31 C
Medan
Friday, April 3, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 1309

Lalit Dua FC Harapkan Minisoccer Piala Gubsu Digelar di Luar Medan

TAMPIL: Pemain dan pelatih Lalit Dua FC tampil di Minisoccer Piala Gubsu 2023. (IST)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Turnamen Minisoccer Competition 2023 yang memperebutkan Piala Gubenur Sumatera Utara sudah memasuki babak 32 besar. Babak 32 Besar sudah dimulai pada Sabtu (15/7) di Zatan Minisoccer.

Panitia Bidang Pertandingan, Ingan Pane, mengatakan semakin menuju babak akhir kompetisi, pertandingan makin seru dan ketat. “Kami berharap setiap tim terus menjaga kondusifitas pertandingan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas di dalam maupun luar lapangan,” jelasnya.

Dikatakan untuk kategori pelajar juga akan dimulai pada Senin (17/7) yang diikuti 40 tim. “Alhamdulillah peserta yang mendaftar tidak dari Kota Medan saja, tapi kabupatan/kota lainnya seperti Binjai, Deliserdang, Langkat dan lainnya. Ini menunjukkan bila masyarakat antusias menyambut turnamen ini,” katanya.

Dikatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pilihan kegiatan positif bagi kawula muda dalam menyalurkan hobi dan bakatnya dalam olahraga sepakbola dengan wadah turnamen minisoccer, yang notabene memakai lapangan yang lebih kecil. Sekaligus juga membantu Pemprov Sumatera Utara mempromosikan PON XXI 2024 mendatang.

“Saya berharap kegiatan ini juga dapat menjauhkan generasi muda dari dampak negatif seperti narkoba, tawuran maupun pornografi. Dan mudah-mudahan muncul bakat-bakat baru yang dilirik klub-klub sepakbola di Sumut seperti PSMS, PSDS, Sada Sumut maupun klub-klub Liga 3,” tutupnya.

Pelatih Lalit Dua FC, Filo Pinem, mengatakan bila tim ini berasal dari Kabupaten Karo. Dalam event kali ini, Lalit Dua FC menurunkan dua tim yakni umum dan pelajar.

“Saya bersyukur tim ini bisa lolos ke 16 Besar usai mengalahkan Nine FC 2-0, dan berharap bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Di sisi lain kami juga berharap ke depan turnamen ini bisa digelar di kabupaten/kota di luar Kota Medan, agar bisa lebih semarak lagi,” tegasnya. (dek)

Keluarga Terpidana Adelin Lis Berharap Keadilan

KETERANGAN: Kendrik Ali (kiri), Adenan Lis (tengah), dan Washington Pane saat memberikan keterangan di Medan. (IST)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keluarga mantan Direktur Keuangan PT KeangNam Development Indonesia, Adelin Lis (67) yang kini menjadi terpidana kasus korupsi dan pembalakan liar di Kabupaten Mandailing Natal, berharap keadilan ditegakkan seadil-adilnya sesuai fakta hukum.

“Saya atas nama keluarga berharap adanya keadilan secara hukum terhadap ayah saya yang selama ini selalu dituduh telah melakukan hal-hal negatif seperti korupsi dan lain-lain,” kata putra kandung Adelin Lis, Kendrik Ali di Medan, Jumat (14/7).

Didampingi pamannya Adenan Lis yang juga Komisaris PT Keang Nam dan Washington Pane (Direktur Produksi PT KeangNam), Kendrik Ali berharap dan meyakini bahwa suatu saat nanti keadilan akan berpihak kepada Adelin Lis, sebab menurutnya sang ayah sama sekali tidak pernah terlibat bahkan sama sekali tidak tahu tentang pengelolaan hutan.

Di era pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, Kendrik Ali dan keluarga besarnya berharap keadilan itu masih ada. “Ayah Saya bukan Raja Illegal Loging sebagaimana yang dituduhkan selama ini. Bahkan kehutan pun beliau tidak pernah,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Adelin Lis dihukum 10 tahun dan membayar denda sebesar Rp1 miliar, subsidair 6 bulan kurungan, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 68/K/Pid.Sus/2008 tanggal 31 Juli 2008. Selain itu, Adelin Lis juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp119 miliar lebih dan 2.938.556,24 dolar AS.

Sedangkan Adenan Lis yang juga kakak kandung Adelin Lis memaparkan kronologis hukum yang pernah menjerat PT KeangNam. Dijelaskan, pada tahun 2006, Polda Sumatera Utara secara mendadak memasuki areal HPH PT KeangNam Development Indonesia untuk melakukan operasi/pemeriksaan tanpa pengetahuan pihak perusahaan maupun Dinas Kehutanan Sumut.

Petugas ketika itu menggunakan peralatan dan persenjataan lengkap serta melakukan interogasi kepada karyawan sehingga menimbulkan ketakutan dan kepanikan. Perusahaan Keang Nam Indonesia dituduh melakukan ‘ilegal Loging’ karena menurut pihak penyidik, perusahaan telah melakukan penebangan di luar blok Rencana Kerja Tahunan (RKT) namun masih berada di areal Izin HPH/IUPHHK serta menetapkan Direksi PT Keangnam sebagai tersangka.

