Home Blog Page 13296

Massa FPI Datangi Notaris

LUBUKPAKAM- Akibat tidak diberikan salinan akte jual beli puluhan massa Front Pembela Islam (FPI) Kecamatan Percut Sei Tuan mendatangi Sekretaris Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Deli Serdang, Rita Purba di Lapas Lubukpakam, Senin (2/7) sekitar pukul 11.00 Wib.

Massa ormas Islam itu untuk meminta salinan akte jual beli saham PT MUIS dengan ahli warisnya Zulkarnain dan Oman Mardi alias Awi dan Yuwandi alias Andi. Ahli Waris PT MUIS Zulkarnain didampingi kuasa hukumnya Matua Marpaung SH pada wartawan Senin (2/7) menjelaskan, pada 19 April 2011 lalu, PT MUIS Perkebunan Sipare-pare di Indrapura akan menjual seluruh sahamnya pada Oman Mardi dan Yuwandi.

Sebagai ahli waris perusahaan itu, Zulkarnain kader FPI di Kecamatan Hamparan Perak, melakukan jual beli saham kepada Oman Mardi dan Yuwandi di kantor notaris Dana Barus SH di Jalan Deli Tua. Atas kesepakatan seluruh saham dijual sebesar Rp 9 miliar.

Dari harga yang disepakati itu ternyata Oman Mardi hanya memberikan pembayaran sebesar Rp2,5 miliar sedangkan sisanya akan dibayar dengan batas waktu satu tahun setelah tanggal perjanjian.

Namun hingga setahun lamanya, Oman Mardi tidak melunasinya. Bahkan salinan perjanjian jual beli saham itu tidak diberikan kepada Zulkarnain sebagai ahli waris PT MUIS. Merasa dipermainkan, Zulkarnain didampingi puluhan massa FPI mendatangi Sekretaris Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Rita Purba, yang juga bekerja di Bagian Tata Usaha Lapas Lubukpakam untuk meminta salinan perjanjian jual beli itu. Usai diberikan Rita salinan akte jual beli itu puluhan anggota FPI meninggalkan Lapas Lubukpakam. (btr)

Peti Kemas Tanpa Dokumen Dilepas

BELAWAN- Satu unit peti kemas berisikan puluhan ton ikan impor asal Malaysia, tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap dilepas petugas Karantina Ikan Belawan Senin (2/7). Sebelumnya petugas karantina sempat sempat menahan peti kemas itu dari Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Gabion Belawan.
Pengakuan dari petugas Karantina Ikan Belawan dilepaskannya ikan impor di dalam peti kemas bernomor MWDU 512994-6 itu, setelah PT GCS selaku perusahaan pengeksport ikan asal luar negeri ini telah melengkapi dokumen perizinan.

Kepala Kantor Karantina Ikan, Pengendalian Mutu  dan Keamanan Hasil Laut Perikanan Kelas I Medan, Felix L Tobing membenarkan kalau pihaknya telah melepaskan peti kemas (kontainer) berisi ikan impor  tersebut dengan alasan punya ijin. “Setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap kontainer berisi ikan itu ternyata semua izin lengkap. Jadi kita tidak dapat melakukan penahanan,” kata, Felix.

Namun ketika ditanya apakah pasokan ikan asal Malaysia tersebut mengandung zak kimia berbahaya atau tidak, Felix mengaku pihaknya hanya melakukan pemeriksaan perizinan dan tidak melakukan pemeriksaan atas dugaan zat kimia yang terkandung di dalam ikan-ikan tersebut.

“Karena awalnya kita menerima informasi kalau kontainer tersebut diduga tidak dilengkapi dokumen, ya kita hanya melakukan pemeriksaan perizinannya saja. Dan ternyata izinnya lengkap ,” terangnya. (mag-17)

Ribuan Petani di Sergai Tuntut Lahan eks HGU

SERGAI- Sekitar dua ribuan pengunjuk rasa Komite Tani Menggugat (KTM) yang tergabung dalam 12 kelompok tani, mendatangi Kantor DPRD Serdang Bedagai dan Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) di Jalan Tebingtinggi-Medan, Firdaus,Kabupaten Serdang Bedagai, sekira pukul 10.00 WIB, Senin (2/7). Massa sempat memblokir jalan lintas sehingga kemacatan tidak terelakkan mencapai puluhan kilometer.

