26 C
Medan
Friday, April 10, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 1279

Menjelang Agustus, Menghadang Munaslub Golkar, MKGR Pasang Badan untuk Airlangga

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Agustus segera datang menjelang. Bulan yang menjadi deadline dari Dewan Pakar Partai Golkar agar Airlangga Hartarto selaku ketua umum mengumumkan sikapnya terkait Pilpres 2024. Jika tidak, boleh jadi angin musyawarah nasional luar biasa (munaslub) makin berembus kencang.

Sejauh ini, suara-suara tuntutan munaslub belum mereda. Sejumlah kader dan eksponen Partai Beringin terus bersuara. Tokoh yang telah mengemuka untuk menjadi ketua umum Golkar, antara lain, Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Kendati demikian, suara yang menentang munaslub tetap kokoh. Belakangan, Ketua Umum DPP Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Adies Kadir mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 009/DPP/Ormas/MKGR/VII/2023 tertanggal 28 Juli. Intinya, pasang badan mendukung Airlangga.

“Menyikapi perkembangan akhir-akhir ini terkait isu munaslub Partai Golkar, kami sampaikan bahwa ormas MKGR tegak lurus pada seluruh kebijakan Partai Golkar dan mendukung Airlangga Hartarto sesuai hasil munas, rapimnas, dan rakernas Partai Golkar,” tegas Adies.

Dia menyebutkan, MKGR adalah organisasi kemasyarakatan (ormas) pendiri Partai Golkar yang terkenal setia kawan dan solid. Selalu berkomitmen terhadap kata dan perbuatan. “Tidak pernah mengkhianati kawan. Itulah yang kami baca dan kami ingat apa yang diajarkan para pendiri ormas MKGR,” ungkapnya.

Karena itu, lanjut Adies, selama dirinya menjadi ketua umum ormas MKGR dan Ilham Permana sebagai sekretaris jenderal ormas MKGR beserta jajaran pengurus, pihaknya tidak akan membiarkan pengurus, dewan-dewan, termasuk anggota MKGR, untuk menabrak kebijakan yang diambil Partai Golkar dan Airlangga Hartarto. “Demikian SE ini disampaikan, agar menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab,” jelas politikus dari dapil Surabaya-Sidoarjo itu.

SE tersebut ditujukan kepada dewan pakar dan dewan pertimbangan MKGR, pengurus harian dan pengurus pleno, serta DPD dan DPC MKGR se-Indonesia. Selain itu, ditembuskan ke ketua dewan kehormatan dan ketua majelis tinggi MKGR.

Sebelumnya, dalam rapat, Dewan Pakar Partai Golkar memberikan tiga poin rekomendasi. Pertama, merekomendasikan kepada Airlangga untuk membentuk poros baru di luar koalisi pilpres yang sudah ada. Kedua, Airlangga diminta mendeklarasikan diri sebagai capres dari Partai Golkar sekaligus menentukan pasangan cawapres paling lambat Agustus.

Ketiga, Airlangga diperintahkan untuk menyosialisasikan diri ke masyarakat. Dewan pakar merekomendasikan Airlangga untuk menjalankan program Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia. Tujuannya demi memenangi pilpres dan pileg.

Dari situ, wacana munaslub mulai menggelinding. Bahkan, nama Presiden Joko Widodo ikut diseret-seret. Karena itu, Jokowi mengklarifikasi bahwa hal itu merupakan urusan internal Partai Golkar. (c18/hud/jpg)

Proses Pemulangan Haji Sumut Tuntas, Empat Jamaah Masih Dirawat di Saudi

MAKAN: Jamaah haji menikmati makanan yang disediakan PPIH di Asrama Haji Medan, Rabu (26/7) - Refinaldi Setiawan/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Proses pemulangan jamaah haji asal Sumatera Utara (Sumut) tuntas. Namun, masih ada empat jamaah haji Sumut yang tinggal di Arab Saudi, karena sakit dan harus mendapatkan perawatan intensif.

Ketua PPIH Debarkasi Medan, Ahmad Qosbi mengatakan, saat ini jamaah haji Sumut yang telah kembali ke rumah masing-masing sebanyak 8.120 orang. Sedangkan 37 jamaah wafat di Tanah Suci. “Kami tetap berupaya memberikan pelayanan, tidak karena sedikit atau banyaknya. Semua jamaah Sumut, insyaa-Allah kami perlakukan dengan ikhtiar dan upaya kami, bagaimana bapak ibu merasa puas dengan pelaksanaan ibadah haji ini,” kata Ahmad Qosbi di sela-sela penyambutan 17 jamaah haji yang tergabung dalam kloter 24 asal Labuhanbatu, Simalungun, Batubara, Binjai, Tapsel, dan Padangsidimpuan.

Kepala Kanwil Kemenag Sumut ini mengajak jamaah agar menjaga kemabruran ibadah haji, yang pelaksanaannya susah payah dilakukan. Dia berharap gelar haji yang disandang bisa menjadi penyejuk untuk lingkungan dan membawa kenyaman untuk keluarga.

“Pelihara haji ini, dari sekarang hingga akhir hayat, supaya ganjarannya surga. Banyak uang dan ingin mendaftar, jamaah yang menunaikan ibadah haji tahun ini, baru bisa mendaftar 10 tahun mendatang. Daftar tahun 2033, mungkin masa tunggunya sudah 40 tahun. Untuk itu dijaga dan dipelihara haji ini,” urainya.

Selain itu, dia juga menyampaikan permohonan maaf atas nama panitia, jika dalam memberikan pelayanan terdapat kesalahan. Dalam kesempatan yang sama, Qosbi juga mengajak seluruh jamaah berdoa untuk kesembuhan 4 orang lainnya yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. “Tentunya saya mengharapkan doa dari kita semua, karena dari 8.163 orang yang kita diberangkatkan, rupanya ketentuan Allah seperti itu, ada 4 lagi yang dirawat di Arab Saudi,” sebutnya.