Pada saat itu, Adelin Lis beserta keluarga sedang berada di luar negeri untuk liburan sekaligus berobat. Namun tanpa ada prosedur pemeriksaan dan pemanggilan sebagai saksi aparat langsung menetapkannya sebagai tersangka dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Di tahun 2006 tersebut ia dibawa petugas saat ingin memperpanjang pasport ketika sedang berada di Beijing, serta langsung menjalani pemeriksaan di Polda Sumut.

Adenan Lis yang pernah menjabat Komisaris PT KeangNam menyebutkan, dalam perkara ilegal loging yang dituduhkan, semua organ perseroan sudah diperiksa dalam perkara yang sama, seperti terhadap Manager Camp di lapangan dan mendapat putusan bebas dari PN Mandailing Natal, karena bukan perkara pidana tetapi hanya pelanggaran sanksi administrasi. “Saya selaku komisaris Utama yang juga bolak balik diperiksa dalam perkara yang sama. Namun akhirnya SP3 dari Poldasu,” ucapnya.

Pernyataan yang sama juga disampaikan Washington Pane selaku Direktur Produksi yang mungkin paling bertanggungjawab dalam perkara tersebut. “Ketika itu saya juga menjalani pemeriksaan bahkan ditetapkan sebagai tersangka. Namun akhirnya mendapat putusan bebas dari PN Mandailing Natal, karena dianggap bukan perkara pidana tetapi hanya pelanggaran administrasi saja,” ucapnya.

Sehingga sebutnya, putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap Adelin Lis menjadi sesuatu yang aneh dan terkesan tidak adil. Karena untuk satu perkara yang sama ternyata beberapa pihak yang menjalani pemeriksaan mendapat putusan bebas dan SP3, bahkan ada yang tidak sampai ke penyidikan. Tetapi, sebutnya mengapa Adelin Lis sendiri yang diputus bersalah pada tingkat kasus jaksa penuntut umum.

“Perkara yang dipermasalahkan pihak kepolisian adalah adanya penebangan di luar blok tebangan RKT yang disahkan tetapi masih di dalam areal HPH. Seharusnya hanya dikenakan sebagai pelanggaran dan sanksi administrasi dan tidak ada pidananya,” ucap mantan anggota DPRD Sumut ini.

Adelin Lis kembali ke tanah air pada 2021 dan hingga saat ini menjalani hukuman di LP Tanjung Gusta. “Saat ini Adelin Lis dan keluarga sangat bermohon adanya perlindungan hukum untuk mendapatkan keadilan melalui penegakan hukum yang seadil-adilnya. Ia ingin meluruskan dan menyelesaikan kembali kasusnya tersebut,” kata Washington. (dek)

100 Km Jalan Provinsi di Nias Barat Rusak, DPRD Nias Barat Mengadu ke DPRD Sumut

KUNJUNG: Anggota DPRD Nias Barat saat berkunjung ke DPRD Sumut

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Sepanjang 100 km ruas jalan yang berstatus sebagai jalan provinsi di Kabupaten Nias Barat mengalami kerusakan berat. Untuk itu, DPRD Kabupaten Nias Barat meminta DPRD Sumut untuk mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar mempercepat pembangunan infrastruktur di Nias Barat, khususnya dalam hal pembangunan jalan.

Permintaan itu disampaikan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat saat mendatangi kantor DPRD Sumatera Utara, Jumat (14/7/2023) sore.

Diketahui, rombongan tersebut dihadiri para Pimpinan DPRD Nias Barat, yakni Evolut Zebua, Haogomano Gulo, Tolosokhi Halawa, beserta 17 anggota lainnya yang diterima langsung Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting dan Anggota DPRD Sumut Dapil VIII.

“Ada sekitar 100 kilometer ruas jalan provinsi di kabupaten kami (Nias Barat) yang mengalami rusak sedang dan berat. Kami mohon diberikan perhatian soal ini Pak,” ucap Ketua DPRD Nias Barat, Evolut Zebua.

Evolut mengatakan, kedatangan mereka ke DPRD Sumut guna membahas progres pembangunan infrastruktur di kabupaten tersebut. Mengingat sampai saat ini, masalah infrastruktur di Nias Barat masih tidak kunjung terselesaikan dan terus menjadi keluhan warga disana.

“Jadi kami benar-benar meminta agar infrastruktur jalan dan jembatan di Nias Barat segera dibenahi,” ujarnya.

Kemudian, Evolut juga mengatakan, bahwa baru-baru ini telah terjadi longsor pada salah satu ruas di kilometer 27, Desa Fadoro Hunogoa, Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias yang menghubungkan jalan menuju Nias Barat.

“Pada jalan itu badan jalan hilang setengah karena longsor. Juga Ruas jalan provinsi dari Gunung Sitoli ke Nias Barat rusak parah dan begitu sulit dilalui kendaraan baik roda dua maupun roda empat,” katanya.

Dengan demikian, lanjut Evolut, bila warga Nias Barat ingin menempuh perjalanan ke bandara, terpaksa harua memakan waktu yang sangat lama, yakni hingga tiga jam lebih.

“Kemudian pak, bila jalan-jalan putus, harga barang-barang naik seratus persen di Nias Barat,” tambahnya.

Menurut Evolut, di Nias Barat terdapat jalan alternatif apabila kondisi jalan provinsi dan jembatan tidak dapat digunakan.

“Akan tetapi kondisi jalannya masih belum layak. Anggaran kabupaten tidak cukup, kami meminta bantuan dari pihak provinsi,” tuturnya.

Evolut menjelaskan, pihaknya meminta Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting selaku ketua Badan Anggaran (Banggar) agar dapat memastikan a anggaran untuk penanganan infrastruktur di Kabupaten Nias Barat.

“Kami berharap Pak Ketua dapat memastikan anggaran di luar pelaksanaan proyek jalan provinsi dari multiyears contract agar pembenahan jalan kami tidak sepenggal-sepenggal,” pintaya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, menyampaikan bahwa pihaknya tetap akan mengawal percepatan proyek peningkatan jalan dan provinsi di Kepulauan Nias.

“Khusus Nias Barat, kita lagi memantau pelaksanaan pembenahan jembatan dan jalan yang dilakukan PT. Pijar Utama selaku kontraktor dan menggenjot mereka agar bekerja sesuai target,” jelasnya.

Baskami juga menyampaikan keprihatinannya terkait keadaan infrastruktur di Nias Barat, sehingga harus mendapatkan perhatian lebih.

“Di sini saya bersama Anggota DPRD Sumut Dapil VIII akan berusaha mencurahkan perhatian terkait anggaran pembangunan jalan di sana,” jawabnya.

Pembangunan Jembatan Oyo dari Anggaran Multiyears

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Nias Barat, Evolut Zebua juga menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya juga masih melihat progres pembangunan Jembatan Oyo di Desa Tuwuna, Nias Barat yang ditopang anggaran multiyears sebesar Rp 2,7 triliun, namun terkesan lambat.

Menurutnya, pembenahan jembatan Sungai Oyo yang menghubungkan ruas jalan Provinsi dari Kota Gunungsitoli menuju Nias Barat sangat diharapkan masyarakat.

“Kami mengingatkan PT Pijar Utama dalam hal ini agar serius menangani Jembatan Oyo itu karena perannya yang sangat vital,” jelasnya.

Menurut Evolut, pihaknya selama ini mendapat kritikan keras dari masyarakat Nias Barat karena pelaksanaan proyek yang begitu lambat.

“Kami berharap Pak, sepulang dari sini kami mendapatkan angin segar agar Nias Barat infrastrukturnya semakin baik. Dan masyarakat melihat, agar aksesibilitas distribusi logistik bisa lancar,” jelasnya.

Sementara itu, Perwakilan PT Pijar Utama selaku pelaksana tender, Sugiyanto mengatakan, pihaknya tengah melakukan proses perbaikan jembatan Sungai Oyo di Nias Barat.

Terkait target, menurut Sugiyanto, pihaknya berkomitmen memenuhi pengerjaan seperti yang telah disepakati.

“Kami berkomitmen penuh mencapai target dan menuntaskan pekerjaan jalan serta jembatan Provinsi di Nias Barat,” pungkasnya.
(map/ram)

Pimpinan Forkopimda Sergai Buka Turnamen Sepak Bola Forkopimda Cup U-23 Sergai

BOLA : Kapolres Sergai AKBP Oxy Yudha Pratesta, SIK dan Dandim 0204/DS Letkol Czi Yoga Febrianto saat menendang bola yang di saksikan Bupati Sergai H Darma Wijaya serta ketua DPRD Sergai M. Ilham Ritonga tanda dibukanya Turnamen Forkopimda Cup U 23. ( fad)

DOLOK MASIHUL, SUMUTPOS.CO – Para Pimpinan Forkopimda Kabupaten Serdangbedagai membuka Turnamen Sepak Bola Forkopimda Cup U-23 yang diselenggarakan di Lapangan Socfindo Bangun Bandar Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Jumat (14/07/2023).

Dalam sambutannya Bupati Sergai H Darma Wijaya mewakili para Pimpinan Forkopimda Kabupaten Serdangbedagai memberikan apresiasi kepada panitia dan pihak pihak yang membantu dalam terselenggaranya turnamen Forkopimda U-23 Tahun 2023 Sergai.

“Saya sangat senang, dan sedikit curhat, pembukaan turnamen diselenggarakan di lapangan Martebing yang historinya sangat indah, karena lapangan ini dulunya awal saya ketemu dengan isteri,” ungkapnya.

Dengan turnamen ini, dia berharap para pemain bermain sportif. Dan mengingatkan, bahwa kalah dan menang itu hal yang biasa.

“Saya ingatkan kepada wasit agar bersikap Profesional dalam menjalankan tugas, karena biasanya awal dari kerusuhan di lapangan berasal dari keputusan wasit,” tambah Darma.

Ketua Panitia Darmawan dalam laporannya mengatakan turnamen diikuti 24 klub kesebelasan berasal dari 17 kecamatan se-Sergai yang dibagi dalam 8 grup dan pertandingannya digelar di 4 Zona.

Zona 1 digelar di lapangan PT Socfindo Kebun Bangun Bandar Kecamatan Dolok Masihul, Zona 2 di lapangan PT Socfindo Kebun Tanah Besi Kecamatan Tebing Syahbandar, Zona 3 di lapangan PT Socfindo Kebun Matapao Kecamatan Teluk Mengkudu, dan Zona 4 di lapangan PT Fajar Agung Bangabeng KecamatanPegajahan.

“Dengan total hadiah Rp50 juta dengan rincian hadiah bagi juara pertama pada turnamen ini sebesar Rp20 juta, juara kedua Rp15 juta, juara ketiga Rp8 juta, juara keempat Rp5 juta ditambah tropi dan medali,” tutupnya.

Selain bupati, acara ini juga dihadiri Ketua DPRD Sergai M Ilham Ritonga, Kapolres AKBP Oxy Yudha Pratesta, dan Dandim 0204/DS Letkol Czi Yoga Febrianto. (fad/ram)

Kolaborasi dengan PNG Power, PLN Siap Pasok Listrik di Perbatasan Papua Nugini

PLN menyampaikan Draft MoU dengan PNG Power terkait kerja sama penyediaan tenaga listrik di Papua Nugini, Jumat, (14/7). Kiri ke kanan: Adi Dzulfuat (Direktur Pasifik dan Oseania Kementerian Luar Negeri), Simon Namis (Duta Besar Papua Nugini untuk Indonesia), John Rosso (Deputi Perdana Menteri Papua Nugini), Darmawan Prasodjo (Direktur Utama PLN), Hartanto Wibowo (Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN), Arief Adnan (Minister Counsellor Fungsi Ekonomi KBRI Port Moresby), Yudi Prabangkara (Advisor to Deputy Coordinating Minister for Infrastructure and Technology Kemenko Marvest)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT PLN (Persero) siap memenuhi kebutuhan listrik antar negara di Desa Wutung yang menjadi batas wilayah antara Indonesia dan Papua Nugini. Sebagai tindak lanjut kunjungan bilateral Presiden RI Joko Widodo pada Juni lalu untuk membahas kerja sama Indonesia dan Papua Nugini, PLN melakukan pertemuan dengan perwakilan pemerintah Papua Nugini, Jumat, (14/7/2023).

Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo bersama Deputi Perdana Menteri Papua Nugini, John Rosso membahas tindak lanjut terkait rencana pasokan listrik antar negara. Nantinya, PLN akan bekerja sama dengan perusahaan listrik Papua Nugini, PNG Power untuk memasok listrik ke Desa Wutung yang merupakan desa di perbatasan Indonesia – Papua Nugini.

“PLN siap menjalankan arahan dari Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Papua Nugini. Namun lebih dari itu, Papua Nugini bukan hanya sekadar tetangga dekat Indonesia, kita berbagi satu tanah dan harapan yang sama. Indonesia dan Papua Nugini merupakan wujud persahabatan erat yang memiliki kesamaan tekad untuk memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat kedua bangsa,” ujar Darmawan.

Darmawan menjelaskan saat ini PLN sendiri memiliki daya mampu terpasang listrik di wilayah Papua yang mencukupi. Memakai jaringan transmisi dan distribusi di wilayah Skouw, Jayapura PLN akan memasok kebutuhan listrik tambahan di dua desa perbatasan tersebut.

“Kita sudah cek, total suplai di wilayah perbatasan sebesar 6 Megawatt (MW) sedangkan demand di Skouw sebesar 1 MW, jadi masih ada ketersediaan pasokan listrik sebesar 5 MW untuk dialiri ke Papua Nugini,” ujar Darmawan.

Secara keseluruhan Sistem Jayapura memiliki Daya Mampu 136,6 MW. Saat ini tercatat, beban puncak Jayapura mencapai 94,6 MW, dengan cadangan daya atau reserve margin sebesar 42 MW atau 44,39%. Dengan peluang cadangan listrik ini, secara jangka panjang PLN juga bisa melistriki wilayah lain di Papua Nugini sesuai dengan kebutuhan.

Sedangkan di Papua Nugini sendiri, saat ini memiliki kapasitas terpasang listriknya secara kumulatif sebesar 1,2 gigawatt (GW). Dibawah naungan PNG Power, seluruh kebutuhan listrik di Papua Nugini dipasok dari PLTA, PLTGU, PLTD, Biomassa dan Tidal Power Plant. Melihat struktur tersebut, Papua Nugini membutuhkan pasokan listrik, khususnya di daerah daerah perbatasan dengan Indonesia.

Deputi Perdana Menteri Papua Nugini, John Rosso menjelaskan hubungan diplomatis antara Indonesia dan Papua Nugini telah terjalin erat lama. Kerjasama ini menjadi salah satu penguat hubungan diplomatis kedua negara dan juga untuk kepentingan rakyat.

“Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri kami menjadi sinyal untuk memperkuat hubungan diplomatis maupun ekonomi kedua negara. Kami sangat ingin menindaklanjuti hal tersebut,” ujar John Rosso.

John Rosso juga menjelaskan salah satu tantangan Papua Nugini saat ini adalah pasokan listrik. Tak hanya pasokan saja, namun harga listrik yang mahal. Upaya Papua Nugini untuk bisa menghadirkan pasokan listrik yang andal dan lebih murah dilakukan salah satunya dengan membuka kemitraan dan kerjasama.

“Kami melihat PLN memiliki kompetensi dalam hal ini. Kami menemukan salah satu solusi untuk menjawab persoalan kami yaitu melakukan bisnis dan kemitraan dengan PLN,” tegas John Rosso. (ila)

Peringati Hari Mangrove Sedunia, Sharp Indonesia Lakukan Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru

SERANG, SUMUTPOS.CO – Isu lingkungan sudah menjadi perhatian PT Sharp Electronics Indonesia sejak lama. Sharp menyadari lingkungan yang terjaga dengan baik dapat mendukung performa bisnisnya untuk terus berkembang.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sharp Indonesia difasilitasi Yayasan Terumbu Karang Indonesia (Terangi) melakukan penanaman mangrove sebagai salah satu kegiatan untuk merehabilitasi ekosistem karbon biru. Karbon biru merupakan istilah yang digunakan oleh para penggiat lingkungan untuk jumlah emisi karbon dan gas rumah kaca yang diserap oleh ekosistem pesisir dan laut yaitu hutan mangrove, padang lamun, kawasan rawa payau dan terumbu karang.

Ekosistem karbon biru diyakini oleh para ahli menjadi penyerap karbon paling aktif dibandingkan dengan ekosistem lain dimana daya serapnya melebihi hutan tropis daratan.Kegiatan hari ini merupakan bentuk nyata dari perhatian Sharp Indonesia terhadap isu lingkungan yang terjadi.

” Kami berharap kontribusi kami memiliki dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat,” ucap Pandu Setio, Senior PR & Brand Communication Manager, PT Sharp Electronics Indonesia di sela-sela kegiatan penanaman.

Kegiatan penanaman mangrove dilakukan oleh Sharp Indonesia sebagai salah satu agenda untuk memperingati hari Mangrove Sedunia yang akan di rayakan pada tanggal 26 Juli nanti.

Melibatkan masyarakat pulau Tunda yang terdiri dari para warga dan pemuda karang taruna, kegiatan penanaman pun menghadirkan anggota Sharp Greenerator, sebuah komunitas anak muda pecinta lingkungan yang merupakan komunitas binaan PT Sharp Electronics Indonesia.

Sharp melakukan penanaman sebanyak 3.300 bibit pohon Mangrove berjenis Rhizopora Mucronata yang ditanam di sepanjang pesisir pulau Tunda. Jenis ini dipilih karena jenis ini dapat tumbuh di tanah yang keras dan berpasir sering ditemukan pada daerah pasang surut.
Dibagi dalam 3 tahap, penanaman tahap pertama telah dilakukan pada bulan Juni 2023, tahap kedua dilakukan bulan Juli 2023 dan tahap ketiga akan dilakukan pada bulan Agustus 2023.

Bersamaan dengan kegiatan penanaman, Yayasan Terumbu Karang Indonesia (Terangi ) pun melakukan penelitian guna mengetahui daya serap ekosistem karbon biru yang terdapat di pulau Tunda.

Ekosistem Karbon Biru menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan dampak pemanasan global. ” Kami merasa senang sekali dan merasa terbantu dengan keterlibatan Sharp Indonesia dalam kegiatan ini.

Kami berharap makin banyak perusahaan yang terlibat sehingga ekosistem mangrove dan lamun dapat berfungsi secara optimal, jelas Mikael Prastowo Sesotyo Widodo, Penanggung Jawab Ekowisata, Yayasan Terumbu Karang Indonesia. (rel/sih)

Lantik Sejumlah Pejabat, Bupati Dairi: Hindari Perilaku Tercela

SAMBUTAN: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu sampaikan sambutan saat melantik pejabat eselon 2, administrator dan kepala sekolah di aula gedung PLUT komplek Taman Rekreasi Sidikalang, Jumat (14/7/2023).Istimewa.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu, melantik 4 Pimpinan Tinggi Pratama atau setara eselon 2, pejabat administrator, pengawas serta kepala sekolah. Seremoni pepantikan di Aula Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) kompleks Taman Rekreasi Sidikalang, Jumat (14/7/2023).

Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Anggara Sinurat menyampaikan, dalam sambutanya, Bupati Dairi, Eddy KA Berutu berpesan, agar seluruh pejabat yang dilantik menjalankan kewajibannya sesuai dengan amanah dan kepercayaan diberikan.

Eddy menyebut, pelantikan merupakan bagian dari kehidupan organisasi yang dilakukan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan serta pembinaan para pegawai.

“Mutasi, rotasi hal biasa dalam organisasi. Kita lakukan ini untuk menghasilkan aparatur sipil negara (ASN) berkualitas dan profesional,” ujarnya.

Bupati juga memberikan pesan, tunjukkan dedikasi dan loyalitas. Hindari perilaku tercela dan buktikan bahwa orang terbaik untuk mewujudkan Dairi Unggul melalui bidang dan tugas masing-masing.

“Tingkatkan kinerja dan pelayanan guna mewujudkan visi misi Dairi Unggul, Mensejahterakan Masyarakat Dalam Harmoni Keberagaman,” katanya.

Lanjut Anggara, adapun para pejabat eselon 2 yang dimutasi itu antara lain, Jonni Waslin Purba, sebelumnya menjabat asisten perekonomian dan pembangunan.

Dalam jabatan baru, diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan menggantikan, Fatimah Boang Manalu yang dimutasi jadi Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Selanjutnya, Suasta Ginting sebelumnya Kepala Badan Pendapatan Daerah, dimutasi jadi asisten perekonomian dan pembangunan. Sementara itu, Budianta Pinem, sebelumya menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda), dimutasi jadi Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan.

Bupati juga melantik pejabat administrator serta kepala sekolah. (rud/ram)

Alhamdulilah, Calon PPPK Segera Terima SK

Kepala BKPSDM Binjai, Rahmad Fauzi.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kabar gembira yang ditunggu calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kota Binjai, akhirnya datang. Sebanyak 305 PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Binjai akan menerima SK dalam waktu dekat ini.

“Alhamdulillah, kami kemarin sudah melakukan penandatangan kontrak perjanjian kerja,” ujar sumber Sumut Pos, calon PPPK di lingkungan guru, Jum’at (14/7).

“Ramai kali yang melakukan penandatangan. Dan kami pun melakukan penandatangan secara bertahap,” sambungnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai, Rahmad Fauzi membenarkan adanya penandatangan surat perjanjian kerja yang dilakukan oleh calon PPPK pada Kamis (13/7) kemarin. Mereka yang melakukan penandatangan ini terdiri dari guru tingkat SD hingga SMP.

Penandatangan dilakukan di Gedung Diklat BPKPSDM. Dengan penandatangan ini, kata dia, penambahan tenaga guru di kota rambutan akan segera terealisasi.

“Setelah ini, SK mereka akan diberikan ke Wali Kota untuk selanjutnya nanti diserahkan sesuai jadwal. Dalam waktu dekat ini (penyerahan SK),” tukas pria yang akrab disapa Fauzi ini.

Sebelumnya, BKPSDM Kota Binjai juga telah merealisasikan 37 SK PPPK untuk tenaga kesehatan. Bahkan, para nakes tersebut sudah menerima SK yang diserahkan oleh Wali Kota Binjai, Amir Hamzah. (ted/ram)

Bupati Dairi Sampaikan Capaian Kinerja, Tingkat Pengangguran Turun

SAMBUTAN: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu menyampaikan sambutan terkait capaian kinerja pemerintah saat pagelaran seni dan budaya Pakpak diarena PRSU ke-49 di Medan, Rabu (12/7/2023) lalu. Istimewa.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pada malam pagelaran seni dan budaya Pakpak yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi di arena Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-49 di Medan, Rabu (12/7/ 2023) lalu, Bupati Dairi, Eddy Kaleng Ate Berutu mempakarkan kinerja pemerintah.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Anggara Sinurat, Jumat (14/7/2023) mengatakan, dalam sambutanya, Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu optimis dalam menjalankan pembangunan relevan dengan berbagai indikator kinerja Pemerintah.

Seperti halnya indeks pembangunan manusia (IPM) di tahun 2020 sebesar 71,57 menjadi 71,84 di tahun 2021. Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dimana tahun 2020 sebesar 1,75% menjadi 1,49%.

Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Dairi anjlok secara global sebesar 0,94 persen. Namun, di tahun 2021 meningkat jadi 2,05 persen.

“Menurutnya, peningkatan itu karena penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berkurang, menyebabkan respons positif pasar pada semua sektor, ” terangnya.

Bupati Dairi, Eddy Kaleng Ate Berutu mengatakan secara bertahap pihaknya terus berupaya melakukan pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor perdagangan, penguatan pariwisata, pendidikan dan pertanian.

Sektor pertanian, Dairi sudah memiliki kawasan pertanian terpadu (KPT) holtikultura di Kecamatan Parbuluan. KPT diresmikan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi beberapa waktu lalu.

