32 C
Medan
Sunday, April 5, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 1289

Tim Pokja Bunda PAUD Deliserdang Kunjungi PAUD Generasi Amanah

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO- Tim Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD Kabupaten Deliserdang berkunjung ke PAUD Generasi Amanah Percut Sei Tuan, Jumat (21/7). Kunjungan dilakukan dalam rangka sosialisasi Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan, sekaligus masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) kepada para orangtua murid dan stakeholders.

Kegiatan sosialisasi tersebut merupakan salah satu program Bunda PAUD Deliserdang Yunita Ashari Tambunan, untuk mendukung kebijakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dari Kemendikbudristek RI. Tujuan program ini adalah untuk menyelaraskan pemahaman antara pihak sekolah, orangtua murid dan para stakeholders, bahwa masuk ke SD harus dilakukan anak dengan menyenangkan.

Termasuk tidak terbebani pada kemampuan anak untuk wajib menguasai calistung (baca tulis hitung). Karena kemampuan literasi dan numerasi dibangun secara bertahap dan dengan cara yang menyenangkan.

Untuk mendukung program Bunda PAUD Deliserdang tersebut, Ketua Pokja Bunda PAUD Deliserdang Sri Pepeni Yusuf Siregar membentuk tim yang terdiri dari Pengurus Pokja Bunda PAUD Deliserdang untuk mensosialisasikan program tersebut ke seluruh Kecamatan di Deliserdang.

Rombongan yang hadir dipimpin Sekretaris I Pokja Bunda PAUD Deliserdang, Nana Yudy Hilmawan didampingi Wilda SE dan Dra Jety Roesanah MPd. Dalam penjelasannya, Nana Yudy Hilmawan mengajak para guru dan pihak terkait mencipatakan suasana belajar yang menyenangkan bagi anak. “Apalagi, kebutuhan anak bermain di usia dini juga harus diperhatikan,” kata Nana.

Nana juga mengungkapkan pentingnya peran orangtua dan mitra terkait agar pendidikan anak bisa optimal dilakukan.

Sementara itu, Ketua Yayasan Generasi Amanah Arie Dwi Ningsih MPd menyampaikan, pihaknya mendukung penuh kebijakan tersebut. Arie juga mengucapkan terima kasih pada Tim Pokja Bunda PAUD Deliserdang yang telah berkunjung.

Acara dirangkai dengan penandatanganan Komitmen Bersama untuk mendukung Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Juga pembagian bingkisan untuk anak dari Pokja Bunda PAUD Deliserdang dan pemberian makanan sehat untuk anak dari Bunda PAUD Kecamatan Percut Sei Tuan.

Acara dihadiri juga oleh Camat Percut Sei Tuan diwakili Sekretaris Junaidi, Bunda PAUD Kecamatan Percut Sei Tuan, Korwilcam Dinas Pendidikan Percut Sei Tuan Kosmaida Samosir MPd, Anggota Dewan Pendidikan DS Indra Prawira, MM, Kepala UPT Puskesmas Tanjung Rejo, Penilik PAUD Percut Sei Tuan, Pemerintah Desa Sampali, TP PKK Desa Sampali, para tokoh masyarakat, serta guru dan orang tua murid PAUD Generasi Amanah. (adz)

Kecam Pembunuhan Karakter Terhadap Ahok, CERI: Presiden dan Menteri BUMN Lebih Tahu Integritas Ahok

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir dipastikan lebih mengerti dan paham betul integritas seorang Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal dengan nama Ahok. Terutama sejak menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)

Demikian ditegaskan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman melalui rilis yang diterima Sumut Pos, Minggu (23/7).

“Kami mengetahui bahwa pernah suatu ketika ada touke batubara dan touke pengusaha pasir laut mau minta dibolehkan main minyak, jika tidak salah ada di depan Erick Thohir dan Ahok. Di depan Erick, permintaan itu ditolak dengan tegas oleh Ahok. Ini membuktikan bagaimana Erick paham betul integritas Ahok. Jika tidak percaya, boleh ditanya tanya langsung ke Erick, siapa nama pengusahanya sekarang saya rahasiakan dulu, jika eskalasi meningkat akan saya buka ” ungkap Yusri.

Yusri melanjutkan, terkait hal itu, pihaknya menyayangkan beberapa pengamat dan politisi lain yang melakukan pembunuhan karakter terhadap Ahok.

“Kita ini kan negara hukum, jangan ada pembunuhan karakter lah. Kalau ada korupsi pasti ditangani penegak hukum. Kita mestinya menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Sedangkan tersangka atau terdakwa saja belum bisa dikatakan bersalah sampai ada keputusan hakim berkekuatan hukum tetap,” tegas Yusri.

Belakangan memang santer disebut Ahok bakal menggantikan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Pada Sabtu (22/7) kemarin, Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade menyatakan pergantian Dirut Pertamina belum diperlukan saat ini.

Menyoal pernyataan Andre itu, Yusri mempertanyakan pernyataan Andre tersebut. “Ada apa ya Andre ini? Jangan-jangan Andre ada masalah dengan Ahok karena beberapa waktu lalu Andre pernah mau memaksa Ahok untuk membeli BUMN sakit,” ungkap Yusri.

Pada 11 Juli 2021 lalu, CERI menyatakan Anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Gerindra, Andre Rosiade terkesan mengintervensi Pertamina melalui Menteri BUMN Erick Tohir agar segera mengakuisisi PT Rekayasa Industri (Rekind).

“Andre Rosiade Gerindra menekan Ahok (Komisaris Utama Pertamina, Basuki TjahajaPurnama) supaya Pertamina Akuisisi BUMN Sakit,” kata Yusri Usman pada MInggu (11/7) lalu.

Selain itu, Andre, kata dia juga minim pemahaman bahwa Pertamina itu juga punya banyak beban penugasan dari pemerintah maupun beban akibat proses bisnis masa lalu yang membebani keuangan Pertamina jangka panjang.

“Akibatnya, manajemen risiko Pertamina akan memberikan pertimbangan bagi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris,” papar Yusri.

Kewenangan Presiden

Sementara itu, mengenai gonjang-ganjing pergantian Dirut Pertamina, Yusri menegaskan bahwa kewenangan perombakan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi lima BUMN strategis dan besar selalu keputusan akhirnya diambil oleh Presiden.

“Sebab pemegang saham BUMN ini adalah Pemerintah. Presiden adalah kepala pemerintah. Sementara Menteri BUMN adalah kuasa pemegang saham. Jadi memang selama ini pengambilan keputusan ini dilakukan langsung oleh presiden atas saran dan pendapat dari Menteri BUMN,” tegas Yusri.

Jadi kata Yusri, Pertamina bersama PLN, Telkom, MIND ID dan BUMN strategis lainnya, untuk keputusan akhir perombakan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dipastikan merupakan keputusan Presiden. (dek)

Ijeck Apresiasi Gerakan Amal Sosial Komunitas Sedekah Jumat

KSJ: H Dhody Taher dan Saharuddin menghadiri pemberian tali asih kepada anak yatim pada kegiatan KSJ berbagi edisi 206 di kampung sedekah KSJ, Desa Petatal, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batubara.

KETUA Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Utara H Dhody Taher mewakili H Musa Rajekshah (Ijeck) menghadiri kegiatan berbagi kepada ratusan anak yatim piatu dan kaum duafa yang digagas oleh Komunitas Sedekah Jumat (KSJ).

Bakti sosial edisi 206 ini dilaksanakan di area Kampung Sedekah KSJ, Desa Petatal, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batubara, Jumat (21/7). Dalam kesempatan itu, H Dhody Taher mengapresiasi gerakan amal sosial yang rutin dilaksanakan oleh KSJ yang telah memasuki edisi yang ke 206.

”Saya dan Pak Ijeck jauh hari sudah menjadwalkan untuk meninjau program Kampung Sedekah KSJ ini. Namun beberapa kali waktu kami berbenturan dengan berbagai agenda kegiatan, baik saya di DPRD, ataupun Pak Ijeck di pemerintahan atau agenda partai. Termasuk hari ini, Pak Ijeck mendadak harus ke Jakarta dan tidak bisa hadir bersama kita. Program Kampung Sedekah KSJ akan terus menjadi perhatian kita, agar cepat diwujudkan,” ucap H Dhody Taher.

Menurut H Dhody Taher, apa yang dilakukan KSJ tak jauh berbeda dengan apa yang juga dilakukan oleh Musa Rajekshah selaku ketua DPD Partai Golkar Sumut dan ketua Yayasan H Anif.

“Terlebih pada saat menjabat wakil gubernur Sumatera Utara, Pak Ijeck juga sangat concern terhadap persoalan pemberdayaan ekonomi UMKM, masalah sosial, keagamaan dan pendidikan. Dan terkait perhatian kepada anak yatim piatu dan kaum duafa, kita juga tahu beliau (Ijeck) sangat peka,” sebut H Dhody Taher.

Ketua Umum KSJ Saharuddin menguraikan, pembangunan kampung sedekah KSJ ini akan dievaluasi secara menyeluruh. ”Saya bersama Ir Hermawan Lubis yang merupakan owner PT CBS dan penanggung jawab KSJ Property, serta Andi Setiawan sebagai pengurus lahan kampung sedekah, akan mengevaluasi pembangunan sehingga diharapkan dapat mempercepat segala proses yang terkendala, seperti biaya pembebasan lahan dan pembangunan fisik berbagai fasilitas yang direncanakan,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, keberadaan kampung sedekah ini diharapkan dapat berkontribusi menyejahterakan masyarakat sekitar melalui gerakan amal sosial dan gerakan sedekah yang dilakukan secara rutin oleh KSJ binaan Kombes Pol (Purn) Ikhwan Lubis SH MH, mantan Kapolres Batubara.

“Kampung sedekah KSJ sesuai rencana akan dibangun berbagai fasilitas yang berfungsi sebagai pemberdayaan kaum duafa dan anak yatim piatu. Agar lebih produktif, disitu juga akan ada pusat pelatihan UMKM hingga tempat pelatihan keterampilan untuk mereka. Kampung sedekah akan terintegrasi dengan rumah tahfiz Al-Quran dan sebuah masjid. Semoga Allah meridhoi seluruh niat baik ini,” tutur Saharuddin.

Program KSJ edisi 206 ini berbagi kepada ratusan anak yatim dan duafa berupa sembako dan tali asih. ”Tersedia juga 2 ton beras murah isi 5 kg/goni dengan kualitas beras premium yang disubsidi dari donator KSJ Rp.10.000/goni diperuntukkan khusus bagi warga duafa,” tutup Saharuddin.

Turut hadir dalam kegiatan itu sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama dan undangan lainnya. Tampak juga Wakil Ketua DPRD Batubara Ismar Khomri dan tokoh agama Ustadz Sofyan MZ. (dmp)

Lepas Kereta Kencana, Tokoh Muda Partai Golkar Sampaikan Pentingnya Persatuan Antar Umat Beragama

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tokoh muda Partai Golkar Kota Medan, Novandi Nasty Sandya SM, mengingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan antar umat beragama di Kota Medan. Sebab sejak dahulu, Kota Medan yang telah berusia 433 tahun sangat dikenal sebagai kota yang multikultural.

Hal itu disampaikan Novandi saat menghadiri sekaligus melepas kereta kencana pada perayaan Adhi Maha Puja Shri Mariamman di Kuil Teratai Pasiran Medan, Jalan Teratai, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Medan Maimun, Sabtu (22/7/2023) malam.

Dalam perayaan yang mengusung tema ‘Mempererat Tali Persatuan Antar Umat Beragama’ itu, Novandi mengajak seluruh warga Kota Medan, termasuk umat Hindu, untuk bersama-sama dalam membangun Kota Medan.

“Kota Medan yang kaya akan adat budaya tidak terlepas dari keberadaan saudara-saudara umat Hindu yang ada di Kota Medan. Sejak dulu, kita semua bersama-sama dalam menjaga persatuan antar umat beragama. Kedepannya kita harus semakin bersatu, khususnya dalam membangun Kota Medan,” ucap Novandi.

Pantauan Sumut Pos, Novandi hadir bersama Bacaleg DPR RI Partai Golkar, Hasrul Benny Harahap saat pelepasan kereta kencana pada perayaan tersebut. Kedatangan mereka pun disambut hangat oleh para pemuka agama Hindu di Kuil Teratai Pasiran, Medan.

Pada kesempatan itu, mereka pun mengaku siap dalam mempererat tali persatuan antar umat beragama di Kota Medan, sekaligus bersama-sama dalam membangun Kota Medan yang lebih baik bersama Novandi yang akan maju sebagai Calon Legislatif DPRD Medan pada Pemilu 2024 mendatang.

Diketahui, Novandi akan maju dari Daerah Pemilihan Medan V yang meliputi Kecamatan Medan Sunggal, Medan Selayang, Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Polonia, dan Medan Maimun.

“Doa kami agar Bapak Novandi dapat menjadi wakil rakyat di DPRD Medan untuk periode (2024 – 2029) mendatang. Kami siap bersama-sama untuk membangun Kota Medan,” pungkasnya. (map)

Kepling Diminta Ikut Berperan Antisipasi Aksi Begal

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aksi begal semakin merajalela belakangan ini. Diharapkan Kepala Lingkungan (Kepling) dapat berperan dalam meminimalisir tindak kejahatan jalanan ini.

Hal ini disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, Ishaq Abrar Mustafa Tarigan ketika Sosialisasi Produk Hukum Peraturan Daerah (Sosperda) VII, Perda Kota Medan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan yang digelar di Jalan Pancing Lingkungan 8 dan Lingkungan 7 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, Sabtu dan Minggu (22-23/7/2023).

Menurut Ishaq Abrar, Kepling merupakan unsur perwakilan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karenanya, kepling harus dapat mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakatnya. “Kepling adalah tempat awal menyampaikan berbagai keluh kesah masyarakat, apakah itu berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan, maupun keamanan dan ketertiban masyarakat. Termasuk aksi kejahatan begal di lingkungan kerjanya,” ujar politisi muda Partai Demokrat ini.

Mengingat peran Kepling yang sangat vital di tengah masyarakat, dibutuhkan sosok yang aspiratif, mengayomi hingga memiliki jiwa kepemimpinan dalam menduduki jabatannya agar berhasil menjalankan visi dan misi pemerintahan di Kota Medan. “Memang kita menyadari, mekanisme perekrutan dan pengesahan Kepling terkesan masih lemah. Tata cara dan persyaratannya ada dan diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2017. Namun sayangnya, belum berjalan secara maksimal,” tegas Abrar.

Lebih lanjut diungkapkannya, Perda ini telah disahkan dan diundangkan dalam arsip daerah Kota Medan pada tahun 2017. Artinya ada koridor atau ketentuan yang harus dipedomani dalam proses perekrutan kepala lingkungan.

“Pengangkatan dan pemberhentian Kepling harus mengikuti aturan yang ada sebagaimana tertuang dalam Perda ini. Kehadiran Perda ini dimaksudkan agar sistem pemerintahan Kota Medan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sebab sebelum adanya Perda ini, usia kepling tidak terbatas, asalkan masih mampu bekerja,” pungkasnya. (adz)

210 Foto Karya Mahasiswa IKO FISIP UMSU Dipamerkan di Focal Point Plaza Medan

Dosen Dr Muhammad Said Harahap, S Sos M IKom bersama ahasiswa IKO FISIP UMSU saat pameran di Plaza Focal Point Jalan Ring Road Medan Sabtu (22/7).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mahasiswa IKO FISIP UMSU gelar pameran berbagai gendre foto dengan tema “Potret Mata Memandang Budaya Sumatera Utara”, dibuka resmi Wakil Dekan III FISIP UMSU Drs Yusrisna yang disambut antusias dari mahasiswa dan undangan lainnya yang hadir di Plaza Focal Point Jalan Ring Road Medan Sabtu (22/7).

210 foto karya mahasiswa memenuhi semua pelataran aula utama lantai satu Plaza Focal Point Medan dan partisi tambahan yang diletak di dalam aula.

Foto-foto yang dipajang menggambarkan suasana berbagai gendre foto baik art,arsitektur, human interes dan kehidupan masyarakat di Sumatera Utara (Sumut). Pemandangannya terlihat menarik, karena selain bantuan pencahayaan, foto-foto yang dipamerkan juga penuh warna-warni dengan berlatar bingkai hitam.

Di bawah foto yang dipamerkan tertulis nama masing-masing mahasiswa pemilik foto, kelas, dan nomor pokok mahasiswa.

Ketua Pelaksana Syahru Ramadhan Daulay dalam sambutan laporan panitia menyampaikan foto yang dipamerkan ini murni hasil karya mahasiswa Prodi IKO FISIP UMSU angkatan 2021.

“Perihal ide pameran muncul setelah tawaran dari dosen di kelas ketika mengikuti mata kuliah Fotografi yang diasuh dosen Dr Muhammad Said Harahap S Sos M I Kom. Kami semua sepakat untuk membetuk kepanitiaan dan melaksanakan pameran foto hasil karya kami sendiri setelah belajar di kelas,” ujar Syahru Ramadhan.

Selain pameran foto, kegiatan itu juga diisi live music, stand food dan workshop fotografi. Untuk Workhsop fotografi panitia acara menghadirkan narasumber Muhammad Zulfan Dalimunte.

Dr Muhammad Said Harahap, S Sos M IKom, selaku dosen pengasuh mata kuliah fotografi menyambut positif dan apresiasi luar biasa atas ide dan kreasi mahasiswanya. Mereka mendapat pembelajaran dan pengalaman di lapangan seperti komunikasi organisasi, komunikasi negoisasi terhadap pendoor dan pemangku kebijakan pemerintahan Kota Medan serta publick speeking.

“Saya senang dengan adanya pameran foto ini. Antusiasme mahasiswa untuk ikut memamerkan foto hasil karyanya sangat tinggi, foto yang dipamerkan juga bagus-bagus” ucap M Said.

Dosen yang pernah bertugas sebagai Kepala Laboratorium Fotografi FISIP UMSU menambahkan, kegiatan spektakuler ini terlaksana dengan baik meskipun ada sejumlah kendala diberbagai sisi. Namun itu jadi pembelajaran menuju dewasa dalam belajar memotret, mengedit, mencetak, membingkai, hingga terlaksananya pameran ini

“Tahun 2020 hal serupa pernah dilakukan mahasiswa IKO FISIP UMSU angkatan 2018 dan mereka sukses melaksanakan pameran foto di Taman Budaya Medan,” ujar M Said menjelaskan.

Melalui pesan singkat saat dihubungi, Rektor UMSU Prof Dr Agussani M mengatakan, pameran foto ini menjadikan capaian suksesnya dalam pembelajaran ilmu komunikasi bidang fotografi sehingga diimplementasikan lewat pameran foto. Apalagi kalau foto-foto yang dipamerkan muncul dari hasil pembelajaran di kelas dan wujud dari Kampus Merdeka Belajar.

“Apresiasi untuk mahasiswa UMSU dan dosen pengasuh mata kuliah, mudah-mudahan ini akan kita jadikan agenda tahunan Prodi IKO FISIP,” katanya

Rektor juga mendukung penuh kegiatan yang dilakukan mahasiswa Prodi IKO FISIP ini. Menurutnya, ini salah satu wujud dari konsep kampus Merdeka Belajar berupa pembelajaran di luar kelas, seperti yang digaung-gaungkan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim. “Manfaatkanlah kesempatan ini. Banyak fotografer sukses dari kegiatan-kegiatan seperti ini,” pungkasnya.

Turut hadir dalam acara pembukaan pameran foto ini di antaranya WD III FISIP UMSU Drs Yurisna M AP, FISIP Zulfahmi Ibnu, M IKom, Sekretaris Prodi Fazal Hamzah Lubis M I Kom, Dosen lainnya Dr Leliya, pemilik Gedung Focal Point Plaza, Palacheta serta perwakilan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan Muhammad Zulfan Dalimunte. (rel/tri)

Digitalisasi dan Rantai Pasok Halal Perkuat Pengembangan Eksyar Sumatera

Pembukaan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Sumatera di Medan, Jumat (21/7/2023), (IST)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penguatan ekonomi dan keuangan syariah (eksyar), khususnya di wilayah Sumatera, telah dicapai melalui sejumlah langkah, utamanya melalui akselerasi digitalisasi. Rantai pasok halal (halal value chain) turut menjadi elemen penting dalam pengembangan eksyar.

Deputi Gubernur Bank Indonesia,
Juda Agung dalam upacara pembukaan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Sumatera di Medan, Jumat (21/7/2023),
menyampaikan, bahwa kunci keberhasilan mendukung ekonomi dan keuangan syariah membutuhkan dukungan digital.

Untuk itu, di Sumatera terdapat penguatan berbagai upaya akslerasi digitalisasi untuk bidang eksyar yaitu digitalisasi sertifikasi halal dan digitalisasi keuangan sosial
ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqah, dan Wakaf).

“Berbagai inisiatif digitalisasi kemudian dilakukan Keuangan Syariah Melalui Dukungan Digitalisasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sumatera
yang Inklusif,” ujar Juda Agung.

Lebih lanjut, Deputi Gubernur Juda menyampaikan bahwa terdapat tiga celah pengembangan eksyar yang perlu diisi. Pertama, masih ada pangsa eksyar yang perlu dikembangkan, misalnya industri wisata muslim. Kedua, pangsa pasar keuangan syariah masih stagnan pada 10% di tengah ekspansi produk keuangan syariah yang masih terbatas. Dan ketiga, aspek literasi yang menunjukkan indeks
literasi ekonomi syariah Indonesia masih pada posisi 23,3%, masih jauh dari targetnya 50% pada tahun ini.

Di Sumatera, berdasarkan survei BI, masyarakat terliterasi eksyar tertinggi adalah Sumatera Barat (66%), disusul Sumut, Aceh, dan Jambi yang berkisar 20%.

Pada kesempatan ini, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Festival Ekonomi Syariah Regional Sumatera 2023 sebagai wadah akselerasi pengembangan ekonomi syariah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Lebih lanjut dikatakan, merespons pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia yang terus meningkat, pemerintah terus berupaya untuk memperluas dan mempercepat capaian sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMKM melalui sosialisasi, pendampingan, dan program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis).

Selain itu, melihat potensi industri halal di Indonesia dan respons pasar global yang begitu besar, kolaborasi perlu terus dilakukan untuk membangun ekosistem halal berkelanjutan, termasuk meningkatkan keterlibatan UMKM dalam ekonomi syariah.

Mewakili Gubernur Sumut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Sumut, Agus Tripiyono, menyampaikan, Pemerintah Sumut dan BI secara konsisten bersinergi
mengimplementasikan berbagai program pengembangan eksyar, termasuk ekosistem rantai halal.

Terdapat program industri kreatif syariah atau IKRA, yang dihapkan memimpin industri Indonesia berorientasi internasional. Selain itu telah dibentuk Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren
(HEBITREN), yang diharapkan menjadi katalis bagi penguatan usaha bisnis Pesantren Sumatera hingga nasional.

Pemprov Sumut berharap kehadiran berbagai lembaga perekonomian beriorientasi Islam memperkuat ikhtiar membangun perekonomian syariah di Sumut. (dek)

Kereta Api Indonesia Punya Polisi Khusus untuk Jaga Keamanan

BERTUGAS: Polsuska PT KAI saat bertugas.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Setiap orang yang sering menaiki kereta api pasti sering melihat sosok tegap dengan seragam laksana personel Brimob Polri mondar-mandir di dalam tiap gerbong kereta api. Mereka lah yang disebut sebagai polsuska.

Polsuska juga selalu terlihat hadir mendampingi kondektur dalam pengecekkan tiket penumpang. Namun mungkin timbul pertanyaan dibenak soal apa sih sebenarnya tugas dari polsuska tersebut?

Dikutip dari laman resmi kai.id, polsuska yang merupakan singkatan dari polisi khusus kereta api adalah instansi atau badan pemerintah yang melaksanakan fungsi Kepolisian di bidang kereta api.

Polsuska bertugas melaksanakan pengamanan, pencegahan, penangkalan, dan penindakan nonyustisiil sesuai dengan bidang teknisnya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya di bidang perkeretaapian serta melaksanakan penertiban di atas kereta api, di stasiun dan di seluruh aset perusahaan termasuk jalur kereta api.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, polsus mempunyai beberapa peran, yakni menerapkan sanksi-sanksi sesuai peraturan perundang-undangan; sebagai mitra Polri dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan perundang-undangan yang bersifat preemtif, preventif, dan represif non yustisiil; serta menangkal, menangkap, menyelidiki, serta membuat laporan kejadian atas setiap kegiatan yang ditanganinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satu elemen pelayanan kepada pengguna jasa kereta api, polsuska dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh para pengguna jasa kereta api, dan memiliki tanggung jawab yang berkaitan dengan pengamanan dan ketertiban pengguna jasa kereta api baik selama perjalanan di atas kereta api maupun di stasiun serta objek vital baik stasiun maupun aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) (PT KAI).

Sebagai informasi, contoh pengamanan dan pendindakan non-yustisiil adalah menindak para penumpang yang merokok di dalam kereta lokal (KRD, KRL), ekonomi, bisnis maupun eksekutif penumpang dilarang merokok baik di tempat duduk, dekat pintu (bordes) ataupun toilet.

Bila ada penumpang yang saat itu ketahuan merokok oleh petugas kereta, maka polsuska akan menindak secara tegas. Penumpang di beri peringatan dan diturunkan pada stasiun berikutnya serta diberikan pada petugas di stasiun tempat penumpang tersebut diturunkan. Tak hanya itu, polsuska sebelum melakukan penindakan terhadap penumpang nakal, memberikan laporan kepada masinis dan kondektur tentang hal tersebut.

Merujuk ke sejarahnya, polsuska dibentuk pada lingkungan PJKA 1971 silam, dengan nama awal Polisi Kereta Api (PKA). Biasanya anggota polsuska berasal dari anggota TNI/Polri yang ditugaskan (BKO) di PJKA. Namun, dalam perkembangannya stastus perusahaan dari PJKA menjadi Perumka yang kemudian menjadi PT KAI di bawah Kementerian BUMN. Hal ini berbuntut pada perubahan tugas polsusuka yang terbatas. (jpc/saz)

Perjuangkan Aspirasi Warga Medan Johor, Mulia Syahputra Sebut 80% Usulannya Telah Terealisasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Komisi III DPRD Medan dari Fraksi Gerindra, Mulia Syahputra Nasution SH MH, menjelaskan baiknya kolaborasi antara DPRD Medan sebagai lembaga legislatif dengan Pemko Medan sebagai lembaga eksekutif. Termasuk, antara dirinya sebagai anggota legislatif dengan Pemko Medan.

Hal itu dapat dilihat dari banyaknya usulan Mulia Syahputra kepada Pemko Medan yang sudah terealisasi. Bahkan, realisasi usulan yang berangkat dari aspirasi warga tersebut mencapai 80 persen.

“Alhamdulillah dari semua usulan yang saya ajukan, 80 persennya sudah terwujud. Alhamdulillahnya lagi, semua di Kecamatan Medan Johor,” ucap Mulia saat menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah Perda Kota Medan No.5 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Eka Suka 8 Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor, Sabtu (22/7).

Dikatakan Mulia, usulan itu terdiri dari berbagai aspirasi, dimulai dari program-program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan hingga program-program yang berkaitan pembenahan infrastruktur.

“Itu juga lah pentingnya dibangun kedekatan antara masyarakat dengan Anggota DPRD Medan. Sebab melalui kedekatan itu, setiap usulan yang disampaikan masyarakat dapat diteruskan ataupun diperjuangkan di tingkat pemerintahan kota,” ujarnya.

Diterangkan Anggota Komisi III tersebut, sebagaimana sosialisasi Perda No.5 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan, Anggota DPRD juga bisa mengarahkan OPD terkait agar program-program penanggulangan kemiskinan disalurkan tepat sasaran.

Ia juga merincikan, bahwa menurut data yang ia peroleh, jumlah warga miskin di Kota Medan berjumlah 158 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, yang tercover Program Keluarha Harapan (PKH) baru sekitar 48 ribu orang.

“Bantuan Sosial Tunai (BST) 30 ribu orang lebih. Artinya, hampir separuh dari 158 ribu warga miskin yang belum terbantu. Maka Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemko Medan harus menanggulangi masalah ini dan akan terus kita perjuangkan,” katanya.

Dijelaskan Mulia, seyogiyanya Pemko Medan telah mengimplementasikan Perda Kota Medan Nomor 5 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan melalui program-programnya. Diantaranya, bantuan untuk warga lanjut usia (lansia).

Ia menjelaskan, dalam kurun waktu empat bulan terkahir, Pemko Medan telah mendata seluruh lansia yang ada di Kota Medan. Mereka yang diberikan bantuan tersebut adalah warga yang berstatus sebagai lansia tunggal.

“Artinya lansia ini secara ekonomi tidak mampu, begitu juga dengan perekonomian anaknya. Kalau sebaliknya, Pemko Medan tidak akan salurkan bantuan. Setelah didata, nanti Dinas Sosial akan memverifikasi berkas yang masuk, benar atau tidak data yang berhak mendapatkan bantuan. Jadi itulah implementasi dari perda yang kita sosialisasikan saat ini,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, perwakilan warga Jalan Eka Suka Raya, Minarni, mempertanyakan apakah anaknya yang sudah melanjutkan sekolah ke pesantren di luar Kota Medan masih bisa mendapatkan bantuan pendidikan dari Pemko Medan. Pasalnya, bantuan itu terhenti di saat anaknya terdata di sekolah yang baru.

Menjawab hal itu, Mulia menyebutkan bahwa setiap siswa yang merupakan warga Kota Medan akan mendapatkan bantuan pendidikan. Namun dengan catatan, anak tersebut harus terdata sebagai siswa pada sekolah-sekolah yang ada di Kota Medan.

Pada kesempata itu, Mulia juga menerangkan bahwa saat ini ada banyak bantuan pendidikan yang disalurkan pemerintah pusat dan Pemko Medan. Dimulai dari dana BOS, alat tulis, baju seragam dan masih banyak jenis bantuan lainnya.

“Untuk warga Kota Medan yang berstatus sebagai siswa SMA di Kota Medan, juga disiapkan bantuan pendidikan berupa beasiswa. Sementara siswa berprestasi, akan mendapatkan bantuan masuk ke perguruan tinggi,” pungkasnya. (map)

Tak Hanya di Sembarang Tempat, Warga Medan Juga Diminta Tidak Buang Sampah Sembarang Waktu

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Guna memaksimalkan penanganan masalah sampah, warga Kota Medan diminta untuk menerapkan dua hal. Pertama, warga diminta untuk tidak lagi membuang sampah di sembarang tempat dengan membuang sampah di tempat-tempat yang telah disediakan.

Tak hanya diminta untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat, warga juga diminta untuk tidak membuang sampah sembarang waktu.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kota Medan, Robi Barus SE M.AP, saat menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah Perda Kota Medan No.6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Jalan Sekata Gg. Madrasah, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Sabtu (22/7/2023).

Dikatakan Robi Barus, yang dimaksud dengan tidak membuang sampah sembarang waktu adalah dengan mengikuti jam pembersihan dan pengangkutan sampah.

“Petugas kebersihan dan pengangkut sampah itu beroperasi dari Pukul 06.00 hingga 08.30 pagi. Jadi, jangan lagi ada yang membuang sampah di atas Pukul 08.30 pagi. Hal itu bisa mengakibatkan tumpukan sampah yang merusak nilai estetika kota, simpan dahulu sampahnya, keesokan paginya baru buang sampah tersebut sebelum Pukul 08.30,” ucap Robi.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan tersebut mengatakan, sejatinya masalah sampah bukan hanya tanggungjawab pemerintah, dalam hal ini kecamatan dan dinas terkait. Akan tetapi, masalah sampah merupakan tanggungjawab bersama.

“Seribu kali pun dibersihkan dalam sehari, kalau kita masih tetap membuang sampah sembarangan, tidak akan selesai masalah sampah di Kota Medan ini. Kita harus bersama-sama menyelesaikan masalah sampah ini, dimulai dari diri kita untuk berhenti membuang sampah sembarangan,” ujarnya.

Pada kegiatan yang turut dihadiri Kasi Sarpras Kecamatan Medan Barat Ahmad Fauzi Nasution, Sekretaris Lurah Sei Agul Harun, sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat tersebut, Robi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi I meminta perangkat pemerintahan di kewilayahan, dalam hal ini kecamatan dan kelurahan untuk terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, terkhusus dalam masalah pengangkutan sampah.

“Sebab kita ketahui bersama, penanganan masalah sampah ini merupakan salah satu dari lima program prioritas Wali Kota Medan, Pak Bobby Nasution. Tentunya, teman-teman di kecamatan harus serius menangani masalah sampah ini, dan masyarakat pun harus mendukung upaya tersebut,” ungkapnya.

Pantauan Sumut Pos, kegiatan itu juga dimanfaatkan warga Kelurahan Sei Agul untuk menyampaikan berbagai keluhan. Adapun berbagai keluhan tersebut, dimulai dari adanya kabel listrik yang sudah layak diganti, bantuan lansia, hingga keamanan Kota Medan yang perlu ditingkatkan.

Menyikapi berbagai aspirasi tersebut, Robi Barus mengaku akan menindaklanjutinya dengan berkoordinasi secara langsung kepada pihak-pihak terkait.

“Terkhusus masalah keamanan, saya di Komisi 1 telah berkali-kali menyuarakan hal itu kepada teman-teman di kepolisian. Alhamdulillah, Pak Wali Kota Medan juga demikian, bahkan beliau meminta adanya tindakan tegas terhadap para pelaku begal yang sudag sangat meresahkan masyarakat,” pungkasnya. (map)

1...1,2881,2891,290...15,664Page 1,289 of 15,664

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor