27 C
Medan
Saturday, April 11, 2026
Home Blog Page 1264

Dua Hari di Bandung, AHY Ajak Anies Berdialog dengan Generasi Muda

BANDUNG, SUMUTPOS.CO – Akhir pekan ini, akan dihabiskan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk berkegiatan di Kota Kembang, Bandung, Jawa Barat. Rencananya, AHY akan berangkat ke Bandung menggunakan kereta api, Sabtu (5/8) pagi.

Selama dua hari di Bandung, AHY juga akan berkegiatan bersama Calon Presiden Anies Baswedan. Keduanya akan menghadiri acara dialog dengan anak muda Bandung pada hari Sabtu (5/8) dan menggelar dialog bersama ribuan warga Bandung di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Minggu (6/8) siang.

“Iya, Mas AHY akan menyapa masyarakat Jawa Barat, khususnya Bandung, bersama Mas Anies, Sabtu-Minggu ini,” ujar Herzaky, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat mengkonfirmasi pertanyaan teman-teman wartawan.

Selain berkegiatan bersama Anies Baswedan, AHY juga direncanakan menyapa komunitas lari di Bandung dan berolahraga bersama. Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Anton Sukartono Suratto menjelaskan, rangkaian kegiatan AHY di Bandung sudah dipersiapkan dengan baik.

“Jika tidak ada perubahan, acara Anies dan AHY ini akan menjadi momentum gerakan perubahan dan perbaikan Indonesia, yang dimulai dari Bandung, Jawa Barat,” ucap Anton saat rapat persiapan akhir dengan semua pihak yang terlibat, Jumat (4/8).

Anton berharap, acara Anies bersama AHY ini dapat berlangsung lancar tanpa kendala berarti. Selain itu, kegiatan tersebut juga menegaskan bahwa AHY tetap berkomitmen berjuang bersama Anies Baswedan. “Ini bukti bahwa AHY dan Demokrat memegang teguh komitmen Koalisi Perubahan dan Perbaikan,” papar Anton.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Fathi selaku Ketua Panitia menambahkan, persiapan acara Dialog Anies-AHY dengan generasi muda telah dipersiapkan sebaik mungkin. “Lokasinya di restoran Roemah Kentang 1908, akan ada ratusan milenial dan zilenial yang berdialog dengan Anies dan AHY,” ujar Fathi yang juga merupakan Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi ini.

Fathi juga menjelaskan, AHY akan menyempatkan olahraga lari pagi bersama masyarakat di kawasan CFD Dago, hingga lapangan Gasibu. “Mas AHY rutin olahraga, jadi beliau mau lari pagi ke Gasibu, sekaligus menyapa masyarakat Kota Bandung,” pungkas Fathi. (adz)

BRI Unit Titi Kuning-Branch Office Medan Sisingamangaraja Gerebek Pasar di Medan

BRI Unit Titi Kuning-Branch Office Medan Sisingamangaraja saat gerebek Pasar Titi Kuning Medan, Kamis (3/8).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Titi Kuning-Branch Office Medan Sisingamangaraja melakukan kegiatan grebek pasar, dalam rangka mendukung layanan keuangan digital agar semakin inklusif dan mampu menjangkau segenap lapisan masyarakat, di Pasar Titi Kuning Medan, Kamis (3/8).

Dalam hal ini, industri fintech dapat berperan sebagai enabler untuk mendigitalisasi para pelaku usaha, khususnya usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Demikian disampaikan Manajer Bisnis Mikro Branch Office Medan Sisingamangaraja, Petty Siregar kepada Sumut Pos di Medan, Kamis (3/8) sore.

“Pada kegiatan grebek pasar ini, kita mengharapkan agar kiranya masyarakat dapat memanfaatkan program Cashless, tidak perlu membawa uang tunai saat berbelanja, cukup membayar dengan transfer melalui BRI Mobile (Brimo) atau Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS),” ujarnya.

Petty mengungkapkan, bahwa BRI siap mendukung usaha UMKM melalui penyaluran Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan harapan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dapat dirasakan secara langsung untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan perekonomian masyarakat.

“Melalui kegiatan ini juga, pelaku usaha UMKM diberikan pemahaman tentang syarat dan prosedur dalam mengajukan permohonan kredit Kupedes/KUR bagi pelaku Usaha UMKM,” tandasnya. (dwi)

Batik Ecoprint, Manfaatkan Daun sebagai Pewarna Alami

PERLIHATKAN: Windi Wistiani memperlihatkan batik hasil ecoprint buatannya di kediamannya, Jalan Marelan Raya, Gang BPJS, Lingkungan X, Kelurahan Tanah 600, Medan Marelan, Rabu(2/8).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Windi Wistiani, warga Gang BPJS, Lingkungan 10, Kelurahan Tanah 600, Medan Marelan ini, sudah hampir 3 tahun menekuni kerajinan batik ecoprint. Batik ecoprint ini merupakan salah satu jenis batik yang metode pembuatannya memanfaatkan pewarna alami dari tanin atau zat warna daun, akar atau batang yang diletakkan pada sehelai kain, kemudian kain tersebut direbus.

“Dari daun jati, daun Ketapang, daun mangga, dan juga daun secang.Teknik Ecoprint ini berbahan dasar jenis kain mulai dari Kain Katun Jepang, Kain Tenun Badui, Kain Sutra, dan Kain Renda, Namun Kain tenun Badui yang paling banyak diminati oleh konsumen,” ucapnya kepada wartawan koran ini.

Windi mengatakan, untuk pemilihan kainnya sendiri harus berasal dari serat alami agar warna yang dihasilkan dari tanin daun mampu meresap sempurna dan tahan lama, dengan kain dan bahan warna

alami akan mengurangi resiko kesehatan seperti alergi, bahkan pencemaran lingkungan dari proses pembuatan.

“Ya seperti yang saya bilang, daun yang digunakan dapat ditemui hampir di seluruh Indonesia sebagai ciri khas flora Indonesia, seperti kayu secang, akar dan daun mengkudu, daun jati, daun jarak, serta daun ketapang,” kata dia.

Untuk memulai teknik ini, lanjutnya, kain direndam terlebih dahulu selama satu hari satu malam di dalam air tawar, kemudian setelah direndam k dalam keadaan lembab, tempelkan daun sesuai dengan daun apa yang mau dibuat, ditempel, lalu kain dilipat selama beberapa menit, dan terlihat nantin hasilnya. “Daun yang kita tempel tadi akan terlihat seperti sablon, itulah yang dinamakan ecoprint tadi,” ujarnya.

Windi menambahkan, selain ecoprint tadi, ada juga teknik ecofounding, yaitu teknik menempel bunga atau daun, kepermukaan kain, lalu daun tadi ditutup dengan plastik, kemudian dipukul pelan pelan menggunakan paku atau batu, hasilnya hampir sama dengan teknik ecoprint tadi.

Soal harga, kata Windi, ia tidak mematok harga tinggi. Ia hanya mematok harga berdasarkan dengan harga jenis kain yang digunakan. Misalnya, kain tenun Badui ukuran permeter harganya sekitar Rp150 ribu. “Ada juga konsumen yang membawa kain sendiri, lalu minta dibuatkan ecoprint di kainnya,” tuturnya.

Ia berharap ke depan, Pemko maupun kecamatan lebih peduli lagi dengan UMKM. “Alhamdulillah dari pihak kecamatan semalam datang untuk melihat dan kita juga termasuk bagian dari binaan dari UMKM kecamatan itu sendiri,” ucapnya bersyukur. (mag-1/ila)

Pengembalian Dana Proyek Lampu Pocong, Pemko Diminta Salurkan ke Masyarakat

BERDIRI: Lampu pocong masih berdiri tegak di Jalan Sudirman Kota Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Medan Fraksi PKS, Dhiyaul Hayati, mengusulkan agar dana pengembalian proyek lampu pocong Pemko Medan senilai Rp21 miliar untuk membantu masyarakat dan kepentingan publik lainnya, Tentunya, penggunaan anggaran tersebut akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam P-APBD Kota Medan tahun 2023.

“Kita berharap agar Pemko Medan menggunakan dana yang dikembalikan itu untuk kepentingan masyarakat. Karena saat ini banyak yang perlu dibenahi dan belum sesuai ketentuan, termasuk pelayanan publik dan perbaikan infrastruktur,” ucap Dhiyaul Hayati, Kamis (3/8).

Legislator PKS ini memaparkan, pengembalian dana tersebut dapat digunakan untuk membantu masyarakat, seperti bantuan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), menaikkan gaji guru honor agar sesuai UMK, dan penyesuaian gaji kepling dan tenaga honorer.

Selain itu, dapat juga digunakan untuk memberi pelatihan kepada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan (pengangguran) agar tercipta lapangan kerja sehingga mengurangi aksi kriminalitas. Tak cuma itu, dana tersebut juga bisa menyediakan sarana untuk perbaikan lampu rusak serta perbaikan pelayanan publik lainnya.

“Dana yang dikembalikan tentunya tidak sedikit dan dapat digunakan untuk membantu masyarakat. Seharusnya didahulukan kebutuhan masyarakat ketimbang proyek-proyek lain. Masyarakat bayar pajak, selayaknya mereka merasakan perbaikan ekonomi dan pelayanan publik,” harap anggota Komisi III ini.

Dia menyebutkan, bantuan ini akan berdampak positif kepada masyarakat. Dengan meningkatnya perekonomian masyarakat, diharapkan aksi kriminalitas di Kota Medan akan berkurang.

Sebab, salah satu faktor terjadinya kejahatan karena ketiadaan lapangan kerja. Dia berharap, hal ini harus dipikirkan agar angka kriminalitas dapat diminimalisir. “Bagaimana agar masyarakat tidak terlibat dalam dunia narkoba, praktik judi dan perbuatan ilegal lainnya seperti begal dan pencurian. Jadi kita harapkan, agar dana proyek yang sudah dikembalikan itu dialihkan untuk membantu masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya, terkait proyek lampu pocong, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, menyampaikan bahwa proyek lampu pucong dinyatakan total lost. Selain diperintahkan mengembalikan uang sebesar Rp21 miliar, kontraktor proyek ‘lampu pocong’ diminta untuk membongkar lampu tersebut. (map/ila)

Ketua Bapemperda DPRD Medan Nilai Ranperda Tentang Pasokan Kebutuhan Masyarakat Belum Mendesak

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan, Dedy Aksyari Nasution, menilai jika wacana pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Pasokan Kebutuhan Masyarakat belum ada dibahas pihaknya di Bapamperda DPRD Medan melalui unsur fraksi-fraksi yang ada.

Ia pun mempertanyakan fungsi Perda yang digagas Ketua Komisi III DPRD Medan sekaligus Ketua Fraksi Partai Nasdem, Afif Abdillah tersebut.

“Fungsinya Ranperda (Pasokan Kebutuhan Masyarakat) itu apa? Pemerintah pusat, Pemprovsu dan
Pemko Medan kan sudah punya regulasinya,” ucap Dedy, Jumat (4/8/2023).

Dikatakan Dedy, pihaknya di Bapemperda tidak bisa sembarangan mengeluarkan Ranperda. Sebab, setiap Perda harus bersifat untuk memaksimalkan program kerja Pemko Medan. Bukan sebaliknya, yaitu membuat penanganan menjadi tidak efisien.

“Kami pun di Bapemperda tidak bisa sembarangan keluarkan perda-perda. Dengan banyaknya perda-perda yang lahir, dikhawatirkan tidak efisien untuk penanganan hal-hal tertentu. Padahal, ada pihak yang berwenang dalam hal itu,” ujarnya

Dedy mencontohkan persoalan kebutuhan masyarakat yang akhir-akhir ini menjadi perhatian serius sejumlah pihak, yakni kelangkaan LPG 3 Kg. Katanya, LPG 3 kg tersebut sudah jelas hanya diperuntukan bagi masyarakat miskin dan UMKM, namun bisa dimiliki warga yang berkecukupan secara materi dan pelaku usaha berskala besar.

“Sebenarnya kan sudah ada regulasinya, tinggal pihak yang berwenang mengawasi itu. Termasuk Anggota DPRD Medan juga bisa melakukan pengawasan distribusinya, gak harus ada Perda. Semakin banyak Perda, semakin kacau nanti untuk yang gak jelas-jelas. Contohnya, banyak perda yang sudah ada dibuat lagi karena harus direvisi,” katanya.

Politisi Partai Gerindra ini menilai, wacana Ranperda Pasokan Kebutuhan Masyarakat Kota Medan belum bersifat urgent atau mendesak untuk segera dibahas. Sebab, masih ada peraturan-peraturan yang mengatur persoalan yang bersinggungan dengan kebutuhan masyarakat dan perlu diefektifkan penegakannya.

“Soal regulasi kebutuhan masyarakat, kan sudah ada di masing-masing OPD. Gak semuanya harus dibuat perdanya,” tegasnya.

Apalagi, sambung Anggota Komisi IV DPRD Medan itu, semua peraturan daerah sebenarnya mengacu ke pemerintah pusat. Apa yang bisa di adopsi, tentu akan dipakai. Mengingat peraturan itu bersifat nasional, sehingga tidak harus dibentuk perdanya.

“Beda halnya kalau ranperda itu yang sifatnya kearifan lokal. Misalnya perda tentang kebudayaan, zonasi pedagang kaki lima dan lain-lain, karena itu memang perlu. Pemerintah pusat mana tahu topografi di tiap-tiap daerah, kita lah yang ada di daerah yang lebih tahu. Jadi wacana Ranperda Pasokan Kebutuhan Masyarakat belum urgent lah untuk dibahas,” pungkasnya. (map/ram)

Terima 10 Ribu Blangko e-KTP Setiap Bulan, Disdukcapil Medan Terus Ajukan Penambahan Kuota

Kadisdukcapil Medan, Baginda Siregar.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), mengaku terus fokus untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak atau belum memiliki KTP elektronik (e-KTP) dengan terus mengusulkan penambahan kuota blangko e-KTP ke Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal itu dilakukan sebagai bentuk dukungan Pemko Medan terhadap perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Mengingat, e-KTP menjadi salah satu syarat bagi setiap Warga Negara Indonesia yang berusia minimal 17 tahun untuk dapat menggunakan hak suaranya.

“Kita terus mengusulkan penambahan kuota blangko e-KTP ke pusat, apalagi menjelang Pemilu seperti saat ini. Walaupun sebenarnya, permintaan blangko e-KTP itu memang kita selalu kita lakukan secara rutin,” ucap Kepala Disdukcapil Kota Medan, Baginda Siregar kepada Sumut Pos, Jumat (4/8/2023).

Ditanya terkait berapa banyak jumlah blangko e-KTP yang diusulkan Pemko Medan ke Kemendagri, Baginda mengatakan jika pihaknya selalu mengusulkan penambahan blangko e-KTP sebanyak mungkin.

“Kita usulkan sebanyak mungkin, agar semakin banyak yang bisa terakomodir,” ujarnya.

Lantas, berapa banyak jumlah blangko e-KTP yang diterima Pemko Medan dari Pemerintah Pusat setiap bulannya? Baginda menjelaskan jika jumlah blanko yang diterima setiap bulannya tidak sama atau bervariasi. Namun bila dirata-ratakan, sekitar 10 ribu blangko.

“Jumlah blangko e-KTP yang kita terima setiap bulannya tidak sama,
kalau dirata-ratakan sekitar 10 ribu perbulan,” katanya.

Diterangkan Baginda, tentu saja jumlah itu seringkali masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Medan akan blanko e-KTP.

“Karena yang mengurus KTP itu kan bukan hanya yang baru menginjak usia 17 tahun, tetapi juga yang KTP nya rusak, hilang, pindah alamat, dan lain-lain,” terangnya.

Oleh sebab itu, sambung Baginda, pihaknya harus menggunakan stok blanko e-KTP yang ada secara maksimal. Salah satunya dengan menerapkan sistem skala prioritas, yakni dengan memprioritaskan masyarakat yang baru menginjak usia 17 tahun.

Dijelaskan Baginda, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan KPU Kota Medan terkait masyarakat yang masuk ke dalam data pemilih. Khususnya kepada para pemilih baru, yakni masyarakat Kota Medan yang baru menginjak usia 17 tahun.

“Sebagai bentuk dukungan kita, Disdukcapil Kota Medan rutin ke sekolah-sekolah untuk melakukan perekaman data terhadap siswa yang berusia 17 tahun untuk bosa mendapatkan e-KTP karena nantinya mereka juga berhak untuk ikut memilih dalam Pemilu (2024),” pungkasnya.

Seperti diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggenjot pengadaan blangko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tahun ini. Tujuannya, guna mendukung kebutuhan Pemilu 2024.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi mengatakan, pada 1 Agustus pihaknya telah menyelesaikan pengadaan blangko baru melalui e-katalog. Itu setelah usulan pemanfaatan dana pendapatan negara bukan pajak (PNBP) untuk pengadaan blangko e-KTP disetujui menteri keuangan.

“Dengan demikian, diharapkan agenda strategis nasional terkait suksesnya Pemilu 2024 dapat didukung dengan lancar,” ujarnya kemarin (2/8).

Pada pengadaan 1 Agustus, jumlah blangko e-KTP yang dipesan sebanyak 11.393.783 keping. Angka tersebut menambah dua kali pengadaan sebelumnya yang dilakukan tahun ini.

Awal 2023, dukcapil sudah mengadakan 10.450.518 keping dengan anggaran reguler APBN. Kemudian, pada akhir Mei 2023, ditambah sebanyak 2.683.032 keping. Dengan demikian, secara akumulasi, pada 2023 sudah diproduksi sekitar 24 juta.

Teguh mengungkapkan, per 4 Agustus 2023, stok blangko e-KTP mulai tersedia. Permintaan blangko dari daerah-daerah pun sudah bisa dipenuhi secara bertahap. Ia berharap setelah itu, tidak ada lagi daerah yang kekurangan blangko.

Dia juga meminta agar kepala dinas dukcapil se-Indonesia dapat memanfaatkan penggunaan blangko itu dengan cermat. Salah satu prioritasnya untuk penduduk yang sudah melakukan perekaman, tetapi e-KTP belum dicetak. Selain itu, juga terhadap pemilih pemula. (map/ram)

Pemko Medan Diingatkan Tentang Sulitnya Dapatkan Program Bedah Rumah dan Mengurus PBG

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Medan, Dr. Rudiawan Sitorus, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk memperhatikan sejumlah program dan pelayanan yang telah diluncurkan, sehingga bisa memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat.

Beberapa program yang menjadi perhatian DPRD Medan, yakni terkait program Bedah Rumah dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Hal ini disampaikan Rudiawan Sitorus kepada wartawan terkait Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan yang saat ini tengah berfokus dalam menyelesaikan pembahasan KUA PPAS P-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023.

“Pertama terkait program bedah rumah, program-program yang berkaitan dengan sentuhan langsung ke masyarakat ini harus menjadi perhatian, salah satunya tentang bedah rumah. Di lapangan banyak ditemukan rumah warga yang layak mendapatkan program tersebut. Namun program ini dinilai terlalu sulit secara administrasi, dan ini menjadi persoalan,” ucap Rudiawan, Jumat (4/8/2023).

Dikatakan Anggota DPRD Medan asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Pemko Medan harus memberikan solusi di lapangan terkait permasalahan ini, sehingga program tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik.

“Kita sangat berharap Pemerintah Kota Medan mencari solusi di lapangan terkait permasalahan tersebut, sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan program bedah rumah,” harapnya.

Untuk itu. Rudiawan yang saat ini menjabar sebagai Wakil Ketua Komisi IV itu juga mendorong Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan agar dapat memberikan perhatian terhadap persoalan ini.

“Ini program yang sangat baik, kita mengharapkan Dinas terkait bisa memberikan perhatian yang serius dalam pelaksanaan program ini di masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Rudiawan juga meminta Pemko Medan untuk memberikan perhatian yang serius terhadap permasalahan sulitnya mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang hari ini sudah berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

“Di lapangan kita juga mendapatkan permasalahan yang disampaikan warga, dimana pengurusan izin bangunan sangat lama dan sulit. Imbasnya warga berinisiatif untuk membangun duluan, kemudian mengurus izinnya,” katanya.

Rudiawan menilai, persoalan ini sangat penting untuk menjadi perhatian Pemko Medan. Mengingat, PBG merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemko Medan.

“Komisi IV akan konsen untuk mengawal PBG ini, karena PBG merupakan pemasukan yang besar untuk meningkatkan PAD Kota Medan. Intinya kita berharap, setiap persoalan yang ada harus dicari jalan keluarnya,” pungkasnya. (map/ram)

Arif Sudarto Trinugroho, Lasro Simbolon dan Safrizal Jadi Calon Pj Gubsu

MEDAN, SUMUTPOS.CO – 8 dari 9 Fraksi di DPRD Sumatera Utara memutuskan tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, yang diusulkan dan akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Rapat pimpinan tersebut, berlangsung di Gedung DPRD Sumut, di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Kamis (3/2023).

Dalam rapat pimpinan itu, dipimpin langsung Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting bersama 8 Ketua Fraksi DPRD Sumut. Hasil rapat tersebut, mengusulkan 3 nama calon Pj Gubernur Sumut, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut, Arief Sudarto Trinugroho.

Kemudian, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal, dan Deputi Penetapan dan perlindungan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI, Lasro Simbolon.

Ketiga nama calon Pj Gubernur Sumut itu, dibenarkan oleh Ketua Baskami Ginting kepada wartawan di ruang kerjanya di gedung DPRD Sumut, Kamis (3/8) sore.

“Saya selaku Ketua DPRD Sumut, sudah mengadakan rapat dengan pimpinan dewan sekaligus, pimpinan fraksi masing-masing untuk memberikan nama-nama (Pj Gubernur Sumut) yang diusulkan,” ucap Baskami.

Usai rapat tersebut, Baskami mengungkapkan pihaknya langsung menyusun surat pengajuan ketiga nama calon Pj Gubernur Sumut dan ditandatangani Ketua DPRD Sumut. Rencana Jumat hari ini, (4/8).

“Tadi siang (kemarin), rapat semua hadir. Tentu masing-masing sudah memberikan nama. Yang pertama itu, pak Arief Sekda kita. Lasro Simbolon, Safrizal. Surat ditandatangani, paling lama Jumat kami kirim ke Mendagri,” ucap Baskami.

Politisi senior PDI Perjuangan itu, mengatakan dari pimpinan dewan bersama Ketua Fraksi, tidak dihadiri alias absen Fraksi Gerindra DPRD Sumut. Hingga diputuskan ketiga nama tersebut, yang diusulkan.

Baskami mengungkapkan sudah menghubungi Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut, Ari Wibowo melalui telpon selular. Namun, handponenya mati. Saat dihubungi Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Sumut, Gusmiyadi menyatakan belum mendapatkan petunjuk atau keputusan dari DPD Gerindra Sumut.

“Seharusnya, kami tunggu sampai jam 2 siang. Sampai jam 4 sore, dia tidak hadir. Kami telpon Ketua tidak aktif, kami telpon sekretaris, bilang belum ada petunjuk dari DPD. Ini rapat tidak bisa ditunda, harus kami putuskan, Gerindra yang belum masuk namanya,” jelas Baskami.

Baskami menjelaskan meski rapat pimpinan tersebut tidak dihadiri Fraksi Gerindra DPRD Sumut, tidak menggangu mekanisme proses pengajuan nama-nama calon Pj Gubernur Sumut itu.

“Tidak ganggu mekanisme untuk pengajuan nama calon Pj Gubernur itu. Kita tidak main voting, 8 Fraksi dari 9 Fraksi sudah hadir. Kita sudah hubungi mereka,” sebut politisi senior PDI Perjuangan itu.

Baskami mengatakan proses pengusulan ketiga calon nama Pj Gubernur Sumut, harus segera disampaikan dengan waktu paling lama 9 Agustus 2023.

Baskami berharap dengan Pj Gubernur Sumut nantinya bisa berkordinasi dan berkomunikasi dengan baik dengan seluruh legislatif di DPRD Sumut. Meski keputusan ada ditangan Presiden RI, Joko Widodo.

“Keinginan kami, yang sudah kami kenal. Tapi, semua itu keputusan dari Presiden. Apa dibilang, Gubernur ini perwakilan Presiden di Sumatera Utara,” sebut Baskami.

Baskami juga mengungkapkan bahwa keinginan pihaknya, Pj Gurbernur Sumut paham dengan kondisi dan permasalahan di Sumut serta beragama suku dan etnis di dalamnya.

“Kami berharap, orang tahu Sumatera Utara lah yang menjabat Pj Gubernur ini. Dia menjabat satu tahun lebih ini. Bukan satu atau bulan ini saja,” kata Baskami.

Baskami mengatakan Sumut pada tahun 2024 melaksanakan event besar seperti Pemilu hingga Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024.

“Kami harapkan kepada di pusat, mengetahui yang membangun Sumut ini. Kita mau Pemilu dan Pilkada. Kita juga menghadapi PON, itu event yang besar kita hadapi. Juga bisa bersinergi dengan DPRD Sumut,” tandas Baskami.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Hariyanto mengungkapkan pihaknya cuma mengusulkan satu calon Pj Gubernur Sumut, yakni Sekda Sumut, Arief Sudarto Trinugroho.

“Pak sekda, Pak Arief. Jadi kenapa pak Arief yang kita usulkan tentunya kita melihat pertama track record. Pak arief selama ini kita lihat orang yang memang pantaslah untuk mengemban amanah plt tersebut karena jabatan juga jabatan sekda. Kedua beliau juga termasuk yang memenuhi kriteria eselon I,” ucap Hariyanto saat ditemui di ruang kerjanya di DPRD Sumut.

Ketiga, Hariyanto mengatakan bahwa pihaknya sudah mengenal baik Arief. Sehingga akan mempermudah kordinasi dan komunikasi antara Pj Gubernur Sumut dengan DPRD Sumut.

“Tentu kita karena sudah kenal dengan baik, kalau pepatahnya kan bilang jangan beli kucing dalam karung. Artinya kita sudah kenal dengan baik beliau dan mudah-mudahan kenal baik ini. Dia juga memberikan bisa bekerja sama kita harapkan sebagaimana selama ini beliau bisa bekerjasama dengan DPRD. Sehingga antara eksekutif dan legislatif ketika itu terjalin kerjasama yang baik maka akan berjalanlah pembangunan di Sumut dengan baik,” jelas Hariyanto.

Disinggung kenapa Fraksi PKS DPRD Sumut cuma mengusulkan satu nama saja Pj Gubernur Sumut. Hariyanto mengatakan pihaknya ingin fokus saja ke Sekda Sumut.

“Kita fraksi lebih fokus, pinginnya fokus. Karena sifatnya usulan. Kalau kita ada usulan 1 atau 2 3, itu kan sedikit agak buyar dia. Makanya kita usulannya lebih fokus ya mudah2an bisa mengerucut kepada beliau,” ucap politisi PKS itu.

Hariyanto mengatakan harapan dari PKS bahwa Pj Gubernur Sumut, bisa melanjutkan kepemimpinan dari Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah dalam pembangunan di Sumut.

“Artinya bisa melanjutkanlah program-program baik yang selama ini sudah dijalankan dan digulirkan dalam RPJMD itu sampai selesai,” ucap Hariyanto.

“Kemudian, kita ada momen nanti pileg, pilpres, pilkada ini kan masa Pj nih. Tentunya berharap beliau bisa mengayomi. Artinya beliau netral sehingga bisa berjalan proses demokrasi itu dengan baik. PON juga, itu agenda pembangunan yang berjalan dengan baik karena anggaran sudah disiapkan, mudah-mudahan beliau bisa meneruskan itu,” pungkas Hariyanto.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Sumut, Irham Buana Nasution dari Fraksi Golkar DPRD Sumut. Ia mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan ketiga nama Pj Gubernur Sumut itu, ke DPRD Sumut, Baskami Ginting.

Irham pun, mengirimkan surat yang disampaikan ke pimpinan DPRD Sumut kepada wartawan Sumut Pos.

“Benar (ketiga nama Pj Gubernur Sumut itu), sudah diajukan,” ungkap Irham Buana saat dikonfirmasi Sumut Pos via pesan WhatsApp, kemarin.

Dalam surat pengajuan Tiga nama calon Pj Gubernur Sumut diusulkan Fraksi Golkar DPRD Sumut, langsung ditandatangani oleh Ketua Fraksi DPRD Sumut, H Syamsul Qamar dan Sekretaris, Viktor Silaen.

Surat pengajuan Tiga nama calon Pj Gubernur Sumut diusulkan dengan nomor : 10/2.R/FPG DPRD/SU/VIII/2023, yang ditunjukkan kepada Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting.(gus/ram)

Paket “JITU 1” dari IndiHome, Solusi Internet Unlimited Cepat hingga 100 Mbps

Paket JITU 1 menghadirkan layanan internet berkecepatan tinggi dengan harga terjangkau, yang menawarkan kecepatan hingga 100 Mbps untuk mendukung pengalaman digital tanpa batas bagi keluarga yang melakukan berbagai aktivitas digital di rumah.

 JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mengedepankan konsistensi sebagai digital lifestyle driver yang terus membuka semua peluang melalui ragam solusi dan layanan gaya hidup digital bagi pelanggan, Telkomsel melanjutkan kehadiran paket internet cepat dan stabil dari IndiHome dengan beragam pilihan paket Jaringan Internet Unlimited (JITU 1), yang dilengkapi dengan ragam layanan streaming hiburan digital dan Promo Pasang Baru (PSB).

Sukses berintegrasi ke Telkomsel pada 1 Juli 2023 lalu, kini IndiHome melalui paket JITU 1 akan memastikan keberlanjutan dalam penyediaan kapabilitas yang semakin mendukung pengalaman konektivitas dan gaya hidup digital bagi para pelanggan di segmen rumah tangga (household) atau keluarga dengan dukungan internet rumah berteknologi broadband jaringan fiber terdepan.

Paket JITU 1 dirancang secara khusus untuk menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi dengan harga yang terjangkau, terutama bagi pelanggan household. Pelanggan dapat memilih salah satu dari beberapa varian Paket JITU 1 yang tersedia, seperti paket JITU – 1P untuk layanan internet tetap (fixed broadband), paket JITU 1 – 2P Internet Phone untuk bundle layanan internet tetap dan telepon rumah dengan akses berlangganan Disney+ Hotstar, paket JITU – 2P Internet TV untuk bundle internet tetap dan ragam channel IPTV/TV interaktif serta bonus langganan platform streaming IndiHome TV, Sea Today, Disney+ Hotstar, Catchplay, WeTV, iFlix, dan Vidio, serta paket JITU 1 – 3P untuk bundle internet tetap, telepon rumah, dan ragam channel IPTV.

Ragam pilihan paket JITU 1 tersebut kini dapat dinikmati dengan harga berlangganan mulai Rp280 ribu/bulan, dengan bonus telepon rumah hingga 100 menit (lokal/interlokal), serta mendapatkan kecepatan internet mulai dari 30 Mbps hingga 50 Mbps. IndiHome juga menyediakan promo paket High Speed JITU 1 untuk kecepatan internet 100 Mbps, dengan harga berlangganan Rp375 ribu/bulan, dan bonus langganan platform streaming IndiHome TV, Disney+ Hotstar, dan MAXstream.

Vice President Home Broadband and FMC Consumer Marketing Telkomsel Dedi Suherman menjelaskan, “Telkomsel terus membuka semua peluang dalam menghadirkan pengalaman digital tanpa batas melalui ragam solusi dan layanan yang customer-centric. Melanjutkan kehadiran paket internet unlimited, cepat, dan stabil dari IndiHome, yang kini diwujudkan melalui berbagai penawaran bernilai tambah dalam paket JITU 1, Telkomsel senantiasa berupaya mendukung berbagai aktivitas dan hiburan digital keluarga di rumah. Ke depannya, Telkomsel akan terus relevan dalam berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, guna mengakselerasi pemerataan dan kesetaraan pengalaman masyarakat dalam pemanfataan layanan gaya hidup digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan.”

Guna mendorong penetrasi IndiHome, Telkomsel juga menghadirkan promo bebas biaya Pasang Baru/Instalasi (PSB) senilai Rp500 ribu khusus bagi seluruh pelanggan baru IndiHome yang memilih paket berlangganan dengan kecepatan minimal 50 Mbps. Sementara itu, pelanggan baru yang berlangganan kecepatan maksimal 40 Mbps juga dapat menikmati promo potongan biaya PSB sebesar 70 persen. Promo bebas dan potongan biaya PSB tersebut berlaku untuk proses aktivasi hingga 31 Agustus 2023.

Pelanggan dapat dapat memilih varian paket JITU 1 dari IndiHome sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing melalui berbagai customer touch point untuk IndiHome, seperti GraPARI, Call Center 188 atau 147, website www.telkomsel.com, petugas penjualan IndiHome, serta aplikasi MyTelkomsel dan MyIndiHome. Informasi lebih lanjut mengenai produk dan jangkauan layanan paket JITU 1 IndiHome dapat diakses melalui myih.ch/nasional-JITU.

IndiHome kini menjadi penyedia layanan internet rumah, telepon rumah, dan TV interaktif terdepan di Indonesia, yang menghadirkan beragam pilihan paket serta layanan tambahan yang dapat dipilih sesuai kebutuhan pelanggan. Saat ini, IndiHome telah menghadirkan konektivitas internet menggunakan jaringan fiber optik dan tersebar di 501 kota di Indonesia, dan bersama Telkomsel akan terus melakukan berinovasi untuk memenuhi pengalaman akses internet terbaik dan layanan hiburan digital kelas dunia bagi masyarakat.

Solusi Lengkap dengan Telkomsel One

Telkomsel juga telah meluncurkan Telkomsel One pada tanggal 21 Juli 2023, yang merupakan salah satu dari wujud nyata komitmen Telkomsel dalam melanjutkan implementasi inisiatif Fixed Mobile Convergence (FMC). Telkomsel One menawarkan layanan broadband dengan ragam nilai tambah, kapabilitas andal dalam satu jaringan, kemudahan serta keunggulan layanan Telkomsel Prabayar, Halo, Orbit, dan IndiHome dalam satu solusi, satu aplikasi, satu touch point, dan satu tagihan yang semakin meningkatkan pengalaman pelanggan untuk akses konektivitas broadband yang lebih seamless, guna mendukung berbagai kebutuhan dan aktivitas gaya hidup digital masyarakat dengan dukungan konektivitas broadband terdepan, baik di dalam rumah maupun saat bepergian di luar rumah, serta dilengkapi ragam hiburan digital kelas dunia.

Telkomsel One sendiri menghadirkan berbagai keunggulan layanan yang dapat dinikmati pelanggan, seperti kecepatan IndiHome hingga 2 Gbps (kota tertentu), kuota data Orbit hingga 20 GB, Kuota Data Keluarga hingga 80 GB yang dapat dibagikan ke enam nomor, layanan Closed User Group (CUG) yang memungkinkan melakukan telepon dan SMS sepuasnya di dalam grup yang sama, IPTV Channel, kebebasan akses dalam memilih berbagai layanan hiburan digital berkelas dunia (seperti Disney+ Hotstar, MAXStream, dan Vidio), layanan Voice/SMS over Wi-Fi yang memanfaatkan jaringan Wi-Fi untuk berkomunikasi melalui telepon dan SMS, serta fitur koneksi Internet Pasti pertama di Indonesia, yang memberikan pengalaman unbreakable internet untuk konektivitas IndiHome yang pasti terkoneksi secara seamless antara jaringan fiber ke seluler (mobile). Informasi lebih lengkap mengenai beragam keunggulan paket layanan Telkomsel One dapat diakses melalui telkomsel.com/one.(rel)