“Hasil panen cabai, sudah dikirim ke Kota Medan. Hal itu tindaklanjut kerjasama Pemkab Dairi dengan Pemko Medan, menjaga ketahanan pangan dan inflasi Sumut,” kata Bupati.

Di Kecamatan Tigalingga, juga membentuk KPT sorgum. KPT itu dicanangkan Wakil Menteri Pertanian, Harvick Hasnul Qolbi beberapa waktu lalu.

Pembangunan lainya, kata Eddy, tahun 2022 lalu, Pemkab Dairi bangun gedung perpustakaan dan sudah diresmikan Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando.

Gedung itu di Taman Rekreasi Sidikalang diberi nama Perpustakaan Raja Naga Jambe tokoh masyarakat Pakpak.

Gedung perpustakaan dilengkapi ruang teknologi informasi, ruang serbaguna, dan coffee shop. “Kita harapkan, perpustakan itu akan meningkatkan literasi masyarakat Kabupaten Dairi,” ucap Eddy KA Berutu mengakhiri.(rud/ram)

CERI Sarankan PLN GG Batalkan Transaksi Saham Humpus PT EMP di FSRU-Gorontalo

Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman. (IST)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Dugaan adanya persoalan pengadaan fasilitas Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) senilai sekitar Rp 1 triliun pada PT PLN Gas dan Geothermal (PLNGG), ditenggarai telah melanggar GCG (Good Corporate Governance) proses bisnis di lingkungan BUMN, sehingga harus dibatalkan.

“Bagaimana mungkin bisa PT Sulawesi Regas Satu yang merupakan SVP PT Humpus Transportasi Kimia yang telah ditunjuk oleh anak usaha PT PLN sebagai pelaksana suplai gas dengan FSRU untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN sudah hampir 4 tahun tidak mampu memenuhi kontrak sesuai jadwalnya. Ternyata perusahaan yang telah gagal dengan seenaknya saja oleh Direksi PT PLN GG dibolehkan diambil alih sahamnya 100 % oleh anak usaha PT EMP Tbk,” kata Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman dalam rilis yang diterima awak media, Minggu (16/7).

Padahal, kata Yusri, seharusnya PT PLN membatalkan kontrak dengan PT Sulawesi Regas Satu, kemudian menunjuk kompetitor dia yang dikalahkan dalam tender tahun 2018, yaitu antara Konsorsium PT Rekayasa Industri dengan PT Pelindo Energi Logistik atau konsorsium PT Hanochem Tiaka Samudera dengan PT Buana Lintas Lautan.

“Sehingga langkah direksi PT PLN GG menyetujui anak usaha PT EMP Tbk mengakuisisi 100 persen saham PT Sulawesi Regas Satu melanggar proses tender yang berpotensi digugat oleh konsorsium yang berhak menggantikan pemenang yang telah gagal memenuhi kewajiban kontrak,” jelasnya.

Lagi pula, setelah SRGS mendapat dana dari IPO pada September 2021, diduga dana yang diperoleh tersebut tidak digunakan sebagai modal untuk membangun FSRU yang diwajibkan dalam kontrak dengan PT PLN GG.

Apalagi, anak usaha PT EMP Tbk diduga tidak terdaftar dalam 38 peserta tender sejak awal proses di Tim Tender PLN GG.

Untuk itu, Menteri BUMN Erick Tohir diminta menegur direksi PT PLN (Persero) yang telah gagal mengawasi anak usahanya yang terkesan semberono dalam menjalankan proses bisnisnya.

“Pada awalnya, PT Sulawesi Regas Satu (SRGS) mendapatkan mandat dari PT PLN Gas dan Geothermal untuk menyediakan, mengoperasikan dan memelihara fasiltas penyimpanan dan regasifikasi LNG untuk pasokan gas di PLTG Maleo Provinsi Gorontalo. Fasilitas FSRU menggunakan Kapal Huaxiang 8,” ungkap Yusri.

Dijelaskan, dalam kontrak LOMA FSRU PT Sulawesi Regas Satu (SRGS) disyaratkan harus membangun infrastruktur gas FSRU permanen berkapasitas 15.000 meter kubik dan diperkirakan memakan waktu 16 bulan hingga 18 bulan, dengan kontrak jangka panjang dengan PLN selama 15 tahun untuk melayani kebutuhan listrik di area Sulawesi Utara.

“Dalam perjanjiannya, PT GTS Internasional Tbk (GTSI) dan SRGS diperbolehkan menyewa kapal temporer pada dua tahun pertama sejak kontrak diteken. Setelah itu, GTSI harus membangun FSRU permanen untuk memasok gas ke pembangkit listrik PLN,” beber Yusri.

Menurut Yusri, dalam masa pembangunan untuk sementara FSRU, maka SRGS menyewa FSRU kapal Huaxiang 8 berbendera China. Jangka waktu fasilitas yang akan disediakan oleh SRGS adalah sewa selama dua tahun dari Zhejiang Huaxiang Shipping Co.Ltd (ZHS), China.

“Dalam proyek ini, GTSI bertugas untuk mengangkut dan mengubah gas alam cair alias liquified natural gas (LNG) menjadi gas melalui proses regasifikasi. GTSI mengangkut LNG dari sumber di Bontang atau Tangguh menggunakan kapal miliknya, Ekaputra 1 atau Triputra, ke FSRU dan mengubahnya menjadi gas. Setelahnya, gas tersebut akan disalurkan ke pembangkit listrik,” jelas Yusri.

Demi memperoleh tambahan dana untuk pembangunan FSRU, lanjut Yusri, SRGS sebagai anak usaha PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS) ini melaksanakan initial public offering (IPO) pada awal September 2021.

“Keberadaan FSRU permanen pada awalnya dapat mengurangi beban perusahaan. Pasalnya, ada perbedaan antara menyewa kapal dengan menggunakan kapal sendiri. Laba kotor dan beban operasional berbeda. Setelah ada FSRU permanen, beban perusahaan akan berkurang signifikan. Namun kenyataannya PT. Sulawesi Regas Satu (SRGS) sampai saat ini tidak dapat melaksanakan kontrak tersebut,” ungkapnya.

Selanjutnya, kata Yusri, PT EMP bersama dua anak usahanya, yakni PT EMP Daya Nusantara dan PT EMP Tunas Persada kemudian menandatangani akta jual beli saham untuk mengakuisisi 100 persen kepemilikan PT Sulawesi Regas Satu (SRGS) pada 27 Juni 2023.

“Saat ini, SRGS memiliki kontrak untuk menyewakan FSRU dan fasilitas pendukungnya kepada PT PLN Gas & Geothermal (PLNGG),” terang Yusri.

Lanjut Yusri, pada tanggal 21 November 2022, PT Energi Mega Persada Tbk menerbitkan surat No.0241/EMP.DIR/1070/11-22/E tentang Undertaking Letter.

“Letter of Undertaking ini merupakan salah satu bentuk surat pernyataan yang diberikan oleh pihak ketiga yang menyatakan kesanggupannya untuk mengambil alih tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban dari pihak yang berutang sekaligus risiko yang mungkin timbul akibat dilaksanakannya kewajiban tersebut oleh pihak penerbit Letter of Undertaking,” ungkapnya.

Kemudian, kata Yusri, pada tanggal 22 Juni 2023, sebelum terjadi akta jual beli saham untuk mengakuisisi 100 persen kepemilikan SRGS pada 20 Juni 2023, PT EMP Daya Nusantara mengirimkan surat No. 0072/EDN.SEC/410/06-23/E tanggal 21 Juni 2023 perihal Tanggapan terhadap surat dari PLNGG No.0312/EPI.00.01/GG010000/2023 tanggal 20 Juni 2023 terkait Permohonan Letter of Undertaking dari PLNGG Rencana Jual Beli Kapal Hua Xiang 8 oleh PT EMP Daya Nusantara dan dijadikan Kapal FSRU Permanen.

“Padahal di dalam perjanjian jelas bahwa GTSI harus membangun FSRU permanen untuk memasok gas ke pembangkit listrik PLN. Sedangakan kapal FSRU Hua Xiang 8 adalah kapal yang disewa oleh GTSI atau SRGS,” beber Yusri.

Yusri menjelaskan, Kapal Huaxiang 8 dengan IMO: 9738569, MMSI 413458730, adalah Kapal Pendukung Lepas Pantai yang dibangun pada tahun 2017, berumur 6 tahun dan bukan kapal FSRU terbaru.

“Lantas pada tanggal 22 Juni 2023, PLNGG mengeluarkan surat Nomor 0315/EPI.01.02/GG0100000/2023 perihal Tanggapan terhadap surat PT-EDN Ref No. 0072/EDN.SEC/410/06-23/E, yang pada intinya PLNGG menyetujui dua hal. Pertama, penyediaan fasilitas permanen untuk proyek FSRU Sulawesi akan dilaksanakan melalui pembelian dan reflangging kapal Hua Xiang 8. Kedua, perpanjangan kontrak LOMA FSRU selama sepuluh tahun dari periode saat ini sampai dengan tahun tahun 2045,” ungkapnya lagi.

Terkait pengadaan FSRU tersebut, Yusri mengatakan CERI sudah melayangkan konfirmasi kepada EVP Corcom PLNGG Gred Adi pada Senin (10/7). Direksi PT PLN GG kemudian resmi memberikan keterangan pada Sabtu (15/7).

Dalam keterangannya, bahwa di tahun 2018 proses tender diikuti 38 perusahaan besar, namun yang lolos hanya tiga perusahaan, ditunjuk pemenang adalah PT Humpus Transportasi yang kemudian menunjuk Special Purpose Company yaitu PT Sulawesi Regas satu pada Febuari 2020. (rel/dek)

1...1,3081,3091,310...15,664Page 1,309 of 15,664

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor