Home Blog

Desak Lelang Aset Mangkrak Pemko

Saipul Bahri.
Saipul Bahri.

Panitia Khusus (Pansus) Aset Daerah DPRD Kota Medan mendesak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan untuk segera menuntaskan pendataan dan melelang aset-aset yang sudah tidak produktif serta tidak lagi dapat dimanfaatkan.

Langkah tersebut dinilai penting agar aset yang selama ini hanya menjadi barang rongsokan tidak terus membebani keuangan daerah dan dapat memberikan nilai tambah bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota Pansus Aset DPRD Medan, Saipul Bahri, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah aset di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang kondisinya sudah tidak layak pakai dan tidak memiliki nilai guna dalam menunjang pelayanan publik.

“Aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan harus segera dilelang karena hanya menjadi beban Pemko Medan,” tegas Saipul Bahri, Minggu (7/6/2026).

Politisi Partai NasDem tersebut menyebutkan, berdasarkan hasil peninjauan dan inventarisasi Pansus Aset, terdapat sejumlah barang milik daerah yang telah berubah menjadi rongsokan di beberapa OPD, di antaranya Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), Dinas Lingkungan Hidup, serta sejumlah unit kerja lainnya.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena selain mengganggu penataan aset daerah, juga berpotensi menimbulkan persoalan administrasi dan pemborosan anggaran.

Karena itu, Saipul meminta BKAD segera berkoordinasi dan berkolaborasi dengan seluruh OPD untuk melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap aset yang sudah tidak layak digunakan dan memenuhi syarat untuk dihapuskan maupun dilelang. “Dari hasil temuan kita, ada beberapa OPD yang asetnya sudah menjadi barang rongsokan sehingga sangat pantas untuk dilelang,” ujarnya.

Saipul menekankan pentingnya langkah cepat BKAD dalam berkonsultasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. “Segera berkonsultasi terkait regulasi yang akan ditempuh. Barang mana yang bisa dilelang dan dihapus,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKAD Kota Medan Sulu Aulia Harahap, menyatakan pihaknya saat ini tengah melakukan inventarisasi aset di berbagai OPD sebagai tindak lanjut dari rekomendasi dan temuan Pansus Aset DPRD Medan.

Menurutnya, proses pendataan terus berjalan dan hasil inventarisasi nantinya akan disampaikan kepada KPKNL untuk mendapatkan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. “Hasil temuan dan saran Pansus Aset segera kita sahuti. Progresnya sedang berjalan saat ini,” ujar Sulu. (map/ila)

Pansus DPRD Medan, Usul 1.900 Aset di Petisah Dijual

PANSUS: Ketua Pansus, Robi Barus rapat bersama Wali Kota Medan Rico Waas dan jajaran OPD di gedung Balai Kota Medan, Senin (8/6/2026).(Markus Pasaribu/Sumut Pos)
PANSUS: Ketua Pansus, Robi Barus rapat bersama Wali Kota Medan Rico Waas dan jajaran OPD di gedung Balai Kota Medan, Senin (8/6/2026).(Markus Pasaribu/Sumut Pos)

Penataan ribuan aset milik Pemerintah Kota (Pemko) Medan di kawasan Pasar Petisah kembali menjadi sorotan. Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Kota Medan mendorong langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan aset yang telah puluhan tahun ditempati masyarakat, salah satunya dengan menjual aset tersebut kepada para penghuni yang selama ini menempatinya.

Usulan itu mengemuka dalam rapat Pansus Aset DPRD Medan bersama Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kantor Wali Kota Medan, Senin (8/6/2026).

Ketua Pansus Aset DPRD Kota Medan, Robi Barus, mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 1.900 unit rumah tinggal, rumah toko hingga rumah ibadah di kawasan Petisah yang tercatat sebagai aset Pemko Medan. Namun hingga kini, status dan pengelolaannya dinilai belum tertata secara optimal.

Menurut Robi, menjual aset tersebut kepada warga yang telah lama menempatinya dapat menjadi salah satu solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Selain memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, langkah tersebut juga berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Saya menyarankan, dijual saja aset-aset di kawasan Petisah itu kepada orang yang menempatinya selama ini. Tetapi harga jualnya harus sesuai dengan nilai appraisal saat ini, sebab itu akan menjadi PAD bagi Pemko Medan,” ujar Robi.

Ia menilai, selama ini Pemko Medan juga masih harus menanggung beban perawatan terhadap aset-aset tersebut. Padahal, mayoritas penghuni disebut telah menyatakan kesediaan untuk membeli apabila pemerintah membuka peluang tersebut.

“Terlebih lagi, warga yang menghuni aset-aset Pemko Medan itu pun sudah setuju mau membelinya, bila Pemko Medan bersedia menjualnya,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Robi juga meminta dukungan penuh Wali Kota Medan agar seluruh OPD terkait dapat bersinergi dengan Pansus Aset. Pasalnya, masa kerja pansus hanya tersisa sekitar satu bulan, sementara masih banyak aset daerah yang perlu ditertibkan, baik yang terbengkalai maupun yang dikuasai pihak lain.

Sebagai bahan masukan, Pansus Aset telah melakukan studi banding ke Jakarta dan Bandung untuk mempelajari pengelolaan aset daerah. Dari hasil kunjungan tersebut, ditemukan sejumlah mekanisme yang dinilai dapat diterapkan di Kota Medan, termasuk penjualan aset tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wali Kota Medan Rico Waas menyampaikan apresiasi kepada Pansus Aset yang dinilainya telah membantu pemerintah menyelamatkan dan menata kembali aset-aset daerah.

“Rekan-rekan Pansus sudah ikut menyelamatkan aset Pemko Medan. Ini pekerjaan yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Pansus Aset DPRD Kota Medan,” ujarnya.

Terkait aset di kawasan Petisah, Rico mengakui persoalan tersebut bukan masalah baru. Berdasarkan data yang dimiliki Pemko Medan, terdapat sekitar 1.900 kepala keluarga yang telah menempati aset daerah tersebut selama puluhan tahun. “Ada 1.900 KK kemarin datanya dan ini memang sudah 50 tahun aset Pemko Medan yang ditempati masyarakat. Makanya, dinas terkait harus mencari solusi yang humanis,” katanya.

Rico menegaskan pihaknya akan mempelajari seluruh opsi yang pernah dilakukan dalam satu dekade terakhir untuk menyelesaikan persoalan aset di kawasan Petisah. Pemerintah juga akan mempertimbangkan berbagai alternatif, baik melalui skema penjualan, penyewaan maupun mekanisme lain yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.”Ini akan menjadi atensi kami tentunya. Apakah aset-aset itu akan dilelang atau disewakan sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya. (map/ila)

Janji 20 Ambulans Gratis Belum Terpenuhi, Pemko Tahun Ini Hanya Targetkan Tambah 8 Unit

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas. (Markus Pasaribu/Sumut Pos) 
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas. (Markus Pasaribu/Sumut Pos) 

MEDAN – Program Ambulans Gratis 24 Jam yang menjadi salah satu janji kampanye Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap kembali menjadi sorotan. Pasalnya, target penyediaan ambulans yang dipaparkan dalam evaluasi capaian janji kampanye belum sesuai dengan angka yang pernah dijanjikan kepada masyarakat saat Pilkada 2024.

Dalam Rapat Evaluasi Capaian Kerja Janji Kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan yang digelar di Kantor Wali Kota Medan, Senin (8/6/2026), terungkap bahwa program penambahan armada ambulans gratis masih berjalan di bawah target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan dokumen capaian program, pasangan Rico Waas-Zakiyuddin Harahap sempat menjanjikan penyediaan satu unit ambulans gratis pada 2025 dan penambahan 20 unit ambulans gratis pada 2026 yang akan ditempatkan di puskesmas-puskesmas di Kota Medan.

Namun realisasinya, satu unit ambulans yang direncanakan pada 2025 tidak terealisasi. Sementara untuk tahun 2026, Pemerintah Kota Medan hanya menargetkan pengadaan delapan unit ambulans baru dengan alokasi anggaran lebih dari Rp6,3 miliar.

Dikonfirmasi usai rapat, Rico Waas membenarkan bahwa tahun ini Pemko Medan hanya akan menambah delapan unit ambulans.”Tahun ini kita tambahkan delapan unit,” ujar Rico.

Menurutnya, jumlah tersebut perlu dilihat secara keseluruhan karena saat ini Pemko Medan telah memiliki 14 unit ambulans yang beroperasi. “Kita saat ini punya 14 ambulans. Ditambahkan tahun ini delapan unit, jadi nanti ada 22 unit. Itu untuk yang Pemko Medan punya,” katanya.

Saat ditanya mengenai perbedaan antara target kampanye sebanyak 20 unit ambulans pada 2026 dengan rencana pengadaan yang hanya delapan unit, Rico menyebut pihaknya masih memiliki waktu untuk memenuhi kebutuhan armada tersebut.

Menurut dia, upaya penambahan ambulans akan terus dilakukan secara bertahap, termasuk membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan darurat bagi masyarakat.

“Ini kita masih punya waktu lagi untuk kita tambahkan. Kalau masih kekurangan maka kita harus kerjasamakan dengan pihak-pihak lain,” ujarnya.

Rico menegaskan bahwa yang terpenting bukan hanya jumlah armada, melainkan efektivitas layanan agar ambulans dapat menjangkau masyarakat dengan cepat ketika dibutuhkan.

Ia mencontohkan pentingnya sistem jaringan informasi yang terintegrasi sehingga laporan kebutuhan ambulans dari warga dapat langsung ditangani oleh unit terdekat. “Jangan nanti pasiennya di Marelan, tetapi ambulansnya datang dari tengah kota. Ini harus bisa ditangkap oleh sistem dan jaringan yang ada agar pelayanan lebih cepat,” katanya.

Program Ambulans Gratis 24 Jam merupakan salah satu program unggulan yang dijanjikan pasangan Rico-Zakiyuddin untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat. Selain target 20 unit pada 2026, pasangan tersebut juga menjanjikan penambahan 10 unit ambulans pada 2027 serta masing-masing dua unit pada 2028 dan 2029. (map/ila)

Ketua PPIH dan Bupati Madina Sambut Kloter 6, Petugas Kloter Terima Penghargaan PPIH

Bupati Madina

Suasana haru dan penuh syukur mewarnai kepulangan 358 jamaah haji dan petugas Kelompok Terbang (Kloter) 06 Debarkasi Medan yang kembali ke Tanah Air setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kedatangan para Duyufurrahman disambut langsung oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi/Debarkasi Medan bersama Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di Gedung Madinatul Hujjaj Asrama Haji Medan, Senin (8/6/2026).

Pesawat yang membawa rombongan lebih dahulu mendarat di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, pada pukul 02.55 WIB sebelum menuju Asrama Haji Medan. Tangis bahagia keluarga yang menanti bercampur rasa syukur para jemaah yang akhirnya kembali ke kampung halaman setelah menjalani perjalanan spiritual di Tanah Suci.

Berdasarkan data PPIH Debarkasi Medan, Kloter 6 berjumlah 358 orang yang terdiri dari 352 jamaah dan enam petugas kloter. Mayoritas jamaah berasal dari Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 339 orang, sementara sisanya berasal dari Kabupaten Toba, Nias Selatan, Nias Utara, dan Kota Medan.

Penyambutan turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara sekaligus Ketua PPIH Embarkasi/Debarkasi Medan Dr H Zulkifli Sitorus MA, Bupati Mandailing Natal H Saipullah Nasution SH MM, serta sejumlah pejabat dan unsur penyelenggara haji lainnya.

Dalam sambutannya yang disampaikan Sekretaris PPIH Embarkasi/Debarkasi Medan Dr H Torang Rambe MAg, Ketua PPIH mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaah yang telah berhasil menunaikan rukun Islam kelima.

“Selamat datang kembali di Tanah Air. Semoga seluruh jamaah memperoleh predikat haji mabrur dan hajjah mabrurah. Kemabruran haji hendaknya tercermin dalam peningkatan kualitas ibadah kepada Allah SWT, akhlak yang semakin baik, serta kepedulian sosial yang semakin tinggi terhadap sesama,” ujarnya.

Menurut Torang, haji mabrur bukan hanya tercermin dari keberhasilan menuntaskan ibadah di Tanah Suci, tetapi juga dari perubahan sikap dan perilaku setelah kembali ke tengah masyarakat. Kedekatan kepada Allah SWT, akhlak yang mulia, serta kepedulian terhadap sesama menjadi indikator utama kemabruran haji.

Momen penyambutan semakin istimewa ketika PPIH memberikan penghargaan kepada petugas Kloter 6 atas dedikasi dan pengabdian mereka selama mendampingi jemaah. Pengalungan selempang dilakukan langsung oleh Ketua PPIH bersama Bupati Mandailing Natal kepada Ketua Kloter Imron Rosadi dan Dokter Kloter dr Ahmad Zhohir Sitompul.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas, tanggung jawab, dan kerja keras para petugas dalam memberikan pelayanan, pembinaan, perlindungan, hingga pendampingan kepada jemaah sejak keberangkatan hingga kembali ke Indonesia.

PPIH juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas haji, Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI), Petugas Haji Daerah (PHD), Ketua Rombongan (Karom), Ketua Regu (Karu), serta seluruh jemaah yang telah menjaga kekompakan dan ketertiban selama menjalankan ibadah haji.

Selain penyambutan, para jamaah juga menerima edukasi kesehatan pascahaji dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Medan. Jamaah diimbau memantau kondisi kesehatan selama 21 hari setelah tiba di Indonesia, menjaga pola hidup sehat, serta segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan kesehatan.

Di tengah kebahagiaan kepulangan tersebut, terselip kabar duka. Seorang jamaah asal Kabupaten Mandailing Natal, Isron Baitul, wafat di Tanah Suci dan dimakamkan di Makkah. Dalam kesempatan itu, seluruh hadirin diajak mendoakan almarhum agar memperoleh tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

Setelah seluruh rangkaian acara selesai, para jamaah diarahkan mengambil bagasi sebelum melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing.(mag-2/ila)

Dampak Pemadaman, Gubsu Tegur PLN Sumut Minta Kompensasi untuk Pelanggan

KUNJUNGAN: Gubsu Muhammad Bobby Afif Nasution saat kunjungan kerja ke Kantor PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Beban (UP2B) Wilayah  Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) di Lorong XII Nomor 6 Glugur Medan, Senin (8/6/2026). (Foto : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara)
KUNJUNGAN: Gubsu Muhammad Bobby Afif Nasution saat kunjungan kerja ke Kantor PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Beban (UP2B) Wilayah  Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) di Lorong XII Nomor 6 Glugur Medan, Senin (8/6/2026). (Foto : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara)

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegur PT PLN agar bertanggung jawab atas dampak pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat. Selain menyoroti gangguan layanan, Bobby juga menilai komunikasi PLN kepada pelanggan terkait pemadaman belum dilakukan secara maksimal.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat meninjau Kantor PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara (UP2B Sumbagut) di Jalan Yos Sudarso, Lorong XII Nomor 6, Medan, Senin (8/6/2026). Turut hadir GM PLN UID Sumut Mundakhir Salman, GM PLN UIP3B Sumatera Amiruddin, Manager UP2B Sumbagut August Achilles, serta sejumlah pejabat lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Bobby menyampaikan bahwa masyarakat di berbagai daerah mengeluhkan pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, pelanggan tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai jadwal maupun wilayah yang terdampak pemadaman, sehingga tidak memiliki waktu untuk melakukan persiapan.

“Masyarakat sudah mengeluh Pak, mereka merugi akibat pemadaman bergilir ini, terutama pengusaha kecil yang mengandalkan penggunaan listrik. Masalahnya kita nggak tahu bagaimana pemadaman listrik berlangsung, masyarakat tidak diberitahu dengan jelas, sehingga tidak ada persiapan, dan itu berulang setiap hari,” ujar Bobby Nasution didampingi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Sumut Deddy JP Harahap, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Harahap, serta pejabat lainnya.

Bobby menilai masyarakat masih dapat memahami kondisi darurat yang terjadi akibat kerusakan belasan tower transmisi listrik karena cuaca ekstrem. Namun, kondisi tersebut seharusnya diikuti dengan penyampaian informasi yang transparan dan terkoordinasi kepada pemerintah daerah maupun masyarakat.

“Kalau ada kendala seperti ini, sampaikan ke kami (pemerintah), mana yang bisa kami bantu. Atau pihak PLN bisa sampaikan ke kepala daerah (bupati/walikota), biar mereka juga tahu dan membantu sosialisasinya ke masyarakat. Jadi jangan seperti ini, terus beralasan,” tegas Bobby.

Atas kondisi tersebut, Bobby Nasution meminta PLN memberikan kompensasi kepada seluruh pelanggan yang terdampak di Sumut. Kompensasi tersebut tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat diwujudkan melalui keringanan tagihan listrik maupun diskon pembelian token bagi pelanggan prabayar, apabila memungkinkan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Seberapa nanti besaran kompensasi yang diberikan, itu kita minta kepada PLN untuk menentukan. Tetapi yang jelas penekanan kita ke situ, harus ada kompensasi. Sebagaimana kita yang terlambat membayar sedikit saja, langsung ada sanksi pemutusan hingga pencopotan meteran. Kita tunggu dua tiga hari ke depan untuk proses perbaikannya,” katanya.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumut Mundakhir Salman, menyampaikan permohonan maaf kepada Gubernur Bobby Nasution dan masyarakat Sumut atas gangguan layanan yang terjadi.

Menurutnya, PLN saat ini terus melakukan percepatan perbaikan terhadap 12 tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang mengalami kerusakan.

Terkait usulan kompensasi bagi pelanggan, Mundakhir menyatakan pihaknya akan meneruskan penekanan Gubernur Bobby Nasution tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengingat kewenangan penetapan kompensasi berada di pemerintah pusat.

Meski demikian, PLN menargetkan proses perbaikan jaringan listrik dapat diselesaikan dalam dua hingga tiga hari ke depan sehingga pasokan listrik kembali normal.(san/ila/*)

Dituding Tidak Rutin Cek Kondisi Pohon, Rico Waas Semprot Kadis LH

EVALUASI: Suasana Rapat Evaluasi Capaian Kerja Janji Kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan di Balai Kota Medan, Senin (8/6/2026). (Markus Pasaribu/Sumut Pos)
EVALUASI: Suasana Rapat Evaluasi Capaian Kerja Janji Kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan di Balai Kota Medan, Senin (8/6/2026). (Markus Pasaribu/Sumut Pos)

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegur Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan Melvi Marlabayana karena kondisi banyaknya pohon tumbang di Kota Medan pada pekan lalu akibat hujan deras disertai angin kencang.

Rico Waas mengatakan, banyaknya pohon tumbang tersebut bisa terjadi akibat kelalaian DLH Kota Medan yang tidak mengecek kondisi pohon-pohon tua di badan-badan jalan.

“Kalian (DLH Medan) tidak mengecek pohon, makanya banyak pohon tumbang. Banyak sekali pohon kita yang tua-tua, pohon-pohon yang terlalu tua itu bukan hanya butuh di pangkas, tetapi harus diangkat karena sudah membahayakan,” tegas Rico Waas kepada Melvi Marlabayana saat Rapat Evaluasi Capaian Kerja Janji Kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan di Balai Kota Medan, Senin (8/6/2026).

Ditegaskan Rico, dirinya tidak ingin kejadian pohon tumbang di Kota Medan hingga mencelakai masyarakat seperti yang terjadi pada Kamis (4/6/2026) lalu terjadi kembali. “Intinya, saya gak mau kejadian ini terjadi lagi,” tegasnya.

Sebelumnya pada rapat itu, Rico Waas mempertanyakan kondisi progres pohon-pohon yang tumbang di Kota Medan akibat cuaca ekstrem beberapa hari yang lalu. Namun, Melvi Marlabayana hanya menjawabnya secara singkat tanpa penjelasan yang akurat. “Untuk masalah pohon on progres Pak wali,” jawab Melvi.

Mendengar hal itu, Rico Waas tampak berang. Dia pun meminta Melvi memberikan penjelasan yang akurat. “Dari kemarin-kemarin asal ditanya on progres terus. On progresnya bagaimana. Berapa total pohon yang tumbang, yang kemarin tertimpa pohon sudah bagaimana? Jelaskan lah, jangan cuma on progres saja,” ketusnya.

Menjawab hal itu, Melvi Marlabayana menjelaskan bahwa total pohon yang tumbang akibat hujan deras dan angin kencang pada beberapa hari yang lalu lebih dari 80 pohon. Tumbangnya pohon-pohon tersebut bahkan sampai menimpa 2 orang, sejumlah rumah dan mobil.

“Total pohon yang tumbang lebih dari 80 Pak Wali, ada korban 2 anak kecil, dan sudah ditangani, sudah dibawa ke rumah sakit dan kondisinya terus membaik. Ada rumah dan mobil yang tertimpa, itu juga sudah ditangani Pak Wali,” jawabnya.

Terkait pohon-pohon tua, Melvi Marlabayana mengatakan bahwa pihaknya sedang menyiapkan alat untuk mengukur usia dan kepadatan dahan pohon. “Kami sedang melakukan pengecekan, saat ini ada alat untuk mengukur usia pohon. Dengan alat itu, kita bisa tahu berapa usia pohon dan apakah dahannya padat atau kopong, supaya kita bisa mengetahui mana pohon yang harus dipangkas ataupun diangkat untuk diganti dengan pohon yang lain,” pungkasnya. (map/ila)

DPRD Sumut akan Panggil PLN

Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Sibarani.(Dok : Timbul Jaya Sibarani).
Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Sibarani.(Dok : Timbul Jaya Sibarani).

Gelombang keluhan masyarakat akibat pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari DPRD Sumut. Komisi D DPRD Sumut memastikan akan memanggil PT PLN (Persero) dalam rapat resmi yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu mendatang guna meminta penjelasan terkait gangguan pasokan listrik yang dinilai telah merugikan masyarakat.

Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Sibarani, mengatakan rapat tersebut akan menjadi forum evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kelistrikan PLN, termasuk mengupas penyebab terjadinya pemadaman yang belakangan semakin sering dikeluhkan warga.

Menurutnya, berbagai penjelasan yang selama ini disampaikan PLN, mulai dari gangguan jaringan transmisi hingga robohnya tiang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), akan dikaji dan dimintakan penjelasan secara rinci.

“Kami akan mengadakan pertemuan dengan PLN pada hari Rabu mendatang. Semua persoalan pelayanan akan kita bahas, terutama terkait pemadaman listrik yang sering terjadi belakangan ini,” tegas Timbul, Senin (8/6/2026).

Politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa masyarakat sebagai pelanggan memiliki hak untuk mendapatkan layanan listrik yang andal dan berkesinambungan. Karena itu, Komisi D akan mendorong PLN melakukan langkah-langkah perbaikan agar gangguan serupa tidak terus berulang.

“Kita sebagai pengguna meminta PLN meningkatkan pelayanannya, supaya pasokan listrik kepada masyarakat tidak terganggu lagi,” tegasnya.

Tak hanya mempertanyakan penyebab pemadaman, DPRD Sumut juga akan mengangkat aspirasi masyarakat terkait tuntutan kompensasi atas terganggunya layanan listrik. Menurut Timbul, banyak warga dan pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat pemadaman bergilir sehingga persoalan tersebut tidak bisa diabaikan.

“Masyarakat yang terkena dampak pemadaman tentu meminta adanya kompensasi. Hal itu juga akan menjadi salah satu agenda yang kita bahas bersama PLN nanti,” katanya.

Dalam beberapa pekan terakhir, pemadaman listrik bergilir telah memicu keresahan di berbagai daerah di Sumatera Utara. Selain mengganggu aktivitas rumah tangga, kondisi tersebut juga berdampak pada sektor usaha, kegiatan ekonomi, hingga pelayanan publik yang bergantung pada pasokan listrik yang stabil. (san/ila)

Wabup Sergai Bantu Korban Angin Puting Beliung

BANTUAN: Wabup Adlin Tambunan saat berikan bantuan ke korban angin puting beliung, Senin (8/6).( Kominfo)
BANTUAN: Wabup Adlin Tambunan saat berikan bantuan ke korban angin puting beliung, Senin (8/6).( Kominfo)

PERBAUNGAN – Wakil Bupati Serdang Bedagai (Sergai), Dr H Adlin Tambunan, turun langsung menyerahkan bantuan kepada warga di Desa Pematangsijonam dan Desa Kotagaluh Kecamatan Perbaungan, yang terdampak bencana angin puting beliung, Senin (8/6).

Kunjungan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan respon cepat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sergai terhadap masyarakat yang mengalami musibah akibat cuaca ekstrem yang melanda sejumlah desa di wilayah Kecamatan Perbaungan.

Berdasarkan data sementara, sedikitnya 20 unit rumah mengalami kerusakan akibat terjangan angin puting beliung. Diantaranya, 1 rumah di Desa Sei Jenggi, 3 rumah di Desa Melati II, 6 rumah di Desa Pematangsijonam, 2 rumah di Desa Jamburpulau, 1 rumah di Desa Cinta-air, 1 rumah di Desa Lubukcemara, 3 rumah di Desa Tualang, dan 3 rumah di Desa Kotagaluh.

Dalam kesempatan tersebut, Adlin Tambunan menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang dialami warga. Ia juga memastikan Pemerintah Kabupaten Sergai akan terus berupaya hadir dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

“Kami turut prihatin atas musibah yang terjadi. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan ketabahan dan kekuatan. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai akan terus berupaya membantu dan memastikan kebutuhan mendesak masyarakat dapat terpenuhi,” ujar Adlin.

Selain menyerahkan bantuan, Wabup Sergai juga meninjau langsung kondisi rumah-rumah yang mengalami kerusakan untuk memastikan penanganan berjalan dengan baik.

“Ini ada bantuan kami, baik sembako maupun material bangunan seperti seng, kayu, paku dan lainnya, semoga bisa membantu bapak/ibu ya,”ujarnya.

Ia mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih dapat terjadi, terutama pada masa peralihan musim.

“Saat ini kondisi cuaca sedang tidak menentu, kita perintahkan seluruh aparat desa, Kecamatan dan OPD terkait agar bersiap disaat ada musibah melanda warga, harus cepat berkoordinasi dan bantu masyarakat kita. Begitujuga masyarakat, harus tetap waspada,” tambah Adlin.

Sementara itu,  salah seorang warga Kotagaluh yang terdampak Asniah mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Sergai yang telah memberikan bantuan atas musibah yang melanda rumahnya.

“Terima kasih pak bupati, pak wakil, kalo tidak dibantu, kami bingung mau memperbaikinya. Syukurlah bantuan dari pemerintah datang,”ujarnya.

Turut hadir Kepala BPBD Rico Ebtian, Kadis Perkim Reza Firmansyah, Kadis Sosial dr Aldi Saragih, Camat Perbaungan Elmiyati dan sejumlah Kepala Desa dan aparat Desa. (fad/azw)

Gabungan Pemprov Sumut-Pemko Tanjungbalai Ungkap Kasus Narkoba, Nahkoda dan ABK Positif Ganja

PATROLI GABUNGAN: Pemprov Sumut dan Pemkot Tanjungbalai melaksanaan Patroli Laut Gabungan yang menyisir area Selat Malaka di Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan, Sabtu (6/6/2026).//(Foto : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut)
PATROLI GABUNGAN: Pemprov Sumut dan Pemkot Tanjungbalai melaksanaan Patroli Laut Gabungan yang menyisir area Selat Malaka di Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan, Sabtu (6/6/2026).//(Foto : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut)

TANJUNGBALAI – Sinergi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai kembali membuahkan hasil dalam upaya pemberantasan narkotika. Melalui Patroli Laut Gabungan yang menyisir jalur-jalur rawan penyelundupan di Selat Malaka, petugas mengamankan seorang nahkoda dan seorang anak buah kapal (ABK) yang positif mengonsumsi ganja.

Patroli yang digelar, Sabtu (6/6/2026), menyasar sejumlah jalur tikus perairan yang diduga kerap digunakan sebagai pintu masuk penyelundupan narkoba dari luar negeri. Penyisiran dilakukan di sepanjang Sungai Bagan Asahan, Alur Sungai Tempurung, hingga Sungai Kuala Haji Nuhi yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Asahan.

Kegiatan diawali dengan apel gabungan di halaman Kantor Wali Kota Tanjungbalai. Selanjutnya, tim yang terdiri dari unsur Kesbangpol dan Satpol PP Provinsi Sumut, BNN, TNI, Polri, serta Forkopimda Tanjungbalai bergerak melakukan patroli laut.

Saat berada di kawasan Kuala Bagan Asahan, tim gabungan menghentikan kapal nelayan KM Serasi Kaya yang baru lima hari berlayar dari Pulau Jemur (Jermal 8) dan hendak kembali ke Teluk Nibung. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan fisik kapal serta tes urine terhadap seluruh awak kapal yang berjumlah 14 orang, termasuk nahkoda.

Hasil pemeriksaan menunjukkan dua orang positif narkotika jenis ganja, yakni nahkoda kapal dan seorang ABK. Keduanya mengaku mengonsumsi ganja dua hari sebelum berangkat melaut. Selain itu, petugas juga menemukan empat linting ganja yang disimpan oleh nahkoda kapal.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumut Mulyono, didampingi Kasatpol PP Provinsi Sumut Moettaqien Hasrimi, menegaskan komitmen pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkotika melalui kolaborasi lintas sektor.

“Kami akan terus berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan patroli terkait narkoba maupun kenakalan remaja. Ini penting dilakukan untuk menjaga dan menyelamatkan masa depan generasi muda kita. Mereka yang melanggar akan langsung diserahkan ke aparat penegak hukum untuk diproses,” tegas Mulyono.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Tanjungbalai AKP NF Saragih mengapresiasi sinergi seluruh instansi yang terlibat dalam operasi tersebut.

“Dari hasil pemeriksaan urine terhadap 14 orang di kapal, kami menemukan dua orang positif ganja. Dari tangan nahkoda juga ditemukan empat linting ganja dan yang bersangkutan telah mengakuinya. Saat ini pelaku sudah kami amankan dan dibawa ke Mapolres Tanjungbalai untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Kami berharap ke depan kegiatan bersama ini dapat terus dilaksanakan dengan hasil yang lebih baik,” ujar NF Saragih.

Saat ini, kedua pelaku beserta barang bukti berupa empat linting ganja dan kapal KM S Kaya telah diamankan pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut serta pengembangan kasus.(san/azw)

Bupati Karo Gelar Sambang Warga di Barusjahe

BERSAMA: Bupati Karo foto bersama warga Kecamatan Barusjahe
BERSAMA: Bupati Karo foto bersama warga Kecamatan Barusjahe

KARO – Bupati Karo Antonius Ginting, melakukan sambang warga di Losd Julun Desa Barusjahe,Kecamatan Barusjahe. Kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus sarana bagi Pemerintah Kabupaten Karo untuk mendengar langsung aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Karo menegaskan bahwa kegiatan Sambang Warga merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan responsif. Pemerintah daerah tidak hanya bekerja dari balik meja, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk melihat dan memahami kondisi riil yang dihadapi warga.

  Aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dan dasar dalam penyusunan program pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) melalui peningkatan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, serta pelestarian alam.

  Menurutnya, Kabupaten Karo telah lebih dahulu menerapkan semangat tersebut melalui kegiatan gotong royong yang rutin dilaksanakan oleh perangkat daerah dan kecamatan. Selain menjadi sarana dialog, kegiatan Sambang Warga juga menghadirkan berbagai layanan langsung kepada masyarakat, seperti pelayanan administrasi kependudukan dan pemeriksaan kesehatan gratis yang dapat dimanfaatkan oleh warga Kecamatan Barusjahe.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Karo menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai mitra masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian terhadap lingkungan demi mewujudkan Kabupaten Karo yang unggul, bersih, sehat, dan sejahtera berkelanjutan. (deo/ila)

123...15,748Page 1 of 15,748