28 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 123

Anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian Hadiri MTQ di Langkat, Serukan Cinta Kasih Antarumat

LANGKAT, SUMUTPOS.CO- Anggota DPD RI asal Sumatra Utara (Sumut) Pdt Penrad Siagian, menghadiri acara penutupan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-58 tingkat Kecamatan Sirapit yang berlangsung di Desa Serapit, Kabupaten Langkat, Kamis (31/7/2025). Kehadiran senator yang juga seorang pendeta itu disambut antusias jajaran pemerintah kecamatan, panitia, dan ratusan peserta serta warga yang memadati lokasi kegiatan.

Dalam sambutannya, Penrad menyampaikan rasa hormat dan kebanggaannya bisa hadir di tengah masyarakat Sirapit dalam sebuah kegiatan keagamaan Islam yang penuh makna. Ia menyebut, MTQ bukan sekadar perlombaan membaca kitab suci, melainkan sebuah panggung spiritual yang mengajarkan nilai-nilai luhur seperti ketekunan, keindahan, dan ketulusan dalam mendekat kepada Tuhan.

“MTQ bukan sekadar lomba membaca kitab suci. Lebih dari itu, ini adalah panggung budaya spiritual yang mengajarkan kita makna ketekunan, keindahan, dan ketulusan dalam mendekat kepada Sang Pencipta. Dan di Sirapit ini, saya menyaksikan semangat itu tumbuh dalam suasana yang penuh kebhinekaan dan persaudaraan,” kata Penrad dalam keterangannya, Jumat, 1 Agustus 2025.

Sebagai senator sekaligus tokoh agama Kristen, Penrad menegaskan bahwa kehadirannya bukan sebagai orang luar, melainkan sebagai sesama anak bangsa yang percaya bahwa agama, dalam bentuk apa pun, selalu mengajarkan cinta kasih, keadilan, dan kebaikan.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan lintas iman. “Alquran yang telah dibaca dan dikumandangkan dalam MTQ ini adalah suara keindahan illahi yang bisa menyentuh siapa saja, termasuk saya yang datang dari iman yang berbeda. Di situlah letak kekuatan kita sebagai bangsa, berbeda keyakinan, namun satu dalam nilai-nilai kemanusiaan,” ujarnya.

Penrad juga berharap agar ajang MTQ ini tidak berhenti hanya pada seleksi qari dan qariah terbaik, tetapi menjadi sarana untuk membentuk generasi yang cinta damai, menghargai keberagaman, dan menjaga harmoni sosial.

Dalam kesempatan tersebut, Penrad turut menyerahkan bantuan untuk mendukung pelaksanaan MTQ dan kegiatan keagamaan masyarakat Desa Serapit. “Mari kita pulang dari arena ini dengan membawa semangat ukhuwah, bukan hanya sesama umat Islam, tetapi juga ukhuwah insaniyah: persaudaraan sesama manusia,” tutupnya.

Kehadiran Penrad disambut hangat Camat Sirapit Muliani Sembiring, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Panitia MTQ tingkat kecamatan. Ia menyampaikan rasa bangga atas kedatangan anggota DPD RI yang menurutnya menjadi kejutan menyenangkan bagi seluruh panitia dan masyarakat.

“Kami Kecamatan Sirapit sekaligus panitia MTQ tentunya sangat senang dan bangga sekali atas kedatangan Bapak Anggota DPD RI karena terus terang kami tidak menyangka beliau menyempatkan diri untuk hadir,” ujar Muliani.

Ia juga mengapresiasi perhatian Penrad terhadap masyarakat di akar rumput dan menilai kehadiran senator tersebut sebagai bentuk nyata kedekatannya dengan konstituen. Muliani berharap ke depan akan ada lebih banyak program dan bantuan yang bisa diperjuangkan untuk masyarakat Kecamatan Sirapit. (adz)

Kritik Pendemo Baharuddin di Jakarta, Kompi Batubara: Kalau Tak Tahu Cara Kerja BPK, Lebih Baik Diam!

Sekretaris Kompi Batubara, Muhammad Syafii
Sekretaris Kompi Batubara, Muhammad Syafii

BATUBARA, SUMUTPOS.CO- Aksi di Jakarta yang menuntut penyelidikan terhadap Bupati Batubara Baharuddin Siagian, dinilai sebagai gerakan yang kehilangan relevansi.

Pasalnya, tuduhan yang disuarakan para pendemo di Jakarta terkait temuan BPK di Dispora Sumut tidak berdasar dan menunjukkan minimnya pemahaman terhadap mekanisme audit negara.

“Temuan BPK itu bersifat administratif dan sedang ditindaklanjuti sesuai prosedur. Tidak ada kerugian negara yang disimpulkan oleh BPK, melainkan kelebihan bayar yang hanya bersifat administratif. Jangan asal bicara korupsi kalau tak mengerti sistem kerjanya,” kata Sekretaris Komunitas Peduli (Kompi) Kabupaten Batubara, Muhammad Syafii dalam keterangan tertulis yang diterima Sumut Pos, Jumat (1/8/2025).

Menurut Syafi, publik perlu membedakan antara kekeliruan teknis dalam proyek pemerintah yang dapat dikoreksi, dengan tindak pidana korupsi yang membutuhkan alat bukti dan niat jahat. Syafii menilai, para demonstran dari penyampaiannya lebih cenderung memaksakan tafsir atau interpretasi sendiri terhadap laporan BPK tanpa didasari pendekatan akademik.

“Semua cendikiawan dan para intelektual mengerti, BPK itu punya mekanisme koreksi dan hanya bersifat perbaikan administrasi internaal guna pencegahan korupsi. KPK, polisi, dan kejaksaan juga punya jalur penyidikan yang independen yang tak sama dengan cara BPK. Kalau semua dipukul rata sebagai korupsi, itu bukan kritik, itu delusi kelompok,” ujarnya.

Syafi juga menyinggung, aksi-aksi semacam ini jika tanpa pemahaman yang utuh, justru merusak kredibilitas gerakan antikorupsi itu sendiri yang dapat berbahaya bagi demokrasi lokal, apalagi disampaikan tanpa ilmu. Ia menyarankan agar aktivisme di Sumut dilakukan dengan pendekatan intelektual akademik, bukan sekadar orasi politik yang tidak ada indikatornya.

“Gerakan tanpa ilmu di abad 21 saat ini jangan sampai menjadi bahaya baru bagi demokrasi lokal kita. Kalau tak tahu cara kerja BPK, lebih baik diam daripada menyebarkan tafsir yang menyesatkan publik,” tegasnya.

“Intinya, dalam hal ini kami tidak membela orang dan tak juga membela Pak Bahar. Kami hanya membela logika. Kritik itu sah dan dijamin undang-undang jika disampaikan dengan baik dan benar, tapi harus berdasarkan fakta, bukan asumsi apalagi pakai delusi. Kalau salah tafsir, yang terjadi kegaduhan dan fitnah,” tegasnya lagi.

Menurut Syafi, Baharuddin Siagian selama ini dikenal sebagai birokrat yang patuh pada aturan dan memiliki integritas dan loyal dalam bekerja dan bernegara yang hingga kini tak ada satu pun proses hukum yang dapat membuktikan keterlibatan Baharuddin melakukan dugaan korupsi. “Artinya, beliau masih bersih secara hukum,” tegasnya.

“Kalau memang ada petunjuk yang mengarah kepada bukti-bukti, silakan tempuh jalur hukum kepada KPK, bukan membawa salinan BPK ke KPK yang siapa saja bisa mengaksesnya dengan menggoreng-goreng isu administrasi tanpa pemahaman yang kuat, apalagi menjadikan LHP sebagai alat framing politik yang tidak ada indikator korupsinya,” kata Syafi’i

Syafi juga menegaskan, dirinya bukan orang awam dalam urusan laporan korupsi. Ia adalah aktivis yang pernah melaporkan Kadis Pendidikan Batubara, Ilyas Sitorus, dalam kasus dugaan korupsi yang terbukti dan telah divonis secara hukum dan kini statusnya telah berkekuatan hukum tetap.

“Itu menunjukkan, saya juga tidak hanya tahu berbicara, tapi juga paham bagaimana membongkar korupsi secara tepat dan pihak Kejari dan Kejati sudah membuktikan kebenarannya. Jadi saya tahu persis mana yang substansi, mana yang sekadar sensasi dan delusi,” terangnya.

“Kita jangan membiarkan fitnah mengaburkan ikhtiar membangun. Serangan tanpa dasar terhadap pemimpin daerah justru akan mengganggu agenda pembangunan yang sedang berjalan,” imbuhnya.

Syafi pun menyarankan kepada para pengkritik agar sebelum menyampaikan aspirasi, terlebih dahulu memahami mekanisme hukum dan prosedur tata kelola negara sesuai insturmen negara.

“Dengan begitu, aspirasi tidak berubah jadi fitnah. Sebab, aspirasi yang disampaikan tanpa ilmu bisa berujung dengki, dan perbedaan pandangan juga jangan sampai menjelma menjadi kedengkian yang buta,” pungkasnya. (rel/adz)

Terkait Mesin Judi di Ruang Kelas SD yang Tidak Aktif Lagi, Kapolsek dan Plt Kadisdik Langkat Beda Keterangan

AMANKAN: Personel Polsek Bahorok saat mengamankan mesin judi dari dalam kelas pada unit sekolah yang tidak lagi aktif.
AMANKAN: Personel Polsek Bahorok saat mengamankan mesin judi dari dalam kelas pada unit sekolah yang tidak lagi aktif.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Langkat Gembira Ginting, dan Kapolsek Bahorok AKP Tunggul Situmeang, menyampaikan keterangan berbeda, terkait keberadaan mesin judi jackpot maupun tembak ikan yang berada di SD negeri terbengkalai di Langkat.

SD yang merupakan aset Pemkab Langkat yang kini diketahui tidak lagi aktif, lantaran masyarakat tak mau memasukkan anaknya untuk bersekolah di sana. Adapun fasilitas pendidikan dimaksud, yakni SD Negeri 050655 di Desa Lau Damak, Bahorok, Langkat.

Hingga Kamis (31/7), Gembira tidak dapat dikonfirmasi terkait hal tersebut. Namun, wartawan menerima dan melihat video Gembira beserta rombongan, saat turun ke sekolah dimaksud. Kedatangan mereka, usai video sekolah yang beralih fungsi menjadi gudang penyimpanan mesin judi tersebut, viral di media sosial (medsos).

Menurut Gembira, SD negeri itu sudah tidak ada aktivitas belajar mengajar sejak dua tahun belakangan.

“Sebagaimana yang viral di medsos, itu SD Negeri 050655 Lau Damak. Aktivitas sekolah ini sudah dua tahun terhenti,” ungkap Gembira.

Gembira juga mengatakan, video yang viral di medsos adalah kabar yang kurang update. Bahkan menurutnya, video yang telah viral itu, diunggah oleh orang yang memiliki niat buruk.

“Sebenarnya kurang update beritanya, seolah-olah masih ada aktivitas belajar mengajar di sini. Padahal sekolah ini sudah dua tahun kosong. Dan sepertinya, yang memviralkan ini ada niat-niat yang kurang baik,” katanya.

“Kecuali tadi ada aktivitas belajar mengajar, dan di sini ada mesin-mesin judi, boleh lah. Berarti kami kurang memperhatikan perkembangan pendidikan di Langkat ini,” jelas Gembira.

Pada 2025 ini, lanjut Gembira, juga sudah tidak ada lagi aktivitas belajar mengajar.

“Sehingga bisa dilihat kosong melompong dan tidak ada lagi mobiler. Dan mungkin, bagi masyarakat menganggap sekolah ini tidak dipergunakan lagi, sehingga ada yang menumpuk alat-alat (mesin) judi di sekitar pekarang atau halaman depan sekolah ini,” bebernya.

“Namun alat-alat judi yang ada di sekolah ini hanya disimpan untuk sementara, sejak satu bulan lalu,” imbuh Gembira.

Keterangan yang disampaikan Gembira, berbanding terbalik dengan pernyataan Kapolsek Bahorok AKP Tunggul Situmeang.

“Mesin-mesin rusak itu disimpan kurang lebih sudah dua tahun,” jelas Tunggul.

Perbedaan keterangan itu, menunjukkan adanya dugaan pembiaran yang dilakukan Disdik Langkat dalam menjaga aset mereka. Tunggul menyebutkan, mesin-mesin rusak itu milik seseorang berinisial BT.

“Dia (BT) tinggal di situ, dan sekolah juga sudah tidak aktif sejak 2023. Dia sudah tinggal di situ lebih kurang 10 tahun,” beber Tunggul lagi.

Disoal BT terduga bandar judi, Tunggul menepisnya.

“BT bukan bandar judi, karena memang tidak ada yang dia mainkan untuk mesinnya, sudah rusak. Dia masih saksi, karena dari fakta yang kami dapat, belum ada perbuatan tindak pidana perjudian, sehingga belum bisa kami persangkakan,” pungkasnya. (ted/saz)

644 Honorer Dairi Terima SK Pengangkatan PPPK Formasi 2024

SERAHKAN: Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, didampingi Sekda Surung Charles Lamhot Bantjin, Kepala BKPSDM Junihardi, secara simbolis menyerahkan SK pengangkatan kepada PPPK Formasi 2024 Tahap Pertama di GOR Sidikalang, Kamis (31/7).(Rudy Sitanggang/Sumut Pos)
SERAHKAN: Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, didampingi Sekda Surung Charles Lamhot Bantjin, Kepala BKPSDM Junihardi, secara simbolis menyerahkan SK pengangkatan kepada PPPK Formasi 2024 Tahap Pertama di GOR Sidikalang, Kamis (31/7).(Rudy Sitanggang/Sumut Pos)

SUMUTPOS.CO – Sebanyak 644 tenaga honorer lingkup Pemkab Dairi formasi 2024 hasil seleksi tahap pertama, menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Seremoni penyerahan SK dipimpin Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Surung Charles Lamhot Bantjin di Gedung Olahraga Sidikalang, Kamis (31/7).

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Junihardi Siregar melaporkan, adapun ke-644 PPPK yang menerima SK adalah 35 orang tenaga kesehatan (nakes), 21 orang tenaga pendidik/guru, dan 588 orang tenaga teknis.

Pada kesempatan itu, Wahyu membacakan pidato Bupati Dairi Vickner Sinaga. Dia menyampaikan, kali ini ada sebanyak 644 tenaga honorer telah resmi menerima SK pengangkatan PPPK.

“Saat ini juga sedang berproses pengangkatan PPPK formasi 2024 tahap kedua sebanyak 346 orang,” beber Wahyu.

Kepada ratusan PPPK yang baru menerima SK pengangkatan, Wahyu menegaskan tiga hal penting yang harus dialksanakan.

“Pertama, taatilah peraturan dan laksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Kedua, berikan pelayanan humanis. Melayani jangan hanya formalitas, layani mereka dengan baik. Dan ketiga, inovatif dan siap beradaptasi dengan beban kerja. Kuasai dan harus bisa mamafaatkan teknologi sesuai kemajuan zaman,” imbaunya.

“Harus menjadi PPPK yang benar. Semoga semua PPPK yang diangkat bisa mendukung dan mewujudkan visi misi Pemkab Dairi dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing, dengan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” pungkas Wahyu. (rud/saz)

Cuaca Panas Ekstrem, Pasien Sesak Napas di RS Pirngadi Melonjak

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gelombang panas yang melanda Kota Medan sepanjang Juni hingga Juli 2025 berdampak serius terhadap kesehatan warga. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan mencatat lonjakan signifikan jumlah pasien, terutama yang mengalami gangguan pernapasan dan pencernaan.

Kepala Tim Hukum dan Humas RSUD dr Pirngadi Medan, Gibson Girsang, mengungkapkan bahwa selama tiga pekan terakhir, terjadi peningkatan tajam kunjungan pasien, baik rawat inap maupun rawat jalan.

“Dalam tiga minggu ini, kita mengalami peningkatan jumlah pasien. Baik yang rawat inap maupun rawat jalan,” ujar Gibson kepada wartawan, Kamis (31/7/2025).

Data menunjukkan, jumlah pasien rawat inap yang sebelumnya berkisar antara 115 hingga 120 orang, kini melonjak hingga 143 pasien. Sedangkan untuk layanan rawat jalan, jumlah pasien pada Juni tercatat sebanyak 6.794 orang, meningkat drastis menjadi 8.147 pasien pada Juli 2025.

Menurut Gibson, mayoritas pasien mengalami infeksi saluran pernapasan atas dan gangguan saluran cerna, kondisi yang kerap dipicu oleh cuaca ekstrem dan penurunan daya tahan tubuh.

“Rata-rata pasien penyakit dalam, yaitu gangguan pencernaan dan infeksi pernapasan. Ini mungkin disebabkan faktor cuaca yang panas belakangan ini,” katanya.

Fenomena ini menjadi alarm bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap dampak cuaca panas, terutama dengan menjaga hidrasi, pola makan, serta menghindari aktivitas berlebihan di luar ruangan saat suhu sedang tinggi.

Sebelumnya, Kota Medan tengah dilanda cuaca panas ekstrem dalam beberapa hari terakhir. Suhu udara hingga mencapai 37,8 derajat Celcius, jauh di atas rata-rata suhu normal bulan Juli. Fenomena ini mengundang perhatian masyarakat dan menjadi perhatian serius Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan.

Kepala Balai BMKG Wilayah I Medan, Hendro Nugroho, menjelaskan bahwa kondisi panas ekstrem ini disebabkan oleh tidak turunnya hujan selama lebih dari satu pekan, disertai suhu udara yang sangat tinggi dan angin kencang.

“Berdasarkan data pengamatan kami pada 17 Juli 2025, suhu udara tercatat mencapai 37,8°C, yang tergolong dalam kategori ekstrem. Ini merupakan angka tertinggi dibandingkan rerata suhu maksimum normal bulan Juli yang berkisar 33,7°C dari tahun 2008 hingga 2024,” ungkap Hendro.

BMKG mengidentifikasi bahwa kondisi cuaca ini tidak terlepas dari pengaruh siklon tropis ‘Wipha’ yang aktif pada pertengahan Juli dan kini mulai menjauh dari wilayah Indonesia. Siklon tersebut memengaruhi pola cuaca di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan.

“Ketika siklon menjauh, uap air yang biasanya menjadi sumber hujan juga ikut menjauh, sehingga menyebabkan udara menjadi lebih kering. Ditambah lagi, pergerakan udara kering dari Samudera Hindia ke wilayah tengah Sumatera semakin memperparah kondisi ini,” terang Hendro.

BMKG juga mencatat, adanya angin dengan kecepatan hingga 50 km/jam, serta perubahan arah angin di ketinggian 3.000 kaki yang berhembus dari arah barat daya. Wilayah yang terdampak meliputi Langkat, Deliserdang, Binjai, dan sebagian wilayah Kota Medan.

“Selain suhu tinggi, kami juga mencatat kelembapan udara yang cukup tinggi di lapisan atas, serta labilitas atmosfer yang memungkinkan pertumbuhan awan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang,” jelas Hendro.

Dan dari analisis streamline, lanjut Hendro, terdapat belokan angin di wilayah Sumatera Utara yang turut menambah asupan uap air khususnya di wilayah pantai barat, pegunungan, dan lereng timur Sumatera Utara, seperti Kepulauan Nias, Langkat, Binjai, Deliserdang, Sebagian kota Medan, Madina, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Humbahas, sebagian Tapanuli Utara.

Meski cuaca panas masih terasa menyengat, BMKG dalam prakiraan cuacanya menyebutkan bahwa kemungkinan hujan ringan akan terjadi pada Selasa (29 Juli 2025), dan berlanjut dalam dua hingga tiga hari ke depan.

BMKG mengimbau masyarakat untuk menghindari aktivitas di luar ruangan saat siang hari, menggunakan pelindung matahari, seperti topi dan tabir surya,, memperbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi, serta memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG.

“Cuaca saat ini bersifat dinamis. Potensi gangguan cuaca masih mungkin terjadi, dan masyarakat diimbau untuk selalu waspada serta menjaga kesehatan,” pungkas Hendro. (ila)

Cricket Sumut Raih 2 Emas dan 2 Perak di Kejurnas Bali

Tim putra cricket Sumut usai meraih prestasi di Kejurnas Bali. (Dok Pribadi)
Tim putra cricket Sumut usai meraih prestasi di Kejurnas Bali. (Dok Pribadi)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim cricket Sumatera Utara berhasil meraih prestasi membanggakan pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) di Bali, 22-30 Juli 2025. Sumut meraih 2 medali emas dan 2 perak.

Medali emas diraih dari kategori sixes zona Sumatera setelah mengalahkan Lampung di final. Medali emas juga disumbangkan tim putri dari nomor sama setelah sama-sama mengalahkan Lampung di final.

Dua medali perak diraih dari nomor sixes nasional putra setelah kalah dari Jawa Barat di final dan kategori T20 powerplay putri setelah kalah dari Bali di final.

Ketua PCI Sumatera Utara Wangsa Amin didampingi Sekretaris Abdul Hakim Siregar mengatakan, hasil perolehan medali Kejurnas di Bali memberikan gambaran tentang performa atlet secara individu dan kerja tim.

Dia mengakui atletnya mencapai target yang ditetapkan. Kemudian menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Meski begitu, PCI Sumut tetap melakukan evaluasi untuk menembus PON 2028.

“Hasil Kejurnas menjadi dasar untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan atlet. Hal ini penting untuk merancang program latihan dan strategi yang lebih efektif untuk kompetisi yang berikutnya. Intinya hasil Kejurnas di Bali memungkinkan perbandingan dengan kompetitor lain, baik di tingkat daerah maupun nasional,” ujar Wangsa Amin

Wangsa Amin menuturkan hasil yang kurang memuaskan juga menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan di masa depan. Perlu adanya analisis mendalam untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tersebut.

“Tim cricket Sumut menunjukkan peningkatan performa yang signifikan di Kejurnas kali ini, berhasil menempati posisi keempat. Hal Ini adalah hasil dari latihan yang konsisten dan kerja keras yang tergabung dalam skuad cricket Sumut,” tandasnya. (dek)

Anggota DPD RI Penrad Siagian Fasilitasi Pembentukan EWS Antarkelembagaan di Kabupaten Karo

KARO, SUMUTPOS.CO- Anggota Komite I DPD RI Pdt Penrad Siagian mendorong pembentukan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) untuk memberantas peredaran narkotika dan praktik perjudian, serta kejahatan lainnya yang semakin marak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Hal ini disampaikan Penrad dalam kunjungan kerjanya di Kantor Bupati Karo pada Senin, 28 Juli 2025.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr dr Antonius Ginting, Wakil Bupati Komando Tarigan, jajaran pejabat Pemkab Karo, serta unsur Forkopimda. Dalam rapat yang berlangsung intens tersebut, Penrad menyoroti berbagai tantangan sosial yang menghambat pembangunan daerah, termasuk masifnya penyalahgunaan narkotika dan praktik judi yang mengakar di tengah masyarakat.

“Hari ini kekhawatiran atau skeptisisme bahwa Tanah Karo tidak ikut dalam arak-arakan Indonesia Emas 2045, sepertinya semakin berkurang setelah mendengar sikap dari Forkopimda, digongkan lagi sama Wakapolres. Semangat saya semakin bertambah, apalagi dengan pidato Pak Bupati tadi,” ujar Penrad dalam keterangannya, Kamis (31/7/2025).

Ia menekankan pentingnya memahami prinsip dasar dalam sistem bernegara. Dalam kerangka ini, pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin hak-hak warga negara. Maka ketika terjadi kegagalan sosial, seperti merebaknya narkotika dan judi, Penrad menyatakan bahwa yang patut dipersalahkan bukan masyarakat, tetapi negara dan aparatur pemerintah.

“Kalau terjadi situasi seperti ini di Karo, saya tidak mau menyalahkan masyarakat. Yang salah itu kita dengan semua skema, sistem, dan hambatan-hambatan struktural yang ada di dalamnya. Masyarakat punya hak untuk hidup sehat, layak, sejahtera, tanpa narkoba, tanpa judi,” tegasnya.

Menurut Penrad, terdapat dua akar masalah di Kabupaten Karo. Pertama, hambatan struktural dan kultural, termasuk kurangnya infrastruktur, kelemahan dalam sosialisasi, serta peran kelompok masyarakat dan agama yang belum maksimal.

Kedua, maraknya narkoba dan judi yang menurutnya bukan lagi isu bayangan, tetapi sudah menjadi realitas riil di lapangan. “Kenapa mandek? Karena ada penghianat di situ. Kita semua tahu ada penghianat di sini. Kalau saya terjemahkan tadi, penghianat yang disebut Wakapolres itu seperti backing dan segala macam,” lanjutnya.

Penrad juga menyoroti lemahnya sistem perlindungan saksi sebagai penyebab utama masyarakat enggan melapor atau bersaksi. Oleh karena itu, ia menawarkan satu langkah konkret, yaitu membentuk sistem peringatan dini melalui skema Early Warning System (EWS) yang melibatkan seluruh unsur Forkopimda.

“Maka Pak Bupati dan Wabup, dari semua ini saya ingin di Tanah Karo kita akan membangun skema EWS untuk memberantas narkoba dan judi. Saya akan fasilitasi, saya akan minta tim dari BNN siapa, Kodim siapa, Polres siapa, semua yang berkaitan. Ini akan menjadi payung bersama, gerakan bersama,” tegas Penrad.

Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr dr Antonius Ginting mengapresiasi inisiatif Penrad dan mendukung penuh upaya pemberantasan narkoba dan judi. “Persoalan ini telah menjadi ancaman yang menggerogoti sendi-sendi sosial, khususnya generasi muda yang merupakan tulang punggung masa depan bangsa. Kami sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan rapat dengar pendapat ini,” ucap Antonius.

Ia berharap, melalui kerja sama dengan DPD RI dan unsur pemerintah pusat, Pemkab Karo bisa segera menemukan solusi konkret agar generasi muda tidak semakin tenggelam dalam lingkaran narkoba dan judi.

Kepala Kejaksaan Negeri Karo, Darwis Burhansyah dalam forum tersebut memaparkan bahwa sepanjang Januari hingga Juli 2025, institusinya telah menerima 83 perkara narkotika dan menyelesaikan 44 di antaranya. Sementara itu, perkara judi online yang ditangani baru satu kasus.

Sementara itu, Wakapolres Karo Kompol Zulham memberikan pandangan tegas terhadap persoalan narkoba. Ia menyebut bahwa penyembuhan pecandu tak hanya bisa dilakukan secara medis, tetapi juga memerlukan pendekatan dari sisi agama, keluarga, dan lingkungan sosial.

“Pengguna narkoba akan sembuh dengan hatinya sendiri. Kalau dia punya Tuhan, berjanji kepada Tuhan, kepada istri, anak, atau orang tuanya, dia bisa sembuh. Tapi kalau tidak, mereka akan terus dikendalikan oleh setan,” ujarnya.

Kompol Zulham juga menceritakan pengalamannya memimpin deklarasi Desa Sampun sebagai desa bebas kejahatan. Dalam deklarasi itu, ia melibatkan langsung anak-anak muda dan memberikan komitmen untuk menciptakan desa aman tanpa narkoba dan kejahatan.

Namun, upaya tersebut tak sempat dilanjutkan. “Tuhan berkehendak lain. Saya dan Kasat Reskrim dimutasi. Cita-cita itu mungkin tidak bisa saya capai karena baru sekali saya ke sana. Tapi seandainya saya diberi kesempatan, saya akan kibarkan bendera itu ke seluruh Indonesia,” katanya.

Penrad menutup pertemuan dengan komitmen akan segera menindaklanjuti pembentukan tim lintas sektor dalam rangka realisasi EWS. Ia menegaskan, langkah ini harus dimiliki dan dijalankan bersama, bukan hanya oleh satu lembaga.

“Jadi saya mau salah satu rekomendasi dan saya akan fasilitasi. Saya akan minta tim dari BNN siapa, Kodim siapa, Polres siapa dan semua yang berkaitan dengan itu. Kita akan bangun sebuah mekanisme Early Warning System (EWS). EWS ini akan menjadi sebuah payung, sebuah mekanisme dimana gerakan melawan narkoba dan judi dilakukan di Tanah Karo ini,” ucapnya.

“Saya akan fasilitasi pembentukan EWS dan itu merupakan bentukan kita bersama bukan saya tetapi kita semua,” pungkasnya. (adz)

Jelang HUT ke-80 RI, SuperSUN PLN Kembali Terangi Sekolah Pelosok Tapsel dan Madina

Senyum bahagia peserta didik Sekolah Dasar Negeri 387 Ranto Panjang kecamatan Muara Batang Gadis yang sudah terpasang SuperSun.
Senyum bahagia peserta didik Sekolah Dasar Negeri 387 Ranto Panjang kecamatan Muara Batang Gadis yang sudah terpasang SuperSun.

Padangsidimpuan– Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara kembali menyalakan harapan bagi generasi penerus bangsa melalui SuperSUN.

Setelah berhasil menerangi sekolah-sekolah di wilayah Kepulauan Nias, kini PLN melalui Unit
Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Padangsidimpuan sukses melistriki 20 sekolah di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal.

SuperSUN merupakan inovasi kelistrikan berbasis energi baru terbarukan (EBT) yang dikembangkan oleh PLN untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil dan belum terjangkau jaringan listrik utama.

Sistem ini menggunakan panel surya (off-grid) yang dilengkapi baterai penyimpanan dan inverter, memungkinkan sekolah-sekolah di pelosok tetap memperoleh listrik yang andal.

“Hari ini, kami mengukir tonggak sejarah baru dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyalakan Sekolah SuperSUN pertama di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal,” ujar Yessi Indra, Manager PLN UP3 Padangsidimpuan.

Adapun daftar 20 sekolah yang telah berhasil dinyalakan melalui program SuperSUN:

1. SD Negeri 134 Banjar Lancat
2. SD Negeri 253 Silogun
3. SD Negeri 385 Lubuk Kapundung
4. SD Negeri 387 Ranto Panjang
5. SDN No. 100220 Simaronop
6. SDN No. 100504 Hutabaru
7. SDN No. 100505 Sihulambu
8. SDN No. 100506 Tapus Nabolak
9. SDN No. 100507 Gonting Pege
10. SDN No. 100508 Silangkitang
11. SDN No. 100510 Aek Pisang
12. SDN No. 100511 Aek Latong
13. SDN No. 100512 Tanjung Baru
14. SDN No. 100513 Inpres Parsanggaran
15. SMK Negeri 1 Aek Bilah
16. SDN No. 101015 Sungepinging
17. SDN No. 101017 Pintu Padang
18. SDN No. 101018 Rahuning
19. SDN No. 101021 Sigiring Giring
20. SDN No. 101029 Huta Tonga

Kepala SMKN 1 Aek Bilah, Lihardo Dongoran, S.Pd, mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian dan dukungan PLN terhadap pendidikan di pelosok.

“Ini merupakan dukungan luar biasa dari pemerintah melalui PLN. SuperSUN sangat membantu proses belajar mengajar, terutama di daerah yang selama ini belum menikmati akses listrik,” ujarnya.

General Manager PLN UID Sumatera Utara Ahmad Syauki, menyampaikan bahwa inovasi ini adalah bentuk kehadiran negara untuk keadilan energi.

“SuperSUN bukan sekadar proyek, ini adalah bentuk nyata keberpihakan PLN terhadap masa depan pendidikan anak bangsa. Dengan semangat kemerdekaan, PLN terus menjangkau yang tak terjangkau, menghadirkan terang di ujung-ujung negeri. Ini adalah kontribusi kami dalam mempercepat rasio elektrifikasi dan mewujudkan target Net Zero Emission (NZE),” tegas Syauki.

PLN terus berkomitmen untuk memberikan layanan kelistrikan yang adil dan merata di seluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). SuperSUN menjadi jawaban atas tantangan geografis dan komitmen keberlanjutan menuju masa depan energi bersih dan merata. (ila)

Kapolda Sumut Pimpin Pembukaan Pendidikan Bintara, Lahirkan Polisi Masa Depan Berintegritas

PIMPIN: Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, saat memimpin Upacara Pembukaan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri TA 2025/2026 di SPN Hinai, Langkat.(Istimewa)
PIMPIN: Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, saat memimpin Upacara Pembukaan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri TA 2025/2026 di SPN Hinai, Langkat.(Istimewa)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, memimpin langsung upacara pembukaan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri TA 2025-2026, yang digelar di Sekolah Polisi Negara (SPN) Hinai, Kabupaten Langkat, Rabu (30/7).

Dalam upacara tersebut, Whisnu menyampaikan amanat Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri Komjen Pol Prof Chryshnanda Dwilaksana. Amanat tersebut menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana membentuk karakter Bhayangkara muda yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern.

Sebanyak 4.726 peserta didik, terdiri dari 4.067 Bintara pria dan 659 Bintara Polwan, secara serentak memulai pendidikan, di Sepolwan dan seluruh SPN Polda jajaran. Pendidikan akan berlangsung selama tujuh bulan ke depan, dengan rangkaian kurikulum yang menitikberatkan pada pembentukan karakter, doktrin Tribrata dan Catur Prasetya, serta penguasaan teknis dan taktis kepolisian dasar.

Whisnu dalam penyampaiannya mengingatkan, para siswa agar menjadikan momen pendidikan ini sebagai pangkal awal pembentukan jati diri sebagai insan Bhayangkara sejati.

“Polisi bukan sekadar profesi, tapi jalan hidup dan panggilan jiwa untuk mengabdi serta menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” ungkap Whisnu.

Dalam amanatnya, Whisnu juga menyampaikan, pentingnya menjadikan pendidikan ini sebagai media pembelajaran yang bukan hanya membentuk keterampilan, tapi juga menanamkan nilai-nilai integritas, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial di era yang semakin terbuka dan berbasis teknologi.

Sebelum menutup amanatnya, Whisnu memberikan lima penekanan penting kepada para siswa Bintara Polri, antara lain untuk terus meningkatkan keimanan, mempersiapkan mental dan fisik, menunjukkan sikap disiplin dan semangat belajar, membangun komunikasi yang konstruktif, serta menyerap ilmu dengan tulus dan tanggung jawab.

“Dengan semangat kebhayangkaraan yang tinggi, diharapkan seluruh peserta didik dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan sukses dan siap mengemban amanah sebagai anggota Polri yang membanggakan bangsa dan negara,” pungkasnya. (dwi/saz)

Lidik Dugaan Korupsi Pengadaan Smartboard, Kejari Langkat Periksa PPK

HADIR: Supriadi yang bertindak sebagai PPK Pengadaan Smartboard TA 2024 saat hadir di Kantor Kejari Langkat, untuk diambil keterangan.(Istimewa)
HADIR: Supriadi yang bertindak sebagai PPK Pengadaan Smartboard TA 2024 saat hadir di Kantor Kejari Langkat, untuk diambil keterangan.(Istimewa)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat mengendus adanya perilaku koruptif dalam pengadaan smartboard Tahun Anggaran (TA) 2024. Penyelidikan yang dilakukan Korps Adhyaksa di Langkat tersebut, berjalan intensif dan maraton.

Teranyar, Supriadi yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan smartboard sudah diambil keterangan, pada Rabu (30/7).

Kepala Seksi Intelijen Kejari Langkat, Ika Lius Nardo, mengakui adanya pemeriksaan terhadap Supriadi. “Ya, PPK sudah diambil keterangan. Saat ini masih dalam tahap penyelidikan,” ungkap Nardo.

Sejauh ini, sudah 18 orang yang diambil keterangan oleh penyelidik. Jumlah itu terdiri dari swasta dan pemerintahan. Pengambilan keterangan ini menunjukkan komitmen penyelidik Kejari Langkat yang melakukan pemeriksaan secara maraton. Supriadi disebut-sebut datang ke Kantor Kejari Langkat sekira pukul 10.00 WIB. Pemeriksaan terhadap Supriadi berlangsung hingga siang hari.

“Terhadap beberapa orang sudah dimintai keterangan juga. Sudah 18 yang diambil keterangan,” jelas mantan Kasi Pidsus Kejari Subulussalam tersebut.

Proyek pengadaan smartboard atau papan tulis pintar yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 terendus adanya dugaan korupsi. Proyek yang menguras anggaran Rp49,9 miliar dengan rincian untuk tingkat sekolah menengah pertama Rp17,9 miliar dan sekolah dasar Rp32 miliar.

Proyek ini diduga menjadi ajang korupsi karena masih banyak ditemukan sarana dan prasarana sekolah di Langkat yang jauh dari kata layak. Bahkan, pengadaan smartboard ini terkesan dipaksakan.

Juga terendus adanya indikasi campur tangan penguasa dari sejak proses pengajuan anggaran hingga ke tahap pembelian barang. Selain itu, proyek pengadaan smartboard yang dilakukan Disdik Langkat terkesan buru-buru alias kejar tayang.

Alasannya, untuk pengadaan smartboard pada SMP dan SD tahapannya sudah memasuki proses pembayaran 100 persen sejak 23 September 2024, serta smartboard sudah diserahterimakan dengan jumlah 312 unit. Terdiri dari smartboard SD 200 unit dan SMP 112 unit.

Sementara P-APBD ditetapkan 5 September 2024. Karena itu, proses tahapannya terkesan anomali. Sebab, rencana umum pengadaan (RUP) ditayangkan pada 10 September 2024. PPK akses e-purchasing dan pembuatan paket pada 10 September 2024.

Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan kontrak pada 11 dan 12 September 2024 serta dilanjutkan serah terima barang 23 September 2024. Serangkaian itu menguatkan adanya indikasi dalam proses pengadaan smartboard yang diduga sudah dirancang sebelum P-APBD 2024 disahkan.

Produk yang dipilih merek Viewsonic/Viewboard VS18472 75 inchi yang dibanderol dengan harga satuan Rp158 juta ditambah biaya pengiriman Rp620 juta. Adapun perusahaan penyedia barang yang ditunjuk adalah PT Gunung Emas Ekaputra dan PT Global Harapan Nawasena. Kedua perusahaan ini hanya sebagai agen atau reseller yang menawarkan produk smartboard di bawah lisensi PT Galva Technologies. (ted/saz)

1...122123124...15,595Page 123 of 15,595

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor