MEDAN – Dari total 190 rumah sakit yang ada di Provinsi Sumatera Utara, hanya 37 persen atau sekitar 70 rumah sakit saja yang telah terakreditasi. Padahal sesuai rencana strategis (Renstra) Nasional, setiap Provinsi, harus memiliki setidaknya 90 persen rumah sakit yang terakreditasi.

Hal ini disampaikan Kasi Bimdal Sarana dan Peralatan Kesehatan Dinkes Provsu, Bambang Suprayetno saat ditemui di ruang kerjanya Senin (2/7).
“Sesuai Undang-undang Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009 yang baru, bahwa tiap rumah sakit harus terakreditasi. Bahkan tiap Provinsi harus memenuhi 90 persen sesuai Renstra. Hanya saja Undang-undang yang mulai diimplementasikan pada 2010 ini belum bisa berjalan maksimal karena masih terkendala beberapa hal,”terangnya.

Kendala tersebut bilang Bambang, yakni masih banyaknya rumah sakit kecil yang terkendala dana saat mengajukan akreditasi perpanjangan kepada petugas Komite Akreditasi RS (KARS) Pusat.

Masih menurut Bambang, setidaknya hingga saat ini ada sekitar 25 RS di Sumut yang telah mengajukan untuk bimbingan dan akreditasi oleh KARS namun belum juga diproses.

“Jadi sebenarnya kalau kita lihat, bahwa rumah sakit di Sumut sudah banyak yang mengajukan untuk diperpanjang akreditasinya ke pusat. Karena sesuai tugas pokok dan fungsinya pengajuan dilakukan rumah sakit langsung ke Pusat, dan mereka hanya memberikan tembusan ke provinsi. Namun permohonan ini masih harus menunggu lama,”ujarnya.

Lambatnya proses bimbingan dan akreditasi yang dilakukan pusat atas permintaan sejumlah rumah sakit di Provinsi, menurut Bambang dikarenakan keterbatasan petugas KARS Pusat.

Pasalnya dari sekitar 3000 rumah sakit yang ada di Indonesia, hanya ditangani oleh sebuah lembaga akreditasi independen yakni KARS.
“Terang saja kondisi ini menyebabkan rumah sakit yang telah mengajukan perpanjangan akreditasi harus menunggu lama,”ungkapnya.
Padahal menurut Bambang, untuk Juli 2012, akreditasi yang akan dikeluarkan merupakan versi baru yang sudah mengarah ke standar Internasional.
“Bagaimana ini bisa berjalan efektif, sementara untuk akreditasi versi lama saja belum semua rumah sakit mendapatkannya. Sejauh ini kita hanya bisa melakukan sosialisasi ke beberapa rumah sakit baik negeri dan swasta terkait akreditasi versi baru, namun bisa atau tidaknya diterapkan, kembali kepada kebijakan pemerintah,”tuturnya.

Terkait dampak tidak diperpanjangnya akreditasi, menurut Bambang yakni lebih kepada efek pelayanan disebuah rumah sakit. Mengingat standarisasi rumah sakit lebih kepada standar operasional (SOP) pelayanan.

“Dengan tidak adanya akreditasi maka rumah sakit kurang optimal dalam pelayanan karena tidak ada SOP pelayanan. Apalagi saat ini, asuransi kesehatan (ASKES) sudah mulai mewajibkan penetapan kelas dan akreditasi untuk penanganan pasien peserta ASKES,”sebut Bambang.
Melihat kondisi ini Bambang mengatakan, pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkes sudah seharusnya mengambil kebijakan menyiasati agar pengajuan akreditasi bisa secepatnya direalisasikan. (uma)

MEDAN – Mahasiswa Pecinta Alam (Mahatala) Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan terpilih sebagai juara pertama lomba lintas alam yang digelar dalam acara Kemah Kerja Rehabilitasi Lahan dan Temu Rimbawan Nasional 2012 di Tahura Bukit Barisan, Tanah Karo pada tanggal 28 – 30 Juni 2012.  Acara ini sendiri diikuti oleh 204 tim seluruh Indonesia.

Ketua Mahatala UHN Medan, Sepri Manerson Sinaga (Coky) di Sekretariatan Mahatala UHN Medan Jalan Sutomo Ujung Senin (2/7) mengatakan, mereka   sangat senang karena mendapatkan kepercayaan dan  mendapatkan juara I tropi tetap dari Gubernur Sumut dan mendapatkan tropi bergilir dari Menteri Kehutanan RI.

Mahatala Univ HKBP Nommensen, ujarnya akan tetap berusaha untuk mempertahankan prestasi ini. Sepri mengatakan, tim Mahatala UMN menikutserta 6 orang peserta. “Peserta yang ikut diantaranya Amarpin Pinem, Hendrik P, Michael S, Dipo S dan Jeli Sinaga termasuk saya sendiri,” akunya.
Tambah Sepri, tujuan acara ini untuk pelestarian lingkungan alam dan sekaligus meningkatkan minat kunjungan masyarakat ke Tanah Karo. “Semua tak bisa tercipta jika masyarakat tak membantu. Kerjasama dari semua elemen masyarakat juga sangat dibutuhkan,”ujarnya.

Sepri yang akrab disapa Coky ini mengaku, Mahatala jauh-jauh hari sudah melakukan persiapan untuk mengikuti kompetisi ini. ‘’Karena ini demi nama baik Sumut. Kita sudah mempersiapkan semuanya agar Sumut menjadi terbaik dan,” bebernya. Sepri juga mengampaikan terima kasih kepada tim dewan juri dan panitia pelaksanan yang mempercayakan Juara I ini kepada Mahatala Univ HKBP Nommensen Medan.  (jon)

MEDAN – Tim Penyidik Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Medan menemukan 35 jenis produk kosmetik palsu di lokasi penyimpanan kosmetik palsu di Jalan Mestika, Mandala, Medan Tembung, Senin (2/7) pagi.

Atas temuan itu, petugas menyita ratusan karton dari 35 jenis produk kosmetik tersebut. “Adapun produk yang disita diantaranya tanpa label, bermerek paten tapi dipalsukan dan tidak terdaftar di BPOM,” ujar Plh Kepala BPOM Medan, Yulius Sacramento Tarigan, tak lama setelah melakukan penggrebekan di lokasi penyimpanan produk kosmetik palsu.

Bahkan dari penuturan Sacramento, seluruh produk tersebut diperkirakan mencapai Rp 100 juta. “Dari pengakuan pemiliknya, seluruh produk bernilai Rp100 juta. Akan tetapi kita memprediksi nilainya lebih karena mereka bisa menjual tiga kali lipat di pasaran,” sebutnya.
Kini seluruh produk telah disita dan dibawa ke kantor BPPOM Medan. Sedangkan pemiliknya, bilang Sacramento, akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Untuk jenis produknya, akan kita periksa lagi di laboratorium untuk memastikan zat yang terkandung dalam produk tersebut,”ujarnya.
Penggerebekan tersebut langsung dipimpin Kepala Seksi Penyidikan BPOM, Ramses, dan sejumlah anggotanya.
Dari pengakuan Ramses,  sebulan belakangan petugas telah melakukan penyidikan atas kasus tersebut.

Bahkan,  Jumat (29/6) lalu pihaknya juga telah melakukan penggerebekan. Akan tetapi, pemiliknya tidak berada di tempat. “Hari ini (kemarin, red), kita pagi-pagi sudah datang dan kebetulan ada pemiliknya sehingga lebih mudah untuk memprosesnya,” sebut Ramses.
Tim BPOM, lanjutnya, akan bekerja lebih ekstra lagi untuk mengungkap siapa sebenarnya distributor besarnya.

Pantauan wartawan, pemiliknya, A (26), terlihat santai. Dia mengaku, baru setahun ini mengedarkan produk kosmetik palsu tersebut. Dari nota penjualannya, dia sudah mengedarkan produk itu ke sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara. “Saya dapatkan produk ini dari Jakarta. Saya tahu ini dilarang, tapi bagaimana lagi, namanya bisnis. Saya ikut seperti ini karena belajar dari teman,” sebutnya.

Melihat bahasa tubuh A, petugas yakin, dia bukan sebagai pemilik barang tersebut. Soalnya, A kelihatan tenang dan selalu tersenyum. Dia terlihat koperatif dengan petugas. “Kita yakin, dia bukan pemiliknya.  Kalau pemilik, pasti sudah kalap atau meninggalkan lokasi ini,” ucap salah seorang petugas. (uma)

Angkutan Plat Hitam tak Diakui Asuransi Jasaraharja

SIANTAR- Kepala Perwakilan Jasa Raharja Pematangsiantar, Safaruddin Tanjung, Senin (2/7), menegaskan, 8 korban tewas dan 4 korban luka akibat mini bus L300 BK 11 70 XO terjun kejurang di Sibaganding-Parapat, Simalungun, lima hari lalu, dipastikan tidak mendapat santunan jasa raharja.

Santunan kecelakaan lalulintas itu tidak dapat diterima para korban, karena mobil Taksi Kita Bersama (TKB) jenis mini bus L300, tidak terdaftar sebagai mobil angkutan penumpang (taksi berplat hitam) di PT Jasa Raharja. Serta tidak pernah membayar iuran Rp 300 ribuper tahun, sebagai jaminan santunan bila terjadi kecelakaan. “Hal itu diatur di undang-undang nomor 34 tahun 64 (1964), untuk memberikan perlindungan terhadap penumpang pada angkutan umum. Baik angkutan udara, laut dan angkutan darat,” sebut Safaruddin Tanjung.

Dijelaskan, selain tidak terdaftar sebagai angkutan penumpang dan tidak membayar iuran Rp300 ribu per tahun, para korban tewas dan korban luka tidak mendapat santunan kecelakaan dari Jasa Raharja, juga karena bentuk kecelakaan yang terjadi berupa kecelakaan tunggal. Maksudnya, tidak melibatkan pihak atau kendaraan lain. “Jadi beda halnya, bila tidak kecelakaan tunggal. Seperti menabrak pejalan kaki, maka pejalan kaki itu akan mendapatkan santunan. Jadi yang terjadi di jurang Sibaganding itu kecelakaan tunggal,” ucapnya.

Hanya saja, meski secara ketentuan undang undang tidak mendapatkan santunan, tetap saja PT Jasa Raharja Perwakilan Pematangsiantar yang memiliki wilayah tugas, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Simalungun, Taput, Humbahas, Tobasa, Samosir dan lainnya itu, masih menunggu kebijakan PT Jasa Raharja Sumut. “Kita masih menunggu kebijakan Jasa Raharja Sumut. Apakah kita akan memberikan bantuan,” katanya.

Untuk itulah, Tanjung berharap, agar pengusaha taksi plat hitam, supaya mendaftarkan armadanya ke PT Jasa Raharja. Menurutnya,masih banyak taksi plat hitam yang tidak terdaftar di PT Jasa Raharja. Seperti Halak Kita (Halkit) Taksi, Juliana Taksi dan lainnya. Katanya, pengusaha enggan mengurus asuransi Jasa Raharja, karena kurangnya kesadaran dari pengusaha tersebut akan pentingnya Jasa Raharja. “Biasanya, bila sudah kejadian, baru mereka (pengusaha), mengurus dan mendaftar ke Jasa Raharja. Jadi sebelum kejadian, kita minta pengusaha taksi agar mendaftar kemari,” ungkapnya.

Tersangka Belum Ditetapkan

Polres Simalungun diminta segera menuntaskan tugasnya. Dengan melakukan penyelidikan mendalam, guna mengungkap penyebab kecelakaan yang menewaskan delapan orang itu. Karena sejak awal olah TKP Polantas, kemungkinan kecelakaan itu diyakini karena gundukan sisa material proyek aspal hotmix oleh pihak kontrkator PT Kasena. Sebaliknya, kelalaian sopir minibus Taksi Kita Bersama (TKB) BK 1170 XO yang dikendarai Parlindungan Harahap masih diselidiki.

Tak ubahnya yang diungkapkan Kapolres Simalungun, AKBP Agus Fajar bahwa pihaknya masih menyelidiki kasus kecelakaan maut tersebut. (ndo/smg)