MEDAN-RSU Estomihi Medan menelantarkan  pasien bernama Ani Tripena (16). Akibatnya, orangtua pasien, M Siahaan (44) memindahkan anaknya ke RSUP H Adam Malik Medan, Senin (30/4).

Pengakuan M Siahaan, selama satu hari anaknya Ani dirawat di dalam ruangan Kelas III, Ruang 309, RSU Estomihi tak pernah diperiksa oleh dokter.
“Yang sering memeriksa anak saya itu hanya perawat saja. Perawat bilang dokternya masuk Senin (30/4) sore sekitar pukul 17.00 WIB,” kata warga Jalan Aman Medan itu.

Melihat anaknya tak pernah diperiksa oleh dokter, M Siahaan lalu berinisiatif memindahkan anaknya ke RSUP H Adam Malik.
“Mereka bilang alat scanningnya rusak sementara anak saya muntah-muntah. Anak saya masuk rumah sakit karena dia mengalami kecelakaan lalulintas,” jelasnya.

Disinggung mengenai pelayanan selama di Instalasi Gawat Darurat (IGD), tambahnya, memang selama di IGD ada dilakukan perawatan.
“Yang saya butuhkan hasil pemeriksaan dokternya, bukannya keterangan dari perawat,” katanya.

Wakil Direktur RSU Estomihi, dr Chandra Halim mengaku, pasien sudah dilakukan pemeriksaan. Menurutnya, alat scanning rumah sakit memang rusak.
“Alat scanningnya memang rusak makanya kita belum tahu hasilnya,” ucapnya.

Mariati Pakpahan, seorang perawat mengatakan, dokternya memang tak ada di rumah sakit karena masih berada di luar.
“Dokternya tak ada di rumah sakit, dokternya masih di luar. Dokternya sore baru datang,” terangnya.

Menurutnya, pihaknya sudah melakukan pertolongan dan perawatan kepada pasien. Saat ditanyai mengenai apakah perawat bisa mengetahui apakah pasien sudah menjalani pemeriksaan dari dokter, Mariati tak bisa menjelaskannya dengan lengkap.

Ketua Komisi B DPRD Kota Medan, Surianda Lubis mengaku, dirinya sangat menyayangkan dokter yang tiba di rumah sakit sore hari.
“Kita minta kepada Dinkes Medan agar melakukan evaluasi terhadap rumah sakit-rumah sakit swasta dan negeri dimana rumah sakit sudah tak sesuai dengan motonya memberikan pelayanan. Tak hanya itu, rumah sakit seharusnya lebih memperhatikan lagi pasien yang dianggap sangat memerlukan perhatian,” pungkasnya.

Menurutnya, rumah sakit belakangan ini sudah mulai mengarah ke arah yang mementingkan orang mampu saja.
“Jangan karena orang susah terus dokternya datanganya sore. Giliran orang mampu, dokternya langsung hadir dengan cepat. Sekali lagi saya tegaskan, Dinkes Medan harus melakukan evaluasi,” terangnya. (jon)

62 Tahun Taman Pendidikan Islam

MEDAN-Usia 62 tahun bagi sebuah organisasi terutama Taman Pendidikan Islam (TPI) adalah sebuah usia yang cukup matang. Didirikan oleh para pejuang, TPI  memiliki nilai historis yang cukup tinggi dalam memperjuangkan masyarakat terutama masyrakat perkebunan untuk memperoleh pendidikan yang berbasis agama. Sehingga wajar jika TPI dianggap sebagai pelopor pendidikan agama di perkebunan.

“Saat itu perkebunan merupakan devisa terbesar bagi negara, sehingga perlu dikembangkan untuk meraih hasil yang memuaskan. Hanya saja saat itu masyarakat tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan sebagai satu syarat peningkatan hasil yang diharapkan. Maka dengan tradisi yang kontradiksi ini, timbullah niat para pejuang atau syuhada, untuk meneruskan kemerdekaan lewat du nia pendidikan. Inilah yang melatarbelakangi berdirinya Taman Pendidikan Islam di Sumatera Utara atau tepatnya Kota Medan,”ujar  Ketua Umum Taman Pendidikan Islam, Prof H Ismet Danial Nasution, drg, PhD, Sp Pros (k), dalam sambutannya pada acara peringatan 62 tahun Taman Pendidikan Islam, di Kampus I TPI, Jalan Pelajar Medan, Selasa (1/5).

Untuk meneruskan perjuangan para pejuang dalam upaya meraih cita-cita yang diharapkan bilang Ismet, perlu adanya eksistensi TPI di tengah-tengah masyarakat.

Sehingga TPI mampu memiliki kualitas dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia, khusunya Sumatera Utara.  Dalam kesempatan yang sama,  Wakil Ketua Umum DPP PPP dan Ketua Fraksi PPP DPR RI, Drs H Hasrul Azwar MM mengajak seluruh elemen masyarakat untuk konsen terhadap dunia pendidikan agama Islam.

Sejauh ini Hasrul menilai, hanya 10 persen lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang dikelola langsung oleh Pemerintah sementara lebihnya adalah swasta. Untuk itu dirinya berharap para pengelola lembaga pendidikan yang memiliki cita-cita mulia sama seperti pejuang yang sebelumnya telah banyak mendirikan lembaga pendidikan Islam. Untuk me nambah kemeriahan dan kekhusukan acara, dalam kesempatan itu panitia pelaksana juga melakukan zikir dan doa bersama sekaligus pengguntingan pita peresmian Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) Darul Hikmah.

Tampak hadir dalam acara tersebut yakni Ketua Umum Taman Pendidikan Islam, Prof H Ismet Danial Nasution, drg, PhD, Sp Pros (k), Ketua Fraksi PPP DPR RI,Drs H Hasrul Azwar, MM,  Ketua Bidang Organisasi Taman Pendidikan Islam H Ikrom Helmi Nasution, SH,  Ka Kanwil Kemenag Prov Sumatera Utara, Drs H Abd Rahim, MHum, Pembantu Rektor II IAIN Sumut sekaligus Alumni Taman Pendidikan Islam Prof H Dja’far Siddiq, MA dan Keluarga Besar Taman Pendidikan Islam. (uma)

MEDAN-  Pembuatan e-KTP massal di 197 kabupaten/kota gelombang pertama termasuk Kota Medan berakhir 30 April 2012.
Selanjutnya, untuk pembuatan e-KTP di Kota Medan setelah 30 April 2012, pemerintah belum memutuskan apakah akan ditanggung APBN atau APBD. Keputusan mengenai hal ini baru akan diputuskan pemerintah bersama DPR pada pekan ketiga Mei 2012.

Hanya saja, Mendagri Gamawan Fauzi memberikan sinyal, kemungkinan besar untuk pembuatan e-KTP reguler di 197 kabupaten/kota termasuk Kota Medan, ditanggung oleh APBD.  Alasannya, masalah kependudukan merupakan urusan wajib daerah.

Pemko Medan bisa dikatakan masuk kategori berhasil menghemat APBD-nya. Pasalnya, perekaman e-KTP hingga 23 April 2012 lalu, sudah mencapai 68.68 persen atau sejumlah 1.289.830 jiwa dari target yang ditetapkan kemendagri  sebesar 1.783.840 jiwa dari total penduduk Medan yang wajib e-KTP sebanyak 2.170.000 jiwa. (sam)

MEDAN- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memutuskan akan mengusung calon gubernur dari kader partai, dan dipastikan tak akan berkoalisi lagi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) seperti saat mengusung Syamsul-Gatot.

Wakil Ketua Umum DPP PPP, Drs H Hazrul Azwar MM mengaku, dari pengalaman PPP berkoalisi dengan PKS mendukung pasangan Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho jelas PPP tak bisa bekerja sama dengan PKS.

“Pengalaman sudah menunjukkan pada saat koalisi dengan PKS saat mendukung Syampurno kita tak bisa bekerjasama. Jadi tak usah saya kembangkan lagilah, itulah faktanya,” ujarnya di Asrama Haji Medan, saat menggelar reses dan sosialisasi UU Pemilu, Minggu (29/4).

Dia mengatakan, DPP PPP sudah menyatakan mendukung kadernya maju sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara (Cagubsu) periode 2013-2018. Kader yang didukung itu adalah Ketua DPW PPP Sumut, H Fadly Nurzal SAg.

Ketua Fraksi PPP DPR RI itu menyebutkan, kini Fadly  ditugasi untuk terus melakukan komunikasi dengan sejumlah partai politik. Hal itu dilakukan untuk memenuhi syarat dukungan minimal 15 kursi DPRD Sumut.

“Walaupun pada laporannya sudah ada beberapa partai, itukan masih dalam bentuk lisan. DPP PPP masih tetap menunggu putusan koalisinya,” katanya.
Begitupun, tegasnya, bila dukungannya Fadly Nurzal tidak memenuhi 15 kursi DPRD Sumut sebagai syarat maju Cagubsu. PPP bisa mengusungnya secara independen.

“Itu bisa karena PPP Sumut sudah menyelam, dan harus dilanjutkan. Jadi tidak ada salahnya PPP mendukung independen, sekalian buat terobosan baru,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Sumut, Fadly Nurzal yang ketika itu menegaskan, komunikasi dengan partai politik tetap dilakukan secara terbuka. Hal itu sebagai bagian untuk memperkuat jaringan. “Sekarang terus berjalan komunikasi politik dengan partai lain, dan PPP terus konsolidasi ke desa-desa,” sebutnya.

Ketika disinggung mengenai PPP enggan bekoalisi dengan PKS, Fadly tidak memberikan komentar apapun. Politisi yang dikenal vokal di DPRD Sumut itu memilih diam.

Terpisah, Ketua MPW PKS, Sigit Pramono Asri SE mengatakan, PKS dan PPP sekarang ini masih koalisi dengan PPP. Apalagi, PPP dan PKS sama-sama partai Islam. Koalisi PKS dan PPP sesuai akadnya berakhir sampai 2013.

“Jadi ada baiknya kita komunikasi kembali apa saja yang menjadi kendala, tersumbat atau apapun namanya. Istinya PKS tetap terbuka untuk partai Islam, apalagi dengan PPP sebagai partai Islam tertua yang masih eksis,” ucapnya, Senin (30/4).

Dia mengingatkan, sesama partai Islam tidak boleh memutus tali silaturahim,PKS tetap ingin kerja sama dengan PPP secara terus menerus. Kemudian, PKS juga tetap sebagai partai terbuka dengan partai Islam. “Dengan partai non Islam PKS tidak menutup komunikasi politik, apalagi dengan partai Islam. Bagi PKS, partai Islam sebagai prioritas untuk kerja sama,” sebutnya.

Wakil Ketua DPRD Sumut itu membeberkan, membangun Sumut tidak bisa sendirian, seperti diketahui bersama partai dominan yang memiliki kursi di DPR RI ataupun DPRD Sumut masih membutuhkan koalisi, apalagi hanya partai yang kursinya pas-pasan.

“PKS tidak akan menutup diri, PKS tetap terbuka. Apalagi PKS itu banyak belajar dari PPP, baik berpolitik ataupun berdiskusi,” katanya.
Menyikapi kondisi itu, Sigit menegaskan, pihaknya tetap bersilaturahim dengan PPP, kemudian akan segera melakukan pembicaraan mengenai beberapa program menjelang Pilgubsu.

“Ketua DPW PKS dan PPP sebenarnya sudah bertemu, hanya saja belum mengkristal . Jadi kami akan melakukan komunikasi politik kembali dengan PPP setelah ada persetujuan dari DPP PKS,” sebutnya.

Menanggapi perseteruan PPP dan PKS, Pakar Politik USU, Prof DR HM Arif Nasution MA mengatakan, apa yang disampaikan PPP sebenarnya satu bentuk kerinduan saja, selama ini mungkin sudah ada komunikasi tapi belum tersalurkan.

“Saya anggap itu hanya sebatas komunikasi orang yang sedang rindu saja, mungkin ada komunikasi yang terhambat sekarang ini,”katanya.
Dia menyatakan, komunikasi yang terhambat mungkin saja saat sama-sama mendukung Syampurno. Artinya PPP merasa bersama dengan PKS, tapi terhambat komunikasinya. Jadi dilontarkan komunikasi untuk kerinduan yang disampaikan Hasrul Azwar.

“Apalagi sekarang ini akan muncul Pilkada baru. Apakah ini awal komunikasi politik itu, sebenarnya untuk menentukan siapa yang diusung partai itu tidak bisa ditentukan oleh daerah, melainkan keputusannya tetap di tingkat pusat,” sebutnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan, pemikiran yang disampaikan Hasrul perlu diteliti kembali, apakah didukung oleh pengurus DPC atau DPW lainnya di Indonesia.

Hal lainnya, mengenai PPP akan mengusung kandidat pilgubsu dari jalur independen jika Fadly Nurzal tak memperoleh dukungan partai lain, Arif mengatakan, bagi partai politik yang kekuatannya masih tanggung, tapi menganggap kadernya bisa maju. Maka harus bersiap-siap untuk memilih jalur lain yakni independen. “Tapi itu masih sangat berat,” katanya.

Sekarang ini, sarannya, PPP dan PKS bukan memisahkan diri, melainkan memperkuat komunikasi politiknya, sehingga tujuan partai yang tetap berlandaskan Islam sama-sama terwujud. “Perlu diingat, partai tak terlepas dari koalisi. Dan koalisi itu butuh komunikasi baik dan komitmen,” tegasnya. (ril)