Tim Labfor Identifikasi Lokasi Kebakaran Jet Plane

MEDAN-Tim Labfor Mabes Polri Cabang Medan turun tangan melakukan identifikasi di lokasi kebakaran di Karaoke Jet Plane yang berada di basement pelataran parkir Plaza Medan Fair L 17, L18, Rabu (25/4) siang.

Pantauan Sumut Pos  di lokasi kejadian,  lima personel tim Labfor Mabes Polri Cabang Medan bersama personel Polsekta Medan Baru menyelidiki penyebab kebakaran, dengan melakukan identifikasi setiap puing dari sisa kebakaran yang berada di lokasi.

Kasubbid Forendik Kebakaran, Kompol John Hutabarat menyebutkan ruangan yang terbakar di KTV dua yang berada di bagian sebelah kanan. Penyebabnya, katanya, akibat hubungan arus pendek dari sound sistem menuju layar monitor yang ada di KTV dua. Percikan api kemudian membesar.

Sementara itu, Kapolsekta Medan Baru, Kompol Dony Alexander Sik mengaku sudah memintai keterangan empat orang saksi diantaranya pegawai yang bekerja di tempat hiburan tersebut.
Menurutnya, pihaknya masih menunggu hasil dari identifikasi  tim labfor yang kemudian akan ditindak lanjuti apabila ada indikasi tindak pidana.

Lokal Representatif Manajer Plaza Medan Fair, Pangihutan Sihotang menegaskan bahwa tidak ada toko yang tutup saat kebakaran. Bahkan, katanya, semua operasional berjalan lancar karena sistem penerangan listrik di masing-masing toko sudah terorganisir.
Pangihutan juga mengaku pengelola pusat perbelanjaan salah satu Grup Lippo Karawaci ini tidak ada mengalami kerugian.

Korban Sudah Pulang
Sementara Wahyu (21), warga Jalan Pasundan korban kebakaran sudah diizinkan pulang dari RSU Vina Estetika, Rabu (25/4) siang.

“Saya siang ini (kemarin) pulang karena kondisi saya sudah fit. Saya hanya menghirup asap saja dan semua sudah diobati,” kata Wahyu.
Dijelaskannya, dirinya terjebak asap di dalam toko tempatnya bekerja, Moto Spa dan langsung dilarikan ke rumah sakit tersebut.

“Saat melihat asap, kemudian saya masuk ke dalam dan mengeluarkan barang-barang yang sudah saya masukkan tadi. Saat saya mengangkat barang dari dalam keluar, asap semakin membesar dan saya pun terjatuh hingga pingsan,” jelasnya.

Wira, ibu Wahyu menuturkan, anaknya sudah bisa pulang karena kondisinya fit.
Salah seorang perawat yang tak mau namanya ditulis mengaku, pasien kondisinya sudah sembuh. “Berdasarkan keinginan keluarga dan hasil pemeriksaan, kondisi korban sudah fit dan mereka minta pulang,” akunya.(jon/gus)

Buah Ketidakharmonisan

MEDAN- Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprovsu, Nurdin Lubis menegaskan, Pemkab Karo dan Padang Lawas (Palas) diminta segera mungkin menghentikan ketidak harmonisan pimpinan daerah. Hal itu sebagai bagian mempercepat pengesahan APBD.

“Segerakan pengesahan APBD Pemkab Karo dan Palas, rakyat tidak boleh menderita karena ketidak harmonisan pimpinan daerah di Pemkab Karo dan Palas,” kata Nurdin kepada wartawan, Rabu (25/4) di Kantor Gubsu.

Dia membeberkan, sekarang ini Pemprovsu sudah menyurati Pemkab Karo dan Palas. Dalam surat yang ditandatangani oleh Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho ditujukan ke Bupati Karo dan Palas.

Khusus untuk Palas, Nurdin memaparkan, kondisinya sekarang ini sudah ada kepemimpinan yang sah, karena sudah diangkat Plt Bupati yakni Ali Sutan Harahap. Sehingga secara prosedural sudah bisa mempercepat proses pengesahan APBD 2012.
Dia menegaskan, akibat keterlambatan dua wilayah tersebut. Secara prosedural aturan dikenakan sanksi seperti pemotongan dana alokasi khusus (DAK) dan terancam pemotongan dana alokasi umum (DAU).

Lebih lanjut, dia menegaskan, surat yang dikirimkan Pemprovsu ke Bupati Karo dan Bupati Palas sudah sangat tegas. Dalam surat itu, Plt Gubsu sudah meminta kedua bupati jangan mengorbankan kepentingan rakyat akibat ketidak harmonisan pimpinan daerah. “Rakyat butuh pembangunan, jadi segera percepat pengesahan APBD di Karo dan Palas,” tegasnya.

Terpisah, pengamat anggaran, Elfenda Ananda menyatakan, keterlambatan pengesahan APBD di Karo dan Palas, sebenarnya bukan harus disalahkan dalam proses ketidka harmonisan semata. Tapi, ada hal yang sangat penting yakni masing-masing kabupaten/kota termasuk pemerintah propinsi harus menyusun agenda penyusunan APBD secara konstant dan dibuat dalam bentuk aturan perda.

Dia menyebutkan, dengan aturan Perda tentang agenda penyusunan APBD, maka semua daerah wajib mengikutinya bila tidak diberikan sanksi. Sistem seperti itu perlu dibuat agar Pemprovsu serta Pemkab/Pemko bisa mematuhi aturannya.

“Selama ini pengesahan APBD selalu molor, bahkan uniknya hanya dikarenakan pimpinan daerah tidak harmonis,” pungkasnya. (ril)

MEDAN-Tren tertinggi angka penularan HIV (Human Immunodeficiensy Virus) sudah berubah dari pengguna narkoba suntik ke heteroseksual. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Sumut dr Candra Syafei SpOG melalui Project Officer Global Fund Dinkes Sumut, Andi Ilham Lubis MKes, Rabu (25/4) di ruang kerjanya.

“Saat ini, laporan kasus yang kita terima, angka penularan dari heteroseksual menjadi 65 persen. Padahal, tahun 2007 lalu penularan HIV tertinggi akibat penggunaan narkoba suntik sebesar 56 persen dan heteroseksual hanya 42 persen. Sekarang angka itu sudah terbalik,” sebutnya.

Perubahan tren itu, kata Andi, dikarenakan beberapa faktor diantaranya, intervensi yang lebih nyata di kalangan penasun. “Mulai dari adanya UU narkotika yang memasukkan putaw sebagai narkotika golongan satu dengan hukuman lebih berat dan intervensi program pemerintah tentang mengubah prilaku penggunaan narkoba suntik ke narkoba oral yang disebut terapi metadon,” jelas Andin