Home Blog Page 12

UMSU Seleksi 1.219 Calon Mahasiswa Internasional dari 50 Negara

MAHASISWA INTERNASIONAL: Sejumlah mahasiswa internasional di UMSU. (Istimewa/Sumut Pos)
MAHASISWA INTERNASIONAL: Sejumlah mahasiswa internasional di UMSU. (Istimewa/Sumut Pos)

Sebanyak 1.219 calon mahasiswa dari 50 negara mengikuti seleksi masuk program sarjana dan magister di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Pendaftar berasal dari berbagai negara dengan beragam budaya ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat internasional terhadap kualitas pendidikan UMSU.

Mayoritas pendaftar memilih program sarjana dengan jumlah 928 peserta (76,1 persen dari total pelamar). Program magister diminati oleh 260 peserta dan program doktoral diikuti 31 peserta. Program studi yang paling diminati meliputi teknologi informasi, pendidikan agama Islam, data sains, sistem informasi dan manajemen.

Lima negara menjadi pelamar terbesar yaitu Pakistan (32,98 persen), Nigeria (31,58 persen), Yaman (5,91 persen), Sudan (3,69 persen) dan Palestina (3,04 persen).

Peningkatan jumlah pendaftar internasional, menurut Rektor UMSU Prof. Dr. Akrim Lubis, M.Pd, merupakan hasil dari komitmen universitas dalam internasionalisasi menuju world class university tahun 2033.

“Kepercayaan yang diberikan oleh mahasiswa dari 50 negara bukti UMSU semakin dikenal dan diterima di tingkat global. Kami terus berupaya menghadirkan pendidikan berkualitas, lingkungan akademik yang inklusif dan memperluas jejaring kerja sama internasional agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berdaya saing dunia,” tegas rektor didampingi Wakil Rektor III UMSU Dr. Rudianto, M.Si, Kamis (4/6).

Rektor menambahkan bahwa kehadiran mahasiswa internasional tidak hanya meningkatkan reputasi institusi, tetapi juga menciptakan ruang interaksi lintas budaya yang sangat penting untuk membangun perspektif global bagi seluruh sivitas akademika UMSU.

Sebelumnya, kata rektor, UMSU telah menerima 91 mahasiswa internasional dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, United Kingdom, Yaman, Negeria hingga Thailand. UMSU pun telah meraih akreditasi internasional dari FIBAA, mendapatkan rekognisi Internasional dari QS Ranking Asia 2026 (posisi 445), MQA Malaysia hingga The World Class University Rankings.

Prof. Dr. Akrim Lubis, M.Pd mengutarakan bahwa peningkatan jumlah pendaftar internasional ini menjadi indikator positif bagi upaya internasionalisasi kampus yang terus dikembangkan UMSU. Selain memperkuat posisi sebagai perguruan tinggi berdaya saing global, menurutnya, kehadiran mahasiswa dari berbagai negara juga diharapkan dapat memperluas jejaring akademik dan kolaborasi internasional universitas. (dmp)

Cek Langsung MBG untuk Ibu Hamil dan Balita di Dairi, Menteri Wihaji Perkuat Perang Lawan Stunting

KUNKER: Menteri Wihaji didampingi Bupati Dairi Vickner Sinaga dan anggota Komisi II DPR-RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Dairi, Kamis (4/6). (RUDY SITANGGANG/SUMUT POS).
KUNKER: Menteri Wihaji didampingi Bupati Dairi Vickner Sinaga dan anggota Komisi II DPR-RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Dairi, Kamis (4/6). (RUDY SITANGGANG/SUMUT POS).

DAIRI – Komitmen pemerintah dalam menekan angka stunting terus diperkuat hingga ke daerah. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji, turun langsung ke Kabupaten Dairi untuk bertemu ribuan kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) sekaligus memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok sasaran prioritas berjalan optimal.

Kunjungan kerja yang dipusatkan di Gedung Balai Budaya Sidikalang, Kamis (4/6), disambut Bupati Dairi Vickner Sinaga, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, unsur Forkopimda, serta dihadiri anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Sekitar 1.000 kader TPK dari Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat turut mengikuti kegiatan tersebut.

Menteri Wihaji mengatakan, kunjungannya ke Sumatera Utara bertujuan memperkuat peran kader pendamping keluarga sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kelompok 3B yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Saya datang untuk memberikan penjelasan sekaligus mengecek langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Berdasarkan Peraturan Presiden, kementerian kami ditugaskan mendistribusikan MBG untuk kelompok 3B ini,” ujar Wihaji.

Menurutnya, kader TPK menjadi ujung tombak pemerintah dalam memastikan program tersebut tepat sasaran. Karena itu, pihaknya sengaja mengumpulkan para kader untuk mendengarkan langsung berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.

Wihaji menegaskan, distribusi MBG bagi kelompok rentan tersebut merupakan salah satu strategi utama pemerintah dalam menekan angka stunting yang hingga kini masih menjadi tantangan nasional.

“Secara nasional angka stunting masih berada di kisaran 19 persen. Kita berharap melalui program prioritas Presiden ini, angka tersebut bisa terus ditekan sehingga lahir generasi yang lebih sehat dan berkualitas,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Wihaji juga memberikan edukasi secara interaktif kepada para kader TPK dan Posyandu terkait penyebab stunting, pola pendampingan keluarga, hingga langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan sejak masa kehamilan.

Sementara itu, Bupati Dairi Vickner Sinaga menyambut baik kunjungan Menteri Wihaji yang dinilai menjadi suntikan semangat baru bagi pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan stunting.

Menurut Vickner, persoalan kependudukan dan stunting merupakan agenda prioritas yang sejalan dengan program pemerintah pusat dalam membangun sumber daya manusia unggul. “Pemkab Dairi memiliki semangat yang sama dengan pemerintah pusat untuk menekan angka stunting. Ini bagian dari upaya menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas,” ujarnya.

Vickner juga menegaskan dukungan penuh terhadap program Makan Bergizi Gratis yang saat ini terus diperluas di Kabupaten Dairi. Hingga kini, sebanyak 38 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah dibangun untuk mendukung distribusi MBG kepada masyarakat, termasuk kelompok 3B. “Dari pantauan kami di lapangan, masyarakat sangat membutuhkan program MBG. Karena itu kami siap mendukung penuh pelaksanaannya,” katanya.

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menambahkan bahwa Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memiliki peran strategis karena tidak hanya mengurusi persoalan kependudukan dan keluarga berencana, tetapi juga berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, kemajuan sebuah negara tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, melainkan juga kualitas manusianya. “Karena itu pemerintah daerah harus terus berkoordinasi dan mendukung program-program kementerian ini. Kualitas manusia menjadi faktor utama dalam menentukan kemajuan bangsa,” ujar Ahmad Doli.

Ia juga mengungkapkan bahwa DPR RI saat ini sedang memperjuangkan revisi Undang-Undang Kependudukan dan Keluarga Berencana guna memperkuat berbagai program pembangunan keluarga dan kesejahteraan masyarakat. (rud/ila)

Prof. Dr. Akrim Lubis, M.Pd Paparkan Fondasi Filosofis Transformasi Pendidikan Berdampak

CENDERA MATA: Prof. Dr. Akrim Lubis, M.Pd menerima pengalungan ulos dari kepala bagian umum LLDikti Wilayah I. (Deddi Mulia Purba/Sumut Pos)
CENDERA MATA: Prof. Dr. Akrim Lubis, M.Pd menerima pengalungan ulos dari kepala bagian umum LLDikti Wilayah I. (Deddi Mulia Purba/Sumut Pos)

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Prof. Dr. Akrim Lubis, M.Pd memaparkan tentang ‘Fondasi Filosofis Transformasi Pendidikan Berdampak: Relasi Ilmu, Nilai, Kemanusiaan dan Dimensi Spiritual-Moral Pembangunan’ dalam seminar di Medan, Rabu (3/6).

Prof. Dr. Akrim Lubis, M.Pd mengemukakan bahwavtransformasi pendidikan sering dipahami secara sempit sebagai perubahan kurikulum, digitalisasi layanan atau peningkatan indikator kinerja. Pemahaman demikian tidak sepenuhnya keliru, tetapi belum memadai. Transformasi yang sejati menuntut pergeseran cara pandang tentang manusia, ilmu, nilai dan arah pembangunan.

Pendidikan tidak dapat direduksi menjadi mekanisme produksi kompetensi kerja, karena pada saat yang sama ia membentuk nalar, karakter, tanggung jawab sosial dan orientasi spiritual peserta didik.

“Disinilah istilah ‘berdampak’ perlu dibaca secara ontologis dan etis. Berdampak bukan hanya berarti tampak pada angka capaian, melainkan nyata dalam kualitas kemanusiaan, keberdayaan masyarakat dan kemaslahatan publik. Philosophical Foundation of Transformation sebagai dasar untuk menjabarkan makna berdampak, relasi ilmu-nilai-kemanusiaan, pendidikan karakter, dimensi spiritual-moral pembangunan dan kritik terhadap pragmatisme tanpa nilai,” katanya pada seminar pemecahan rekor Muri ’10 pohon ilmu’ yang diikuti 58 ribu peserta dari 118 perguruan tinggi swasta se-Sumut.

Disebutkannya, lima unsur tersebut membentuk kerangka normatif yang penting bagi pendidikan di Indonesia. Khususnya ketika pembangunan daerah seperti ‘Sumut Berkah’ hendak dibaca bukan sebagai jargon administratif, melainkan sebagai orientasi nilai. Pembangunan harus menyejahterakan, memartabatkan dan menumbuhkan akhlak publik.

Secara konseptual, lanjut rektor UMSU, pendidikan berdampak mensyaratkan tiga perubahan. Pertama, perubahan tujuan dari sekadar keluaran administratif menuju pembentukan manusia berpengetahuan, berkarakter dan berdaya. Kedua, perubahan proses dari pengajaran yang berpusat pada transfer informasi menuju pembelajaran dialogis, reflektif dan kontekstual.

Ketiga, sebut rektor, perubahan ukuran keberhasilan. Dari dominasi angka menuju keseimbangan antara kompetensi, karakter, partisipasi sosial dan kemanfaatan. “Arah ini sejalan dengan gagasan Dewey tentang pendidikan sebagai proses sosial-demokratis, Freire tentang pendidikan yang membebaskan serta Biesta tentang pentingnya menilai pendidikan dari dimensi kualifikasi, sosialisasi dan subjektifikasi,” rincinya.

Makna ‘berdampak’ secara ontologis? Rektor UMSU menyebutkan bahwa dampak pendidikan menunjuk pada perubahan nyata dalam keberadaan manusia dan masyarakat. Bukan sekadar efek luar dari sebuah program, melainkan transformasi kualitas eksistensial. Cara seseorang memahami diri, berelasi dengan orang lain, memaknai ilmu dan berkontribusi bagi kehidupan bersama.

“Dengan pengertian ini, dampak pendidikan tidak boleh disamakan dengan keluaran jangka pendek. Nilai ujian, jumlah lulusan, atau akreditasi tetap penting, tetapi semuanya adalah indikator antara, bukan tujuan akhir,” katanya.

Ontologi dampak memandang peserta didik sebagai subjek yang bertumbuh, bukan objek intervensi. Peserta didik memiliki potensi akal, moral, spiritual, sosial dan kreativitas yang harus dikembangkan secara utuh. “Pandangan ini dekat dengan gagasan Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan sebagai tuntunan terhadap kekuatan kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat,” ungkapnya.

Dalam bahasa kontemporer, menurut Prof. Dr. Akrim Lubis, M.Pd, pendidikan berdampak adalah pendidikan yang memperluas kapabilitas manusia. “Sebagaimana pembangunan menurut Sen tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari perluasan kebebasan substantif manusia. Makna berdampak juga bersifat relasional. Dampak tidak berhenti pada individu yang kompeten, tetapi menyentuh keluarga, komunitas, institusi dan ekologi sosial,” ujarnya.

Pendidikan yang menghasilkan lulusan cerdas tetapi abai terhadap keadilan, empati dan amanah publik belum dapat disebut berdampak secara penuh. Oleh karena itu, ontologi dampak harus memasukkan dimensi kebermanfaatan sosial, bukan hanya prestasi individual.

Pendidikan yang baik melahirkan pribadi yang mampu memperbaiki lingkungan, bukan hanya beradaptasi dengan lingkungan yang ada.
“Dari sudut pandang Islam, dampak pendidikan terkait dengan pembentukan insan beradab. Manusia yang menempatkan ilmu, amal, dan akhlak secara proporsional,” kata rektor.

Dalam kesempatan ini, guru besar UMSU juga memaparkan tentang makna berdampak secara etis. Demikian juga tentang relasi ilmu, nilai dan kemanusiaan yang merupakan inti dari fondasi filosofis transformasi. Relasi ilmu-nilai-kemanusiaan mendorong rekonstruksi kurikulum. Kurikulum tidak cukup memuat daftar kompetensi.

Perlu menyusun pengalaman belajar yang menghubungkan pengetahuan dengan masalah nyata, pertimbangan etis dan tindakan sosial. Misalnya, pembelajaran sains dapat dikaitkan dengan etika lingkungan. Pembelajaran ekonomi dengan keadilan distribusi. Pembelajaran agama dengan kepedulian sosial. Pembelajaran teknologi dengan tanggung jawab digital.

“Dengan cara ini, ilmu menjadi sarana memanusiakan manusia dan memperbaiki kehidupan bersama,” katanya seraya menegaskan pendidikan sebagai pembentukan karakter, bukan hanya kompetensi.

Pendidikan berdampak dibawah semangat ‘Sumut Berkah’ berarti menciptakan ekosistem belajar yang menumbuhkan kecakapan akademik sekaligus kepekaan terhadap kemiskinan, ketimpangan, kerusakan lingkungan, konflik sosial dan masalah moral publik. Dengan demikian, pendidikan menjadi jembatan antara iman, ilmu, amal dan pembangunan,” tegas rektor.

Prof. Dr. Akrim Lubis, M.Pd juga menyampaikan kritik terhadap pragmatisme tanpa nilai. Pragmatisme tanpa nilai menjadikan pendidikan mudah mengikuti tuntutan pasar tanpa menanyakan apakah tuntutan itu adil, manusiawi dan berkelanjutan.
Kritik terhadap pragmatisme tanpa nilai penting karena pendidikan kontemporer berada dalam tekanan performativitas.

Lembaga pendidikan dituntut menghasilkan lulusan cepat kerja, publikasi meningkat, akreditasi unggul dan indikator kinerja tercapai. Semua itu diperlukan, tetapi berbahaya jika menjadi orientasi tunggal.

Agar fondasi filosofis tidak berhenti sebagai wacana, Prof. Dr. Akrim Lubis, M.Pd mengatakan bahwa diperlukan model implementasi. Model transformasi pendidikan berdampak dapat disusun melalui rantai nilai: fondasi filosofis, desain kelembagaan, proses pembelajaran, asesmen dampak dan umpan balik perbaikan.

Rantai ini menempatkan nilai sebagai titik awal sekaligus titik evaluasi. Transformasi tidak dimulai dari teknologi atau prosedur, tetapi dari pertanyaan tentang manusia seperti apa yang hendak dibentuk dan masyarakat seperti apa yang hendak dibangun.
Pada tingkat kelembagaan, kepemimpinan pendidikan perlu membangun visi moral yang operasional.

Bagi perguruan tinggi, termasuk UMSU, kata rektor, implikasinya adalah menghubungkan pengajaran, penelitian, pengabdian dan tata kelola dengan misi kemanusiaan. Pengajaran harus memerdekakan nalar. Penelitian menjawab masalah masyarakat; pengabdian memberdayakan dan tata kelola menjadi teladan integritas. “Dengan demikian, pendidikan tinggi berperan sebagai penjaga akal sehat publik dan pembentuk peradaban,” ungkapnya.

Menutup paparannya, kata rektor UMSU, fondasi filosofis transformasi pendidikan berdampak menegaskan bahwa pendidikan tidak dapat dipahami sebagai urusan teknis semata. Pendidikan adalah proyek kemanusiaan, moral, spiritual dan sosial.

Istilah berdampak secara ontologis menunjuk pada perubahan kualitas keberadaan manusia dan masyarakat. Secara etis menunjuk pada arah kebaikan, keadilan dan kemaslahatan.

Karena itu, lanjut guru besar UMSU, dampak pendidikan harus dilihat dari pembentukan karakter, keberdayaan masyarakat dan keberkahan sosial.
Relasi ilmu, nilai dan kemanusiaan menjadi pusat transformasi. “Ilmu harus bernilai. Nilai harus berilmu. Dan keduanya harus memanusiakan manusia,” tegas rektor UMSU.

Pendidikan sebagai pembentukan karakter bukanlah pelengkap kompetensi, melainkan syarat agar kompetensi digunakan secara bertanggung jawab. Dalam konteks Sumut Berkah, pendidikan perlu mengintegrasikan dimensi spiritual dan moral pembangunan agar kemajuan tidak kehilangan makna.

Dengan kerangka tersebut, menurut Prof. Dr. Akrim Lubis, M.Pd, pendidikan menjadi jalan pembentukan manusia yang cerdas, beriman, berakhlak, kritis, kreatif, peduli dan berdaya. Transformasi pendidikan yang berfondasi filosofis bukan hanya perubahan sistem, melainkan perubahan arah peradaban.

“Kemajuan yang bermakna harus menumbuhkan martabat manusia dan menjadikan ilmu sebagai amanah untuk kebaikan bersama,” kata tokoh pendidikan Sumut yang pernah menjadi dekan Fakultas Agama Islam UMSU tersebut. (dmp).

IFA7 World Championship 2026, Indonesia Raih Medali Perak

MEDALI PERAK: Indonesia raih medali perak IFA7 World Championship 2026 di Honduras.
MEDALI PERAK: Indonesia raih medali perak IFA7 World Championship 2026 di Honduras.

JAKARTA – Tim Football Association (FA) 7 Indonesia menorehkan sejarah di panggung sepak bola dunia. Setelah menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Brasil di babak semifinal, skuad Garuda akhirnya sukses meraih medali perak atau runner-up IFA7 World Championship 2026 usai menghadapi tuan rumah Honduras di partai final yang bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026.

Pencapaian ini menjadi prestasi membanggakan bagi Indonesia di ajang sepak bola tujuh pemain internasional. Meski belum berhasil membawa pulang trophy juara dunia, keberhasilan menembus final dan meraih posisi kedua dunia menunjukkan perkembangan pesat sepak bola FA7 Indonesia di level internasional.

Perjalanan Indonesia menuju final menjadi sorotan dunia setelah tampil luar biasa pada babak semifinal dengan menumbangkan Brasil, salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. Dalam laga yang berlangsung sengit, Indonesia memastikan kemenangan melalui drama adu penalti dengan skor 2-1 dan mengamankan tiket ke partai puncak.

Di final, semangat juang para pemain Indonesia tetap menyala. Permainan kolektif, disiplin, dan penuh determinasi yang ditunjukkan skuad Garuda membuat nama Indonesia semakin diperhitungkan dalam peta sepak bola FA7 dunia. Momen berkumandangnya lagu Indonesia Raya di hadapan publik internasional menjadi simbol kebanggaan tersendiri bagi seluruh rakyat Indonesia.

Presiden FA7 Indonesia Raden Bambang Pramukantoro mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas pencapaian bersejarah tersebut.

“Pencapaian Timnas Indonesia menjadi juara dua atau runner-up sudah sangat luar biasa di Piala Dunia IFA7 World Championship ini. Berkat kasih karunia Tuhan, Bangsa Indonesia masih diberikan kesempatan untuk tampil di Piala Dunia,” ujar Bambang Pramukantoro.

Menurut Bambang, keberhasilan meraih medali perak ini menjadi persembahan spesial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sedang memperingati Hari Lahir Pancasila. “Kami persembahkan kemenangan ini kepada Bangsa Indonesia sebagai hadiah Hari Lahir Pancasila yang tepat di hari ini, 1 Juni,” kata Bambang Pramukantoro.

Ia juga menyoroti keberhasilan Indonesia menumbangkan Brasil sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah FA7 Indonesia. “Ini satu kebanggaan tersendiri. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan tim dari Negeri Samba. Ke depan kami akan berlatih lebih keras dan lebih disiplin lagi agar prestasi kita semakin gemilang di masa yang akan datang,” ucapnya.

Bambang menegaskan komitmennya untuk membesarkan FA7 Indonesia hingga menjangkau seluruh daerah dari Aceh sampai Papua. Menurut dia, sepak bola tujuh pemain memiliki potensi besar berkembang karena tidak membutuhkan fasilitas seluas sepak bola konvensional.

“Kami akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh anak bangsa dari seluruh pelosok Republik Indonesia untuk menunjukkan bakat terbaik mereka,” papar Bambang Pramukantoro.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain, pelatih, ofisial, manajemen FA7 Indonesia, serta masyarakat Indonesia yang telah memberikan dukungan dan doa selama turnamen berlangsung.

Dengan raihan medali perak IFA7 World Championship 2026, Indonesia tidak hanya mencatat sejarah baru di pentas internasional, tetapi juga membuka harapan besar bagi lahirnya generasi baru pemain FA7 yang mampu membawa Merah Putih meraih gelar juara dunia pada masa mendatang. (jpc/tri)

USD Makin Diburu untuk Investasi, Rupiah Sentuh Rp17.900 per Dolar AS

JAKARTA – Nilai tukar rupiah kembali berada di bawah tekanan. Pada perdagangan kemarin (3/6), mata uang Garuda sempat menembus level Rp 17.900 per dolar Amerika Serikat (USD). Hal itu mencerminkan tingginya tekanan eksternal dan meningkatnya kebutuhan USD di dalam negeri.

Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan penguatan dolar AS dipicu meningkatnya ketidakpastian geopolitik global, terutama terkait hubungan Amerika Serikat dan Iran yang belum menunjukkan titik terang dalam perundingan mengenai program nuklir Teheran.

Menurutnya, ketegangan yang melibatkan Iran, Israel, dan Lebanon turut meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap stabilitas pasokan energi dunia. Kondisi tersebut mendorong investor global memburu aset aman, termasuk dolar AS.

Lonjakan harga minyak dinilai memperbesar tekanan inflasi di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat. Biaya transportasi dan logistik yang meningkat membuat pasar kembali memperkirakan Federal Reserve (The Fed) akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama.

Pernyataan sejumlah pejabat The Fed yang masih bernada hawkish turut memperkuat sentimen tersebut. Ditambah lagi, data ketenagakerjaan AS yang tetap solid membuat ruang pelonggaran kebijakan moneter menjadi semakin terbatas. ”Kondisi ini membuat dolar AS semakin kuat dan menekan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah,” katanya.

Dari dalam negeri, pelemahan rupiah juga dipicu meningkatnya kebutuhan valuta asing untuk berbagai keperluan. Mulai dari impor minyak dan gas, pembayaran dividen perusahaan kepada investor asing, hingga pelunasan kewajiban utang luar negeri yang jatuh tempo. “Sebagian dana masyarakat juga mulai beralih ke instrumen investasi berbasis valuta asing sebagai bentuk antisipasi terhadap gejolak pasar. Kondisi tersebut semakin mempersempit ruang penguatan rupiah dalam jangka pendek,” tuturnya

Respons Bank Indonesia

Merespons pelemahan rupiah tersebut, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso mengatakan bahwa bank sentral terus memantau perkembangan pasar keuangan global dan domestik serta akan tetap hadir di pasar untuk menjaga stabilitas rupiah dan ketahanan sektor eksternal.

”Bank Indonesia terus mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan yang dimiliki untuk memastikan mekanisme pasar berjalan baik dan menjaga kecukupan likuiditas valas guna mendukung stabilitas pasar keuangan,” katanya.

Sebagai bagian dari penguatan kebijakan stabilisasi, BI mulai memberlakukan ketentuan baru pembelian valuta asing terhadap rupiah tanpa underlying sejak 2 Juni 2026. Dalam aturan tersebut, batas pembelian tunai valas tanpa underlying ditetapkan sebesar USD 25.000 per pelaku per bulan.

Selain itu, BI terus memperluas implementasi local currency transaction (LCT) untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi perdagangan dan investasi internasional. Saat ini kerja sama LCT Indonesia telah berjalan dengan Tiongkok, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. (mim/dio/jpg)

Prabowo: Saya Sedih, tapi Tidak Mau Uang Rakyat Dicuri

Presiden Republik Indonesia
Presiden Republik Indonesia

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, akhirnya buka suara terkait penetapan status tersangka terhadap tiga mantan pejabat teras Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Ketiga pejabat tersebut terjerat kasus dugaan korupsi dalam pelaksanaan program andalan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), hanya berselang sehari setelah resmi dicopot dari jabatannya.

Para mantan petinggi BGN yang kini mengenakan rompi tahanan Kejagung tersebut adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua mantan pejabat teras lainnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Di hadapan ribuan peserta Rapat Konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6), Presiden Prabowo tidak dapat menyembunyikan rasa kecewa dan kesedihannya atas pusaran kasus hukum yang menimpa orang-orang kepercayaannya tersebut.

“Saya sebetulnya, hari ini, saat ini sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena, saya terpaksa mengganti orang-orang yang saya, sebenarnya yang saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat,” ujar Presiden Prabowo dengan nada emosional di mimbar SICC.

Kendati demikian, Kepala Negara menegaskan dirinya tidak akan mengintervensi ataupun berkomentar terlalu jauh mengenai substansi perkara yang kini sedang ditangani oleh korps adhyaksa tersebut. “Saya tidak mau banyak komentar, karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya mempengaruhi,” sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo membeberkan pergolakan batin yang dihadapinya saat harus menandatangani surat pencopotan Dadan dkk. Ia kemudian mengenang kembali petuah mendalam dari almarhum ayahandanya, Prof. Sumitro Djojohadikusumo. Pesan itulah yang menjadi kompas moral bagi Prabowo dalam mengambil keputusan krusial demi menyelamatkan uang negara.

“Yang jelas, mengganti mereka tidak ringan bagi saya. Tapi, saya ingat kata almarhum ayahanda saya, Prof Sumitro, pernah mengatakan kepada saya, ‘Prabowo kalau satu saat dalam bingung, keadaan ragu, ingat! Berpihaklah selalu kepada rakyatmu’,” ungkap Prabowo yang langsung disambut riuh tepuk tangan dari ribuan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), pengelola dapur MBG, dan mitra program yang hadir.

Presiden menambahkan, ketegasan harus diambil tanpa pandang bulu demi menjaga marwah dan integritas program yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup anak-anak Indonesia tersebut.

“Saya katakan berat bagi saya, waktu saya tanda tangan, berat. Ini orang yang saya angkat, ini orang saya kasih bintang (bintang kehormatan), saya kasih pangkat. (Namun) Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada, tidak ada pengecualian,” tegas mantan Danjen Kopassus tersebut secara repetitif.

Gandeng BPKP dan PPATK Bongkar Penyelewengan

Aksi bersih-bersih di tubuh Badan Gizi Nasional ini rupanya telah direncanakan secara matang. Presiden Prabowo mengaku telah mengendus indikasi penyelewengan anggaran program MBG dari laporan yang diterimanya sejak beberapa waktu lalu.

Guna memastikan kebenaran informasi tersebut, Presiden langsung menginstruksikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan audit silang dan pelacakan aliran dana secara mendalam.

“Jadi saya waktu dapat laporan itu, saya panggil Kepala BPKP dan juga kepala PPATK dan pejabat lain, tolong saya dapat laporan tentang BGN ini,” urai Prabowo memaparkan kronologi penindakan internal sebelum kasus ini bergulir ke ranah hukum.

Sengkarut korupsi di tubuh lembaga baru ini bergulir cepat dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Langkah hukum ini diawali dengan pengumuman pencopotan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Selasa (2/6) malam. Saat itu, pihak istana menyebut pencopotan dilakukan atas dasar pelanggaran kedisiplinan dalam tata kelola program MBG.

Tak berselang lama, pada Rabu (3/6) pagi, tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung langsung bergerak cepat menggeledah kantor pusat BGN dan sejumlah lokasi terkait untuk mengamankan barang bukti. Di hari yang sama, Dadan dkk digelandang ke Gedung Bundar Kejagung untuk diperiksa intensif, hingga akhirnya status hukum mereka resmi dinaikkan menjadi tersangka pada Rabu petang.

Ketiganya langsung keluar dengan tangan diborgol, mengenakan rompi merah muda khas tahanan Kejagung, dan langsung dibawa menggunakan mobil tahanan menuju Rumah Tahanan (Rutan) Salemba untuk menjalani penahanan selama 20 hari pertama demi kepentingan penyidikan.

Guna memastikan program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan tanpa hambatan, Presiden Prabowo telah menunjuk Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang untuk naik jabatan menjadi Kepala BGN yang baru. Sementara posisi Wakil Kepala BGN kini dipercayakan kepada Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono. (jpc/adz)

Wamenhaj: Efek Istithaah Kesehatan Ketat, Jamaah Wafat Turun 34 Persen

Jamaah Wafat Turun 34 Persen.
Jamaah Wafat Turun 34 Persen.

MAKKAH – Kebijakan berani Pemerintah Indonesia dalam memperketat standar istithaah (kemampuan) kesehatan bagi calon jamaah haji mulai membuahkan hasil positif yang signifikan. Penerapan skrining kesehatan yang jauh lebih ketat pada musim haji tahun ini terbukti efektif menekan angka kematian jamaah haji Indonesia selama menjalani rangkaian ibadah di Tanah Suci.

Berdasarkan data resmi yang dihimpun hingga tanggal 16 Zulhijjah (2/6), tercatat sebanyak 182 jamaah haji Indonesia wafat di Tanah Suci. Angka ini menunjukkan penurunan yang sangat tajam jika dibandingkan dengan periode yang sama pada musim haji tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai catatan, pada musim haji 2025 tercatat ada 277 jamaah yang wafat, sedangkan pada musim haji 2024 jumlah jamaah yang meninggal dunia mencapai 266 orang. “Mudah-mudahan sisa musim haji ini tidak ada penambahan lagi, kita berdoa bareng-bareng supaya tidak ada penambahan jumlah kematian,” ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat memberikan keterangan pers di Makkah, Rabu (3/6).

Dahnil menjelaskan, pada musim haji kali ini, pemerintah memang melakukan sejumlah perubahan radikal demi keselamatan jemaah, dengan fokus utama pada pengetatan syarat istithaah kesehatan. “Yang berangkat relatif sehat. Jumlah kematian juga turun drastis,” tambah mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah tersebut.

Melihat dampak positif yang nyata, Dahnil memastikan, mekanisme istithaah kesehatan akan diterapkan secara jauh lebih ketat lagi pada musim haji tahun 2027 mendatang. Pemerintah menyadari bahwa langkah ini merupakan sebuah keputusan yang dilematis karena menyangkut impian keberangkatan banyak orang, namun keselamatan jiwa jamaah adalah prioritas utama.

“Memang ini dilematis. Tapi mau tidak mau karena itu mandatory (mandat) dari Kerajaan Arab Saudi yang menjadi host (tuan rumah) dari pelaksanaan haji ini, ya sudah, kita akan lebih ketat terkait dengan istithaah kesehatan,” tegas Dahnil. Saat ini, Kementerian Haji dan Umrah sedang menyusun formula dan mekanisme baru agar para petugas kesehatan di tingkat daerah bisa lebih tegas dan tanpa kompromi dalam menerapkan standar kesehatan tersebut.

Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan, ketegasan sistem tahun ini memang membuat banyak calon jamaah terpaksa gagal berangkat demi kebaikan mereka sendiri. Berdasarkan laporan dari berbagai embarkasi, tercatat ada ratusan calon jamaah yang sudah memasuki asrama namun terpaksa dibatalkan keberangkatannya.

“Di embarkasi, saya mendapatkan laporan, sudah masuk asrama haji, diperiksa, ada 345 calon jamaah haji yang diputuskan tidak jadi berangkat,” urai Irfan Yusuf. Ia pun menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim dokter beraliansi yang berani mengambil keputusan medis yang sulit namun krusial demi menegakkan syarat istithaah.

 

Pembentukan Daker Khusus Armuzna

Selain fokus pada faktor kesehatan jamaah, Kementerian Haji dan Umrah RI juga bergerak cepat melakukan evaluasi total pada fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Berdasarkan hasil evaluasi, penurunan kualitas pelayanan di Armuzna selama ini kerap dipicu oleh faktor kelelahan akut yang dialami oleh para petugas haji.

Sebab, petugas yang menangani jamaah di Armuzna merupakan petugas yang sama yang telah menguras energi mereka untuk melayani jamaah sejak awal kedatangan di sektor-sektor penginapan. Guna mengatasi persoalan ini, pemerintah mengumumkan sebuah inovasi struktural mutakhir untuk musim haji 2027, yaitu pembentukan Daerah Kerja (Daker) Khusus Armuzna.

“Kami akan membentuk yang namanya Daker Armuzna. Daker Armuzna itu khusus bertugas hanya di Armuzna,” terang Dahnil Anzar.

Melalui skema baru ini, para petugas yang tergabung dalam Daker Armuzna sama sekali tidak akan dibebani tugas pelayanan di sektor hotel atau penginapan sejak awal. Mereka akan disimpan sebagai “pasukan segar” yang khusus diterjunkan saat fase puncak haji dimulai.

Pada musim haji tahun ini, embrio dari kebijakan tersebut sebetulnya sudah mulai diuji coba melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mina, yang diisi oleh petugas perlindungan jamaah berpengalaman dan telah bersiaga di Mina sejak 8 Zulhijjah. Ke depan, Daker Armuzna diprediksi akan mengadopsi pola serupa dengan merekrut kembali petugas-petugas haji berkinerja terbaik dari musim haji tahun ini guna menjaga konsistensi dan kualitas pelayanan.

Karena ruang lingkup kerjanya yang spesifik, masa tugas operasional bagi personel Daker Armuzna ini dipastikan akan jauh lebih singkat dibandingkan petugas daker lainnya. “Jadi kira-kira ya mereka bisa bertugas tidak selama yang lain, paling lama 15 hari begitu, di sana atau sampai dengan 20 hari,” pungkas Dahnil. (jpc/adz)

3 Eks Pejabat BGN Diduga Raup Miliaran Rupiah per Hari, Dapur MBG Jadi Ladang Duit

Mantan Kepala BGN dan Dua Wakilnya Ditahan
Mantan Kepala BGN dan Dua Wakilnya Ditahan

Hanya sehari setelah dicopot dari jabatannya, tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung). Mereka diduga memanfaatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meraup keuntungan pribadi. Tiga orang tersebut adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

PENAHANAN diawali serangkaian penggeledahan sejak Rabu (3/6) dini hari. Tim Kejagung yang dikawal sejumlah personel TNI mendatangi kantor BGN di Jakarta Pusat. Secara terpisah, tim lain menggeledah rumah Dadan, Sony, dan Lodewyk.

Sekitar pukul 04.00 WIB, ketiganya dijemput di lokasi berbeda untuk menjalani pemeriksaan di Kejagung. Dalam video yang diterima Jawa Pos (induk grup Sumut Pos), tampak momen saat para mantan petinggi BGN itu dibawa menuju kantor Kejagung. Pemeriksaan berlangsung maraton sepanjang hari.

Pantauan Jawa Pos, sekitar pukul 17.30 WIB, Dadan, Sony, dan Lodewyk keluar dari Gedung Kejagung secara bergantian dengan mengenakan rompi tahanan oranye dan tangan terborgol. Ketiganya memilih bungkam saat dicecar pertanyaan wartawan.’’Para tersangka ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,’’ ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi.

Menurut Syarief, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti terkait dugaan korupsi tata kelola Program MBG tahun anggaran 2025–2026. ’’Berdasarkan hasil penyidikan, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) ternyata dijadikan sarana kejahatan dan terafiliasi dengan para pejabat BGN itu sendiri,’’ katanya.

Pada 2025, Program MBG memperoleh alokasi APBN sebesar Rp85,27 triliun. Anggaran tersebut melonjak menjadi Rp268 triliun pada 2026.

Syarief menjelaskan, para tersangka diduga mengintervensi sistem verifikasi mitra pada portal BGN. Akibatnya, sejumlah yayasan yang tidak memenuhi syarat tetap dinyatakan lolos karena memiliki keterkaitan dengan ketiga pejabat tersebut. ’’Mereka meloloskan yayasan-yayasan yang sebenarnya tidak memenuhi kualifikasi hanya karena terafiliasi dan dimiliki langsung oleh para tersangka,’’ ujarnya.

Melalui rekayasa sistem tersebut, yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka leluasa menerima insentif operasional dalam jumlah besar. Nilainya disebut mencapai miliaran rupiah per hari.

Penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Ketiga tersangka diduga mengintervensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), sehingga membuka ruang bagi pengadaan yang tidak relevan dengan kebutuhan program.

Alih-alih digunakan untuk memperkuat operasional dapur MBG dan pelayanan gizi di lapangan, anggaran negara diduga diarahkan ke sejumlah pengadaan bermasalah yang terindikasi mengalami penggelembungan harga.

Kejagung merinci sejumlah pengadaan yang kini menjadi fokus penyidikan. Di antaranya, 21.801 unit motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun, 32 ribu pasang sepatu yang spesifikasinya tidak sesuai ketentuan, serta 31 ribu unit komputer tablet yang diduga mengalami markup. Penyidik juga menyoroti pengadaan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci yang dinilai tidak memiliki urgensi dalam program pemenuhan gizi. ’’Atas perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam skala masif tersebut, ketiga tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan,’’ kata Syarief.

Namun, dia belum dapat menyebutkan nilai kerugian negara dalam perkara tersebut. ’’Masih kita hitung. Ini kan baru penyidikan awal,’’ ujarnya.
Syarief juga membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan penyidik. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti. ’’Ada berkas dokumen dan barang bukti elektronik seperti laptop dan handphone yang diamankan,’’ katanya.

Dia menegaskan, penanganan perkara tersebut tidak dilakukan secara mendadak. Tim penyidik telah memantau sejumlah kejanggalan dalam Program MBG sejak beberapa waktu lalu. ’’Namun, proses lidik kami mulai sekitar seminggu lalu,’’ ujarnya.

Kejagung tidak menutup kemungkinan menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut. ’’Selama ada bukti baru, tentu akan kami kembangkan lagi,’’ tegasnya. Kejagung juga berkoordinasi dengan Kepala BGN yang baru, Nanik Sudaryati Deyang, untuk menginventarisasi SPPG lain yang diduga tidak sesuai ketentuan.

Sony Sempat Koar-koar Bongkar Jual Titik SPPG

Tersangka kasus dugaan korupsi program MBG, Sony Sanjaya sempat berkoar mengungkap modus pratik jual titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berkembang di masyarakat. Dalam konferensi pers di Mabes Polri, Senin (25/5) lalu, Eks Wakil Kepala BGN itu secara tegas mengungkapkan bahwa modus pelaku praktik itu mulai dari mengaku sebagai pejabat BGN atau memiliki akses khusus ke BGN.

“Biasanya yang dilakukan pelaku, mereka mendaftar dulu, kemudian setelah mendapatkan ID-SPPG, dia tidak membangun tetapi menawarkan diri seolah-olah pejabat BGN atau mempunyai relasi dengan BGN untuk membantu mengurus mendapatkan titik lokasi, maka terjadilah transaksi,” jelas Sony.

Sony juga menjelaskan, terdapat pula kelompok yang mengatasnamakan yayasan dan mengaku mampu menampung beberapa permohonan titik. Selanjutnya, masyarakat diminta membayar dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp20 juta-Rp50 juta.

Selain itu, terdapat pula modus menyerupai LSM yang membentuk perusahaan dan menjanjikan akses titik MBG kepada masyarakat dengan imbalan biaya puluhan juta rupiah. Sony juga menegaskan bahwa, BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi maupun perusahaan manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. “BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi dan perusahaan manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Murni yayasan yang mendaftarkan,” tegas Sony.

Sony menegaskan, proses pendaftaran titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan secara mandiri melalui portal resmi mitra.bgn.id dan tidak melalui perantara pihak manapun.

Belum 24 jam pasca Presiden Prabowo Subianto mencopot tiga pimpinan BGN, termasuk Sony, penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkannya sebagai tersangka bersama Eks Kepala BGN Dadan Hindayana, dan Eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung. Penetapan tersangka dilakukan setelah Kejagung melakukan penggeledahan dan memeriksa ketiganya. (idr/oni)

Pansus PAD DPRD Medan, Dorong Bapenda Lakukan Berbagai Inovasi

Anggota Pansus PAD DPRD Medan, Lily.
Anggota Pansus PAD DPRD Medan, Lily.

MEDAN – Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kota Medan menilai potensi peningkatan pendapatan daerah masih sangat besar. Untuk itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan didorong melakukan berbagai terobosan dan inovasi guna mengoptimalkan penerimaan PAD sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan.

Anggota Pansus PAD DPRD Medan, Lily, mengatakan hasil penelusuran dan kunjungan yang dilakukan pansus menemukan masih banyak sektor yang dapat dimaksimalkan sebagai sumber pendapatan daerah.

“Kita sudah melakukan penelusuran dan kunjungan. Hasil temuan kita menunjukkan peluang peningkatan PAD sangat besar. Untuk itu kita harapkan Bapenda melakukan sejumlah inovasi,” ujar Lily, Rabu (3/6/2026).

Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, salah satu temuan yang menjadi perhatian pansus adalah masih adanya potensi kebocoran PAD di sejumlah sektor. Menurutnya, kebocoran tersebut dapat diminimalisir melalui pengawasan yang lebih ketat serta pemanfaatan teknologi dalam sistem pengelolaan pajak daerah.

Karena itu, Lily mendorong Bapenda Medan untuk mempercepat digitalisasi sistem pembayaran dan pelaporan pajak. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan transparansi sekaligus memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

“Pembayaran non-tunai dan pelaporan pajak secara online sangat penting untuk mencegah kebocoran serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak,” katanya.

Selain digitalisasi, Pansus PAD juga meminta Bapenda melakukan pemutakhiran data wajib pajak secara berkala, khususnya pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pendataan yang akurat diyakini akan berdampak langsung terhadap peningkatan penerimaan daerah.

Tak hanya mengandalkan sektor perpajakan, Lily juga menilai optimalisasi aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu menjadi perhatian serius. Menurutnya, masih banyak aset milik pemerintah yang dapat dikelola lebih produktif sehingga memberikan nilai ekonomi dan menjadi sumber PAD baru.

“Pengelolaan dan revitalisasi aset daerah harus dilakukan agar aset yang selama ini kurang produktif dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah,” ujarnya.

Di sisi lain, Lily menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pemberian kemudahan dan insentif bagi investor. Kehadiran investasi baru diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak restoran, hotel, hiburan, dan berbagai sektor jasa lainnya.

Menurutnya, sejumlah sektor seperti restoran, perparkiran, reklame, hotel, serta pemanfaatan aset milik Pemerintah Kota Medan masih memiliki peluang besar untuk terus ditingkatkan.

“Intinya, sumber PAD dari restoran, parkir, reklame, sewa aset milik Pemko, dan hotel masih berpeluang besar untuk ditingkatkan,” jelasnya.

Selain melakukan intensifikasi atau optimalisasi terhadap wajib pajak yang sudah ada, Lily juga mendorong Bapenda melakukan ekstensifikasi dengan memperluas basis wajib pajak baru. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat struktur penerimaan daerah sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber pendapatan tertentu. (map/ila)

Komisi B DPRD Sumut Desak Tertibkan Tambang Ilegal, Singgung Dugaan Keterlibatan Oknum APH

Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti.(Dok : Rudi Alfahri Rangkuti)
Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti.(Dok : Rudi Alfahri Rangkuti)

MEDAN- Maraknya aktivitas tambang ilegal di sejumlah wilayah Sumatera Utara dinilai tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengakibatkan kerugian besar bagi daerah karena hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti, yang mendesak pemerintah bertindak tegas terhadap seluruh aktivitas pertambangan yang beroperasi tanpa izin.

Menurut Rudi, praktik tambang ilegal yang masih berlangsung hingga saat ini menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, aktivitas tersebut umumnya dilakukan secara terbuka dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, namun belum tersentuh penegakan hukum yang maksimal.

“Kita meminta dinas terkait untuk bertindak tegas terhadap seluruh aktivitas yang melanggar regulasi dan kebijakan pemerintah. Jika memang ditemukan pelanggaran, jangan ragu melibatkan aparat penegak hukum dan menempuh jalur hukum yang berlaku,” ujar Rudi saat memberikan keterangan kepada Sumut Pos, Selasa (2/6/2026).

Ia meyakini Gubernur Sumatera Utara akan mendukung langkah-langkah tegas yang bertujuan menertibkan aktivitas ilegal yang merugikan daerah dan masyarakat. Menurutnya, pendekatan persuasif dapat dilakukan pada tahap awal, namun apabila tidak diindahkan maka tindakan preventif dan penegakan hukum harus segera dijalankan.

“Kalau pendekatan persuasif sudah dilakukan tetapi tidak ada perubahan, maka tindakan yang lebih tegas harus diambil. Negara tidak boleh kalah dengan pelaku-pelaku yang melanggar aturan,” tegasnya.

Rudi menilai keberadaan tambang ilegal menjadi salah satu penyebab kebocoran potensi pendapatan daerah. Aktivitas yang tidak memiliki izin resmi tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah, sementara dampak kerusakan yang ditimbulkan justru harus ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat.

“Kalau semua aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan dan memiliki izin yang lengkap, tentu ada kontribusi terhadap PAD. Yang terjadi sekarang, sumber daya alam diambil, lingkungan rusak, tetapi daerah tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya,” katanya.

Selain persoalan PAD, Rudi juga menyoroti dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan tanpa izin. Menurutnya, sebagian besar tambang ilegal diduga beroperasi tanpa dokumen perizinan dan tanpa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang memadai.

Rudi menyinggung adanya dugaan keterlibatan oknum aparat yang menyebabkan aktivitas tambang ilegal sulit diberantas. Ia meminta aparat penegak hukum menunjukkan komitmen yang nyata dalam menindak pelanggaran tanpa pandang bulu.

“Kalau memang ada oknum yang membekingi aktivitas ilegal, itu harus diusut secara transparan. Jangan sampai masyarakat melihat hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Aparat yang seharusnya menegakkan hukum tidak boleh justru memberikan perlindungan kepada pelaku pelanggaran,” katanya.

Menurut Rudi, dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang memberikan perlindungan kepada tambang ilegal harus menjadi perhatian serius pemerintah. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci untuk menghentikan aktivitas tersebut secara permanen.

Karena itu, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itupun meminta pemerintah daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepolisian, TNI, serta instansi terkait lainnya untuk melakukan penertiban secara menyeluruh terhadap tambang-tambang yang tidak memiliki izin.

“Kita berharap pemerintah bersama kepolisian, TNI, dan seluruh instansi terkait bisa bergerak bersama. Aktivitas ilegal ini harus dihentikan secara permanen demi menyelamatkan lingkungan dan memastikan kekayaan alam daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (san/ila)

1...111213...15,754Page 12 of 15,754