Massa melakukan unjuk rasa terkait tidak adanya penyelesaian antara pihak perkebunan dengan kelompok petani terkait sengketa tanah eks HGU.
Dalam orasinya, Kordinator Aksi, Wendi Hutabarat meminta wakil rakyat mendesak Pemkab dan BPN setempat untuk memperjelas perampasan tanah rakyat oleh pihak perkebunan. “Kami minta tanah kami dikembalikan. DPRD harus punya nyali sebagai wakil rakyat.”

Sempat terjadi kericuhan antara petugas polisi dan kelompok tani yang ingin masuk ke gedung dewan. Kapolres Tebingtinggi AKBP Andi Rian Djajadi  dan Kapolres Serdang Bedagai AKBP Arif Budiman terpaksa menenangkan massa.

Komite Tani langsung ditemui Ketua Komisi A DPRD Sergai membidangi masalah pertahanan, Defriaty Tambah. Tetapi yang bersangkutan tidak bisa memberikan jawaban untuk mengentaskan permasalahan. “Mari kita berdialog di kantor,” ujarnya.

Karena tidak mendapatkan jawaban, massa melanjutkan aksi kantor BPN. Dalam orasinya para pendemo meminta agar BPN Sergai tidak berkhianat kepada rakyat dan membela kepentingan yang punya uang banyak . “BPN harus menjalankan reformasi UU PA Nomor 5 tahun 1996.Cabut izin HGU yang bermasalah sengketa dengan lahan masyarakat,” seru seorang orator. Kasubag Tata Usaha BPN Sergai, Rosmaida Gultom hanya bisa menampung aspirasi dan keluhan kelompok tani. ”Kami akan sampaikan ketingkat yang lebih tinggi,”  jelasnya.

DPRD Sumut Cuek

Sejumlah petani dari Padang Lawas (Palas)  yang menggelar aksi menginap di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, kembali menagih janji para wakil rakyat. Sayangnya, aksi yang dilakukan para ibu-ibu itu tidak mendapat perhatian anggota DPRD Sumut.

Enam ibu dengan membawa anak-anaknya, masuk ke gedung DPRD Sumut, Senin (2/7) siang. Mereka hendak menjumpai anggota DPRD Sumut, untuk memberitahukan rumah dan ladang mereka di Palas terus dirusak oleh buldozer-buldozer milik dua perusahaan di Palas. Sejumlah petani  juga mogok makan dan jahit mulut.

“Kami tunggu sikap DPRD Sumut dengan menginap di tenda. Sampai sekarang rumah dan tanaman kami terus dirusak perusahaan itu. Padahal, bapak-bapak dewan ini bilang sudah menyurati Kapolda agar menghentikan kegiatan perusahaan di lahan kami sebelum ada penyelesaian,” kata I Sitorus menangis sembari menggendong anaknya saat mengitari sejumlah ruangan di DPRD Sumut.

Karena banyak ruangan kosong, setelah paripurna, ibu-ibu menemukan ruangan Badan Musyawarah (Banmus), yang ketika itu sedang digunakan rapat sejumlah dewan.

Meski terus dilarang pihak kepolisian dan petugas security DPRD Sumut, para ibu yang menangis dan menggendong anak mereka terus mendesak masuk ke ruang Banmus.

Meskipun para ibu dan anak-anaknya tersebut menangis dan berteriak ingin bertemu para anggota dewan, tak seorang pun dari wakil rakyat itu menemui mereka.

Tak jauh dari ruang Banmus, Sekretaris Komisi A DPRD Sumut M Sitompul, terlihat hanya memandangi aksi di depan ruang Banmus, tak jauh dari tempat dia berdiri di dekat lift DPRD Sumut. “Apalagi itu, besok kan sudah diagendakan rapat, besok sajalah disampaikan semuanya,” kata M Sitompul.(mag-3/ari)

Tak Digaji, Bonus Telat, Pemain Enggan Latihan

MEDAN- Upaya PSMS untuk menjauhi zona degradasi masih terus berlanjut. Skuad besutan Suharto hanya menyisakan dua laga lagi di Indonesian Super League (ISL) 2011/2012. Dua laga itu pun cukup berat karena harus melakoni tur ke Kalimantan menghadapi Mitra Kukar pada 7 Juli dan kontra Persisam pada 11 Juli mendatang.

Menghuni posisi 14 klasemen dengan koleksi 36 angka, tentu bukan posisi yang nyaman. Selisih angka yang ketat dengan batas zona degradasi yang dihuni Persiram di posisi 15 membuat PSMS tak punya opsi lain selain memaksimalkan dua laga. Hanya satu angka dengan Persiram dan empat angka dengan Gresik di posisi 16. Posisi PSMS bisa saja dikudeta jika gagal meraih satupun angka di Kalimantan.

Namun di saat keadaan kian genting, Sasa Zecevic cs masih juga diganggu masalah. Apalagi kalau bukan kondisi non teknis yang terus-terusan membuat Suharto tak tenang mempersiapkan skuadnya.

Pasca laga kandang terakhir kontra PSAP Sigli, Kamis (28/6) lalu, PSMS belum melakukan persiapan untuk dua laga krusial di Kalimantan ini. Pemain enggan latihan. Pasalnya bonus kemenangan pasca duel dengan PSAP yang seharusnya menjadi kewajiban manajemen setiap tim meraih kemenangan terlambat diberikan. Hanya bonuslah harapan pemain setelah tersendatnya gaji yang mencapai lima bulan.

Skuad PSMS pun sudah tidak berlatih sejak Sabtu (30/6) lalu. Meski akhirnya bonus diberikan Senin (2/7) lalu, skuad PSMS belum juga memulai latihan. Pelatih PSMS Suharto coba memaklumi kondisi pemainnya. Ia tak ingin mempersiapkan tim yang tengah tidak lagi berkonsentrasi untuk bertanding. Karena itu ia tidak mau memaksakan tetap menggelar sesi latihan jika pemain enggan.

“Pemain memang tidak latihan sejak Sabtu sore.  Pemain kurang konsentrasi. Tapi apa yang bisa saya lakukan sebagai pelatih hanya sebatas menghimbau. Tidak mungkin saya memaksa mereka jika kondisi mereka sedang tidak siap untuk menjalani latihan. Hasilnya justru akan sia-sia,” katanya.
Sebagai pelatih,  Suharto sudah berusaha keras menyuntikkan motivasi kepada pemainnya. Terbukti PSMS tetap berusaha berjuang untuk meraih kemenangan meski dalam kondisi mental yang tidak stabil. Kemenangan PSMS atas Persib (3-2) dan teranyar dari PSAP Sigli (2-1) menjadi bukti Sasa cs tetap berusaha berjuang menjaga PSMS tetap berpijak di kasta tertinggi. Namun apa yang bisa diharapkan dengan hanya modal semangat?

Kapten tim, Sasa Zecevic membenarkan dirinya bersama rekan-rekannya belum memulai latihan. Meski bonus sudah diberikan, ada hal lain yang dituntut pemain. Berupa pinjaman sebagai pengganti gaji yang belum bisa diharapkan mengucur. CEO PSMS, Idris yang sedianya berjanji untuk berbicara kepada pemain kemarin sore di Kebun Bunga tak hadir. “Kita lihat situasinya. Pemain mau pinjaman. Mereka tidak ada uang. Kami hanya menanyakan pinjaman dan belum tentu sebelum pergi ke Kalimantan. Saya harap Pak Idris menyampaikan suatu kabar bagus kepada pemain ,” katanya.
Idris juga mengakui hanya bisa memberikan bonus saat ini, soal pinjaman belum pasti kapan bisa dicairkan.  (mag-18)

PT KAI Belanja Gerbong ke Korsel

Kereta api jalur Medan-Bandara Kualanamu ditargetkan langsung beroperasi seiring dengan mulai dioperasikannya bandara baru pengganti bandara Polonia Medan. Rencananya, tahap uji coba operasional KA yang melayani penumpang pesawat itu dilakukan Desember 2012.

Saat ini, PT Kereta Api Indonesia (KAI) sudah mulai melakukan pembelian gerbong KA yang akan dioperasikan untuk jalur tersebut. “Saat ini sudah proses pembelian gerbong KRD (kereta rel diesel) dari Korea Selatan. Rencananya dua kereta api,” ujar Kepala Humas PT KAI, Sugeng Priyono, kepada koran ini di Jakarta.

Selain belanja prasarana, PT KAI juga mulai membangun area parkir di dekat stasiun di Medan. “Nanti penumpang yang akan ke bandara Kualanamu, check ini di situ,” terangnya.

Sebelumnya, pada 25 April 2012, Wali Kota Medan Medan Rahudman Harahap kemarin (25/4) menggelar rapat terbatas dengan Dirut PT KAI Ignasius Jonan dan Deputy Setwapres Bidang Ekonomi Tirta Hidayat di sebuah hotel di Jakarta khusus membahas rencana pembangunan lokasi parkir di stasiun Kereta Api (KA) jalur Medan-Kualanamu ini.

Saat itu Rahudman menjelaskan, alternatif lokasi pembangunan tempat parkir ini, yakni di dekat Lapangan Merdeka dan di Jalan Jawa.

Mengenai pembangunan jalur kereta apinya, Sugeng Priyono mengatakan, tahap awal pembangunan juga sudah dimulai. Dia optimis, meski sisa 2012 tinggal enam bulan lagi, proses pembangunan bisa selesai sesuai target.

Alasannya, hingga saat ini tidak ada kendala berarti, baik untuk pembangunan jalur KA  maupun area parkir, termasuk stasiunnya. “Tidak ada kendala, Insyaallah masih sesuai prediksi,” ungkapnya.

Mengenai pendanaan, sebelumnya, Dirut PT KAI Ignasius Jonan menyebutkan, total diperlukan dana Rp275 miliar. Sebagian, yakni Rp127 miliar, merupakan dana pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. Khusus dari PT KAI sendiri, sudah menyiapkan dana Rp65 miliar untuk investasi KA Medab- Bandara Kualanamu.

Pinjaman Rp127 miliar itu dilakukan PT PT Railink, yang merupakan perusahaan patungan PT KAI dengan PT Angkasa Pura (AP) II. Porsi kepemilikan saham di perusahaan patungan itu, KAI memiliki 60 persen sedang AP II 40 persen.  Rencananya, KA Medan-Kualanamu ini tiketnya dijual Rp60 ribu, dengan waktu tempuh 50 menit.

Sehubungan dengan rencana Pemerintah Pusat membelikan gerbong kereta api dari Korea Selatan, pihak PT KAI Sumut masih dalam program tahap awal dalam hal ini. “Ini baru dalam program tahap awal dan pembangunan belum mencapai 50 persen. Sejauh ini baru terlaksana dan dibangun 40 persen sehubungan dengan Bandara Kualanamu,” kata Humas PT KAI Sumut, Hasri (2/7) malam.

Disinggung mengenai perkembangan selanjutnya, Hasri mengaku, pihaknya masih melengkapi dan memproses serta menjalankan program yang ada. Disinggung mengenai pembelian gerbong kereta api dari Korea Selatan, Hasri menambahkan, itu merupakan keputusan dari Pemerintah Pusat. “Rencananya jika Bandara Kualanamu sudah sah beroperasi, maka kereta api akan beroperasi dari pukul 04.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB setiap harinya. Namun, ini belum final karena program masih kita sesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan,” tegasnya.

Disinggung mengenai jumlah perjalanan kereta api dalam seharinya, Hasri menuturkan, saat resmi beroperasi maka kereta api akan berangkat setiap 30 menit. “Maka jumlah perjalanan kereta api menuju Bandara Kuala Namu dalam seharinya bisa mencapai 32 perjalanan,” bebernya.

Menurutnya, untuk kapasitas rel lain-lainnya yang berhubungan operasi kereta api menuju Bandara Kualanamu, Hasri menyebutkan, pihaknya masih dalam pembenahan. “Masih dalam pembenahan dan kita juga sedang berkoordinasi dengan semua pihak saat ini,” jelasnya.

Saat ditanyai mengenai lapangan parkir dan pemasangan city cek in, Hasri mengatakan, pihaknya hingga saat ini masih menyiapkan lahan dan berkoordinasi dengan pihak Pemko Medan. “Untuk lahan, kita masih menyiapkannya dan masih masih mencari relokasi untuk para pedagang buku agar tempat yang saat ini ditempati para pedagang buku bisa dipergunakan menjadi tempat city cek airport juga,” akunya.

Hasri menuturkan, pihaknya juga masih menunggu langkah selanjutnya dari Pemko Medan. “Masalah lahan ini masih kita tunggu koordinasi selanjutnya dari pihak Pemko Medan,” ucapnya.

Untuk para pedagang buku, sebutnya kembali, para pedagang buku rencananya akan direlokasi ke lahan milik PT KAI Sumut di sisi lain. “Rencananya para pedagang buku akan direlokasikan ke Lapangan PT KAI yang ada di Mandala By Pass. Namun, sekali lagi saya katakan bahwa ini masih dalam tahap awal,” ungkapnya.(sam/jon)

Dua Sisi Anton Samba

Dalam sebuah tim terkadang perannya tidak terlalu populer dibanding striker yang selalu mencetak gol. Juga playmaker bahkan kiper. Namun tanpa seorang gelandang petarung, sebuah tim akan goyah. Tak terkecuali PSMS yang membutuhkan gelandang yang kerap disebut pengangkut air.
DI PSMS peran itu diemban Anton Samba. Gelandang PSMS yang dikenal lugas, tak kenal lelah dan berkarakter keras. Ketika di lapangan ia seakan mempunya fisik yang luar biasa sebagai orang pertama yang memutus serangan lawan dari lini kedua.

Jangan heran kalau karakternya yang keras mengundang peringatan keras dari wasit. Delapan kartu kuning sudah dikoleksinya musim ini. Karena itu beberapa kali ia harus diparkir karena akumulasi.

Yang mengherankan justru karakternya di luar lapangan yang sangat kontras. Pemain berusia 30 tahun ini sangat santun dan religius. Bahkan terbilang pemalu. Bak punya dua sisi kepribadian yang berbeda Anton justru tidak mengerti mengapa ia bisa sebegitu ngotot di lapangan. Karakter orang Makassar yang keras (tak kalah dengan Medan-red), seperti mengalir deras dalam darahnya.

“Sebenarnya saya juga heran. Kalau kita orang Makasar punya sifat Siri na’ pacce. Sifat tidak mau kalah. Mungkin itu yang membuat saya ngotot di lapangan. Secara emosional kalau seperti kemarin kasar saya juga tidak terima dengan sikap saya itu,” ujarnya.

Ada suatu kejadian unik soal karakter Anton di lapangan. Ketika itu seorang anak kecil menasehatinya untuk tidak sekeras itu di lapangan saat ia usai menjalankan ibadah Salat Jumat di Mesjid sekitar Mess Kebun Bunga.

“Kadang malu. Abis main merenung. Kok bisa kek gini saya main. Lucunya ada anak yang nasehati saya. Dia bilang kalau main gak usah seperti itu. Disalami aja. Malu juga,” kenangnya.

Dua sisi Anton di lapangan ini pun diakui rekan-rekannya setim namun tak harus diubah. (*)

Pilkada Serentak Perlu Regulasi Selaras

JAKARTA- Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilihan untuk Rakyat (JPPR), Jeirry Sumanpouw, mengungkapkan, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) perlu ditunjang seluruh regulasi yang selaras.

“Memang butuh regulasi untuk melaksanakan itu, namun regulasi itu tidak bisa parsial, harus secara menyeluruh,” ujar Jeirry saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (29/6).

Artinya, lanjut Jeirry, semua UU yang terkait dengan Pilkada harus diarahkan ke penyelenggaran pemilu secara serentak. Persoalannya, regulasi politik yang baru tidak mengarah kesana, sehingga mempersulit implementasi, meski jika Pilkada dilakukan serentak bisa memangkas biaya.

Sementara itu, Koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Girindra Sandino, mengatakan, penyelanggaraan Pilkada secara serentak memerlukan masa transisi penyelarasan administratif kepala daerah yang belum habis masa jabatan. Usulan itu juga secara politis harus dapat dipahami, mengingat pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau kota dilakukan pada saat bersamaan. “Jika Pilkada serentak akan merepotkan sekali untuk tim-tim gerilyawan money politics,” ujar Giging, sapaan akrab Girindra Sandino.

Namun di sisi lain, Pilkada seperti ini sangat menghemat biaya. Dicontohkannya Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Bupati-Walikota Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang dilakukan secara serentak pada tahun 2010 di 14 daerah. Sesuai pernyataan Ketua KPU Sumbar, Pilkada tersebut menghemat biaya sekitar 60 persen. Dikatakan Giging, walaupun money politics dan sejumlah pelanggaran lainnya diyakinkan tetap ada, namun setidaknya dapat diminimalisir. Pasalnya, parpol-parpol  harus mempunyai strategi baru, yakni membagi atau  menempatkan Tim Sukses inti yang menguras biaya.

Selain itu juga, keuntungan Pilkada bersamaan adalah efisiensi dan efektivitas manejemen penyelenggaraan Pilkada di semua tingkatan, dari KPU sampai KPPS, serta memperlancar jalannya pengawasan. (sam/jpnn)

Partai Golkar Paling Diminati

MEDAN- Dari sejumlah partai politik yang membuka pendaftaran dan penjaringan Balon Gubsu 2013-2018, Partai Golkar menjadi partai yang paling banyak diminati. Tercatat ada 10 nama yang mendaftar  ke partai beringin tersebut. Urutan tertinggi berikutnya adalah Partai Demokrat yang didaftar delapan orang tokoh sebagai balon Gubsu dan dua nama yang mendaftar sebagai balon wagubsu. PDI-Perjuangan Sumut menempati urutan ketiga, sedangkan sejumlah partai lainnya seperti Partai Hanura, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan sejumlah partai lain belum resmi membuka proses pendaftaran. Dari markas Partai Hanura, anggota penjaringan dan pendaftaran balon Gubsu/Wagubsu, Eddy Syahputra yang ditanyai menuturkan, hingga saat ini baru AY Nasution yang mengambil formulir. “AY Nasution yang baru mengambil, Benny Pasaribu dan Gus Irawan informasinya masih akan mengambil formulsir di sini,” katanya.

Idem itto dengan PAN, Partai Gerindra tercatat masih sepi peminat setelah membuka proses pendaftaran. Informasi yang diperoleh Sumut Pos, dari salah seorang pentolan Gerindra Sumut, belum ada satupun yang mendaftar ke Gerindra dikarenakan suasana di partai tersebut yang kurang kondusif. Sumber ini mensinyalir situasi serupa juga terjadi di PAN Sumut. “Bagaimana mau ada yang daftar kalau tak kondusif. Sama seperti PAN. Kalau di Gerindra, informasinya yang masih mengambil pendaftaran itu RE Nainggolan. Kalau di PAN katanya Ketua DPW PAN Sumut Ondim,” ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya.

Ketua Tim Penjaringan dan Pendaftaran Balon Gubsu/Wagubsu PAN Sumut, Zulkifli Husein saat dikonfirmasi Sumut Pos, Minggu (1/7), mengakui, sejauh ini belum ada yang resmi mendaftar ke PAN Sumut. “Kami masih lama waktunya hingga 18 Juli nanti. Yang lain kan sudah lebih awal. Mungkin kata orang terlambat, tapi sebenarnya tidak. PAN sembari memantau pendaftaran di parpol lain,” ungkapnya.

Dari pantauan Sumut Pos, informasi pendaftaran ke sejumlah parpol sejauh ini masih berkembang. Kendati PDI-P sudah menutup pendaftaran, toh merebak kabar bila AY Nasution menyatakan niatnya mendaftar ke partai moncong putih tersebut. ‘’Kami sudah tutup pendaftaran, tapi namanya jalur masuk itu kan bisa dua pintu. Selain di DPD, pintu lainnya di DPP,” ungkap Wakil Ketua DPD I PDI P, Budiman Nadapdap yang didampingi sejumlah fungsionaris partai dan anggota pendaftaran balon Gubsu/Wagubsu di PDI-P, akhir pekan lalu.

Terkait jumlah nama pendaftar di parpol yang variatif itu, pengamat politik USU Warjio mencermati, semakin banyak yang mendaftar di sebuah parpol mengindikasikan parpol tersebut memiliki tingkat elektabilitas atau keterpilihan yang tinggi.

“Banyak yang mendaftar berarti banyak peminat. Sama artinya, elektabilitas partai itu tinggi. Ini bentuk partisipasi politik untuk dipilih. Itu bentuk penjajakan politik atau deal-deal politik. Tergantung seberapa banyak kursi. Tingkat elektibilitas tinggi itu juga dipengaruhi secara representatif kursi di parlemen,’’ katanya. Warjo mengingatkan  parpol yang sepi peminat itu biasanya karena ketua parpol yang bersangkutan juga ikut maju dari partai tersebut. Sehingga demikian, menumpuk calon-calon lain untuk mendaftar ke satu parpol saja . Soal satu nama yang mendaftar ke banyak parpol, Warjio melihat langkah itu sebagai langkah antisipasif untuk mendapat dukungan mutlak dari banyak parpol. Inisiatif itu biasa dalam proses pencalonan. ‘’Saat mendapatkan dukungan dari sebuah parpol, itu menjadi bekal bagi sang balon untuk berkomunikasi dengan parpol lain. Si balon sudah punya modal politik,’’ katanya. (ari)

[table caption=”10 Balon Gubsu di Golkar”]

,Chairuman Harahap
,DR RE Nainggolan
,HT Erry Nuradi
,AY Nasution
,Rohanna Sianipar
,Kamaluddin Harahap
,Benny Pasaribu
,Gus Irawan Pasaribu
,Anuar Shah
,Wildan Azwan Tanjung.

[/table]

 

[table caption=”8 Balon Gubsu di Demokrat”]

Balon Gubsu,Sutan Bhatoegana
,Cornel Simbolon
,Benny Pasaribu
,Gus Irawan Pasaribu
,AY Nasution
,Amri Tambunan
,HT Milwan
,HT Erry Nuradi
Balon Wagubsu di Demokrat,Mindo Tua Siagian
,Nurhasanah

[/table]

 

[table caption=”5 Balon Gubsu di PDI-P”]

Balon Gubsu,DR RE Nainggolan
,Benny Pasaribu
,Gus Irawan
,HT Erry Nuradi
,Bintatar Hutabarat
Balon Wagubsu di PDI-P,Syahrul Effendi Siregar
[/table]

 

[table caption=”Balon dan Sejumlah Partai politik Bidikan” delimiter=”|”]

Gus Irawan    :    |PDIP, Golkar, Demokrat, Hanura
Benny Pasaribu     :    |PDIP, Demokrat, Golkar, Hanura
RE Nainggolan     : |   PDIP, Golkar dan Demokrat
Erry Nuradi     : |   PDIP, Golkar dan Demokrat
AY Nasution    :    |Demokrat, Golkar

[/table]

Pembagian Raskin tak Tepat Sasaran

Ibu-ibu Datangi Kantor Wali Kota Medan

MEDAN-Puluhan ibu-ibu menggelar aksi di depan kantor Wali Kota Medan, Senin (2/7). Mereka menuding program beras miskin (raskin) tak sesuai harapan, karena banyak pembagian raskin yang belum tepat sasaran.

Dalam aksinya puluhan warga miskin Kota Medan yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat Medan membawa spanduk, poster. Mereka menuntut Wali Kota Medan Rahudman Harahap meninjau langsung pembagian raskin serta menindak camat, lurah dan kepling yang tak menjalankan fungsinya sesuai program yang dicanangkan pemerintah.

Seorang warga yang ikut demo, Jasiah br Lubis (50) mengaku, jika sebelumnya dia memperoleh jatah beras miskin, namun pada tahun 2012 dia tak memperoleh jatah.

Bahkan, saat dia menemui lurah, dia malah diusir dan tak diperkenankan mempertanyakan mengenai masalah jatah beras miskin.

Koordinator aksi, M Taufiq Reza mengatakan, jika pengurangan jatah beras miskin merupakan tindakan yang menyengsarakan rakyat.
Mereka juga meminta agar Wali Kota Medan langsung memantau pembagian jatah beras miskin agar tepat sasaran. Setelah sekitar satu jam berorasi, warga akhirnya ditemui Asisten Pemerintahan Pemko Medan, Daud Sinurat. Kepada warga, keduanya mengaku, akan membentuk tim langsung untuk mencarai fakta pembagian raskin yang tak tepat sasaran.

“Tuntutan saudara-saudara akan kami sampaikan kepada wali kota. Kami akan bentuk tim untuk memantau langsung, dan kami akan menindak jika ada oknum lurah atau kepala lingkungan yang melakukan penyelewengan jatah raskin.” kata Daud.

Sekira pukul 12.00 WIB, Senin (2/7), mereka juga menggelar aksi di depan gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan. Mereka kembali berteriak menuntut penyaluran beras miskin (raskin) di Kota Medan, agar tepat sasaran. Karena selama ini, disinyalir pembagian dan penyaluran raskin di Kota Medan tidak tepat sasaran.

“Kami minta agar yang berhak menerima raskin, harus menerimanya. Jangan yang tidak berhak malah menerimanya,” ungkap M Taufik Reza Pakpahan.
Selain itu, massa aksi yang merupakan ibu-ibu dan mengaku dari kaum miskin Kota Medan tersebut, juga menuntut dan mendesak agar Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setda Kota Medan agar dicopot, karena tidak mampu mengemban dan menjalankan tugas sehingga menyengsarakan rakyat.
“Tindak tegas aparatur pemerintahan di kelurahan di Kota Medan, yang diduga terlibat penyelewengan penyaluran jatah Raskin,” tandasnya.
Setelah mendengarkan penjelasan, ibu-ibu membubarkan diri dengan tertib. Aksi tersebut medapatkan pengawalan ketat dari polisi. (gus/ari)

Kamis, Warga Medan Dapat e-KTP

MEDAN-Masyarakat Kota Medan dipastikan memiliki e-KTP yang dikeluarkan Kementrian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Kamis (5/7) mendatang. Pasalnya, sebanyak 308.955 e-KTP sudah diserah kepada 21 kecamatan di Kota Medan, Kamis (27/6) yang lalu untuk dibagikan kepada masyarakat.

“Kamis ini akan kita bagi kepada warga, sebelumnya secara simbolis menteri dalam negeri sudah membagikan kepada warga. Ini hanya menyaksikan pendistribusian yang disaksikan oleh Wali Kota Medan,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catat Sipil Kota Medan, Muslim, Senin (2/7).

Menurutnya, untuk pendistribusian di Kecamatan Medan Marelan yang akan dihadiri langsung oleh Wali Kota Medan, Rahudman Harahap. Saat ini penyaluran dilakukan kementerian dalam negeri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan melalui PT Pos Indonesia.
Untuk saat ini warga kota Medan yang sudah melakukan perekaman di masing-masing kecamatan di Kota Medan sebanyak 1.266.037 jiwa, namun hingga saat yang masih tertahan di kementrian dalam negeri sebanyak 957.083 jiwa.

“Pendistribusian dari kita berkoordinasi dengan Pos saja selaku pendistribusi dari pusat yang belum menunggu pihak pusat mengirimkan sisanya,” ujarnya.

Dia mengatakan keseluruhan warga Kota Medan melakukan perekaman e-KTP, bagi warga yang belum melakukan perekaman e-KTP, pihaknya memperpanjang perekaman e-KTP hingga bulan Desember 2012 mendatang.

“Kita perpanjang yang belum melakukan perekaman hingga Desember 2012 mendatang,” sebutnya.

Saat ini kebanyakkan orang yang belum melakukan perekaman e-KTP merupakan warga pendatang dan sudah pindah dari Kota Medan, namun untuk warga pendatang, pihak Disdukapil tetap melakukan pendataan.

Menurutnya, pengambilan e-KTP bisa dilakukan pada masing-masing kecamatan yakni di kantor Camat dengan membawa KTP yang lama untuk ditukar dengan e-KTP, kemudian petugas kecamatan akan kembali memeriksa sidik jari menggunakan alat perekam e-KTP untuk kembali memastikan pemilik e-KTP dan KTP yang lama tidak berfungsi kembali untuk keperluan administrasi, e-KTP secara online sebagai kartu tanda identitas yang berlaku saat melakukan pengurusan administrasi.

Dia menjelaskan tidak benar identitas di e-KTP tidak berlaku untuk pengurusan administrasi karena berubahnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) di e-KTP, pasalnya setiap pengurusan KTP lama untuk perpanjangan, NIK pasti berubah, sehingga isu yang berkembang dimasyarakat tidak benar. Identitas yang berlakukan akan datang yaitu e-KTP.

Saat ditanya kendalaan apa yang dialami saat pendistribusian e-KTP kepada masyarakat, Muslim menjelaskan, banyak data e-KTP yang nyasar yang bukan e-KTP milik warga Kota Medan atau salah masuk ke Disdukcapil Kota Medan saat pendistribusian dari pusat.

“Kalau kendala salah masuk atau nyasar, e-KTP nyampai di sini bukan e-KTP warga Kota Medan melainkan warga luar Kota Medan,” tuturnya.
Menurutnya, pihaknya akan segera melakukan pendistribusian e-KTP kepada seluruh masyarakat Kota Medan. Dia mengimbau kepada warga Kota Medan yang melakukan perekaman untuk segera melakukan perekaman e-KTP di masing-masing kantor Camat di Kota Medan.(gus)

1...13,29513,29613,297...15,853Page 13,296 of 15,853