Keempat jamaah yang masih tinggal di Tanah Suci tersebut masing-masing, Chorid Ulung Tholib asal Batubara dari kloter 13 dengan manifes 195, Ishak Kamsah Marjaya asal Medan kloter 15 manifes 310, Fakih Harun dari kloter 17 manifes 294 asal Padang Lawas dan Jahrima Mangaraja Suman Harahap asal kabupaten Padang Lawas Utara.

Meski kloter telah berakhir lanjutnya, PPIH Debarkasi Medan tetap berkomitmen untuk tetap melayani para jamaah yang masih mendapatkan perawatan di Arab Saudi. “Kami tetap berkomitmen untuk jamaah yang 4 orang lagi, kapanpun pulang tetap kami layani untuk memberikan kepuasan terhadap tamu Allah,” pungkas Qosbi. (man/adz)

Hendrik Sitompul Ajak Masyarakat Hayati dan Amalkan 4 Pilar Kebangsaan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPR/MPR RI Drs Hendrik H Sitompul MM menggelar kegiatan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Medan, Sabtu (29/7/2023). Acara yang dihadiri ratusan peserta itu, berjalan dengan lancar walau sempat diguyur hujan.

Sosialisasi empat pilar kebangsaan tersebut,  merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPR/MPR-RI. Politisi Partai Demokrat Hendrik Sitompul, yang kini dipercayakan menjabat Wakil Bendahara DPP Partai Demokrat ini menyampaikan, sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan demi menjaga keutuhan persatuan berbangsa dan bernegara.

Anggota Komisi VII DPR RI ini lebih jauh mengatakan, empat pilar kebangsaan penting dipahami dan ditanamkan pada generasi bangsa Indonesia. Karena, banyak kepentingan bangsa lain terhadap indonesia di era globalisasi yang dapat melunturkan pemahaman kebangsaan kita. “Empat pilar kebangsaan ini harus kita maknai sebagai alat untuk membangun bangsa kita sendiri,” ujarnya.

Mantan Anggota DPRD Medan periode 2014 – 2019 ini juga menjelaskan, beberapa poin penting yang terdapat dalam empat pilar kebangsaan tersebut yakni, mencakup Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Hendrik berharap, melalui sosialisasi 4 pilar kebangsaan, setidaknya pihaknya dapat memberi pemahaman bagi masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Lebih dari itu berbagai konflik yang sedang maupun yang akan terjadi di negeri ini agar dapat diredam atau diselesaikan dengan baik. Sebagai masyarakat yang majemuk harus menjujung tinggi pancasila sebagai pemersatu.

Selain itu kata Hendrik, permasalahan seperti korupsi juga akan hilang minimal berkurang, karena seseorang yang menghayati dan mengamalkan 4 pilar kebangsaan pasti memliki integritas yang tinggi. “Orang yang memiliki Integritas tinggi cenderung tidak akan melakukan korupsi,” tegas Alumnus Lemhanas PPRA 52 ini.

Pada kesempatan itu, Hendrik H Sitompul mengajak masyarakat agar menghayati dan mengamalkan 4 pilar kebangsaan dalam kehidupan,  karena dengan itu apa yang dicita-citakan menjadikan Negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur akan terwujud.

“Saya mengajak kita semua, untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai 4 pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari hari untuk mewujudkan Indonesia, berdaulat adil dan makmur,” pungkasnya. (adz)

Diluncurkan di GIIAS 2023 Mendatang, The New SUV Mitsubishi Motors Adopsi Empat Mode Berkendara

JAKARTA, SUMUTPOS.CO — Mitsubishi Motors akan menggelar World Premiere “The New SUV” pada ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show, yang akan berlangsung mulai tanggal 10 Agustus 2023 mendatang di ICE BSD, Tangerang.

SUV model baru ini menggunakan empat mode berkendara yaitu Normal, Gravel, Mud dan mode Wet. Dimana mode Wet ini pertama kali hadir pada model Mitsubishi untuk sensasi berkendara aman dan tenang dalam berbagai kondisi cuaca dan jalan.

Empat mode berkendara ini memungkinkan kendaraan bermanuver dalam berbagai kondisi jalan melalui pengendalian terintegrasi dari Active Yaw Control (AYC), yang meningkatkan kemampuan kendali dengan menyesuaikan tenaga penggerak pada roda depan kiri dan kanan, kendali traksi, yang mengontrol gerakan ban, kendali mesin dan kendali power steering.

“PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) saat ini sedang melakukan persiapan yang intensif untuk menjadi negara pertama yang akan memperkenalkan dan memasarkan The New SUV ini di ajang GIIAS 2023 pada Agustus mendatang,” kata Presiden Direktur MMKSI, Atsushi Kurita dalam keterangannya.

Kata dia, secara bertahap informasi tentang The New SUV ini diberikan kepada masyarakat, termasuk juga aktivitas pre-order yang telah dilaksanakan sejak akhir May 2023 lalu.

“Kami berkeyakinan bahwa kendaraan terbaru ini akan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat Indonesia serta konsumen kami yang penuh semangat dalam menjalani petualangan hidup pada kesehariannya.

Pengujian yang luas terhadap model terbaru ini telah dilakukan di berbagai medan dan jalan di Indonesia, karena ini merupakan negara pertama di mana kendaraan ini akan dipasarkan.

“Performanya telah disesuaikan untuk memenuhi tuntutan konsumen Indonesia. Mohon nantikan dengan antusias kendaraan yang akan menjadi best-suited buddy dalam life’s adventure masyarakat Indonesia”, ujarnya.

Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI, Tetsuhiro Tsuchida yakin mobil SUV Mitsubishi cocok dimana-mana di segala medan. “The New SUV ini memang bukan buat Paris Dakar. Mobil ini dikembangkan untuk pasar Indonesia.
Indonesia berarti dari Jakarta hingga seluruhnya. Mobil ini kan punya driving mode empat salah staunya wet mode. Mode ini bisa disesuaikan dengan jalan apa pun,” kata dia.

Sementara itu, General Manager Product Strategy Division PT MMKSI, Guntur Harling mengungkapkan Wet mode diperkenalkan pertama oleh Mitsubishi motors dengan mempertimnban wilayah di ASEAN pada umumnya.

“Wet mode bisa memberikan kenyamanan dan safety feeling yang lebih buat kendaraan ini,” pungkasnya. (rel/yus)

Sprindik KPK Tak Sebut Kabasarnas Tersangka

BARANG BUKTI: Petugas KPK menunjukkan barang bukti OTT Basarnas saat Preskon di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/7).istimewa/sumutpos.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PERNYATAAN Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang menyalahkan tim penindakan terkait dengan penanganan kasus dugaan suap di Badan SAR Nasional (Basarnas) berbuntut panjang. Melalui surat kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK, para pegawai di kedeputian penindakan dan eksekusi menyampaikan kekecewaan terhadap pimpinan mereka.

Kontroversi memang muncul dalam pernyataan Tanak, setelah bertemu dengan tim Puspom TNI pada Jumat (28/7) lalu. Tanak menyatakan, telah terjadi kekeliruan atau kekhilafan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap prajurit TNI aktif. Bahkan, Tanak sampai meminta maaf kepada panglima TNI.

Nah, sejumlah pegawai di kedeputian penindakan dan eksekusi meminta pimpinan meralat pernyataan tersebut. Mereka juga menuntut pimpinan meminta maaf kepada publik dan pegawai KPK. Bahkan, pimpinan diminta mengundurkan diri karena telah berlaku tidak profesional dan mencederai kepercayaan publik.

Sumber di internal KPK menyebutkan, ada beberapa hal yang menjadi sorotan terkait dengan penanganan kasus dugaan suap di Basarnas. Semua itu berawal dari pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyebut, Kabasarnas Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi (HA) dan Koordinator Administrasi Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC) sebagai tersangka.

Menurut sumber tersebut, pernyataan Alex yang disampaikan pada Rabu (26/7) malam itu, membuat bingung para penyelidik dan penyidik. Sebab, dalam kesimpulan dan saran dari tim, disebutkan secara jelas bahwa penanganan perkara terhadap penyelenggara negara (PN) dan pejabat terkait di Basarnas selaku penerima suap dikoordinasikan secara koneksitas.

Dalam tiga surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan KPK, tidak ada satu pun yang menulis nama HA dan ABC sebagai tersangka. Sprindik untuk tiga pengusaha pemberi suap itu hanya mencantumkan bahwa Kabasarnas dan ABC sebagai pihak yang menerima hadiah atau janji dari Marilya, Mulsunadi Gunawan, dan Roni Aidil.

“Oknum TNI tidak di-state (statement, Red) sebagai tersangka, Jadi, tidak ada yang salah dari kami (pegawai penindakan KPK yang melakukan OTT),” ungkap pegawai yang tidak ingin namanya disebut tersebut. “Jadi, status (Kabasarnas dan ABC) belum tersangka sesuai dengan yang tercantum dalam tiga sprindik itu (tiga pemberi suap),” lanjutnya.

Terpisah, Alex memberikan klarifikasi terkait dengan penyebutan Kabasarnas HA dan ABC sebagai tersangka pada Rabu (26/7). Alex menyebut, Pasal 1 butir 14 KUHAP mengenai pengertian tersangka. Yakni, seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasar bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menurut dia, dalam OTT itu pihaknya sudah mengantongi setidaknya dua alat bukti. Yaitu, keterangan para pihak yang tertangkap dan uang tunai. Selain itu, pihaknya mendapatkan bukti elektronik berupa rekaman penyadapan dan percakapan. “Artinya, dari sisi kecukupan alat bukti sudah cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Dalam ekspose yang dihadiri penyelidik, penyidik, penuntut umum, pimpinan, dan Puspom TNI juga tidak ada satu pun pihak yang menolak atau berkeberatan untuk menetapkan lima orang sebagai tersangka. Lima orang itu terdiri atas tiga pengusaha dan dua prajurit TNI aktif. “Untuk oknum TNI, penanganannya akan diserahkan ke Puspom TNI,” terangnya.

Karena penanganannya akan dilakukan TNI, KPK tidak menerbitkan sprindik untuk HA dan ABC. “Secara administratif, nanti TNI yang menerbitkan sprindik untuk menetapkan mereka sebagai tersangka setelah menerima laporan terjadinya pidana dari KPK,” jelasnya.

Alex menegaskan, persoalan tersebut bukan salah penyelidik, penyidik, maupun jaksa KPK. “Jika dianggap sebagai kekhilafan, itu kekhilafan pimpinan,” tuturnya.

Dia memastikan, para petugas KPK yang menangani kasus di Basarnas sudah bekerja sesuai dengan kapasitas dan tugasnya.

Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan punya pandangan lain perihal penanganan kasus dugaan suap Kabasarnas. Mereka mendukung KPK untuk menuntaskan kasus tersebut melalui peradilan umum, yakni pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor). Bukan peradilan militer sebagaimana yang disampaikan Puspom TNI. “Langkah KPK menyerahkan proses hukum dua prajurit TNI aktif kepada Puspom TNI dengan alasan yurisdiksi hukum adalah langkah yang keliru,” kata Al Araf, anggota koalisi, kemarin.

Masyarakat sipil berpandangan, KPK bisa menangani kasus korupsi yang melibatkan militer aktif dengan menggunakan UU KPK. Dalam Pasal 42 UU KPK disebutkan bahwa KPK berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tipikor yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

Untuk Kabasarnas yang berstatus penyelenggara negara, kata dia, penyidik bisa menggunakan Pasal 11 UU KPK. Pasal itu menyebutkan, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tipikor. “KPK dapat mengabaikan mekanisme peradilan militer dengan dasar asas lex specialis derogat legi generali (UU yang khusus mengesampingkan UU yang umum),” paparnya. “Jadi, KPK tidak perlu minta maaf (kepada panglima TNI),” tutur Al Araf.

Menurut koalisi, permintaan maaf dan menyerahkan perkara dua prajurit aktif tersebut ke Puspom TNI berpotensi akan menghalangi pengungkapan kasus itu secara transparan dan akuntabel. “Bahkan bisa menjadi jalan impunitas bagi keduanya (HA dan ABC),” ungkapnya.

Di sisi lain, terkait dengan kabar pengunduran diri Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Brigjen Asep Guntur, KPK belum memberikan komentar. Begitu pula Asep. Saat dikonfirmasi, Asep tidak menjawab pesan singkat yang dikirim Jawa Pos.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Asep mengundurkan diri sebagai Dirdik serta Plt deputi penindakan dan eksekusi KPK. Dalam pesan WhatsApp yang diterima Jawa Pos, pengunduran diri tersebut merupakan buntut polemik OTT di Basarnas dan hasil pertemuan KPK dengan jajaran Pom TNI pada Jumat (28/7). (tyo/c14/fal/jpg)

Dugaan Korupsi di Basarnas Harus Tuntas

TETAP JALAN: Menko Polhukam Mahfud MD meminta polemik yang sempat muncul pasca penetapan tersangka Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi dan anak buahnya, tidak perlu diperdebatkan lebih jauh agar proses hukum atas kasus dugaan korupsi di Basarnas terus berjalan.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyatakan, proses hukum atas kasus dugaan korupsi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) harus terus berjalan. Dia menyebut, persoalan yang sempat muncul pasca penetapan tersangka Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi dan anak buahnya, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto tidak perlu diperdebatkan lebih jauh

Keterangan itu disampaikan Mahfud agar penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berhenti. Bagi Mahfud, kelanjutan proses hukum lebih penting. Karena itu, dia menyampaikan bahwa penegakan hukum atas substansi masalah tersebut harus terus dilakukan. Substansi masalah yang dimaksud oleh Mahfud adalah dugaan tindak pidana korupsi. “Sebab, KPK sudah mengaku khilaf secara prosedural,” kata dia.

Di sisi lain, Mahfud menyebut, TNI sudah menerima substansi masalah yang terjadi. “Yakni sangkaan korupsi untuk ditindaklanjuti berdasar kompetensi peradilan militer,” beber dia.

Karena itu, tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan terkait prosedur penetapan tersangka berlatar belakang personel TNI aktif tersebut. “Masalah korupsi yang substansinya sudah diinformasikan dan dikoordinasikan sebelumnya kepada TNI harus dilanjutkan dan dituntaskan melalui pengadilan militer,” ujarnya.

Pejabat asal Madura itu menegaskan, perdebatan dan polemik yang belakangan muncul di ruang publik tidak boleh membuat substansi perkara menjadi kabur. Meski tidak sedikit kritik bernada pesimis terhadap peradilan militer, Mahfud yakin personel TNI yang melanggar hukum bakal dihukum berat. “Biasanya jika suatu kasus sudah bisa masuk ke pengadilan militer sanksinya sangat tegas dengan konstruksi hukum yang jelas,” kata dia.

Dorongan agar KPK menuntaskan penanganan kasus dugaan korupsi di Basarnas juga disampaikan oleh kelompok masyarakat sipil. Diantaranya Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf. Dia bahkan mempertanyakan sikap KPK yang belum mengeluarkan sprindik terhadap dua prajurit aktif TNI yang diduga menerima suap proyek pengadaan di Basarnas. Padahal, secara ketentuan, KPK punya dasar untuk melakukan hal tersebut.

Apalagi, diketahui bahwa prajurit TNI aktif itu mengemban tugas sebagai penyelenggara negara atau berdinas di lembaga negara yang mestinya juga harus tunduk pada aturan sipil. Bukan hanya tunduk terhadap aturan militer yang berlaku. “Akan menjadi aneh jika KPK justru tidak mentersangkakan Kabasarnas dan anak buahnya padahal dalam perkara ini mereka berdua diduga sebagai penerima suap,” ujarnya.

Al Araf tidak sepakat dengan dalil yang menyebut bahwa penetapan prajurit TNI aktif sebagai tersangka hanya bisa dilakukan oleh penyidik TNI. Menurutnya, dalil itu bisa dipatahkan karena kasus dugaan korupsi di Basarnas tidak ada kaitan sama sekali dengan institusi TNI dan kepentingan militer. Menurut dia, Kabasarnas dan anak buahnya yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dapat diproses hukum oleh Lembaga Antirasuah.

Namun demikian, di luar perdebatan teknis tersebut, Al Araf berharap peristiwa OTT di lingkungan Basarnas dapat menjadi momentum untuk merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tujuannya agar UU tersebut tidak menjadi sarana impunitas dan alibi untuk tidak mengadili prajurit TNI di peradilan umum. “Pemerintah juga wajib mengevaluasi keberadaan prajurit aktif di berbagai instansi sipil,” imbuhnya.

Senada dengan Al Araf, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M Isnur menyampaikan, Kabasarnas harusnya bisa diproses hukum lewat mekanisme peradilan umum. Keterangan itu disampaikan melalui diskusi yang dilaksanakan di Jakarta kemarin. “Ketika ada penugasan di Basarnas, ketentuan jabatan administrasi TNI tidak berlaku lagi,” ungkap dia. Karena itu, pihaknya bersama Koalisi Masyarakat Sipil menyayangkan sikap KPK.

Menurut Isnur, pimpinan KPK mestinya tidak perlu menyampaikan permohonan maaf. Apalagi sampai menyalahkan tim yang sudah bekerja. “KPK seharusnya menggunakan UU KPK sebagai pijakan dan landasan hukum dalam memproses militer aktif yang terlibat dalam kejahatan korupsi tersebut,” terang dia. Dia menambahkan, KPK bisa mengabaikan mekanisme peradilan militer dengan dasar asas lex specialis derogat lex generalis.

Di samping itu, Isnur menyampaikan, kasus dugaan korupsi di Basarnas harus menjadi bahan evaluasi pemerintah. Khususnya terkait dengan penempatan prajurit TNI aktif di berbagai instansi sipil. “Terutama pada instansi yang jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU TNI, karena hanya akan menimbulkan polemik hukum ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI aktif tersebut,” bebernya.

Pasca pengungkapan kasus dugaan korupsi di Basarnas, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono sudah menegaskan harus dilakukan evaluasi. Dia meminta seluruh jajarannya untuk mawas diri dan tidak hanya melihat dari sudut pandang pemberitaan negatif. Yang penting bagi Yudo, hal serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Pesan itu berlaku bagi personel yang bertugas di dalam maupun di luar organisasi TNI.

Secara tegas, Yudo menyampaikan hal itu kepada para personel TNI yang sudah akan melaksanakan tugas di luar tubuh TNI. “Para pejabat yang nantinya bertugas di luar, Pak Marsdya Kusworo yang nantinya di Basarnas, Pak Irvansyah yang nanti di Bakamla, tolong jangan lepas dari induknya,” pinta Yudo. “Harus tetap ditanamkan ke diri masing-masing, bahwa aku ini TNI,” tambah mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) tersebut.

Merujuk keputusan Panglima TNI yang diteken oleh Yudo pada 17 Juli lalu, Marsekal Madya TNI Kusworo menjadi kepala Basarnas yang baru. Sementara Laksamana Madya TNI Irvansyah diberi tugas untuk menggantikan Laksamana Madya TNI Aan Kurnia sebagai kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla). Kepada mereka berdua, Yudo meminta seluruh personel TNI di Basarnas dan Bakamla juga dibina dengan baik. Sebab, tidak sedikit personel TNI bertugas di kedua lembaga tersebut. (syn/tyo/jpg)

PBB Resmi Deklarasikan Dukungan, Prabowo: Sebagai Tambahan Kekuatan

DEKLARASI: Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersalaman saat deklarasi dukungan Capres 2024.istimewa/sumutpos.

TANGERANG, SUMUTPOS.CO – Para bakal calon presiden (Bacapres) terus mendapat tambahan amunisi dukungan. Baik dari parpol, tokoh, maupun relawan. Kemarin (30/7), Partai Bulan Bintang (PBB) resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto. Dukungan itu digelar bersamaan dengan perayaan Milad Ke-25 PBB di Tangerang.

Deklarasi tersebut juga dihadiri beberapa tokoh. Mulai dari Ketua Umum PKB A Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana, Sekjen PAN Eddy Soeparno, hingga perwakilan Golkar, PSI, dan Partai Buruh.

Prabowo pun menyambut baik dan terharu atas dukungan PBB. “Saya merasa sebagai tambahan kekuatan, tambahan kepercayaan, tambahan dukungan,’’ kata politikus yang juga menjabat menteri pertahanan (Menhan) itu.

Kehadiran sejumlah ketua umum parpol tersebut membuat Prabowo semakin optimistis untuk mengikuti langkah PBB. “Insya Allah, saya kira demikian. Jadi, yang penting kita bersatu,” tutur ketua umum Partai Gerindra tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan, dukungan untuk Prabowo murni karena kapasitas. Jika dibandingkan bacapres lainnya, Yusril menyebut Prabowo sosok yang paling tepat. “Lebih mumpuni, lebih mampu untuk memimpin bangsa,” ucapnya.

Karena itu, dia mengajak parpol-parpol lain, khususnya yang belum memutuskan, untuk bergabung dalam barisan. Selain alasan rasional, Yusril juga mengaku punya alasan batiniah. Insting politiknya meyakini bahwa 2024 menjadi momentum untuk Prabowo. Dia mengaku, nuansa serupa pernah dialami saat memenangkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pilpres 2004.

Anis Matta menambahkan, Partai Gelora siap mengikuti langkah PBB. Pihaknya sudah melakukan pembicaraan dengan Prabowo untuk memberi dukungan. Mantan politikus PKS itu menyebut, ada sejumlah alasan partainya mendukung Prabowo. Salah satunya kedekatan ideologis. Ada kesamaan visi antara Gelora dan Gerindra. “Dalam waktu dekat (deklarasi, Red),” tegas Anis.

Anas Urbaningrum mengungkapkan, sikap partainya masih dalam kajian. Dia tak ingin terburu-buru. Yang jelas, kehadirannya menjadi bagian dari ikhtiar silaturahmi. “Agar PKN mendapat perspektif yang lengkap tentang koalisi politik dan kepemimpinan mendatang,” kata mantan ketua umum Partai Demokrat itu.

Di sisi lain, Bacapres PDIP Ganjar Pranowo juga mendapat dukungan dari sejumlah mantan petinggi TNI-Polri. Salah satunya Jenderal (Purn) Dai Bachtiar. Kemarin mantan Kapolri itu menghadiri acara Ngopi Bareng Ganjar yang digelar relawan di sebuah hotel kawasan Ancol, Jakarta. Bahkan, Dai juga mengenakan kaus bergambar Ganjar.

Namun, ia enggan menyebut agenda ‘Ngopi bareng Ganjar bersama Purnawirawan TNI-Polri’ itu sebagai deklarasi. “Ya kita tidak perlu deklarasi-deklarasian. Kita hanya justru memanfaatkan waktu bertemu yang sangat terbatas tentu dengan beliau,” kata Da’i di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Minggu (30/7).

Acara ‘Ngopi bareng Ganjar bersama Purnawirawan TNI-Polri’ diinisiasi oleh Relawan Ganjar Punya Rakyat (Gapura) Nusantara. Da’i menyebut, dalam agenda pertemuan dengan Ganjar kali ini, para purnawirawan TNI/Polri banyak membahas perihal sektor pertahanan dan keamanan (Hankam) di Indonesia.

Mereka juga menyampaikan ‘keluhan’ para purnawirawan tersebut kepada Ganjar. Ia juga berharap agar pemimpin Indonesia selanjutnya mampu membawa prinsip berkelanjutan dan peningkatan demi kemajuan bangsa dan negara.

“Ya masing-masing dukungan itu tentu atas nama pribadi. Kita berkomunikasi, di antara kita para purnawirawan, dan akhirnya kita menyepakati untuk mari kita berkumpul memberikan dukungan, semangat bagi Pak Ganjar yang sudah ditetapkan untuk menjadi calon presiden 2024,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ganjar mengapresiasi dukungan yang diberikan kepadanya. Ia juga menyebut mereka telah berdiskusi banyak hal perihal hankam, teknologi bio science, hingga existing pertahanan, terutama soal alutsista Indonesia. “Ya hari ini ada purnawirawan TNI/Polri memberikan dukungan kepada saya, saya menyampaikan terima kasih,” kata Ganjar.

Ganjar pun mengklaim akan menampung hasil diskusi antara mereka dan apabila memungkinkan dirumuskan menjadi sebuah kebijakan.

Selain itu, Ganjar juga mengklaim bakal berupaya memperhatikan kesejahteraan dan keluhan para purnawirawan TNI/Polri. “Bentuk kesejahteraan mereka yang perlu diperhatikan. Itu tadi yang menjadi pokok-pokok dari pertemuan tadi,” ujarnya. (far/c18/hud)

PAPPSI Diharapkan Jadi Organisasi Perjuangan yang Bermanfaat bagi Masyarakat Tabagsel

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Parsadaan Alumni Pelajar Padangsidimpuan dan Sekitarnya (PAPPSI) untuk masa bakti 2023-2026 dikukuhkan dalam acara yang sederhana, meriah, dan semarak di Brana Ballroom, Golden Boutique Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (30/7/2023). Acara ini dihadiri sejumlah tokoh senior, tokoh muda dari kalangan pejabat, politisi, wiraswasta, dan pengusaha yang berasal dari Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).

Sesuai dengan ruang lingkup dan namanya, PAPPSI adalah organisasi alumni pelajar-pelajar yang berasal dari wilayah Tabagsel yang terdiri dari Tapsel, Kota Padangsidempuan, Madina, Paluta dan Palas yang ada di wilayah Sumatera Utara (Sumut). Mereka yang hadir antara lain Komjen Pol. (Purn) Dr H Saud Usman Nasution SH MH MM, Ir Muslimin Siregar MM, Prof Dr H Bomer Pasaribu SH SE MS, Mayjend TNI (Purn) H Riswandi Siregar, H Syahrul M Pasaribu SH, Ir HM Yusuf Siregar MP, Drs H Haris Harahap ME, Dr Drs Afriadi Sjahbana Hasibuan MPA MCom, H Hamsir Siregar, Raja Parlindungan Pane, dan hadir pula Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian – Kementan RI, Ir Ali Jamil Harahap MP PhD.

Adapun Pengurus DPP PAPPSI yang dikukuhkan yakni, Ketua Umum Dr Hapendi Harahap SH SpN MH, Sekretaris Jenderal Drs Rajab Siregar MM dan Bendahara Umum Ir Ali Muda Siregar. Kepengurusan ini juga dilengkapi dengan Wakil Ketua Umum HM Kahfi Siregar, Diapari Sibatangkayu, Marazuki Nasution, Kiman Siregar, Fajar Lubis, Zulkarnain Nasution dan pengurus yang dikenal sebagai alumni pelajar yang berasal dari Gunungtua, Sibuhuan, Sipirok, Batangtoru, Panyabungan, Padangsidimpuan, Kotanopan, dll.

Menariknya, semua yang hadir dalam pengukuhan bersepakat agar PAPPSI menjadi organisasi perjuangan yang bermanfaat bagi masyarakat Tabagsel yang ada di kampung halaman maupun di perantauan. Sebagai organisasi perjuangan, PAPPSI fokus pada program kerja dan aneka ragam kegiatan yang berdaya guna dalam rangka membantu membangun kemajuan Tabagsel.

Prof Bomer Pasaribu, yang pernah menjabat menteri dan duta besar, dalam sambutannya, menyampaikan bahwa semua hal sekarang ini berbasis pada sumber daya manusia yang unggul. “PAPPSI sebagai organisasi perjuangan, tidak bisa hanya sebagai tempat kita bersilaturahmi. Tapi yang maha penting adalah PAPPSI ambil bagian berperan memajukan Tabagsel. “Saya ingin garis bawahi, perjuangan pertama adalah di bidang pendidikan. Tidak bisa tidak, SDM yang unggul harus dibangun dari pendidikan. Lalu bidang kesehatan dan pembangunan bidang politik, serta membangun infrastruktur,” kata Bomer.

“Sampai hari ini kita masih tetap bermimpi wilayah Tapanuli Bagian Selatan untuk menjadi provinsi. Kita harus berjuang untuk hal ini,” lanjutnya.

Sementara itu, Saud Usman Nasution yang juga dipercaya sebagai Ketua Dewan Pembina PAPPSI, dalam sambutannya menegaskan, karena organisasi perjuangan, yang paling pertama disamakan adalah visi dan misi.
“Jangan bertanya apa yang bisa kita terima dari organisasi ini. Kalau melihat dari jajaran pengurus yang ada sudah sangat potensial,” kata Saud Usman.

Lebih lanjut Saud Usman menyampaikan, agar pengurus membuat prioritas dalam program kerjanya ke depan. “Misalnya bidang pendidikan. Kita harus berjuang bagaimana agar Universitas Graha Nusantara (UGN) Tapsel itu menjadi Perguruan Tinggi Negeri,” kata Saud Usman.

“Kita perlu berpikir untuk meningkatkan status UGN. Ini harus menjadi target kita ke depan. Karena untuk sekolah keluar dari daerah banyak masyarakat kita tidak mampu,” lanjutnya.

Kata Saud Usman, PAPPSI perlu merangkul semua pihak dan berkolaborasi untuk mewujudkan Tapanuli Bagian Selatan menjadi Provinsi. “Kita harus berjuang bersama-sama untuk membangun Tapanuli Bagian Selatan ini,” cetus Saud lagi.

Mantan Bupati Tapsel dua periode, Syahrul M Pasaribu, saat ditanya pendapatnya tentang organisasi PAPPSI, menyampaikan bahwa organisasi parsadaan ini substansinya adalah bergerak untuk Tabagsel. “Kita berharap, organisasi ini bisa memberikan sumbangsih pikiran pada semua stakeholder, bisa unsur pemerintahan, bisa unsur di luar pemerintahan di semua tingkatan,” ujar Syahrul.

Membangun daerah Tabagsel, kata Syahrul Pasaribu tidak cukup hanya dari perspektif pemerintahan di daerah saja. Tapi harus ada kolaborasi, sinergitas dengan pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah pusat. “Saya berharap PAPPSI menyusun program yang strategis. Kalau pun tidak terlalu tinggi di awang-awang tapi yang mungkin terwujud dalam satu kurun waktu tertentu,” ungkapnya.

“Titik beratnya adalah fokus dan realistis. Contohnya, menegerikan UGN, mendorong sekolah-sekolah yang bersifat vokasi, dan termasuk dalam mewujudkan Tapsel sebagai penyangga pangan di Sumatera Utara. Pertanian, SDM, infrastruktur dan kesehatan perlu menjadi perhatian kita bersama,” tandas Syahrul M Pasaribu.

Dirjen PSP Kementan, Ali Jamil Harahap, Ph.D yang didaulat untuk menyampaikan pidatonya, mengatakan pihaknya siap membantu PAPPSI dalam melaksanakan program kerja untuk kemajuan Tabagsel. “Setelah pengukuhan ini tindak lanjut yang perlu kita lakukan semua, jangan hanya pengukuhan, tapi bergerak maju memberikan ide dan tindak lanjutnya. Kita membutuhkan bagaimana master plannya Tabagsel. Kita perlu konektivitas di Tabagsel. Kalau kita sudah membuat master plan, lalu akan ada aksi di situ. Jangan hanya membuat 5 W + 1H. Kita harus tahu apa yang dibutuhkan masyarakat Tabagsel. Semoga program-program yang ada di Kementerian Pertanian bisa dimanfaatkan demi kemajuan Tabagsel,” kata Ali Jamil.

Ketum DPP PAPPSI Hapendi Harahap menyambut baik pesan-pesan para Tokoh Tabagsel. Hapendi menegaskan bahwa PAPPSI hadir untuk membantu kemajuan Tabagsel. “Kita siap memberikan solusi. PAPPSI bisa memberikan sumbangan pemikiran maupun supporting. Mari menyingsingkan lengan untuk saling membantu mengembangankan daerah kita,” kata Hapendi.

Acara pengukuhan Pengurus DPP PAPPSI berlangsung meriah dan penuh kegembiraan. Di acara bertemunya para alumni dan perantau asal Tabagsel. Sejumlah Ikatan Alumni Pelajar dan organisasi Parsadaan yang hadir antaran lain, Parsadaan Siregar dohot Boru Babere (PSBB), Hima Lubis, Parsadaan Marga Harahap, Par Siborang, Par Pasar Julu, Par Paluta, Ikapsi, Sipirok Bersaudara, FKLPM TBS, IKA SMAN 2 Padangsidimpuan, Ikatan Alumni SMAN 3 Padangsidimpuan, IKB SMAN 1 Padangsidimpuan, dll. (rel/adz)

Pengukuhan Kadet Praktik Laut dan Wisuda Lulusan KPNK

PELANTIKAN: Yuris Danilwan SE MSi PhD bersama Kepala KSU Belawan Capt Bharto Ari Raharjo MSi, Kepala Seksi Kepelautan KSU Belawan Capt Dikki Zulkarnaen Akbar SE MA MMar, perwira muda Politeknik AMI Medan dan keluarga - DEDDI MULIA PURBA/SUMUT POS.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – POLITEKNIK Adiguna Maritim Indonesia (AMI) Medan menggelar pelantikan 91 perwira muda ahli teknika tingkat III dan ahli nautika tingkat III. Politeknik AMI Medan juga mengukuhkan 52 kadet praktik laut teknika dan nautika.

Salah satu perguruan tinggi vokasi terkemuka di Sumut ini juga menggelar wisuda bagi 89 lulusan Diploma III Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan (KPNK). Alumni KPNK Politeknik AMI Medan saat ini menjadi 3.670 orang.

Acara ini dihadiri Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Maritim Yuris Danilwan SE MSi PhD, Kepala LLDikti Sumut diwakili Kordinator Kelembagaan Sistem Informasi dan Kerja Sama LLDikti Sumut Salahuddin SH, Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama (KSU) Belawan Capt Bharto Ari Raharjo MSi, Kepala Seksi Kepelautan KSU Belawan Capt Dikki Zulkarnaen Akbar SE MA MMar serta Direktur Politeknik AMI Medan Capt Dafid Ginting MMar MSi.

Tiga kegiatan di aula Politeknik AMI Medan pada 28-29 Juli 2023 tersebut turut dihadiri ketua Pengawas Yayasan Pendidikan Maritim, dosen, orangtua perwira muda pelayaran besar, wisudawan/wisudawati dan kadet praktik laut serta undangan lainnya.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Sumut diwakili Kordinator Kelembagaan Sistem Informasi dan Kerja Sama LLDikti Sumut Salahuddin SH mengapresiasi Politeknik AMI Medan dapat secara bersama-sama mewujudkan program pemerintah menjadi manusia Indonesia yang cerdas, kreatif dan kompetitif, sehat, berilmu dan berakhlak mulia.

Politeknik AMI Medan, lanjutnya, telah mengantarkan mahasiswa secara formal menjadi insan yang berilmu, berakhlak mulia serta siap meniti profesi dan karir.

Ia juga berpesan agar lulusan Politeknik AMI Medan dapat berusaha dan bekerja lebih keras lagi demi keberhasilan meraih masa depan yang gemilang karena tangguh menghadapi tantangan, produktif dan bermoral.

Kepala LLDikti Sumut berharap lulusan Politeknik AMI Medan dapat bersaing mengisi peluang kerja dan menciptakan lapangan kerja. Jadilah insan yang dapat bermanfaat bagi umat manusia dan lingkungan.

”Atas nama Kemendikbud Ristek, Saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada Politeknik AMI Medan yang telah turut serta bersama pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya bidang maritim,” kata kepala LLDikti Sumut.

Kepala KSU Belawan Capt Bharto Ari Raharjo MSi mengungkapkan Belawan merupakan satu dari empat KSU di Indonesia. Tiga lainnya di Tanjungpriok Jakarta, Tanjungperak Surabaya dan Makassar.

Capt Bharto Ari Raharjo MSi menyambut gembira para perwira muda Politeknik AMI Medan yang diharapkan optimis dan semangat untuk meraih masa depan yang baik. Ia menyebutkan Politeknik AMI Medan telah baik mendidik para perwira muda.

Kepala KSU Belawan mengungkapkan potensi laut yang di Indonesia termasuk Sumut sebagai poros laut dunia. Untuk itu perlu didukung oleh sumber daya manusia lokal dari Sumut. ”Saya minta dukungan pemerintah daerah termasuk dinas perhubungan dan perusahaan-perusahaan untuk mendukung Politeknik AMI Medan yang menghasilkan SDM kemaritiman,” katanya.

Ia mendorong alumni Politeknik AMI Medan yang telah mendapatkan pendidikan terbaik untuk dapat bekerja diluar negeri seperti Eropa, Amerika dan Jepang. ”Banyak kesempatan untuk bekerja diluar negeri. Untuk itu ikuti kemajuan teknologi dan terus belajar meraih masa depan yang lebih baik,” katanya.

Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Maritim Yuris Danilwan SE MSi PhD mengutarakan bahwa kehadiran tiga pejabat Kesyahbaran Utama Belawan dan LLDikti Sumut menunjukan pentingnya pendidikan kelautan yang bermutu.

Politeknik ini didirikan pada tahun 1960 diawali dari Akademi Perdagangan Pelayaran (APP). Tahun 1982 menjadi Akademi Pelayaran Niaga Indonesia (APNI), tahun 1985 menjadi Akademi Maritim Indonesia (AMI) dan tahun 2020 menjadi Politeknik AMI Medan.
”Tata kelola di Politeknik AMI Medan berjalan dengan baik. Misi yang diemban menjadi perguruan tinggi terkenal dan profesional tahun 2026,” tegasnya.

Yuris Danilwan SE MSi PhD memaparkan penambahan program studi sarjana terapan, jalinan kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Sulawesi Selatan dan Malaysia, pembangunan sport centre Politeknik AMI Medan, menambah simulator untuk jurusan KPNK. Untuk jurusan teknika sudah ada engine simulator dan jurusan nautika sudah ada bridge simulator.

Direktur Politeknik AMI Medan Capt Dafid Ginting MMar MSi meminta perwira muda, wisudawan/wisudawati dan kadet praktik laut untuk dapat mendarmabaktikan ilmu dan keterampilan untuk bangsa, negara dan agama. (dmp)

AFK Medan Kecewa Hanya Sebagai Peninjau di Kongres Askot PSSI

Ketua AFK Kota Medan, H Muhammad Alhusaini Mubayyin

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Askot PSSI Kota Medan dikabarkan akan menggelar Kongres dalam waktu dekat.

Dalam kongres tersebut, Askot PSSI Medan melalui SK peserta kongres telah menetapkan 25 klub/AFK sebagai peserta. Namun dalam SK tersebut, AFK Medan statusnya ditetapkan bukan sebagai voters, tetapi hanya peninjau.

Hal tersebut pun turut dibenarkan Ketua AFK Kota Medan, H Muhammad Alhusaini Mubayyin. Dirinya mengaku kecewa karena dalam Kongres Askot PSSI Medan nanti, AFK Medan hanya sebagai peninjau.

“Peninjau itukan diperuntukkan bagi klub yang tidak aktif menggelar kompetisi. Kalau kami dari AFK selalu aktif dalam membuat Liga Futsal Nusantara. Bahkan ada beberapa atlet kami sudah main di Liga Futsal Profesonal,” tegas Alhusasini, Sabtu (29/7).

Terkait hal tersebut, AFK Medan akan meminta penjelasan dan klarifikasi kepada pengurus Askot PSSI Medan. “Kami ingin semua ini terang menderang. Mengapa kami yang aktif menggelar kegiatan tidak dijadikan voters. Karena di Askot/Askab manapun futsal sudah memiliki suara,” tegasnya lagi.

Dirinya pun menegaskan agar tidak boleh ada tumpeng tindih soal futsal dan sepakbola di Askot PSSI Medan. “Mari sama-sama kita bangkitkan olahraga di Kota Medan ini dengan baik dan benar,” tutupnya. (dek)

1...1,2781,2791,280...15,671Page 1,279 of 15,671

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor