28 C
Medan
Monday, April 13, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 1195

Diduga Tempat Maksiat, Warga Bakar Gubuk Penjual Miras

BAKAR: Puluhan Warga Protes dan Bakar Gubuk diduga Tempat Maksiat dan Penjualan Miras, Senin Petang (28/8/2023)

HAMPARAN PERAK, SUMUTPOS.CO – Puluhan warga membakar gubuk penjual minuman keras, Dusun Lima, Desa Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Senin (28/8/2023). Gubuk tersebut diduga sebagai tempat maksiat, karena tempat berkumpulnya para pemuda untuk mabuk-mabukkan.

Dalam aksi tersebut yang diikuti pada umumnya ibu rumah tangga, tersulut emosi saat mengusir para pengunjung. Para ibu rumah tangga tersebut langsung menggulung gubuk yang diduga digunakan untuk konsumsi minuman keras serta dicurigai sebagai tempat penyediaan jasa hiburan eksplisit dan peredaran narkoba.

Tindakan spontan yang dilakukan oleh warga ini merupakan peringatan keras kepada para penjual minuman keras yang dinilai acuh tak acuh terhadap keprihatinan warga mengenai eksistensi kafe tersebut.

Kepala Desa Hamparan Perak, Muhammad Helmi, mengatakan wilayah tersebut telah ditetapkan sebagai zona larangan oleh pihak kepolisian, dan Polsek Hamparan Perak telah memeriksa pemilik kafe.

“Sebelumnya pihak TNI-Polri dan perangkat desa telah memberikan imbauan dan peringatan kepada kafe yang menjual minuman keras, tetapi tidak mendapatkan respons yang memadai, sehingga warga memutuskan untuk mengambil langkah tegas,” ujarnya, Selasa (29/08/2023).
.

Aksi ini dianggap sebagai bentuk peringatan tegas dan diharapkan dapat membantu tugas kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras dan narkoba.

“Oleh karena itu, warga berkomitmen untuk bertindak lebih tegas dengan melibatkan lebih banyak massa,” tegas Helmi. (mag-1/ram)

Pemkab Dairi Respon Cepat Tangani Banjir Bandang di Tanah Pinem

LONGSOR: Alat berat milik Pemkab Dairi memperbaiki badan jalan yang mengalami longsor akibat luapan air sungai Lau Patundal di Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem.Istimewa.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi melalui Pemerintah Kecamatan Tanah Pinem dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan langkah cepat tangani bencana banjir bandang di Desa Kuta Buluh dan Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem yang terjadi pada Minggu (27/8/2023).

Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Anggara Sinurat, Selasa (29/8/2023) mengatakan, pasca kejadian Pemkab Dairi melalui Camat, tim Puskesmas Kuta Buluh serta Pemerintahan Desa, sudah berkunjung ke lokasi kejadian.

Pemerintah Kecamatan juga sudah koordinasi dengan BPBD serta PUTR untuk melakukan penanganan segera.

Camat Tanah Pinem, Sion Sembiring, mengatakan pihaknya telah berkordinasi dengan BPBD, Dinas PUTR dan Dinas Sosial untuk memberikan bantuan.

“Bencana alam yang terjadi, Minggu (27/8/2023) sore, mengakibatkan 5 rumah rusak dan akses jalan terputus. Banjir terjadi akibat Sungai Lau Patundal meluap disebabkan intensitas hujan tinggi di daerah tersebut,” ujarnya.

Sekarang kondisi di lokasi sudah berjalan normal, setelah Dinas PUTR mengerahkan alat berat memperbaiki akses jalan yang rusak. (rud/ram)

PT Angkasa Pura Propertindo Hadirkan Hotel Anara Sky Kualanamu

TUMPENG: Direktur Utama PT APP, Agung Sedayu saat potong tumpeng simbolis peresmian PT Anara Sky Kualanamu, Deliserdang, Selasa (29/8/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hotel Anara Sky Kualanamu hadir di Bandara Internasional Kualanamu untuk meningkatkan layanan bagi wisatawan. Lokasi hotel bintang 3 ini terletak di lantai Mezzanine Bandara Internasional Kualanamu.

PT Angkasa Pura Propertindo (APP) yang merupakan anak perusahaan dari PT Angkasa Pura II meresmikan hotel tersebut pada 29 Agustus 2023 yang dihadiri oleh Komisaris PT Angkasa Pura Propertindo, Direksi PT Angkasa Pura Propertindo, Direktur Utama PT Angkasa Pura Aviasi dan stakeholder PT Angkasa Pura Propertindo lainnya.

Hotel Anara Sky Kualanmu sendiri merupakan hotel kedua yang menggunakan brand Anara setelah sebelumnya dibangun dan dikelola di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Adapun Hotel Anara Sky Kualanamu sebelumnya bernama Hotel Horison Sky Kualanamu yang telah beroperasi sejak 14 Agustus 2018.

“Hotel Anara Sky Kualanamu merupakan hotel kedua kami dengan brand Anara. Hotel pertama dengan brand Anara beroperasi di kawasan Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta,” ujar Direktur Utama PT APP, Agung Sedayu.

Lebih lanjut, pengelolaan Hotel Anara Sky Kualanamu dijalankan dengan skema pola kerjasama revenue sharing dengan PT Angkasa Pura Aviasi (AVI) selaku operator Bandara Internasional Kualanamu yang juga merupakan anak perusahaan PT Angkasa Pura II.

“Sinergi dan kolaborasi terus kita galakkan dengan tujuan utama memberikan pelayanan prima bagi wisatawan yang tentunya juga berdampak positif bagi pertumbuhan bisnis yang dijalankan oleh Angkasa Pura II Group, khususnya PT APP dan PT AVI,” tambahnya.

Hotel berbintang 3 ini memiliki 100 kamar dengan berbagai tipe. Tersedia juga fasilitas ruang rapat, layanan spa dan juga restoran.

Ke depannya, Hotel Anara Sky Kualanamu akan menghadirkan inovasi dengan meluncurkan coffee lounge dan fasilitas lainnya.

Agung Sedayu menambahkan bahwa kehadiran Hotel Anara Sky Kualanamu ini juga tak lepas dari sinergi dan kolaborasi yang apik dari seluruh stakeholder Bandara Internasional Kualanmu. Tak lupa ia juga mengapresiasi seluruh karyawan dan elemen PT APP yang terlibat dalam kesuksesan peresmian Hotel Anara Sky Kualanamu.

“Besar harapan kami, Hotel Anara Sky Kualanamu terus memberikan inovasi dan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan serta dapat menjadi benchmark hotel bandara terbaik di Indonesia,” tutup Agung Sedayu. (rel/ram)

Hakim Sentil AKBP Achiruddin yang Tak Mengaku Perintahkan Ambil Senpi

SAKSI: Ahli pidana memberikan kesaksian meringankan terhadap AKBP Achiruddin, terdakwa kasus pembiaran penganiayaan, Senin (28/8/2023) sore.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Majelis hakim Oloan Silalahi menyentil AKBP Achiruddin Hasibuan yang tak mengaku memerintahkan mengambil senjata api, terkait kasus pembiaran penganiayaan korban Ken Admiral, di Ruang Cakra Utama, Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (28/8/2023) sore.

Beragendakan kesaksian Ahli Pidana yang dihadirkan oleh tim penasihat hukum (PH) terdakwa, Mahmud Mulyadi menerangkan pemahamannya tentang kasus tersebut.

Dalam prosesnya, Ahli diminta tim PH untuk menjelaskan terkait pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap AKBP Achiruddin, Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 335 ayat (1).

Ahli pun menjawab dan menjelaskan setiap pertanyaan yang dilemparkan kepadanya dengan keilmuan yang dimilikinya, baik dari tim PH, JPU, maupun Majelis Hakim.

Setelah PH, JPU, dan majelis hakim mengajukan pertanyaan kepada Ahli, selanjutnya hakim ketua, Oloan mempersilakan terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada Ahli.

Sebelum menyampaikan pertanyaan, terdakwa AKBP Achiruddin menceritakan tentang profesi dirinya yang sudah menjadi seorang aparat kepolisian selama 33 tahun.

“Saya sudah menjadi polisi selama 33 tahun. Dari 33 tahun itu, saya 30 tahun berdinas di reserse. Saya dibekali senjata (api),” ucap Ayah Aditiya Hasibuan.

Setelah itu, AKBP Achiruddin pun mempertanyakan kepada Ahli terkait perintah ambil senjata. Untuk diketahui, dalam fakta-fakta persidangan yang telah digelar sebelum-sebelumnya, para saksi mengaku AKBP Achiruddin ada memerintahkan untuk ambil senjata laras panjang.

“Saya ingin bertanya kepada Ahli, apakah naluri saya sebagai polisi yang sudah lama bertugas didatangi anak muda ramai-ramai tengah malam, tindakan saya berteriak ambil senjata setelah saya buka pintu mobil yang datang tengah malam ternyata di dalamnya ada stik baseball sudah termasuk kategori melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP?” tanyanya.

Kemudian, dia dengan tegas mengatakan bahwa dirinya ada memerintahkan seseorang mengambil senjata tidak terbukti.

“Saya katakan tidak terbukti sejak kejadian tanggal 22 Desember 2022 sampai April 2023 saya memerintahkan seseorang ambil senjata,” tegasnya.

Mendengar itu, Ketua Majelis Hakim mengambil alih sebelum Ahli menjawab pertanyaan yang dilontarkan AKBP Achiruddin. Ia meluruskan maksud pertanyaan yang diajukan AKBP Achiruddin.

“Saya ganti pertanyaannya. Apa pendapat saudara tentang sikap terdakwa memutuskan memerintahkan mengambil senjata dalam kaitannya profesi sebagai polisi reserse, karena menurut dia ada melihat stik baseball di dalam mobil orang yang datang itu?” ucap Hakim Oloan kepada Ahli.

Selepas itu, Hakim Oloan menyentil atau menegur AKBP Achiruddin karena ucapannya yang menyebut bahwa sampai saat ini belum terbukti terkait memerintahkan seseorang mengambil senjata.

“Jadi, jangan saudara (terdakwa) bilang belum terbukti. Saudara sudah membenarkan bahwa ada membilangkan (memerintahkan) ambil senjata, memang saudara tidak memerintahkan seseorang, tapi Niko mengambilnya. Saudara benarkan itu. Jadi, tidak usah bilang sampai sekarang belum terbukti,” sentilnya.

Seusai mendengar pernyataan Ketua Majelis Hakim tersebut, AKBP Achiruddin mengaku bersalah dengan ucapannya yang keceplosan. “Siap, Yang Mulia,” ujarnya. (man/ram)

Nota Kesepakatan KUA PPAS RAPBD 2024 Ditandatangani, Bangun Pondasi Perekonomian yang Lebih Kuat

TANDATANGANI:  Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Ketua DPRD Medan Hasyim SE menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Medan Tahun 2024 di Gedung DPRD Medan, Senin (28/8/2023).

MEDAN, SUMUTOPOS.CO – Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Ketua DPRD Medan Hasyim SE menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Medan Tahun 2024 di Gedung DPRD Medan, Senin (28/8/2023). Dengan kesepakatan ini diharapkan pembangunan kota yang berdaya guna dan berhasil guna dapat diwujudkan.

 Penandatangan turut disaksikan Wakil Wali Kota H Aulia Rachman, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Wakil Ketua DPRD Rajudin Sagala, anggota DPRD Medan, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan serta camat se-Kota Medan.

 Sebelumnya dalam rapat paripurna, Bobby Nasution mengatakan, situasi dan kondisi serta tantangan pembangunan kota saat ini cukup dinamis, dengan tuntutan, kebutuhan dan kepentingan pembangunan kota yang semakin kompleks. Apalagi tahun 2024, ungkapnya,  dipengaruhi juga oleh kondisi eksternal dan politik nasional dan lokal.

 Oleh karenanya, kata Bobby Nasution, APBD yang ditetapkan nantinya, dapat terus dijaga agar bisa tetap efektif dan fokus kepada program-program prioritas pembangunan kota yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, imbuhnya, dapat menjadi stimulus perekonomian kota, sekaligus mampu mewujudkan asumsi-asumsi makro perekonomian masyarakat sebagaimana yang ditetapkan dalam KUA Tahun Anggaran 2024.

 Selanjutnya, jelas Bobby Nasution, sesuai dengan RPJMD untuk tahun 2024, Pemko Medan telah menetapkan tema pembangunan kota yaitu “Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Infrastruktur, untuk menuju Medan Berkah yang Maju dan Kondusif Melalui Kolaborasi Perencanaan Mendukung Peningkatan Produktivitas”. Di sisi lain, lanjutnya, juga mengharapkan dapat mendorong terus tumbuh dan berkembangnya perekonomian kota yang lebih baik.

 “Berdasarkan pertimbangan tersebut, kita telah menetapkan asumsi makro ekonomi dalam KUA TA 2024 dengan proyeksi yang lebih optimis, seperti PDRB harga berlaku (Rp. 322,1 Triliun lebih), pertumbuhan ekonomi (6,1 %), inflasi yang lebih terkendali (3,5 %) dan lain-lain. Melalui asumsi-asumsi makro ekonomi tersebut, kita juga sudah menyepakati kerangka anggaran baik dari sisi pendapatan, belanja daerah maupun pembiayaan,” jelas Bobby.

 Dari sisi pendapatan daerah, kata Bobby Nasution, disepakati ditetapkan sebesar Rp7,4 triliun lebih. Kemudian dari sisi belanja daerah, paparnya, disepakati ditetapkan sebesar Rp.7,9 triliun lebih dan untuk pembiayaan netto disepakati ditetapkan sebesar Rp531,6 miliar. Melalui volume R-APBD TA 2024 yang disepakati, menantu Presiden Joko Widodo ini  yakin dapat mendorong serta mewujudkan percepatan dan perluasan pembangunan kota.

 “Melalui formulasi R-APBD yang disepakati, kita berharap dapat membangun fondasi perekonomian kota yang lebih kuat untuk tahapan pembangunan berikutnya melalui dukungan infrastruktur dan fasilitas kota yang lebih andal dan berkualitas. Melalui politik anggaran inilah diharapkan, kita juga dapat meningkatkan iklim investasi yang semakin kondusif guna menciptakan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan,” harapnya.

 Tak lupa, orang nomor satu di Pemko Medan ini  juga menyampaikan apresiasi terhadap pembahasan KUA dan PPAS R-APBD TA 2024 yang relatif tepat waktu. Dengan demikian, bilangnya, Pemko Medan dapat segera menyampaikan Nota Pengantar R-APBD TA 2024, sekaligus melakukan pembahasan dan persetujuan bersama nantinya.

 “Dengan demikian kita dapat menetapkan Perda APBD TA 2024 secara tepat waktu, sehingga akan mendorong pelaksanaan program kerja dalam R-APBD secara optimal dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, ” pungkasnya. (rel)

Haji Dibatasi Berpotensi Langgar HAM

SAMBUT: Petugas haji menyambut kedatangan jamaah kloter 3 Debarkasi Medan di Bandara Kualanamu, Senin (25/7).DISKOMINFO SUMUT.

SUMUTPOS.CO – Gelombang penolakan terhadap wacana haji dibatasi sekali seumur hidup mulai bermunculan. Wacana yang dipantik Menko PMK Muhadjir Effendy itu justru berpotensi melanggar HAM. Lebih baik jeda berangkatnya yang diperpanjang, dari yang berlaku sekarang

Sorotan itu disampaikan Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj di Jakarta, Senin (28/8). Dia memahami bahwa usulan Muhadjir itu dalam konteks antrian yang panjang, serta banyaknya jamaah lansia. Namun dia mengatakan aturan haji hanya sekali itu perlu kajian mendalam dari aspek syariah maupun perundang-undangan.

“Dari perspektif syariat islam tidak ada riwayat larangan haji lebih dari satu kali,” katanya. Mustolih mengakui memang benar Nabi Muhammad SAW selama hidupnya, hanya sekali menjalankan ibadah haji. Namun dia menegaskan, tidak ada riwayat yang tegas atau sharih melarang ummat Islam haji lebih dari sekali.

Kemudian dari aspek hukum positif, pelarangan itu berpotensi melanggar HAM dan konstitusi. Pasalnya hak beribadah adalah bagian hak yang paling asasi bagi setiap warga negara. Bahkan negara bisa dianggap terlalu jauh mencampuri urusan privat, sehingga kebijakan ini nantinya bisa menciptakan resistensi. Dia menegaskan persoalan haji berkali-kali sesungguhnya ada pada tataran moral-etika.

“Merujuk putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XIII/2015, haji berkali-kali tidak bertentangan dengan konstitusi,” jelasnya. Oleh sebab itu, Komnas Haji mengusulkan jalan tengah yang lebih logis dan moderat. Haji lebih dari satu kali tidak perlu secara eksplisit dilarang. Tetapi harus ada aturan tegas jeda waktu panjang bagi yang sudah berhaji untuk pergi ke tanah suci lagi. Misalnya dari jeda 10 tahun yang berlaku saat ini, diperpanjang menjadi 20 tahun atau bahkan 30 tahun.

Menurut dia aturan jeda haji itu ke depan harus diperluas penerapannya. Tidak hanya untuk haji reguler saja, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2021 saat ini. Tetapi jiga diberlakukan untuk haji khusus, bahkan haji furoda atau haji mujamalah. Dia mengatakan aturan jeda 10 tahun sejatinya berjalan cukup baik saat ini.

Sementara itu Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengatakan, tanpa ada pelarangan itupun, orang yang berhaji berkali-kali tidak banyak. Dia memperkirakan tidak sampai dua persen orang yang haji lebih dari sekali setiap tahunnya.

Jadi ketika ada banyak jamaah haji lansia yang berangkat, bukan karena banyak jamaah haji muda yang haji berkali-kali. Menurut dia antara keduanya tidak ada keterkaitan. Jamaah haji lansia banyak, karena kuota Indonesia terbatas. Kemudian kecenderungan masyarakat Indonesia mendaftar haji di usia lanjut.

Syam mengatakan jeda bisa berhaji lagi yaitu setelah 10 tahun sejatinya efektif dan adil. “Hanya saja belum berjalan dengan ideal,” katanya. Karena pengecekannya belum berbasis NIK. Tetapi hanya berbasis nama. Sehingga cukup ada perubahan nama satu huruf saja, orang tidak akan terdeteksi sudah berhaji apa belum.

Dalam kesempatan terpisah, kemarin (28/8), Muhadjir mengaku, hanya berperan sebagai pengusul terkait wacana pembatasan haji sekali. Dia menegaskan, bahwa untuk tindak lanjutnya berada di kementerian teknis. Dalam hal ini, Kementerian Agama.

Rencananya, bakal ada kajian teknis untuk membahas detail wacana haji sekali seumur hidup ini. Namun yang jelas, kata dia, usulan tersebut sudah mendapat dukungan positif dari banyak pihak. “Dari MUI menyambut baik. Kemudian, dari PBNU, pak wakil ketua juga merespon positif. Komisi 8 saya juga ditelpon oleh pak ketua, Pak Ace dari Golkar merespon. Nanti silakan saja,” tuturnya.

Muhadjir pun kembali menegaskan, bahwa wacana ini semata untuk memperpendek antrean lama tunggu keberangkatan haji. Yang mana, hal ini juga akan memberikan kesempatan mereka yang belum berangkat haji. “Jumhur ulama kan haji itu juga wajibnya sekali saja,” ungkapnya.

Sementara, kalau haji kedua akan jadi dilemma. Bisa masuk sunnah namun akan mengambil hak orang lain yang lebih wajib. Karenanya, menurutnya, mereka yang sudah pernah berhaji sebaiknya mendahulukan yang mereka yang tengah berstatus wajib. “Menurut saya masih banyak pilihan. Kalau tidak haji bisa umrah. Dan Umrah Haji kecil. Jadi, sebenarnya sama saja, tapi waktunya saja yang berbeda,” ujarnya. (wan/mia/jpg)

Pelempar Sandal ke Jokowi Diserahkan ke RSJ, Relawan Bobby Telusuri Asal ID Card

LEMPAR: Wanita berinisial RT memegang sendal yang akan dilemparkannya saat acara Relawan Bobby Nasution, Minggu (27/8). istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Bobby Nasution memastikan, oknum pelempar sandal ke arah Presiden Joko Widodo pada acara rembuk kemerdekaan di Gedung Serbaguna Sumut, sudah diamankan. Bahkan saat ini, wanita berinisial RT tersebut telah dibawa ke rumah sakit jiwa (RSJ).

“Dari informasi yang kita dapat, saat ini (RT) sudah dibawa ke rumah sakit jiwa,” kata Bobby kepada wartawan di gedung DPRD Medan, Senin (28/8).

Dikatakan Bobby, saat ini pihaknya juga sedang mendalami bagaimana caranya RT bisa memiliki akses untuk masuk ke gedung pertemuan tersebut. “Kita coba dalami bagaimana dia bisa mendapatkan akses ke dalam, karena harusnya yang ke dalam adalah relawan,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Rumah Kolaborasi Bobby Nasution, Asril memastikan, RT selaku oknum yang melakukan pelemparan sandal terhadap presiden, dipastikan bukan bagian dari relawan Bobby Nasution. “Oknum tersebut bukan bagian dari relawan kita,” kata Asril kepada Sumut Pos, kemarin (28/8).

Dikatakan Asril, pada kegiatan itu, yang berhak masuk ke dalam gedung pertemuan tersebut bukan hanya para relawan. “Masyarakat umum bisa masuk dengan menunjukkan ID card,” ujarnya.

Lantas, bagaimana bisa wanita berinisial RT yang diduga mengalami gangguan jiwa tersebut bisa mendapatkan ID card? Asril mengatakan, hal itu masih ditelusuri. “Infonya yang bersangkutan juga mendapatkan ID card. Makanya saat ini sedang ditelusuri dari mana dia mendapatkan ID card tersebut,” katanya.

Terpisah, Kadis Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti mengatakan, oknum RT bukanlah warga Kota Medan. Diketahui, RT merupakan warga Kabupaten Deliserdang. Pada tahun 2021, jelas Khoiruddin, RT pernah membuat keributan di Polda Sumut. Saat itu, Polda Sumut melaporkan ke Dinsos Medan. Akan tetapi begitu mengetahui bahwa RT merupakan warga Deliserdang, Dinsos Medan langsung menyerahkan RT ke Dinsos Deliserdang.

“Tahun 2021, si RT ini kita serahkan ke Dinsos Deliserdang dan infonya saat itu dibawa ke rumah sakit jiwa (RSJ). Surat yang dimaksud Poldasu dari Dinsos Medan itu adalah serah terima dari Dinsos Medan ke Dinsos Deliserdang yang menyatakan bahwa RT ini terindikasi terkena gangguan jiwa,” terang Khoiruddin saat ditemui Sumut Pos, Senin (28/8).

Atas kejadian kemarin, sambung Khoiruddin, RT langsung diamankan pihak kepolisian. Kemudian, tim Dinsos Medan dikawal pihak kepolisian membawa RT ke RS Jiwa. “Kemudian disana (RSJ) datang pihak Dinsos Deliserdang. Intinya saat ini, oknum RT tersebut sudah berada di rumah sakit jiwa,” pungkasnya.

Pengamat Sosial dan Politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar menilai, peristiwa pelemparan sandal ke Presiden di Indonesia sangat langka terjadi. Bahkan tidak pernah terjadi pada masa Presiden RI sebelumnya. Padahal, di seluruh dunia banyak kasus yang menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan pemimpin negara bisa datang dari mana saja dan kapan saja.

Oleh karena itu, dia menilai, penting bagi aparat keamanan untuk selalu siap menghadapi segala kemungkinan. “Meski demikian, juga penting untuk mencari keseimbangan antara perlindungan yang ketat dan kebebasan individu untuk berinteraksi dengan pemimpin mereka,” ujarnya kepada Sumut Pos di Medan, Senin (28/8).

Dalam kasus wanita yang mencoba menerobos pengamanan untuk mendekati Presiden Jokowi, sambung Shohibul, dapat dilihat bahwa petugas keamanan telah melakukan tugas mereka dengan baik dalam mengendalikan situasi. Namun, insiden ini juga menunjukkan bahwa ada ruang untuk peningkatan dalam hal prosedur dan pelatihan keamanan.

“Jika dalam menanggapi kasus ini Natalius Pigai, aktivis kemanusiaan, berpendapat bahwa insiden ini patut menjadi evaluasi bagi aparat keamanan untuk lebih meningkatkan keamanan presiden dan mengkaitkannya dengan tensi politik yang meningkat menjelang Pemilu 2024, yang menurutnya bisa membawa potensi ancaman baru,” sebutnya.

Shohibul menegaskan, ini penting untuk menjadi catatan, meski kasus-kasus seperti ini cukup jarang terjadi, mereka tetap perlu diantisipasi dan ditangani dengan serius oleh aparat keamanan. Keamanan pemimpin negara bukan hanya tentang melindungi individu tersebut, tetapi juga tentang menjaga stabilitas dan keamanan negara secara keseluruhan,” tegasnya.

Disinggung sanksi untuk wanita inisial RT tersebut, Shohibul tidak ingin berspekulasi terlalu jauh. Dikatakannya, jika memang sudah terbukti secara legal mengidap gangguan jiwa (ODGJ), maka memang tidak bisa dijerat dengan hukuman. “Tetapi, jika si wanita itu sehat mentalnya, jiwa dan raganya, harusnya memang diberikan sanksi hukum agar tidak lagi kejadian serupa terulang kembali,” pungkasnya.

Sementara Bendahara Fraksi PKS DPRD Sumut, Hendro Susanto berpandangan berbeda. Dia menilai, pengamanan terhadap Presiden RI Joko Widodo terlalu berlebihan. “Harusnya pihak keamanan tidak berlebihan dalam menyikapinya,” katanya.

Menurutnya, seharusnya pihak keamanan melakukan pengamanan secara humanis, persuasif, dan baik-baik, tidak perlu berlebihan. “Karena ibu itukan warga negara Indonesia yang punya hak untuk bertemu presidennya, dan dia ingin menyampaikan uneg-uneg kehidupannya. Sedih kita melihat kejadian tersebut,” ujarnya.

Hendro mengatakan, seharusnya aparat keamanan lebih mengendapkan komunikasi terhadap ibu tersebut. Jangan dilakukan pengamanan secara berlebihan seperti yang terlihat di video yang beredar di media sosial. “Kan bisa diajak ngomong baik-baik ibu tersebut. Ditanyakan, ibu mau ketemu Pak Presiden, apa yang ingin ibu sampaikan? Kami akan koordinasikan. Begitu kan mudah. Sehingga tak perlu berlebihan. Pak Jokowi jika tahu hal tersebut, pasti akan mendengarkan jeritan atau keluhan rakyatnya di Medan,” bebernya.

Dengan kejadian itu, Hendro meminta kepada Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengamanan tersebut. Sehingga hal serupa tidak terulang kembali. “Jadi perlu dievaluasi oleh Pak Jokowi, yang dikenal dengan senyuman dan logatnya yang tak pernah marah untuk menegur pihak keamanan yang berlebihan,” ucapnya lagi. (map/gus/dwi/jpg)

Kehadiran Jokowi di Acara Relawan Bobby, Bentuk Dukungan Moral dan Politik

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Rembuk Kemerdekaan Relawan Bobby Nasution di Gedung Serba Guna, Desa Medan Estate, Percut Seituan, Deliserdang, dinilai sebagai bentuk dukungan moral dan politik terhadap menantunya yang saat ini menjabat Wali Kota Medan. Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Aswan Jaya mengatakan, sebagai mertua, Jokowi ingin melihat secara langsung seberapa besar dukungan politik dari masyarakat kepada Bobby.

“Menurut kami wajar saja. Karena kehadiran beliau untuk memetakan secara politik, apakah anaknya itu layak atau tidak. Apakah memang anaknya mendapatkan dukungan politik yang cukup besar dari masyarakat Kota Medan,” kata Aswan dalam keterangannya, Senin (28/8/2023).

Aswan juga menilai, kehadiran Jokowi di acara relawan Bobby tersebut, membuktikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu bukanlah orang yang serta merta memberikan dukungan terhadap langkah politik anak-anaknya. Tetapi Jokowi mencermati betul, apakah anak-anaknya itu memang bagian dari kepentingan politik masyarakat. “Kalau dinilai, memang anak-anaknya bagian penting dan mampu dalam melaksanakan pembangunan dan memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat, tentunya tidak ada alasan untuk tidak mendukung,” ujarnya.

“Karena pada prinsipnya, siapa saja, bukan hanya anaknya, bukan hanya menantunya, tetapi siapa saja yang menurutnya memiliki kemampuan, dan komitmen, serta integritas dalam membangun daerah demi kepentingan masyarakat, tentu beliau akan memberikan dukungan moral kepada orang tersebut,” imbunya.

Bagi PDI Perjuangan Sumut, kata Aswan, Bobby adalah salah satu kepala daerah yang cukup baik dalam memimpin Kota Medan. “Sehingga penilaian ini menjadi objektif untuk mendukungnya kembali, apakah sebagai Wali Kota Medan atau bahkan mungkin sebagai Gubernur Sumut,” tegasnya.

Namun begitu, Aswan menegaskan, hingga saat ini PDI Perjuangan Sumut masih konsern pada persiapan pemenangan Ganjar Pranowo sebagai presiden dan pemenangan pemilihan legislatif tahun depan. “PDI Perjuangan baik secara nasional maupun daerah, belum sama sekali mendiskusikan, memikirkan tentang Pilkada, apakah itu wali kota, bupati, ataupun gubernur,” tegasnya.

Untuk Bobby sendiri, Aswan mengakui, dia adalah salah satu kader terbaik yang dimiliki PDI Perjuangan di Sumut. “Nah, tentunya bila nanti ada diskusi-diskusi dan perbincangan soal pemilihan gubernur ke depan, tentu bukan hanya Bobby, tapi ada kepala daerah lain seperti Zahir di Batubara, Darma Wijaya di Serdangbedagai dan nama-nama lain sebagai kepala daerah dari PDI Perjuangan tentu akan dipertimbangkan, mana yang lebih berpeluang untuk menang dan mana yang lebih bermanfaat bila menang untuk rakyat Sumatera Utara,” bebernya.

“Saya juga meyakini, kehadiran Pak Jokowi di acara Relawan Bobby kemarin, bukan dalam rangka dukungan sebagai bakal calon gubernur, tapi dalam menjalankan tugas-tugas sebagai kepala negara dan juga bersilaturahim dengan masyarakat Kota Medan,” pungkasnya. (adz)

Simon TKBM Terminal akan Diterapkan Awal 2024

SIMON TKBM : General Manager Pelindo Regional I Belawan Jonedi Ramli mengatakan Sistem Monitoring Tenaga Kerja Bongkar Muat (Simon TKBM) akan diterapkan secara penuh di terminal "multipurpose" Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, mulai awal 2024.

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 1 Belawan akan menerapkan Sistem Monitoring Tenaga Kerja Bongkar Muat (Simon TKBM) secara penuh mulai awal 2024.

“Saat ini sedang dikerjakan sistemnya dan insya Allah pada Januari 2024 sudah berjalan,” ujar General Manager Pelindo Regional I Belawan Jonedi Ramli ketika dikonfirmasi, Senin, (28/08/2023).

Jonedi mengatakan, nantinya Simon TKBM dapat diakses di setiap gerbang (gate) yang ada di terminal “multipurpose” Belawan.

Saat ini, Simon TKBM baru berjalan 100 persen di terminal peti kemas. Menurutnya, penerapan Simon TKBM penting agar semua pekerja bongkar muat yang beraktivitas di Pelabuhan Belawan dapat terdata dan terpantau dengan baik.

“Pekerja dilengkapi dengan tanda pengenal (ID card) dan harus menggunakan itu untuk masuk ke pelabuhan,” kata dia.

Simon TKBM merupakan sistem aplikasi perekaman data pekerja bongkar muat di pelabuhan, termasuk dilakukan dengan perekaman wajah.

Dengan begitu, Pelindo ingin meningkatkan keamanan terminal saat bongkar muat berlangsung dan memastikan kegiatan operasional berjalan dengan lancar tanpa gangguan.

Itu menjadi salah satu upaya untuk membenahi tata kelola pelabuhan, meningkatkan efektivitas waktu dan biaya di kawasan pelabuhan melalui sistem informasi yang terintegrasi.(mag-1/ram)

Bandar Narkoba Wilayah Sergai di Ringkus Satresnarkoba Tebingtinggi

PAPARKAN: Waka Polres Tebingtinggi Kompol Asrul Robert Sembiring didampingi Kasat Narkoba AKP Jhon Panjaitan memaparkan tertangkapnya pelaku kepemilikan narkoba jenis sabu, Iswan Afrizal Rangkuti.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Polres Tebingtinggi melalui jajaran Satresnarkoba berhasil meringkus satu pelaku bandar Narkoba jenis sabu di wilayah hukum Polres Tebingtinggi, tepatnya di Afdeling II, Kebun Rambutan PTPN 3, Desa Sei Sarimah, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Sergai.

Waka Polres Tebingtinggi Kompol Asrul Robert Sembiring didampingi Kasat Narkoba AKP Jhon Panjaitan serta Kasi Humas AKP Agus Arianto, Senin (28/9/2023) di Mapolres Tebingtinggi memaparkan pelaku Iswan Afrizal Rangkuti warga Desa Sei Sarimah, Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Sergai berhasil ditangkap, Kamis (24/8/2023) pagi.

Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan 193, 08 gram narkotika jenis sabu, satu buah tas sandang warna merah, satu buah kertas asoy, kertas warna hijau, satu buah handphone dan satu unit becak bermotor.

“Pelaku bersama barang bukti narkotika jenis sabu berhasil diamankan ke Mapolres Tebingtinggi. Kini kasus penangkapan bandar narkoba masih dalam pengembangan lebih lanjut,” papar Kompol Asrul Robert Sembiring.

Dijelaskan Kompol Asrul Robert Sembiring, pelaku merupakan target operasi pihak Satresnarkoba Polres Tebingtinggi. “Adanya laporan masyarakat yang mengetahui pelaku sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di wilayah hukum Polres Tebingtinggi,” jelasnya.

Dari keterangan pelaku, narkotika jenis sabu itu diperoleh dari inisial A, modusnya dengan meletakkan barang tersebut di sebuah tempat dan kemudian dikirim melalui via WhatsApp kepada pelaku, Iswan Afrizal untuk mengambilnya, ketika mengambil barang tersebut, personil Satresnarkoba kemudian menangkap pelaku Iswan Afrizal.

“Saat diringkus pelaku kepemilikan narkoba jenis sabu tidak melakukan perlawanan dan mengaku barang tersebut bukan miliknya dan milik A yang harus diambilnya,” jelasnya.

Atas perbuatannya pelaku dijerat Pasal 114 ayat (1) Subsider Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (ian)

1...1,1941,1951,196...15,675Page 1,195 of 15,675

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor