27 C
Medan
Thursday, January 1, 2026
Home Blog Page 125

Pemko Pematangsiantar Anggarkan Rp18 Miliar, PAD Parkir Semester Pertama Masih Rp3,7 Miliar

PARKIR: Sejumlah kendaraan parkir di lokasi pinggiran jalan di Kota Pematangsiantar, beberapa waktu lalu.
PARKIR: Sejumlah kendaraan parkir di lokasi pinggiran jalan di Kota Pematangsiantar, beberapa waktu lalu.

SIANTAR, SUMUTPOS.CO – Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi yang dianggarkan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar adalah sebesar Rp27,3 miliar. Namun sampai semester pertama, realisasinya masih 21,9 persen atau Rp6 miliar.

Dari laporan semester pertama Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 Pemko Pematangsiantar, terlihat jelas salah satu PAD yang masih minim terealisasi adalah Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Dianggarkan sebesar Rp18 miliar, namun terealisasi masih Rp3,7 miliar atau 20 persen.

Ada beberapa item pendapatan dari retribusi untuk PAD. Seperti pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan, retribusi rumah potong hewan, tempat rekreasi dan olah raga. Umumnya realisasi masih di bawah 50 persen.

Hanya satu yang sudah di atas 50 persen, yakni retribusi penyediaan atau penyedotan kakus yakni Rp60 juta dan sudah terealisasi sebesar Rp38 juta atau 36 persen.

Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Erwin Siahaan mengatakan bahwa inilah salah satu faktor kenapa DPRD mengusulkan kepada wali kota supaya pengelolaan parkir di pihak ketigakan.

Jika di pihak ketiga maka potensi parkir akan dimaksimalkan dan target akan bisa terealisasi seratus persen.

“Kita dengar jawaban wali kota waktu paripurna kemarin. Katanya akan dirumuskan supaya dipihak ketigakan.Jadi kita tunggulah,” ujar Erwin. (mag-7/azw)

Kakek dan Cucu Hanyut di Sungai Belumei

PENCARIAN: Tim gabungan Basarnas bersama warga serta pihak kepolisian turun melakukan pencarian korban kakek dan cucu yang hanyut di Sungai Belumei, Tanjungmorawa, Minggu (10/8)
PENCARIAN: Tim gabungan Basarnas bersama warga serta pihak kepolisian turun melakukan pencarian korban kakek dan cucu yang hanyut di Sungai Belumei, Tanjungmorawa, Minggu (10/8)

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Seorang kakek bernama Suratman (70) dan cucunya Andra Sanjaya (10) hanyut di Sungai Belumei di kawasan Gang Rezeki, Dusun X Desa Limaumanis Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang. Hingga saat kini, proses pencarian kedua korban masih dilakukan, Minggu (10/8).

Informasi dihimpun, korban hanyut terjadi pada Sabtu siang. Kini tim gabungan Basarnas bersama warga serta pihak kepolisian turun melakukan pencarian korban dengan menyusuri lokasi tenggelamnya korban dan bagian hilir sungai.

Tim ada yang menggunakan perahu karet dan ada yang menyelami dasar sungai tempat korban tenggelam.

Hingga malam tadi kedua korban belum juga ditemukan. Dan hari ini proses pencarian terus dilakukan.

Kepala Desa Limaumanis, Dody Syahputra yang juga turun melihat lokasi kejadian menyebutkan kalau pencarian korban terus dilakukan. Namun hingga malam hari belum ditemukan.

“Pencarian masih terus dilakukan,” ucap kepala desa.

Ada dua korban tenggelam yaitu Suratman ( 70) warga Gang Baru Dusun IX Desa Limau Manis dan Andra Sanjaya (10) Warga Dusun VI, gang ikhlas baru Desa Limaumanis Kecamatan Tanjungmorawa.

Terkait peristiwa ini, Kapolsek Tanjungmorawa AKP Jonny Damanik SH saat dikonfirmasi menyebutkan kalau proses pencarian masih dilakukan tim pencari.”Proses pencarian korban masih dilakukan tim bersama warga,” pungkasnya. (btr/azw)

Pengurus Karang Taruna Patumbak Dilantik

PELANTIKAN: Pemerintah Kecamatan Patumbak melantik pengurus Karang Taruna Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang Masa Bakti 2025-2030 di Aula GOR Kongsi Kupie Jalan Kebun Kopi Simpang Kongsi Desa Marindal I Kecamatan Patumbak, Minggu (10/8).
PELANTIKAN: Pemerintah Kecamatan Patumbak melantik pengurus Karang Taruna Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang Masa Bakti 2025-2030 di Aula GOR Kongsi Kupie Jalan Kebun Kopi Simpang Kongsi Desa Marindal I Kecamatan Patumbak, Minggu (10/8).

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kecamatan Patumbak melantik pengurus Karang Taruna Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang Masa Bakti 2025-2030 di Aula GOR Kongsi Kupie Jalan Kebun Kopi Simpang Kongsi Desa Marindal I Kecamatan Patumbak, Minggu (10/8).

Pelantikan dilakukan Camat Patumbak Muhammad Kennedy Tarigan SIP MSi disaksikan oleh Ketua DPRD Deliserdang Zakky Shahri SH, Kapolsek Patumbak di Wakilkan Ipda Tomson Sirait, Ketua MUI Dzahari Nasutioan, Ketua NU A Muklis, kades se-Kecamatan Patumbak, Pemuda Pancasila, Grib, FKPPI, serta tokoh tokoh masyarakat dan para ketua karang taruna dari tingkat kelurahan.

Ketua DPRD Deliserdang Zakky Shahri SH yang memberikan apresiasi dan dukungannya terhadap pelantikan pengurus Karang Taruna Kecamatan Patumbak. “Karang taruna adalah mitra strategis pemerintah dalam membangun karakter generasi muda. Saya berharap para pengurus yang baru dilantik mampu menjadi pelopor perubahan, pemuda yang solutif, serta aktif berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan sosial di lingkungannya masing-masing,” ucap Zakky.

Camat Muhammad Kennedy Tarigan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus baru atas kesediaan mereka untuk mengemban amanah sosial kemasyarakatan. Ia berharap karang taruna menjadi sayap penggerak dalam pembangunan sosial, kepemudaan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Patumbak.

Ketua Karang Taruna Kecamatan Patumbak Andre Septia Khadafi Spd menyatakan komitmennya untuk menjadikan karang taruna sebagai wadah pengembangan pemuda yang produktif, kreatif dan solutif.

Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran pengurus siap bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti pelatihan kewirausahaan, kegiatan sosial, hingga penanggulangan kenakalan remaja.(rel/saz)

Pengamat Tanggapi Plh Sektretris Disnaker Sumut Difitnah

M Abdi Siahaan
Foto: M Abdi Siahaan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aktivis dan Pemerhati Masyarakat Sumatera Utara (Sumut), M Abdi Siahaan meminta kepada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution untuk lebih jeli menanggapi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerja jajaran Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Artinya, adanya isu-isu negatif yang viral mau pun tidak viral di dinas Pemprovsu semuanya tanpa diketahui kebenarannya

“Gubsu harus bisa memilah mana isu benar atau tidak, karena penindakan oknum yang tidak bersalah itu sangat berpengaruh terhadap kinerja di dinas, termasuk keluarga, dan lingkungan tempat tinggalanya,” kata M Abdi Siahaan, Minggu (10/8).

Meski pun begitu, pria yang akrab disapa Wak Geng ini mendukung bersih-bersih di dinas jajaran Pemprovsu terhadap anggota yang benar benar bersalah. Demi mendukung program kerja Gubsu, Bobby Nasution membangun Sumut.

“Begitu jug kepada inspektorat jangan langsung menerima laporan yang masuk tanpa terlebih dahulu mengetahui kebenaran yang terjadi di lapangan, karena ada oknum tertentu demi mendapatkan kedudukan rela menjatuhkan seseorang di dinas dengan melakukan berberbagai cara,” tegasnya.

Seperti yang dialami Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Ervan Gani Siahaan yang baru menjabat empat hari.

“Baru saya menjabat 4 hari sebagai Plh Sekretaris Ketanagakerjaan Sumut, masuk surat dari oknum LSM kepada saya bahwa saya dituduh melakukan pungutan liar (pungli) kepada enam UPT dan pengadaan ATK. Surat itu malah masuk ke meja ke kepala dinas,” kata Ervan Gani kepada Sumut Pos.

Menurutnya, bagaimana mungkin dirinya melakukan pungli, sementara dia baru menjabat plh baru empat hari. Bahkan surat tudingan kasus yang sebelumnya disampaikan oknum LSM melalui pesan WhatsApp (WA) yang tidak digubris Ervan Gani, kemudian laporanya masuk melalui surat kepada Ervan Gani dan ke kepala dinas.

“Anehnya, Mana mungkin surat laporan itu bisa masuk ke ruangan kadis kecuali orang dalam, setelah saya telusuri saya sudah mengetahui oknum orang memasukan surat itu,” tandas Ervan.

Kadis yang mengatahui isu laporan tersebut sudah dijelaskan duduk perkara maslah itu.
”Saya sudah jelaskan duduk perkara itu kepada kadis, Saya seperti difitnah dan itu tidak benar hanya ingin menggoyahkan kinerja dan jabatan plh saya,” kata Ervan Gani Siahaan yang juga menjabat Kepala Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan Sumut.

Menurut Ervan sejak menjabat Plh Sekretaris banyak perubahan yang ingin dilakukan. Mulai dari pengadaan alat rumah tangga kantor, ac, dan lainnya.

“Jadi intinya saya mau suasana nyaman di kantor, dan segala pengeluaran yang tidak masuk akal akan saya awasi ketat,” tandasnya,

Makanya, kata Ervan dari mana tudingan seseorang kepada dirinya bahwa dia melakukan pungli ke UPT. Bahkan dampak dari tudingan tersebut, Ervan Gani Siahaan yang mengikuti lelang jabatan Essolon 2 Pemprovsu kemarin untuk posisi jabatan Kepala Dinas Perhubungan Pemprovsu pada 4 Agustus 2025 kemarin, namun saat pengumuman tgl 6 agustus 2025 namanya sudah tidak ada lagi.

“Saya berpikir apakah gara isu pungli itu yangg membuat saya tidak masuk hasil test wawancara,”beber Ervan.

Bahkan usai pengumuman selasa 5 Agustus nama Ervan tidak masuk hasil wawancara berikutnya.

“Saya termenung kenapa gak masuk? Apalagi sebelum pengumuman ada oknum mengancam diri saya melalui pesan WhatsApp (WA) sambil mengirim foto diri saya,” ungkapnya.

Ervan menduga foto profil pribadinya yang seharusnya hanya bisa diambil menggunakan pasword itu dilakukan orang dalam.

“Apalagi ada WA berisi pengancaman mengajak saya berduel. Untuk itu saya berencana akan melaporkan kasus ini ke kepolisian, karena ada pengancaman dan membuka data pribadi diri saya untuk dipublikasikan,” tegasnya. (azw)

Penyebab Kelangkaan Beras Premium, Aprindo Simpan Stok di Gudang

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Teka teki penyebab kelangkaan beras premium akhirnya terjawab. Ternyata, para pengusaha minimarket sengaja tidak mengeluarkan beras tersebut. Sebab, mereka khawatir diperiksa polisi karena dianggap menjual beras oplosan.

Hal itu disampaikan langsung Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin. Dia mengatakan, sejatinya stok beras premium kemasan 5 kg selalu ada. “Seperti merek Sania atau lainnya. Ada stoknya. Tapi tidak kami jual dulu,” katanya kemarin (8/8).

Solihin beralasan, para pengusaha ritel takut berurusan dengan hukum. Apalagi, sudah ada kejadian pegawai toko ritel diperiksa polisi karena diduga menjual beras premium oplosan.

Dia menegaskan, toko ritel hanya menjual, bukan memproduksi. “Padahal kami tidak tahu apa-apa. Bukan kapasitas kami memeriksa berasnya benar premium atau bukan. Ada yang diminta jadi saksi atau diperiksa,” jelasnya.

Karena itu, daripada berisiko berperkara dengan aparat, ritel-ritel memutuskan menyimpan stok beras premium di gudang.

Sekitar dua hari lalu, Aprindo mengirim surat ke produsen beras. Isinya, meminta harga beras premium diturunkan sesuai harga beras medium. Dengan begitu, ritel merasa lebih aman dan tidak akan diperiksa polisi.  “Akhirnya disepakati harganya turun Rp 1.500 per kemasan 5 kg,” katanya.

Solihin mengatakan, dengan penurunan harga tersebut, ritel akan kembali menjual beras premium kemasan 5 Kg. Namun, tidak serta merta kelangkaan berakhir. Sebab, butuh proses dan waktu agar beras-beras itu ada di rak-rak seperti biasanya.

Solihin melanjutkan, toko ritel sama sekali tidak tahu kualitas beras yang mereka jual. Ketika tertulis beras premium, mereka menjualnya sesuai label. Perkara di dalamnya ternyata kualitas medium, hal itu merupakan urusan produsen.

Menurut Solihin, stok beras berlabel premium di gudang mereka masih banyak. Mereka saat ini fokus menjual stok yang ada dahulu. Sampai saat ini, belum ada informasi apakah produsen melakukan penggilingan lagi atau tidak.

Solihin mengungkapkan, setelah ada kasus beras oplosan, sejumlah produsen mengabarkan berhenti produksi.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Satgas Pangan Mabes Polri merilis daftar tersangka beras oplosan atau beras yang tidak sesuai standar. Sesuai ketentuan, beras premium memiliki campuran beras patah maksimal 15 persen. Tetapi, ternyata kandungan beras patahnya di atas angka tersebut.

Polisi sudah menetapkan enam tersangka. Tiga diantaranya adalah S, AI, dan DO. Mereka berasal dari PT Padi Indonesia Maju (PIM). S adalah Presiden Direktur PT PIM. Kemudian, AI adalah kepala pabrik dan DO adalah kepala quality control. Beras premium kemasan dari PT PIM banyak dijumpai di pasar. Antara lain merek Sania, Fortune, Savia, dan Siip.

Tiga tersangka lain adalah KG yang menjabat sebagai Direktur Utama Food Station Tjipinang Jaya, BUMD milik Pemprov DKI Jakarta. Kemudian,  RL selaku Direktur Operasional dan IRP sebagai Kepala Seksi Quality Control.

Produk beras premium kemasan yang dikeluarkan Food Station memiliki beragam merek. Antara lain, Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, dan Setra Pulen. (jpg/ila)

Mensos Lantik 1.323 Guru Sekolah Rakyat

PERLIHATKAN SK: Sejumlah guru berfoto sambil memperlihatkan Surat Keputusan (SK) seusai pelantikan guru pada Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat (8/8/2025)
PERLIHATKAN SK: Sejumlah guru berfoto sambil memperlihatkan Surat Keputusan (SK) seusai pelantikan guru pada Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat (8/8/2025)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sejak dibuka pada pertengahan Juli lalu, ada cukup banyak drama di balik pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR). Mulai dari situasi belajar mengajar yang penuh dinamika hingga mundurnya siswa maupun guru.

Meski demikian, Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan program SR bakal berjalan sesuai rencana. Saat ini sudah ada 70 SR yang telah dibuka. Sepekan lagi genap 100 sekolah akan beroperasi. Dan target tahun ini ditetapkan ada 159 sekolah.

Hal itu terungkap di sela-sela pelantikan 1.323 guru SR oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf yang berlangsung secara hybrid, kemarin (8/8).

Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, mengakui bahwa perjalanan awal SR tidak selalu berjalan mulus. ”Ada 143 guru dan 115 siswa yang mundur. Kami menghormati keputusan tersebut,” katanya.

Namun, hal itu sudah bisa diatasi. Di mana pemerintah sudah mendapatkan pengganti para guru yang mundur itu melalui seleksi. Sesuai rencana, paling lambat pada September mendatang akan ada pelantikan guru dan kepala sekolah untuk mengisi 59 titik SR.

Mereka yang sudah dilantik berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). ”Untuk tunjangan, nanti akan kami sesuaikan. Di Jakarta bagaimana dan daerah lain seperti apa,” tegasnya.

Mantan Wakil Gubernur (Wagub) Jatim itu menyebut bahwa SR bukan sekadar bangunan dan fasilitas. ”Tapi sebuah jembatan dari keterbatasan menuju untuk memastikan setiap anak dari daerah terpencil, pinggiran kota, lereng gunung, bisa melangkah,” katanya.

Dinamika di balik pelaksanaan program SR juga diungkapkan sejumlah kepala sekolah. Seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah 12 Bogor, Iksan Cahyana. Dia mengaku bahwa setiap hari selalu ada kejutan. ”Anak-anak memang butuh diperhatikan. Sekarang (para siswa) sudah tidak mau pulang,” ujarnya.

Dia menyebut hal itu wajar, mengingat latar belakang dan kemampuan kognitif siswanya beragam.

Lain lagi cerita Fitri Puspitasari dari Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Bogor. Di sana ada 11 anak yang tidak bisa membaca dan menulis secara lancar. Selain itu, dia juga punya dua anak didik yang disabilitas intelektual. “Guru-guru meluangkan waktu setiap hari untuk memfasilitasi belajar secara personal. Satu guru pegang satu siswa,” tuturnya.

Memang mereka yang belum bisa baca akan cenderung minder. Para guru yang sudah ditempatkan meluangkan waktu. ”Walaupun belum terlalu bagus tapi sudah terlihat progresnya,” katanya. (jpg/ila)