim FORKI Sumut sejak 1989 ini memberi fokus kepada sarana dan prasarana. Selama ini, FORI Sumut belum pernah menerima bantuan peralatan. “Begitu juga try out, tidak bisa dipatok berapa kali. Syarat try out ini kan ada tiga. Pertama di bawah level untuk bangun mental, kedua levelnya sama dan ketiga satu level di atas kita. Harus dilihat dari evaluasinya sesuai kebutuhan,” kata Zul.

Meski demikian, pihaknya sedang mempersiapkan rencana try out ke Thailand dengan beberapa pertimbangan. “Rencana ikut Thailand Open pada 6 sampai 9 September 2023. Alasanya karena dekat dan tidak mahal,” jelasnya.

Sejauh ini, karateka Sumut menjalani pelatda dengan berlatih teknik di GOR Cemara Asri dan latihan fisik digelar di Unimed. “Ada 24 atlet, satu berada di Pelatnas persiapan Asian Games yakni Dessyinta Banurea,” katanya.

Ke-24 atlet Forki Sumut ini terbagi atas 11 putra dan 13 putri. Atlet putra yakni, Calvin Audiva Harianja, Hanifsyah Siregar, Neo Zanjibar, Riski Lauyer, Adi Kurniawan, Faisal Halomoan Siahaan, Kharen Ardianta Tarigan, Reza Mahendra, M Arif Fadillah, Maxmiliano Effendi dan Daniel.

Sementara putri diisi Dwi Hanny Khairunissa, Jihan Nursafira, Aprillia Nur Rizki, Marcella Octavia Simanjuntak, Arnella Putri, Dwi Fadhilah, Tri Rantika, Tiffani Zuhrina, Nicky Dwi Oktari, Lala Tantri, Vanessa Effendi, Dessynta Banurea dan Leica Al Humaira Lubis. Mereka ditangani lima pelatih, seperti Delpinus Rumahorbo, Jan Piter Napitupulu, Pulungan Sihombing, Siti Asma Tanjung dan Dwi Yudha Syaputra. (dek)

Matheus Souza dan Kim Jin Sung Gabung PSMS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PSMS Medan dipastikan akan mengarungi kompetisi Liga 2 dengan dua pemain asing. Striker asal Brasil, Matheus Souza dan gelandang asal Korea Selatan, Kim Jin Sung, terlihat bergabung dalam latihan PSMS Medan di Stadion Teladan Medan, Rabu (40/08/2023) sore.

Untuk informasi, Matheus Souza merupakan pesepakbola 28 tahun yang sebelumnya membela klub Liga 2 Thailand, Suphanburi FC. Sedangkan Kim Jin Sung, berasal dari FC Seoul, klub yang berkompetisi di K League 1 atau Liga Primer Korea. Matheus Souza berusia 28 tahun, sedangkan Kim Jin Sung baru berusia 23 tahun.

Matheus Souza sudah tampill pada sesi pertandingan internal PSMS Medan dan mencetak satu gol. Sedangkan Kim berlatih terpisah dipandu pelatih fisik PSMS Medan, Rony Azani.

“Pemain Brasil Matheus Souza, kita pastikan ada di skuad kita musim ini. Mateus ini kita ambil asal Brasil dari Liga Thailand. Kita lihat tendangannya juga oke sebagai seorang striker. Ke depan kita butuh strength (kekuatan) dia lagi, tinggal penyesuaian. Dia baru bergabung dua hari lalu,” ujar Direktur Utama PT Kinantan Medan Indonesia Arifuddin Maulana Basri, Rabu (30/08/2023) sore.

Sementara untuk Kim Jin Sung, kata Arifuddin, gelandang Korea Selatan itu bergabung ke PSMS Medan dengan status pinjaman.

“Souza dikontrak, Kim kita pinjam dari Seoul FC untuk satu musim. Kim kita bersurat ke Seoul FC Korea, kita minta memperkuat PSMS Medan musim ini. Kalau progresnya bagus kita minta untuk menegosiasikan kontrak dengan Seoul FC. Kim dan Souza jadi amunisi PSMS untuk mengarungi Liga 2,” ujar Arifuddin.

Pelatih PSMS Medan, Ridwan Saragih mengaku bersyukur dengan kedatangan Matheus Souza dan Kim Jin Sung. Kendati masih perlu adaptasi dengan tim PSMS, menurut Ridwan, kedua pemain cukup antusias bersama PSMS Medan.

“Kita kedatangan dua orang pemain asing asal Brasil, Matheus Souza, ada dari Korea Kim Jin Sung. Kita senang mereka bergabung, sudah ikut latihan bersama. Pemain asal Brasil perlu adaptasi, dia juga perlu menyesuaikan dengan pemain yang sudah lama bergabung. Dia antusias, bahagia bisa bergabung dengan PSMS Medan,” katanya

Kim Jin Sung yang baru tiba di Medan, Rabu (30/08/2023) pagi juga sudah berlatih kendati sengaja dipisahkan dengan pemain PSMS lainnya.

“Pemain Korea posisi di gelandang serang. Tadi latihan terpisah dengan pelatih fisik, kelelahan karena jarak tempuh jauh dari Korea. Dalam satu-dua minggu kami harapkan kondisinya bisa pulih, bisa memahami filosofi karakter kita. Kita akan sesuaikan dengan karakter bermain kita,” ungkapnya.(dek)

PSMS Medan Diizinkan Pakai Stadion Teladan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hampir dipastikan PSMS Medan akan melakoni pertandingan kandang di Stadion Teladan Medan di Liga 2 musim 2023/2024. Sempat mengusulkan Stadion Baharoeddin Siregar lantaran Teladan akan direnovasi, namun akhirnya PSMS Medan yang kembali menyampaikan permohonan mendapat restu Pemko Medan menjadikan Stadion Teladan Medan sebagai homebase musim ini.

Informasi itu disampaikan Direktur Teknik PT Kinantan Medan Indonesia, pengelola PSMS Medan, Andry Mahyar Matondang kepada awak media, Rabu (30/8). Andry Mahyar mengatakan, Pemko Medan telah mengeluarkan izin penggunaan Stadion Teladan Medan sebagai homebase tim berjuluk Ayam Kinantan.

“Stadion Teladan akan menjadi homebase kita untuk Liga 2 sampai dengan jadwal renovasi yang akan ditentukan nantinya. PSSI dan PT Liga (Liga Indonesia Baru atau LIB) juga melakukan verifikasi lapangan Stadion Teladan,” kata Andry Mahyar.

Saat ini PSMS Medan tengah menanti keputusan PT LIB terkait permohonan untuk pemakaian stadion kebanggan warga Kota Medan itu. Andry Mahyar menyebut, pihaknya tak mempermasalahkan jika nanti di tengah jalan Pemko Medan meminta PSMS pindah.

“Intinya PT Liga mengikuti permintaan PSMS. Kalau verifikasi stadion lolos, maka di Teladan. Kalau kita harapannya bisa terus main di Teladan sampai Maret tahun depan, (2024)” ucapnya.

Dua orang perwakilan PT LIB tiba di Stadion Teladan untuk melakukan pengecekan fasilitas dan kelayakan pada Rabu (30/08/2023) malam. Mereka tiba di Medan setelah pada sore harinya mengecek kondisi Stadion Baharoeddin Siregar, Lubukpakam Deli Serdang sebagai stadion yang akan digunakan tim Liga 2 lainnya, PSDS Deli Serdang dan Sada Sumut FC.

Ukuran lapangan, tinggi gawang, kondisi tanah lapangan, hingga ruang ganti, tak luput dari pantauan dua perwakilan PT LIB bernama Galih dan Fahri. Begitu juga dengan fasilitas pendukung seperti ruang ganti serta tribun VVIP dan lainnya.

Dari pengecekan tersebut, petugas PT LIB menyampaikan sejumlah catatan kecil kepada LGC PSMS Medan, Pesta Lumbangaol untuk dibenahi. Kendati bukan hal signifikan, LGC PSMS Medan diminta melakukan beberapa hal berupa perawatan perbaikan, penambahan.(dek)

1...1,1801,1811,182...15,669Page 1,181 of 15,669

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor