31 C
Medan
Friday, April 3, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 1308

637 Jamaah Haji Meninggal di Arab Saudi

Penitia Haji dan Petugas Kepolisian membantu Jamaah lansia yang ingin turun dari bus sesampainya di Embarkasi Asrama Haji Jalan AH. Nasution Medan, Minggu (16/7/2023)

MAKKAH, SUMUTPOS.CO – Jumlah jamaah haji Indonesia yang meninggal dunia di Arab Saudi masih terus bertambah. Sampai dengan Sabtu (15/7), jamaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci sebanyak 637 orang. Dari jumlah itu, 36 diantaranya merupakan jamaah haji asal Sumut.

“Jamaah yang wafat hingga tanggal 15 Juli 2023 pukul 24.00 WIB sebanyak 637 orang,” kata Koordinator Media Center Haji (MCH) PPIH Pusat, Dodo Murtado, Minggu (16/7). Nama-nama 637 jamaah yang meninggal dunia dapat diakses melalui laman https://haji.kemenag.go.id/sidb/admin/index.php?page=wafat2023&nav=0.

Sementara, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Medan mencatat, hingga saat ini, total jamaah haji asal Sumut yang wafat di tanah suci sebanyak 36 orang. “Total 36 jamaah kita wafat di tanah suci. Jamaah umumnya lansia ini wafat di pemondokan dan di rumah sakit,” ungkap Koordinator Humas dan Protokol Pembantu Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (P3IH) Debarkasi Medan, M Yunus, Minggu (16/7).

Hingga tanggal 15 Juli 2023 pukul 24.00 WIB, jamaah gelombang I yang telah tiba di Tanah Air sebanyak 77.657 orang, tergabung dalam 202 kelompok terbang (kloter). Sementara pada 16 Juli 2023 ini, jamaah gelombang I yang diberangkatkan ke Tanah Air dari Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah berjumlah 7.628 jamaah atau 20 kloter.

Adapun jumlah jamaah gelombang II yang diberangkatkan dari Makkah ke Madinah berjumlah 7.979 orang tergabung dalam 21 kloter. Pada hari ini, Senin (17/7), jamaah dan petugas yang diberangkatkan dari Tanah Suci ke Tanah Air berjumlah 6.232 orang atau 16 kloter.

 

Gubsu Sambut Tuan Guru Babussalam

Sementara Sabtu (15/7) lalu, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menyambut kepulangan Tuan Guru Babussalam Syekh Zikmal Fuad dan rombongan jamaah haji Kloter 11 asal Kabupaten Padanglawas (Palas) dari Makkah. Edy Rahmayadi mengucapkan selamat dan syukur atas kepulangan para jamaah haji ke Tanah Air. Ia juga mengajak 350 jamaah haji Kloter 11 dan seluruh hadirin untuk mendoakan para jamaah haji yang telah wafat di Tanah Suci.

“Tadi saya mendengar ada lima saudara-saudara kita wafat dalam melaksanakan ibadah haji, kita doakan almarhum/almarhumah diterima segala amal baiknya oleh Allah SWT, serta diampuni segala salah dan khilafnya,” katanya.

Edy Rahmayadi yang hadir bersama Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis didampingi Kadis Kesehatan Alwi Mujahit Hasibuan mengatakan, setelah tiba di tanah air pastinya ada rasa rindu ingin bertemu sanak saudara yang telah lama ditinggal. “Bapak ibu, perjalan ke Palas masih jauh. Saya titip salam buat keluarga, semoga ibadah haji yang telah dilaksanakan ini, membawa bapak dan ibu semua, menjadi haji yang mabrur,” ujar Edy.

Turut hadir Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Kakanwil Kemenag Sumut Ahmad Qosbi, dan Sekda Kabupaten Palas Arpan Nasution. Marwan Dasopang mengatakan, kehadirannya bertepatan dengan kunjungan kerja Komisi VIII ke Sumut.

Marwan berharap, kepada jamaah haji untuk mendoakan Provinsi Sumut dan Kabupaten Padanglawas agar masyarakatnya lebih sejahtera. Karena jamaah yang telah telah menyelesaikan ibadah hajinya masih diikuti para malaikat, doa-doanya pasti dikabulkan Allah.

Marwan juga mengatakan, mendukung Pemprov Sumut memindahkan Asrama Haji Medan agar lebih dekat dengan Bandara Kualamu. “Tadi saya berbincang dengan Bapak Gubernur, beliau ingin asrama haji ini pindah lebih dekat ke Bandara Kualamu agar mempermudah jemaah haji kita, bahkan beliau katakan sudah mempersiapkan lahan beserta desain perpaduan situasi Mekkah dan Madina. Padahal ini tanggung jawab Kementrian Agama dan Komisi VIII, namun Pak Gubernur telah memikirkannya, saya sangat apresiaisi,” ujarnya.

 

Lansia Diberi Minuman Pengganti Makanan

Setelah puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, mulai 10 Juli, jamaah gelombang II secara bertahap berangkat ke Madinah. Mereka melaksanakan ibadah arbain dan ziarah di makam Nabi Muhammad. Jamaah lanjut usia (lansia) masih menjadi perhatian petugas.

Jamaah haji lansia gelombang II yang baru sampai di Madinah mendapatkan minuman pengganti makanan. Minuman itu berupa teh dan vitamin full cream. Pemberian minuman pengganti makanan tersebut bertujuan untuk menambah energi bagi jamaah. Mengingat, puncak haji menguras banyak energi.

Koordinator Pelayanan Lansia Sektor 2 Yuminah Rohmatulah mengatakan, minuman tersebut sudah mendapat rekomendasi dari dokter untuk lansia. “Dan sudah memenuhi standar yang dibutuhkan lansia karena ada beberapa yang kita ajukan seperti kacang hijau ternyata tidak cocok untuk lansia karena ada santan,” terang dia.

Yuminah menjelaskan, pemberian welcome drink berupa minuman pengganti makanan itu merupakan salah satu terobosan baru. Sebagai upaya perbaikan layanan lansia. Sebab, inovasi itu tidak diberikan kepada jamaah haji gelombang I.

Selain memberikan minuman pengganti makanan, kata dia, pihaknya menyiapkan diaper dan tisu basah untuk jamaah lansia. “Kami kerja sama dengan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) dan emergency medical team (EMT). Termasuk visitasi ke setiap hotel untuk memantau jamaah haji lansia,” ujarnya. (jpg/man/adz)

 

Nama Ketua Projo Mencuat Gantikan Johnny G Plate, Jokowi Lantik Menkominfo Hari Ini

Budi Arie Setiadi - istimewa/sumutpos.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Teka-teki sosok pengganti Johnny G. Plate sebagai Menteri Kominfo bakal terjawab. Pagi hari ini (17/7) Presiden Joko Widodo bakal melantik Menteri Kominfo yang baru. Mencuat kabar di kalangan wartawan, Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) yang juga Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi ditunjuk sebagai Menteri Kominfo.

Kabar adanya kocok ulang atau reshuffle kabinet itu mencuat sejak kemarin petang. Diawali dengan beredarnya undangan dari Menteri Sekretaris Negara tentang pelantikan Menteri, Wakil Menteri, serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Pelantikan dilakukan di Jakarta hari ini pukul 10.00 WIB.

Sejak tadi malam sejumlah nama berseliweran bakal mengisi kursi Menteri dan Wakil Menteri di sisa masa bakti Kabinet Indonesia Bangkit. Selain Budi Arie, ada nama Direktur PT Pos Nezar Patria sebagai Wamenkominfo. Keberadaan Wamenkominfo ini sudah disiapkan landasan hukumnya lewat Peraturan Presiden 22/2023 tentang Kementerian Kominfo yang diteken Presiden Joko Widodo pada 17 April lalu.

Nama lainnya adalah Rektor Universitas Moestopo Prof Paiman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menggantikan Budi Arie. Kemudian Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury digeser menjadi Wakil Menteri Luar Negeri. Lalu Dubes RI di AS Rosan Roeslani menjadi Wakil Menteri BUMN. Selain itu ada nama Djan Farid yang diangkat menjadi anggota Wantimpres.

Nama lain yang muncul dalam pusaran reshuffle kali ini adalah Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi. “Terima kasih atas kerjasamanya yang luar biasa selama ini,” kata politisi PPP itu saat dikonfirmasi tadi malam. Dia secara pribadi menyampaikan rasa senang berinteraksi dengan wartawan di lingkungan Kemenag. Tidak ada pertanyaan lain yang disampaikan pria berkacamata itu.

Dari lingkungan istana, kabar adanya pelantikan Menteri dan sejumlah Wakil Menteri serta Wantimpres itu dibenarkan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin. “Benar besok pagi akan ada pelantikan oleh Bapak Presiden,” katanya. Tetapi dia menambahkan, untuk jabatan apa dan siapa yang akan dilantik, sebaiknya ditunggu bersama-sama besok.

Ahli digital forensik Ruby Zukri Alamsyah, mengomentari penunjukan Menteri Kominfo baru. Seperti diketahui beberapa waktu terakhir, Menteri Kominfo dirangkap oleh Menko Bidang Polhukam Mahfud MD. Dia mengatakan ada beberapa tugas besar yang harus dijalankan Menteri Kominfo yang baru nanti, hingga selesainya kabinet sekarang. “Yang pasti dan paling besar adalah proyek BTS,” katanya.

Meskipun proyek tersebut bermasalah dan menyeret Johnny G Plate, tidak boleh berhenti di tengah jalan. Ruby mengatakan, masyarakat di pedalaman yang selama ini tidak terjangkau BTS komersial, harus bisa mendapatkan akses internet lewat BTS yang disiapkan negara itu. Jangan sampai masyarakat dirugikan. Masyarakat di pedesaan harus bisa mengakses internet seperti di wilayah perkotaan.

Tugas berikutnya adalah segera membentuk Komite Pengawas Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebagai amanah dari UU 27/2022 tentang PDP. Dengan adanya Komite Pengawas tersebut, berarti sudah ada kepastian pelaksanaan aturan tersebut oleh masyarakat maupun kalangan usaha.

Apalagi sesuai dengan aturannya, pelanggaran soal PDP mulai tahun depan sudah dikenai sanksi denda. “Jangan sampai diundur lagi penerapan denda, karena belum ada Komite Pengawasnya,” jelasnya.

Ruby kemudian menjelaskan soal proyek Literasi Digital yang dijalankan Kementerian Kominfo selama ini. Ternyata hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, program Literasi Digital itu tidak menghasilkan output yang dirasakan oleh masyarakat. “Agendanya hanya webinar atau zoom saja selama ini,” katanya.

Ruby berharap Menteri Kominfo yang baru nanti, bisa menyusun program Literasi Digital yang baik dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Apalagi anggaran program Literasi Digital itu mencapai ratusan miliar rupiah.

Ruby juga mengatakan Kementerian Kominfo selama ini tetap menjadi leading sector ketika terjadi kasus kebocoran data maupun cyber crime lainnya. Meskipun sudah ada Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) serta Kepolisian, tetapi masyarakat merujuknya ke Kominfo.

Selama ini Ruby mengatakan, setiap ada kasus kebocoran data jawaban dari pemerintah seperti sudah ada templatenya. Dia mengatakan Menteri Kominfo yang baru nanti harus bisa objektif. Ketika ada kasus kebocoran data dan itu benar-benar terjadi, disampaikan apa adanya ke publik. “Semoga menteri baru nanti Pro Rakyat, kan Projo,” katanya lantas tertawa. (wan/jpg)

Perjuangkan Hak Normatif Pekerja, Partai Buruh Kota Medan Buka Posko Pengaduan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Partai Buruh Kota Medan menegaskan jika hingga saat ini masih banyak buruh di Kota Medan yang belum mendapatkan hak-hak normatifnya meskipun telah bekerja bertahun-tahun di perusahaan tersebut.

Adapun hak-hak normatif yang dimaksud seperti upah, jam kerja/lembur, status hubungan kerja, BPJS Ketenagakerjaan BPJS Kesehatan, THR Keagamaan, PHK/pesangon. Padahal, semua itu diatur dalam perundang-undangan.

Ketua Exco Partai Buruh Kota Medan yang juga Ketua Serikat FSPMI – KSPI Kota Medan, Tony Rickson Silalahi, mengatakan Partai Buruh melalui Executive Committee (Exco) akan mengakomodir keluhan para buruh dengan membuka Posko Pengaduan Ketenagakerjaan bernama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Posko Orange Partai Buruh Kota Medan.

“Kita membuka Posko Pengaduan Ketenagakerjaan yang bernama LBH Posko Orange. LBH Posko Orange ini sebagai bentuk komitmen kita dalam memperjuangkan pemenuhan dan pembayaran hak kawan-kawan Buruh yang mengalami pelanggaran hak-hak normatifnya ditempat kerja oleh pengusaha. Perjuangan pemenuhan hak-hak tersebut akan kita advokasi secara litigasi/hukum maupun non litigasi/diluar hukum,” ucap Tony Rickson, Senin (17/7/2023).

Diterangkan Sekjend Exco Partai Buruh Kota Medan, Hotbinner Silaen yang juga advokat spesialis kasus-kasus Buruh di Kota Medan, sejak posko pengaduan dibuka, total pihaknya sudah memfasilitasi 31 orang pekerja/buruh dari 10 perusahaan.

“Saat ini sudah ada kasus 31 orang Pekerja/Buruh dari 10 perusahaan yang kita advokasi. Kita akan perjuangkan kasus ini hingga sipengusaha bersedia menyelesaikan dan membayar hak-hak Buruhnya,” ujarnya.

Selanjutnya, Wakil Ketua I Exco Partai Buruh Kota Medan yang juga merupakan Direktur LBH Posko Orange Partai Buruh Kota Medan, Jemis AG Bangun, menambahkan bahwa kasus yang menimpa 31 orang pekerja tersebut tengah berproses di pengadilan.

“Kasus-kasus 31 orang Pekerja/Buruh dari 10 perusahaan tersebut sudah mulai kami advokasi dan sudah berproses melalui perundingan Bipartit, Tripartit, maupun mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri (PN) Medan,” katanya.

Untuk itu, Rickson Silalahi mengajak para buruh di Kota Medan yang tidak mendapatkan hak-hak normatifnya untuk memanfaatkan layanan pengaduan yang mereka siapkan dengan datang langsung ke kantor Exco Partai Buruh Kota Medan atau LBH Posko Orange Partai Buruh Kota Medan yang beralamat di Jalan Cemara No. 17A, Brayan Bengkel, Medan Timur.

“Atau bisa juga dengan menghubungi melalui HP/WA di nomor 0831 8720 9033 – 0922 4692 1511 – 0823 6188 8356. LBH Posko Orange Partai Buruh Kota Medan yang terdiri dari belasan orang Advokat/Pengacara rakyat siap memberikan bantuan hukum untuk memperjuangkan penyelesaian kasus kawan-kawan Buruh,” tutup Tony.
(map)

Jenazah ABK asal Belawan yang hilang Selama Sepekan, ditemukan di Perairan Selat Malaka

EVAKUASI : Jenazah ABK asal Belawan, Deddy Susilo (37) berhasil dievakuasi oleh Tim Basarnas Kota Medan di Pelabuhan Belawan, Sabtu (15/07/2023) malam.

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Anak Buah Kapal (ABK) KM Permata Maju yang dinyatakan hilang saat melepas pukat ke laut di sekitar perairan Selat Malaka pada Minggu, (9/7/ 2023) kemarin, akhirnya ditemukan.

ABK bernama Deddy Susilo (37) itu ditemukan pada Sabtu (15/07/2023) kemarin. Deddy ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan jasad mengapung sekitar 40 mil dari lokasi awal dilaporkan hilang.

Kepala Kantor Basarnas Medan Budiono, mengatakan jasad korban pertama kali ditemukan oleh nelayan yang tengah mencari ikan di arah utara Pelabuhan Belawan. Penemuan itu kemudian dilaporkan ke Basarnas Medan.

“Sore sekitar Pukul 17.25 WIB kita menerima informasi terkait penemuan korban. Selanjutnya kita langsung kerahkan tim menuju lokasi untuk evakuasi korban menggunakan Kapal SAR RB 203,” ujar Budiono, Minggu (16/7/2023).

Budiono menambahkan, Tim Basarnas, tiba di lokasi penemuan mayat sekitar pukul 22.05 WIB. Tim pun langsung mengevakuasi korban.

”Korban kemudian dibawa menuju dermaga Pelabuhan Belawan dan tiba dini hari tadi sekitar pukul 01.00 WIB. Setibanya di Pelabuhan Belawan korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga yang sudah menunggu di dermaga,” ujarnya.

Kronologi kejadian bermula pada Minggu (09/07/2023) pagi sekitar pukul 02.35 WIB saat korban berjalan di sebelah kiri lambung kapal hendak menurunkan pukat ke laut untuk mencari ikan. Nahas, korban tiba-tiba terjatuh ke laut dan hilang.

Kemudian nakhoda kapal dan seluruh kru langsung melakukan pencarian namun tak kunjung ditemukan hingga akhirnya pada Senin,(10/07/2023) siang kejadian tersebut dilaporkan ke Kantor Basarnas Medan.(mag-1)

Produk UMKM Dairi Memikat Hati Pengunjung PRSU

PAVLIUN DAIRI: Paviliun Dairi di arena PRSU ke-49 di Medan memikat hati pengunjung karena masarkan sejumlah produk UMKM.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Dairi memamerkan produk unggulan hasil karya usaha mikro kecil menengah (UMKM) pada malam pagelaran seni Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-49 di Medan, Rabu (12/7/2023). Hasil karya tersebut mendapat apresiasi dari pengunjung PRSU, salah satunya disampaikan Else Siallagan.

“Di sini saya mengunjungi Paviliun Dairi dan tadi saya sudah mencicipi kopi khas Dairi. Rasa kopinya sangat enak dan mengingatkan saya dengan kampung halaman di Dairi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Else juga menyampaikan kekagumannya terhadap tenunan Ulos Silalahi yang telah dimodifikasi menjadi produk turunan berupa jaket, gaun, tas, sepatu, dan beberapa produk lainnya.

“Tenun Ulos Silalahinya memiliki warna yang sangat indah dan diklaim terbuat dari bahan-bahan alami. Warnanya unik dan sangat menarik,” katanya.

Else juga menyampaikan ketertarikannya terhadap produk UMKM yaitu minyak wangi yang terbuat dari sereh.

“Ternyata minyak wangi berbahan utama sereh ini baru diproduksi pada tahun 2023, aromanya sangat menenangkan. Intinya saya sangat terkagum atas produk-produk yang dipamerkan Kabupaten Dairi, keren dan mantap,” ujar Else.

Hal yang sama juga disampaikan Bintang Lesmana Hutasoit, pengunjung Paviliun Dairi, yang menyampaikan ketertarikannya terhadap produk-produk unggulan Dairi.

“Tadi saya sudah mengelilingi paviliun Dairi dan melihat banyak produk-produk unggulan Dairi yang sangat menarik, seperti tenun Ulos Silalahi, Kopi Dairi, dan beberapa produk UMKM lainnya,” ujar Bintang.

Tadi, kata Bintang, kedatangan pengunjung ke paviliun Dairi disambut hangat oleh Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu dan Wakil Bupati Dairi Jimmy Andrea Lukita Sihombing yang juga hadir dalam acara tersebut.

“Saya sangat mengapresiasi pertunjukan dan partisipasi Kabupaten Dairi dalam kegiatan PRSU ini. Pengunjung paviliun Dairi sangat ramai, bahkan banyak juga teman-teman yang bukan warga Dairi berkunjung ke sini,” ujarnya.

Pria yang merupakan mahasiswa asal Tapanuli Utara tersebut juga menyampaikan harapannya terhadap produk-produk unggulan Dairi.

“Melalui kegiatan ini, kiranya kebudayaan lokal Kabupaten Dairi semakin banyak dikenal masyarakat, produk-produknya semakin diminati konsumen, serta semakin banyak wisatawan yang menjadikan Dairi sebagai destinasi wisata favoritnya,” ujarnya.

Jika sudah dikenal masyarakat luas, kata Bintang, Kabupaten Dairi akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya melalui sektor pariwisata dan sektor industri kecil menengah yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. (rud/ram)

Bupati Dairi: Workshop Kurikulum Merdeka Siapkan Siswa Kompeten, Kreatif, dan Berbudi Pekerti

DIABADIKAN: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu diabadikan bersama peserta workshop, Sabtu (15/7/2023).Istimewa.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu, menutup Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka bagi guru kelas I dan IV serta kepala sekolah SD negeri dan swasta se Kecamatan Sumbul, Sabtu (15/7/2023), di Aula SD Katolik Maria Bunda Karmel Sumbul.

Bupati Dairi, Eddy KA Berutu menyampaikan, laporan Kepala Dinas Pendidikan, Fatimah Boangmanalu, kegiatan ini mempersiapkan guru menghadapi tahun pelajaran baru serta persiapan pengimplementasian Kurikulum Merdeka.

Eddy KA Berutu menyambut baik kegiatan itu. Dia mengatakan, workshop ini mengajak semua guru mengenal Kurikulum Merdeka. Menyusun strategi pembelajaran yang bisa disesuaikan dengan situasi sekolah masing-masing.

Disebutkan Eddy, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar ini di satuan pendidikan di tahun ajaran baru.

“Kurikulum merdeka harus bisa menangkap peluang di masa depan dan menyiapkan siswa yang kompeten serta siap untuk menyambut masa depan yang memberikan semangat serta dukungan untuk bapak-ibu guru dalam menyusun sebuah kurikulum yang bisa memberikan hasil terbaik bagi lulusannya,” kata Bupati.

Dengan adanya workshop ini, Bupati mengharapkan para guru bisa sedikit demi sedikit menyesuaikan dengan menyisipkan poin-poin penting tentang Kurikulum Merdeka ke dalam administrasi pembelajaran.

“Saya berharap kegiatan ini akan membuat pembelajaran menjadi lebih mudah dalam melahirkan anak didik yang memiliki rasa toleransi, cinta tanah air, dan saling menghormati. Pemkab Dairi akan selalu mendukung penguatan karakter pada anak agar merdeka, bebas berekspresi, kreatif namun tetap menjunjung budi pekerti dan nilai-nilai Pancasila,” kata Bupati mengakhiri.

Hadir Kepala Dinas Pendidikan, Fatimah Boangmanalu, Camat Sumbul, Tetap Lingga, Bunda PAUD Dairi, Ny Romy Mariani Simarmata serta lainya. (rud/ram)

DPRD Sumut Tidak Setuju, Tarif Parkir Bandara Kualanamu Naik

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Angkasa Pura Aviasi (APA) melakukan penyesuaian atau menaikkan tarif parkir kenderaan bermotor di Bandara Kualanamu Airport Internasional, di Kabupaten Deliserdang. Tarif ini mulai berlaku sejak 15 Juli 2023.

Kenaikan tarif parkir Bandara Kualanamu itu, mendapatkan sorotan dari anggota DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga. Ia mengatakan penolak penyusuaian tarif parkir tersebut, karena pelayanan belum baik.

“Sebetulnya kalau ditanya tanya kita, kita enggak setuju kan ya (naik tarif) parkir itu,” kata Zeira saat dikonfirmasi Sumut Pos, Minggu (16/7).

Zeira mengatakan pelayanan disini, harus sinkronisasi dengan jadwal penerbangan. Karena masyarakat yang akan berangkat atau menjemput, harus tertahan lama di bandara karena waktu pesawat terbang molor karena delay.

Nah, disini menurut Zeira masyarakat atau pengunjung yang akan dirugikan. Karena bertambah waktu parkir. Sehingga akan membuat tarif akan lebih mahal lagi.

“Karena apa?, Kadang-kadang ya pas kita pintu keluar aja itu kan, butuh waktu ya kan. Paling enggak hanya ngantar jemput saya 1 jam lah ukurannya kan ini kalau sempat. Tiba tiba nanti kita menunggu lagi perawat itu juga,” ucap Zeira.

Politisi Partai PKB itu, mengungkapkan PT APA harus memperbaiki segala fasilitas. Sehingga memikirkan keuntungan saja. Tanpa melihat dampak dirasakan masyarakat saat mengunjungi Bandara Kualanamu itu.

“Kadang-kadang (soroti PT APA) ini perlu juga. Ini perhatian kalau aku bilang enggak setuju kita naik,” tutur Zeira.

Zeira menjelaskan dari pengalama dirinya saat terbang dari Bandara Kualanamu. Baik gerbang masuk dan keluar parkiran bandara tersebut, harus mengantri lama. Karena, pintu gerbang bandara itu, berfungsi dengan baik. Hal itu, menjadi perhatian pihak pengelola bandara tersebut.

“Tapi, ya sudah lah kita harus dipaksakan udah terkait pintu keluar itu. Kadang-kadang ngantri panjang. Itu kan kalau kita masuk pintu keluar sensor sensor. Tombolnya tuh mati dia. Itu lah, fasilitas harus diperbaiki,” ucap Zeira.

Zeira menilai fasilitas parkiran di Bandara Kualanamu tampak baru, tapi berfungsi secara maksimal. Sehingga harus menjadi catatan dan evaluasi dilakukan oleh pihak pengelola bandara.

“Fasilitasnya mereka masih baru-baru. Tapi kenapa kok enggak sensitif dia kan?. Juga dibenahi, semua itu akan fasilitas pintu masuk pintu keluar,” kata Zeira.

Zeira menyarankan PT APA menambah petugas parkir di Bandara Kualanamu. Meski dilengkapi dengan digitalisasi. Tapi, masyarakat masih bingung mana pintu masuk maupun pintu keluar

“Gitu lah, Iya dibenahi lah semua. Apalagi tarif itu mahal lah,” ucap Bendahara DPW PKB Sumut itu.(gus/ram)

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Gelar Seminar Masyarakat Adat di Nias Selatan

BERSAMA : para peserta seminar diabadikan dengan foto bersama narasumber aliansi masyarakat adat nusantara, Abdon Nababan pada akhir seminar, Jumat, (14/7/2023).

NIAS SELATAN, SUMUTPOS.CO – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggelar seminar masyarakat adat di Nias Selatan dengan tema ‘Eksistensi Masyarakat Adat di Nias Selatan dalam Menghadapi Tantangan Global’ di SEM Hotel, Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Jumat (14/7/2023).

Pendiri AMAN, Abdon Nababan mengatakan seminar ini perdana dilaksnakan di Nias Selatan. Walau terlihat aman-aman saja, ternyata ada persoalan yang akan menjadi masalah di masa depan di Kepulauan Nias, terutama Nias Selatan.

“Karena isu ini menjadi sangat penting di tengah-tengah situasi yang pasti kita hadapi jauh keras di masa depan di Nias Selatan, juga kami menemukan bahwa 174.000 hektar diduga itu wilayah-wilayah adat dan sekarang dimasukkan secara sepihak oleh pemerintah daerah menjadi kawasan hutan,” tambahnya.

Hak masyarakat adat yang diambil secara sepihak ini akan menjadi perjuangan AMAN untuk memulihkan harkat dan martabat kepulauan Nias Selatan.

“Bahkan kami mendengar dari para peserta seminar bahwa di Kepulauan Tello juga ada dia konsensi besar yang berada di pulau-pulau kecil dan juga diyakini bagian dari wilayah adat. Semua ini kita pastikan menjadi agenda perjuangan bersama lewat seminar ini dan dilanjutkan juga dengan kegiatan-kegiatan lain,” ungkapnya.

Abdon Nababan berharap melalui kegiatan seminar tersebut, semangat peserta ini akan terus tinggi dan akan menjadi perintis dan pelopor untuk gerakan masyarakat adat selanjutnya di Nias Selatan.

“Kepada para peserta tentu saja saya berharap setelah mengikuti seminar ini mereka sudah mulai mendokumentasikan sejarah-sejarah mereka bahkan mulai mematahkan wilayah-wilayah adat sehingga proses di masyarakat adat ini paralel dengan proses kebijakan di pemerintahan Kabupaten Nias Selatan,” imbuhnya.

Abdon Nababan juga mengharapkan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Nias Selatan harus segera berupaya untuk membentuk peraturan daerah tentang pengakuan penghormatan dan perlindungan masyarakat adat di Nias Selatan.
“Jikalau Pemda dan DPRD Nias Selatan ini bisa berjalan, saya yakin mungkin dalam 1-2 Tahun Nias Selatan sudah bisa punya peraturan daerah tentang masyarakat adat dan mulai memproses pengembalian hak-hak adat yang selama ini masih menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat adat,” harapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa kepengurusan aliansi masyarakat adat nusantara di Kabupaten Nias Selatan sudah membentuk tim formatur dengan diketuai oleh Pilton Welcoer Dakhi, Duhu Janolo Giawa Wakil Ketua, Witasa Halawa menjadi Sekretaris, dan Hendriyanto Fau Bendahara.
Sementara Tokoh masyarakat adat Kabupaten Nias Selatan, Hikayat Dachi sangat apresiasi kepada aliansi masyarakat adat nusantara (AMAN) dengan diselenggarakan seminar tentang masyarakat adat di Nias Selatan.
“Terimakasih kepada aliansi masyarakat adat nusantara (AMAN) atas waktunya bisa hadir di Nias Selatan, dan kiranya hak-hak masyarakat adat Nias yang selama dikuasai sepihak oleh pemerintah di kembali kepada masyarakat melalui wadah AMAN,” harapnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Pdt. Foluaha Bidaya, M.Th M.Div dari tokoh Agama, Hidayat Dachi, tokoh masyarakat Kabupaten Nias Selatan. Martiman Sarumaha (Akademisi/Rektor Uniraya), dan Elhayati Zagoto, Kabid pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Nias Selatan. (mag-8/ram)

Wiriya Alrahman Buka Raker DPRD Kota Medan Tahun 2023

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan senantiasa melakukan pendampingan dengan pemerintah dan masyarakat Kota Medan, sesuai dengan tema yang diusung, ‘Bergerak Berkolaborasi Untuk Percepatan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Mewujudkan Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif’.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE dalam Rapat Kerja (Raker) DPRD Kota Medan Tahun 2023 untuk Tahun Anggaran 2024 di The Hill Hotel & Resort Sibolangit, Minggu (16/07/2023) siang.

Raker bertema, ‘Optimalisasi dan Penyelarasan Tri Fungsi Dewan Melalui Program Kerja DPRD untuk Mewujudkan Medan Kota Kolaborasi yang Berkah, Maju dan Kondusif’ ini, berlangsung selama 3 hari, yakni sejak 16 – 18 Juli 2023 yang dibuka Wali Kota Medan Bobby Nasution, diwakili Seda Kota Medan, Wiriya Alrahman.

Dalam sambutannya, Hasyim mengatakan bahwa Raker ini bertujuan membahas rencana kerja anggota legislatif Tahun Anggaran 2024, revitalisasi sekaligus optimalisasi tugas dan fungsi DPRD Kota Medan sebagai presentasi perwakilan warga Kota Medan, untuk mewujudkan Medan menjadi kota yang berkah, maju dan kondusif.

“Rapat Kerja ini merupakan sarana komunikasi dan memperkuat sinergitas DPRD Kota Medan dengan Pemko Medan, melalui program kerja yang menguatkan Tri Fungsi dewan, termasuk fungsi penganggaran,” ucap Hasyim.

Sebagai lembaga kerakyatan, sambung Hasyim, DPRD Kota Medan senantiasa mendorong dan mendukung Pemko Medan untuk tetap proaktif mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik.

Selanjutnya terkait penguatan fungsi pengawasan, politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, hal itu terlihat melalui pengawasan terhadap implementasi peraturan daerah dan pelaksanaan APBD, pengawasan terhadap berbagai urusan pemerintahan dan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

Begitu juga dengan penguatan fungsi pembentukan Peraturan Daerah (Perda), di mana dewan harus bertindak secara maksimal, baik dalam hal perencanaan perda inisiatif serta revisi perda yang sudah kadaluarsa, dengan langkah pengkajian akademis untuk menghasilkan perda yang berkualitas

“Termasuk juga dalam Rapat Kerja ini, membahas peningkatan kapasitas dan optimalisasi DPRD Kota Medan, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, baik melalui pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah maupun proses yang dilakukan segenap anggota dewan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing,” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Wiriya Alrahman, mengharapkan dengan kegiatan Rapat Kerja ini tercipta sinergitas, antara Pemko dan DPRD Medan dalam membangun opini yang baik di tengah-tengah masyarakat Kota Medan.

“Selama ini, masyarakat tidak benar-benar memahami apa itu dewan dan apa itu pemerintah, karena feedback yang dirasakan masyarakat tidak nyata,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Rapat Kerja ini dinilai sangat penting karena terkait putusan anggaran untuk tahun berikutnya dan berharap adanya masukan-masukan yang membangun untuk Pemko Medan.

Wiriya juga menyampaikan keinginannya kepada DPRD Medan untuk mengusulkan perda yang menjadi skala prioritas Wali Kota Medan saat ini.

“Sehingga, program tersebut dapat terlaksana dengan benar, agar masyarakat kota Medan merasakan dampak positifnya,” tuturnya.

Selain program prioritas, Wiriya juga menyinggung terkait pengggunaan anggaran agar bisa difokuskan dalam satu wilayah atau dapil. Agar pertumbuhan infrastruktur, sosial, kesehatan dan pendidikan bisa dirasakan masyarakat dalam proses 5 tahun masa kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Nasution.

“Tentunya penerapan poin poin ini bisa menginspirasikan bagi kita untuk perubahan Kota Medan, mumpung kita mempunyai pemimpin yang inovatif serta miliki koneksitas dengan pemerintah pusat,” pungkasnya.

Selanjutnya Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman melakukan pemukulan Gong tanda dimulainya Raker DPRD Kota Medan yang disaksikan Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga, HT Bahrumsyah, Rajudin Sagala, para narasumber dan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Medan, Ali Sipahutar.

Sebelumnya, Sekwan Ali Sipahutar dalam laporannya, menjelaskan rangkaian kegiatan raker, yakni diskusi panel dengan narasumber Kementerian Dalam Negeri, Sidang Pleno Penyampaian Usulan dan pembahasan rencana kegiatan dewan, serta pembacaan keputusan hasil Rapat Kerja 2023 DPRD Kota Medan.

Turut hadir dalam raker, 50 anggota DPRD Kota Medan, narasumber antara lain Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Perwakilan BPKP Sumut, perwakilan Kakanwil Kemenkum HAM Sumut serta Pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan.
(map/ram)

Komisi II Medan Minta Pemko Dalami Dugaan Praktik Pungli PPDB

Anggota Komisi II DPRD Medan, Syaiful Ramadhan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Medan Tahun 2023 telah berakhir 30 Juni lalu. Namun, beredar informasi adanya dugaan aksi pungutan liar (pungli) dalam proses PPDB di beberapa sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Medan.

Untuk itu, Anggota Komisi II DPRD Medan, Syaiful Ramadhan meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan untuk mendalami segala informasi yang ada terkait PPDB tahun 2023 tersebut.

“Sebaiknya dinas terkait segera melakukan langkah-langkah konkrit agar tidak membawa nilai buruk untuk dinas itu sendiri,” ucap Syaiful, Minggu (16/7/2023).

Dikatakan Syaiful, dirinya sendiri belum ada mendapatkan informasi terkait adanya dugaan pungli di SMPN1 dan SMPN2 Kota Medan.

“Belum ada informasi yang pasti tentang hal (praktik pungli) itu, namun tetap harus didalami semua informasi yang ada. Ini sangat disayangkan bila benar terjadi,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Medan ini.

Syaiful menyebutkan, bahwa sepengetahuan dirinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan sangat fokus memberantas pungli di lingkungan sekolah maupun dinasnya.

“Infonya Disdikbud justru fokus memberantas pungli, bahkan saya lihat sangat masif. Contohnya, dinas menyebar nomor HP khusus untuk memberantas pungli. Saya sangat mengapresiasi hal itu, agar semua selaras. Saya harap informasi dugaan pungli ini harus didalami,” pungkasnya. (map/ila)

1...1,3071,3081,309...15,664Page 1,308 of 15,664

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor