Home Blog Page 13628

Gawat, 173 Kepala Daerah Tersangkut Korupsi

JAKARTA – Hampir semua kepala daerah di tanah air ternyata tersangkut korupsi. Kemendagri mencatat, 173 pimpinan daerah terlibat kejahatan kerah putih sejak tahun 2004-2012. Nah, dari jumlah tersebut 70 persen telah diputus bersalah dan diberhentikan dari jabatannya.

“Yang terbaru, kami (Kemendagri) mengirim usulan pemberhentian Agusrin Najamudin (Gubernur Bengkulu) ke presiden tertanggal 5 April lalu,” kata juru bicara Kemendagri Reydonnyzar Moenek, kemarin (15/4). Dalam kasasinya, MA menyatakan Agusrin terbukti korupsi dan divonis empat tahun penjara.

Selain itu, kata Donny, sudah ada empat kepala daerah yang sebelumnya sudah dinonaktifkan. Mereka adalah Bupati Padang Lawas Sumut Basyrah Lubis, Bupati Lampung Timur Satono, Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad dan Bupati Subang Eep Hidayat.

Menurutnya, kini Kemendagri masih menunggu usulan beberapa kepala daerah lainnya yang baru saja divonis di daerahnya. “Sekitar tiga lagi. Kami masih menunggu usulan dari daerah,” kata Donny namun enggan menyebut siapa saja kepala daerah itu.

Mantan Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah  Kemendagri itu menerangkan, 173 kepala daerah yang tercatat di kemendagri, terdiri dari beberapa status. Mulai dari saksi, tersangka, terdakwa hingga terpindana. “Tentu saja ini sangat memprihatinkan,” imbuhnya.

Berdasarkan kajian dari Kemendagri ada beberapa hal yang menyebabkan jumlah kepala daerah yang tersangkut korupsi terus meningkat. Pertama, lanjut Donny, latar belakang kepala daerah di tanah air sangat beragam. Mulai birokrat, pilitisi, pengusaha hingga artis.

Nah, dari situ banyak orang yang sebenarnya pemahaman dan kemampuan tentang birokrasi sangat kurang, terutama tentang system regulasi keuangan daerah. Misalnya pengusaha dan artis. Mereka akhirnya terjebak dalam kasus korupsi lantaran keputusan yang diambilnya ternyata melanggar ketentuan yang berlaku. Padahal sebenarnya mereka tidak berniat melakukan korupsi. “Bisa jadi mereka mengeluarkan keputusan yang sebenarnya salah lantaran ada desakan-desakan politis di sekitarnya,” imbuhnya.

Kedua adalah faktor SDM di daerah yang masih terbatas. Apalagi masih banyak ditemukan orang-orang yang tidak berkompeten diberi jabatan strategis hanya karena yang bersangkutan tim sukses kepala daerah yang menang.

Sedangkan yang ketiga adalah karena ada niat dari kepala daerah untuk melakukan korupsi. Tapi kebanyakan pangkal dari persoalan korupsi kepala daerah adalah biaya kampanye dan pemilu kada yang sangat tinggi. Jadi semua kepala daerah berlomba-lomba mengembalikan modal kampanyenya. Jika hanya mengandalkan gaji, mereka itu tidak akan bisa menutup modal.

Selain itu, Kemendagri mengapresiasi para penegak hukum yang semakin giat memberantas korupsi-korupsi yang dilakukan para pejabat di daerah. KPK misalnya. Dalam beberapa bulan terakhir, komisi yang dipimpin Abraham Samad itu beberapa kali menangkap tangan permainan korupsi di daerah.
Puncaknya Wali Kota Semarang Soemarmo Hadi Saputro ditetapkan sebagai tersangka dan dijeblokskan ke Rutan Klas I Cipinang. “Kami berharap para penegak hukum terus menindak koruptor di daerah. Tentu saja dengan memperlakukan secara adil dan benar. Sampai saat ini, kami terus berkoordinasi dengan penegak hukum untuk pemberantasan korupsi di daerah,” katanya. (kuh/jpnn)

Bawa PSK, Pasukan Pengaman Obama Diskors

KOLOMBIA – 11 anggota pasukan pengaman Presiden Amerika Serikat atau yang dikenal dengan Secret Service, terpaksa dibebastugakan. Pembebastugasan itu bersamaan dengan lawatan Presiden AS Barack Obama di Cartegana, Kolombia.

11 anggota Secret Service itu terpaksa dibebastugaskan karena memanggil wanita penghibur ke hotel tempat mereka menginap. Tidak hanya itu, lima personel militer AS juga dilaporkan sedang menjalani penyelidikan internal atas perbuatan tidak senonoh yang mereka lakukan di hotel yang sama dengan tempat para agen Secret Service menginap selama di Cartagena.  Namun tidak jelas apakah tindakan lima personel militer itu juga karena aksi tak senonoh saat orang nomor satu di AS melakukan lawatan kenegaraan.

Asisten Direktur Secret Service, Paul Morrissey, mengatakan, dugaan perbuatan tidak pantas itu pertama kali muncul Kamis (12/4) lalu sebelum Presiden Obama mendarat di Cartagena.  Menurutnya, mereka yang terlibat dalam skandal ini adalah beberapa agen khusus dan petugas berseragam.
Namun tidak satupun dari agen tersebut ditugasi secara langsung mengawal Obama. (afp/ara/jpnn)

Nenek Nyetir Tabrak Supermarket, 8 Orang Terluka

AMERIKA – Sedikitnya delapan orang pengunjung supermarket Publix di kota Palm Coast, Florida, Amerika Serikat, terluka ketika sebuah mobil yang melaju kencang menabrak pintu masuk pusat perbelanjaan itu, Sabtu (14/4) sore waktu setempat.

Pengemudi mobil tersebut ternyata bukan remaja ugal-ugalan atau orang mabuk, melainkan seorang perempuan uzur bernama Thelma Wagenhoffer.
Juru bicara kepolisian lokal, Debra Johnson, mengatakan, Thelma adalah warga Palm Coast yang kini sudah berusia 76 tahun. Namun penyebab kecelakaan masih belum jelas.

Menurut Debra, polisi sama sekali tidak menemukan indikasi kerusakan rem pada mobil yang dikendarai Thelma.

Sementara para saksi di tempat kejadian mengaku melihat mobil tersebut melaju ke arah supermarket Publix dengan kecepatan sekitar 80 km per jam. Akibat tabrakan keras ini, seorang pengunjung dilaporkan terjepit di bawah mobil setelah sebelumnya sempat terlindas.

Pihak supermarket Publix mengatakan, pegunjung yang terhimpit mobil mengalami luka sangat parah dan harus dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan helikopter. Sedangkan tujuh orang korban lain yang lukanya tidak terlalu parah, dibawa ke rumah sakit dengan ambulans.(afp/ara/jpnn)

Muhaimin Sarungan Lagi

KENDAL – Saling ledek di kalangan warga Nahdlatul Ulama sudah menjadi hal biasa. Ledekan dan candaan bahkan sudah hal biasa sekalipun itu dalam pertemuan para kiai.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar pun tak lepas dari kebiasaan bercanda seperti Nahdliyin lainnya. Saat memberi sambutan pada acara halaqoh (seminar) bertema Tantangan Ahlussunah Wal Jamaah di Tengah Arus Perubahan di Pondok Pesantran Alfadlu wal Fadhilah, Kaliwungu, Jawa Tengah, Minggu (15/5), Muhaimin meledek koleganya di PKB.

Di depan para kiai berpengaruh seperti Ketua PBNU Said Aqil Siradj, KH Dimyati Rois, dan sejumlah kiai lainnya, Muhaimin menjelaskan panjang lebar tentang kiprah politisi muda NU. Menurutnya, karena reformasi dan Gus Dur naik jadi Presieden, banyak membawa kemajuan di kalangan NU.
“Kalau tidak ada reformasi, mana mungkin Marfan Jafar jadi anggota DPR. Atau mana mungkin Helmi Faishal Zaini yang hanya lulusan Universitas Darul Ulum Jombang bisa jadi menteri,” kata Muhaimin disambut tawa hadirin.

Namun Muhaimin juga tak luput dari sasaran ejekan. Sekjen PKB Imam Nachrawi yang mendapat tugas sebagai pembawa acara pada halaqoh yang diselenggarakan oleh DPP PKB itu menyindir Muhaimin yang tiba-tiba mengenakan sarung lagi.

“Terima kasih sambutannya. Baru kali ini Pak Muhaimin memakai sarung khas NU lagi di  depan para kiai,” ucap Nachrawi menyindir Muhaimin yang juga tertawa saat mendengar sindiran itu. (ara/jpnn)

Penjara Diserang, 385 Militan Kabur

PESHAWAR – Sebanyak 384 narapidana kabur dari sebuah penjara di Kota Banu di sebelah barat laut Pakistan, Minggu (15/4) dini hari. Para napi melarikan diri setelah 150 militan bersenjata lengkap menyerang fasilitas tersebut dengan granat dan roket.

Akibatnya, banyak di antara napi yang kabur itu adalah para militan yang terlibat dalam berbagai serangan teroris di Pakistan. Serangan di komplek penjara yang lokasinya berdekatan dengan daerah kekuasaan militan Taliban dan Al Qaeda itu bermula pukul 1:00 malam waktu setempat atau 03:00 WIB. Serangan berlangsung selama dua jam.

Petugas di Kepolisian Bannu, Iftikhar Khan sebagaimana dikutip AFP mengungkapkan bahwa,  para militan yang tiba di lokasi dengan mobil jenis van dan pick-up langsung melepaskan tembakan dan melempar granat sambil memaksa masuk ke dalam penjara yang menampung 944 pesakitan itu. “Total yang kabur ada 384 napi dan di antara mereka ada beberapa orang merupakan militan garis keras” ucapnya.

Di antara  para napi yang kabur itu terdapat mantan anggota angkatan udara Pakistan yang divonis mati karena melakukan serangan terhadap mantan Presiden Pakistan, Pervez Musharraf. Menurut Khan, banyak militan yang dibui di penjara tersebut merupakan pindahan dari penjara di daerah Kohat dan Lakki Marwat.

Polisi telah mengkonfirmasi terjadinya serangan ini tapi tidak menyebut jumlah pasti napi yang kabur.  (afp/ara/jpnn)

Dahlan Iskan Siap Hadapi Interpelasi

PAN Menolak, Golkar Mendukung

JAKARTA-Bergulirnya rencana interpelasi (mempertanyakan kebijakan strategis pemerintah) oleh anggota DPR tidak menyurutkan langkah Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk tetap mengusung kebijakan debirokratisasi. Dahlan menegaskan siap menghadapi pengajuan hak interpelasi terkait dengan kebijakannya mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN Nomor 236/MBU/2011.

“Seluruh warga negara harus siap,” kata Dahlan saat dihubungi dari Jakarta, kemarin.

Menurut Dahlan, dirinya menghormati hak konstitusi yang dimiliki anggota DPR untuk mempertanyakan kebijakan  yang diambil pemerintah. Karena itu, Dahlan mempersilakan agar proses interpelasi di DPR terus bergulir. “Itu  kan hak konstitusi DPR, jadi tidak boleh dihalang-halangi,” katanya.

Dalam beberapa agenda rapat kerja menteri BUMN dengan Komisi VI DPR, isu seputar Kepmen BUMN No 236 memang terus muncul. Komisi VI yang membidangi BUMN itu mendesak Dahlan agar mencabut kepmen tersebut karena dinilai bertentangan dengan perundang-undangan. Kegalauan anggota DPR itu lantas berujung rencana pengajuan interpelasi.

Isi Kepmen BUMN yang dipermasalahkan adalah pendelegasian sejumlah wewenang menteri BUMN sebagai wakil pemerintah (selaku pemegang saham) kepada eselon I Kementerian BUMN, dewan komisaris, maupun direksi BUMN tanpa melalui RUPS atau mekanisme tim penilai akhir (TPA). SK tersebut juga menjadi jalan bagi Dahlan menunjuk langsung direksi BUMN tanpa RUPS atau TPA.

Menurut Dahlan, Kepmen BUMN Nomor 236 yang bertujuan untuk memangkas birokrasi di tubuh BUMN itu tidak melanggar perundang-undangan. “Di kalangan internal (Kementerian BUMN, Red), kami sudah diskusi. Karena itu, kami tidak bisa mengambil keputusan secara egois (untuk mencabut kepmen) sebab belum ada keputusan bulat bahwa Kepmen 236 ini melanggar hukum atau tidak melanggar hukum karena ‘argumentasinya sama-sama kuat’,” jelasnya.

Meski demikian, Dahlan berjanji untuk menyempurnakan Kepmen Nomor 236 demi memberikan koridor yang lebih jelas kepada deputi menteri BUMN, komisaris, maupun direksi dalam hal transparansi dan akuntabilitas aset-aset BUMN. “Terutama agar lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan pelepasan aset BUMN,” ujarnya.

Sementara itu, partai-partai ‘mitra setia’ koalisi pemerintah terus merapatkan barisan untuk menghadang usul interpelasi terhadap Dahlan. Setelah sejumlah petinggi Partai Demokrat dan PKB, giliran PAN menyatakan sikap penolakan yang sama.

Ketua Umum PAN Hatta Radjasa secara tegas mendorong anggota fraksinya di DPR untuk tidak ikut mendukung interpelasi Dahlan. “Sebagai ketua umum PAN, saya tidak menganjurkan kader dan anggota PAN di DPR ikut interpelasi itu,” kata Hatta setelah membuka penjaringan 5.000 calon wirausaha muda di Kampus STEKPI, Kalibata, Jakarta Selatan, kemarin.

Meski begitu, Hatta tidak mau banyak berkomentar soal getolnya usaha sejumlah anggota dewan dari fraksi lain untuk meloloskan usul interpelasi itu. “Saya tidak mau mencampuri urusan tersebut terlalu jauh. Intinya, tidak usah ada interpelasi itu,” tegas Hatta.

Pada bagian lain, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Setya Novanto mengatakan,  usul hak interpelasi terhadap kebijakan Dahlan Iskan merupakan inisiatif seluruh anggota dewan. Karena itu, tidak benar anggapan bahwa Partai Golkar adalah pengusung utama interpelasi itu. “Soal hak interpelasi itu bukan hanya dari Golkar saja, tapi semua fraksi,” ujar Novanto.

Menurut Novanto, interpelasi adalah bentuk tanggung jawab untuk menjelaskan kebijakan yang dikeluarkan. Dalam hal ini, DPR akan meminta keterangan atas kebijakan yang diambil Dahlan sebagai menteri. Interpelasi merupakan penilaian kinerja para menteri dan sebagai bentuk evaluasi. “Jadi, tidak ada unsur politis,” ujarnya. (pri/owi/bay/c1/agm/jpnn)

Pengamat: BUMN Itu Barang Seksi

Rencana sebagian anggota DPR mengajukan penggunaan hak interpelasi terhadap Menteri BUMN Dahlan Iskan, menuai kecaman. Pengamat politik Umar Syadat Hasibuan menilai, penggunaan hak interpelasi ini sarat kepentingan dari para politisi. Ini menyangkut masalah penempatan jabatan-jabatan di perusahaan-perusahaan BUMN yang tidak kesampaian.

“Dahlan Iskan jalan terus. Tak perlu memikirkan interpelasi yang sarat kepentingan politik ini. BUMN itu barang seksi. Ini yang diincar politisi,” ujar Umar Syadat Hasibuan kepada Sumut Pos di Jakarta, Minggu (15/4).

Doktor ilmu politik jebolan Universitas Indonesia (UI) itu menilai, apa yang dilakukan Dahlan yang memberikan kewenangan kepada pejabat setingkat deputi, direksi, dan komisaris, merupakan gaya Dahlan yang memang tidak mau terpaku dengan cara kerja birokrasi yang sangat feodal.
Sepak terjang Dahlan selama ini, lanjut staf pengajar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor itu, sudah membuktikan Dahlan ingin mengubah imej birokrasi sebagai pelayan publik. “Bukan briokrasi yang kaku, yang tidak efisien. Tapi birokrasi yang pro rakyat. Pendelegasian kewenangan itu juga terkait dengan upaya efisiensi birokrasi,” ujar Umar.

Namun, lanjutnya, jika kebijakan Dahlan dalam hal pendelegasian kewenangan itu dianggap salah, DPR tidak lantas menggunakan interpelasi. “Itu menunjukkan DPR lebay (berlebihan). Mestinya cukup memanggil Dahlan, menyampaikan bahwa itu salah dan DPR harus memberikan tawaran, terobosan birokrasi seperti apa yang efisien tapi tidak salah,” kata Umar.

Umar mengatakan, DPR akan mendapat sanjungan dari publik jika mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Dahlan selama ini. “Karena sudah cukup banyak yang dilakukan Dahlan untuk menciptakan birokrasi yang modern. DPR mestinya mengapresiasi ini, bukan malah mencari-cari kesalahan,” imbuhnya.

Dia tidak mau terburu-buru mengkaitkan ini dengan pilpres 2004. Meski mayoritas pengusul interpelasi adalah politisi Partai Golkar, Umar menilai, interpelasi ini belum bisa dikait-kaitkan dengan upaya-upaya menjegal langkah Dahlan Iskan. “Kalau dikaitkan dengan pilpres 2014, masih terlalu jauh. Toh Dahlan juga belum mendiklair sebagai capres,” ujarnya.

Seperti diketahui, Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2011 oleh sebagian anggota DPR dianggap menyalahi beberapa aturan. Kebijakan itu dianggap bisa memberikan wewenang kepada direksi BUMN untuk melakukan penjualan aset negara tanpa mekanisme yang benar.

Sejumlah politisi di DPR juga menilai SK Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2011 melanggar sejumlah undang-undang. Yakni UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 19/2003 tentang BUMN, UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, dan UU Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Namun menurut Umar, kebijakan Dahlan itu tidak salah. “Biar sebagai menteri, Dahlan lebih fokus untuk urusan-urusan yang lebih penting,” pungkas Umar. (sam)

38 Anggota DPR Pengusung Interpelasi

Golkar (22)
1.     Chairuman Harahap
2.     Lili Asdjudiredja
3.     Idris Laena
4.     Eddy Kuntadi
5.     Hayani Isman
6.     Dodi Reza Alex
7.     Adi Putra Tahir
8.     Bobby Rizaldi
9.     Markus Nari
10.    Muhidin Said
11. A. Rio Idris
12. Adi Sukemi
13. Dito Ganinduto
14. Satya Widya Yudha
15. Budi Supriyanto
16. Bambang Sutrisno
17. Nasrudin
18.    Endang Agustini Syarwan H.
19. Hardisoesilo
20. Emil Abeng
21. Mahfudh
22. Marzuki Daud

PDIP (6)
23. Aria Bima
24. Hendrawan         Supratikno
25. Sukur Nababan
26. Adisatrya Suryo         Sulisto
27. Daniel Lumban         Tobing
28. Eriko Sutarduga

PKS (2)
29. Abdul Aziz S.
30. Refrizal

Gerindra (4)
31. Edhy Prabowo
32. Lukman Hakim
33. Abdul Wachid
34. Agung Jelantik

PPP (2)
35. Iskandar Syaichu
36. Nanang Sulaiman

PAN (1)
37. Nasril Bahar

Hanura (1)
38. Erik Satrya Wardhana

Wiranto Mau Capres Lagi

MEDAN- Ketua Umum (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Wiranto, menyatakan siap maju dalam putaran pemilihan presiden (Pilpres) 2014 mendatang. Dia mengaku tidak kapok meskipun pernah gagal pada pencalonan yang sama pada putaran Pilpres 2004 silam saat berpasangan dengan Sholahuddin Wahid. Pun gagal pada Pilpres 2009 menjadi calon wakil presiden mendampingi Jusuf Kala.

Hal ini dikatakan pria yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI itu usai membuka acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Partai Hanura Sumut, di Lantai V Hotel Soechi, Jalan Sisingamangaraja Medan, Minggu (15/4).

Pada kesempatan itu pula, Wiranto mengaku telah mendapatkan dukungan dari 33 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta sekitar 470 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura se-Indonesia. “Sebagai seorang ketua umum, saya sudah diminta 33 pimpinan provinsi dan seluruh DPC untuk bersedia dicalonkan. Ini permintaan, dorongan dan harapan mereka. Mereka itu juga bagian dari suara rakyat yang tentu tidak bisa ditolak. Kapok dan sebagainya itu gak ada. Pejuang itu tidak akan berhenti sampai akhir hayat apalagi saya dari militer. Soal menang kalah itu nanti,” katanya.

sebelumnya, 33 DPC dan DPD Partai Hanura Sumut saat acara pembukaan Rakerda I Partai Hanura tersebut menyatakan, dukungan terhadap Wiranto untuk Wiranto bersedia maju pada Pilpres 2014.

Di kesempatan yang sama Ketua DPD Hanura Sumut Zulkifli Efendi Siregar secara langsung menyampaikan dukungan tersebut. “Kami harapkan agar Bapak Wiranto bisa atau dapat menjadi calon presiden kembali,” ujarnya.

Usai pernyataan tersebut, secara serentak 33 Ketua DPC Hanura se-Sumut maju ke podium untuk mengajukan permintaan yang sama. Secara serempak mereka membacakan ikrar dukungan agar Wiranto tidak menolak untuk dicalonkan kembali menjadi presiden.
“33 DPC se-Sumut meminta Wiranto mencalonkan kembali jadi calon presiden. Kami siap bersatu tak terpecah belah dalam memperjuangkannya,” kata Ketua DPC Hanura Pematangsiantar, Saut Siantar.(ari)

Puluhan Mahasiswa ATKP Keracunan Ikan Tongkol

MEDAN-Puluhan Mahasiswa Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan di Jalan Penerbangan Medan terkapar usai menyantap makan malam di kampus tersebut, Minggu (15/4).  Dari yang tercatat wartawan koran ini, mahasisiwa ATKP yang keracunan itu dirawat di beberapa rumah sakit. Semuanya mengalami pusing dan muntah.

Rumah sakit tempat mahasiswa yang keracunan adalah RS Adam Malik, Balai Pengobatan Medica di Jalan Jamin Ginting (Padang Bulan) Medan, RS Mitra Sejati, dan Mitra Persada.Di RS Adam Malik ada 43 mahasiswa yang dirawat. Namun, dari jumlah tersebutn

8 mahasiswa telah diperbolehkan pulang setelah mendapat perawatan. Sisanya, ada 35 mahasiswa lagi yang rawat inap di rumah sakit milik pemerintah tersebut.

Direktur Medik dan Keperawatan RS Adam Malik dr Lukmanul Hakim membenarkan hal tersebut. “Pasien yang masuk ke IGD berjumlah 43 orang. Dari 35 orang masih dalam perawatan dan observasi, serta delapan sudah pulang karena dinyatakan tak apa-apa,” ungkapnya.

Dikatakannya, pasien (mahasiswa ATKP) yang dirawat inap mengalami pusing dan mual serta bibirnya merasa tebal dan menyesak ulu hati. “Keluhannya sesudah makan. Belum kita pastikan keracunan atau tidak. Karena masih dalam pemeriksaan,” jelas Lukmanul lagi.
“Untuk mengurangi keluhan, kita memberikan cairan infus serta obat-obatan kepada korban,” tambahnya.

Sementara, mahasiswa ATKP yang dirawat di Balai Pengobatan Medica Jalan Jamin Ginting (Padang Bulan) Medan ada 15 taruna. Sugiarto yang merupakan korban keracunan mengaku, usai menyantap makan malam, ia mendadak mual, pening dan muntah-muntah. “Makan malam sekira pukul 19.00 WIB. Setelah itu saya muntah-muntah. Dan itu juga terjadi kepada teman-teman yang lain, seperti Rizki, Sadli dan Agus,” ungkapnya saat ditemui di Balai Pengobatan Medica.

Menurutnya, dalam makan malam terebut disajikan lauk pauk serta sayuran.  “Pakai ikan tongkol dan sayuran. Tapi saya tak memakan sayurnya,” ujar Sugiarto.

Awalnya semua korban dilarikan ke Medica, namun karena keterbatasan peralatan dan ruangan akhirnya dirujuk ke RS Mitra Sejati, Mitra Persada, dan RS Adam Malik. Menurut seorang petugas medis Medica, Rini (30), seluruh korban keracunan diduga diakibatkan ikan tongkol yang mereka konsumsi. “Racun yang masuk ke tubuh pasien diduga dari ikan tongkol yang mereka konsumsi,” ungkap Rini (30), seorang petugas medis di Medica.

Masih menurut Rini, puluhan mahasiswa tersebut telah dirujuk ke rumah sakit terdekat lainnya dan ada pula beberapa mahasiswa yang telah diizinkan pulang karena kondisinya sudah pulih. “Yang dirawat disini 10 orang,” jelasnya.

Dokter piket di Media, dr Refi Pinem membenarkan kejadian tersebut. Namun, ia belum memberi keterangan seputar racun yang menjadi penyebab muntah-muntahnya para korban.

Pihak ATKP yang ditemui di RS Adam Malik sama sekali tak mau memberikan keterangan tentang jumlah pasti taruna yang mengalami keracunan tersebut. “Kami hanya mengantar para taruna ini untuk melakukan perawatan,” ujar pria setengah baya dengan jaket kulit dan topi cap itu.

Di RS Mitra Sejati Medan sendiri ada sekitar 23 mahasiswa yang terpaksa menjalani rawat inap dan 4 orang lagi mendapat penanganan di ruang ICU. “Semuanya masih mendapat penanganan oleh dokter. Masing-masing mahasiswanya ada yang dirawat di lantai 4 sebanyak 8 orang, lantai 3 ada 12 orang dan lantai 2 hanya 2 orang, bahkan di ruang ICU juga ada yaitu 4 orang.

“Tadi masuknya sekitar pukul 22.30 WIB. Saya dengar ada yang dirujuk dari Adam Malik. Tapi nggak tahu kenapa bisa dirujuk. Karena mereka masuknya juga banyak, kita nggak sempat mendata nama-nama yang masih dirawat. Tapi sejauh ini, penanganannya berupa pemberian infus,” jelasnya.

Berdasarkan pantauan, hingga dini hari, keluarga pasien masih terlihat menjenguk para mahasiswa. Namun saat dimintai keterangan lebih lanjut mengenai peristiwa tersebut, baik keluarga korban, maupun mahasiswa ATKP Medan terkesan tertutup. “Saya juga nggak begitu tahu pasti kejadiannya. Tadi sempat nyari di Adam Malik juga. Ternyata adik saya dirawat di rumah sakit ini (Mitra Sejati),” ujar keluarga korban yang lain.

Sementara salah seorang korban, Krisman Siahaan yang mendapat penanganan di ruang 314 mengaku, kejadian berawal saat makan malam diruang makan sekitar pukul 19.00 WIB. “Saat itu memang lagi makan makan malam. Menu makannya ikan tongkol dan nasi. Habis makan, rasanya agak pusing dan mual. Saya lihat teman-teman yang lain juga sama seperti saya,” terangnya.

Namun, katanya, setelah ditangani oleh medis, kondisinya mulai membaik. “Sudah agak baikanlah. Mungkin karena alergi. Herannya, ada juga teman yang makan dengan kami, tapi nggak keracunan. Belum tahu sampai kapan dirawat. Disini disuruh banyak minum air putih aja,” urainya. (saz/mag-11/adl/wel)

Tak Dapat Apa-apa dari Jerih Payah si Unyil

Pak Raden, Ngamen untuk Perjuangkan Hak Cipta Karya

Boneka si Unyil pernah ngetop pada era 1980-1990-an. Meski kini versi aslinya sudah tidak tayang lagi, sosok Unyil masih laku di layar kaca dengan beberapa modifikasi. Ironisnya, Suyadi, si pencipta tokoh  idola anak-anak itu, kini hidupnya merana.

THOMAS KUKUH, Jakarta

SOL do iwak  kebo, re mi fa sol iwak tongkol//mi re, mi re, gule kare enak dewee. Pria paro baya yang kumisnya tebal hampir memenuhi pipi menyanyikan lagu khas Jawa Timuran itu dengan suara yang menggelegar. Dia bernyanyi riang, hingga alisnya yang lebat turut bergerak-gerak mengikuti ekspresinya yang ceria.

Siapa pun pasti mengenal pemilik suara lantang tersebut. Ya dia adalah Pak Raden, tokoh antagonis dalam serial film boneka si Unyil. Mengenakan kostum kebesaran – baju surjan, kumis tebal, dan blangkon di kepala – seniman yang punya nama asli Suyadi itu turun ke jalan. Dia ‘ngamen’ di teras rumahnya.

Para tetangga dan penggemarnya memadati bangunan mungil di Jalan Petamburan III  No 27, Tanah Abang Jakarta Pusat. Mereka rela berdesak-desakan menyaksikan Pak Raden bernyanyi dan mendongeng. Masih seperti saat membintangi film anak-anak yang disiarkan TVRI itu.

“Terima kasih sudah datang dan mendukung aksi saya,” kata Pak Raden menyapa semua orang yang memenuhi rumahnya yang  berukuran 6 x12 meter itu.

Sebelum nyanyi, Pak Raden sempat curhat. Pria kelahiran Jember, 80 tahun silam  itu menerangkan, acara tersebut digalang atas prakarsa beberapa seniman yang memperhatikan kehidupannya yang memprihatinkan. Salah satu sorotan para seniman muda yang digawangi Prasodjo Chusnato adalah kondisi Pak Raden yang tidak memiliki apa-apa dari karya boneka Unyil yang diciptakannya. Sebab, hak cipta Unyil kini dipegang oleh Perum Produksi Film Negara (PPFN) yang sekarang berubah menjadi Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BPPN).

Padahal, sosok boneka Unyil kian lama kian laku dan kerap menghiasi layar kaca dengan acara-acara baru. Bahkan, Pak Raden mendengar, sekarang serial Unyil sedang diproduksi secara 3D di salah satu rumah produksi di Batam.

“Unyil mau digarap seperti Upin-Ipin. Tapi saya tidak dapat apa-apa,” imbuhnya.

Sebenarnya Pak Raden akan dilibatkan dalam produksi Unyil versi 3D tersebut. Namun, sang pemilik proyek hanya melibatkannya sebagai pengisi suara tokoh Pak Raden. Lantaran hanya sebatas pengisi suara, Pak Raden menolaknya.

Pria yang berulang tahun setiap 28 November ini mengatakan, dulu dirinya tidak mempermasalahkan hak cipta Unyil beserta royalty-nya. Namun, seiring umurnya yang kian menua dan tidak lincah lagi, pria sepuh yang hidup sendirian itu merasa perlu menuntut hak-haknya sebagai pencipta Unyil.
“Matahari saya sudah semakin ke barat dan mau tenggelam. Tapi saya sama sekali tidak dapat apa-apa dari jerih payah menciptakan tokoh Unyil,” curhatnya.

Sejarah serial Unyil bermula sekitar 1970-an. Ketika itu Direktur Produksi Film Negara Drs Gufron Dwipayana mengeluhkan tontonan televisi yang hampir semuanya diisi tontonan luar negeri. Apalagi film anak-anak. Semua film kartun didominasi produksi asing.

“Saya pengen ada film kartun anak-anak produksi dalam negeri. Harus kartun soalnya untuk anak-anak,” kata Pak Raden menirukan Dwipa – panggilan Dwipayana – kala itu.

Pak Raden sebenarnya sepakat dengan ajakan Dwipa. Namun, dia menegaskan bahwa sumber daya manusia lokal kala itu masih belum mampu untuk memproduksi film kartun. Maka, dia lalu mengusulkan untuk membuat film dengan tokoh-tokoh boneka lucu.

“Ah, itu dia, saya setuju,” ujar Dwipa seperti ditirukan Pak Raden.

Pak Raden yang saat itu menjadi dosen Fakultas Seni Rupa ITB memang dekat dengan Dwipa. Setelah berpikir keras, dia akhirnya  menemukan sosok ideal pemeran film boneka itu.  Dipilihlah sosok Unyil yang merupakan anak desa yang sederhana lengkap dengan sarung dan pecinya. Pak Raden lantas menciptakan karakter-karakter lainnya. Cerita pun  dibuat  tidak jauh-jauh dari persoalan sosial masyarakat pedesaan.

“Saya yang mendesain tokoh-tokoh itu. Produksi (boneka) saya juga yang ngawasi,” kata dia sambil sesekali menempelkan kumis tebalnya yang sedikit-sedikit mau jatuh.
Wajah boneka itu pertama-tama dipola dengan tanah liat. Setelah cocok lantas ditempeli kertas dan dikeraskan hingga membentuk tokoh Unyil, Ucrit, Melani, Pak Ogah, Pak Raden, Bu Bariah, dan lainnya.

Ternyata proyek film boneka Unyil  sukses besar. Hampir setiap anak kecil pada era 1970-an hingga 1990-an mengenal dan menggemari sosok Unyil dan tokoh lainnya. Sejak saat itu, sosok Pak Raden melekat dengan Suyadi.

Pada pertengahan 1990-an, produksi film Unyil dihentikan dengan berbagai alasan.  Namun, Pak Raden tetap Pak Raden. Pria yang rela meninggalkan profesi sebagai dosen untuk terjun total mengurusi si Unyil itu pun terus menggeluti dunia dongeng dan kesenian lainnya terutama yang berhubungan dengan anak-anak.

“Ada kepuasan tersendiri terjun di dunia anak-anak. Kalau jadi dosen saya hanya berhubungan dengan mahasiswa. Tapi kalau sama Unyil, saya bisa merangkul seluruh anak-anak Indonesia,” paparnya dengan intonasi tegas khas Pak Raden yang sedang mendongeng.

Pada 1995 Pak Raden menandatangani perjanjian dengan  Direktur Utama Perum Produksi Film Negara (PPFN) Amoroso Katamsi. Dalam surat perjanjian bernomor 139/P.PFN/XII/1995 itu Pak Raden selaku pencipta tulisan Si Unyil dan model boneka tokoh-tokoh dalam film Unyil menyerahkan pengurusan hak ciptanya kepada PPFN selama lima tahun.

Anehnya, PPFN juga menerbitkan surat perjanjian yang sama dengan nomor yang sama, tetapi bedanya surat yang kedua sama sekali tidak disebutkan berapa tahun perjanjian itu berlaku. “Biasanya surat perjanjian kan disebutkan kapan jangka waktunya. Kalau selamanya ya ditulis selamanya. Tapi ini tidak ada,” kata Pak Raden.

Persoalan inilah yang sedang diperjuangkan Pak Raden bersama beberapa seniman muda Jakarta. Acara Pak Raden kemarin digelar sambil menyisipkan agar masyarakat dan pihak-pihak lain berkenan membantu Pak Raden.

“Seluruh hasil dari aksi Pak Raden Ngamen ini akan kami gunakan sebagai biaya pengurusan hak cipta Pak Raden,” kata Suryo Brahmantyo, panitia Pak Raden Ngamen.

Jawa Pos sempat blusukan ke dalam rumah Pak Raden yang sudah tampak kusam dan  kurang terawat. Selain debu tebal yang menempel di meja, lemari, dan sudut-sudut bangunan lain, tembok dan plafonnya mulai berlumut. Udaranya cukup pengap. Di rumah itu, Pak Raden ditemani pembantu dan dua kucing kesayangannya, Pussy dan Kacung.

Sementara itu, di ruang tengah rumahnya terpampang 12 lukisan bertema wayang. “Selain pendongeng, sebenarnya saya juga pelukis dan penyanyi. Kalau ada yang mau beli, saya jual lukisan-lukisan ini,” katanya sambil menunjuk lukisan karyanya.

Sedangkan di ruangan sebelahnya yang lebih kecil, Pak Raden menjadikannya sebagai studio untuk melukis. Di ruangan itu dipenuhi kanvas dan lukisan-lukisan yang sudah jadi maupun setengah jadi. Semua bertema anak-anak. Ada yang bergambar anak-anak menari, mendalang, bermain layangan, dan lainnya.

“Setiap hari saya menghabiskan waktu di dalam sana. Saya mau mengadakan pameran tunggal pada peringatan Hari Anak Nasional, Juli nanti,” kata dia.
Sekilas, kondisi fisik Pak Raden memang masih tampak sehat. “Tapi lulut bapak sudah tidak ada pelumasnya. Jadi nggak bisa jalan jauh. Harus pakai kursi roda,” bisik Nana Ruslana, salah seorang staf Pak Raden. (*)

Amiruddin: Petugas Ini Kurang Cekatan

Kasus di Terminal Keberangkatan Domestik Bandara Polonia

MEDAN- Ketua DPRD Medan Amiruddin menegaskan bahwa dirinya sudah tidak ada masalah lagi dengan sekuriti Bandara Polonia Medan. Masalah itu juga telah selesai.

“Sekali lagi saya tegaskan, tidak benar saya melakukan penamparan apalagi pemukulan terhadap security Bandara Polonia Medan. Antara saya dan sekuriti sudah tidak ada masalah lagi dan telah selesai,” kata Amiruddin, kemarin.

Dijelaskannya, kejadian itu berawal, Minggu, 8 April 2012 saat mengantar Plt Ketua DPC Partai Demokrat Medan, Sutan Bhatoegana yang hendak bertolak ke Jakarta dari Bandara Polonia. Saat mau masuk ke ruang keberangkatan domestik, ia diperiksa oleh sekuriti bandara.

“Saya mengerti pemeriksaan demi keamanan penerbangan harus dilakukan, dan saya juga tidak menolak saat dilakukan pemeriksaan oleh sekuriti. Namun, sewaktu sekuriti memeriksa, telah terjadi kecerobohan,” ujar Amiruddin.

Menurutnya, tindakan yang dilakukan securiti itu tidak professional. “Sebagai petugas pemeriksaan yang setiap harinya melakukan pekerjaan pemeriksaan, sangat kecil kemungkinan membuat kesalahan. Tetapi karena petugas ini kurang cekatan dan tidak tangkas serta tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Maka terjadi kecerobohan ketika memeriksa saya,” jelasnya.

Dijelaskannya, petugas yang melakukan pemeriksaan ke tubuhnya seperti curiga dengan adanya benjolan di dalam celana jeans yang dikenakan Amiruddin. “Merasa ada tangan yang menyentuh kemaluan saya, spontan saya bereaksi karena merasa dilecehkan di hadapan publik. Dan saat itu saya tidak ada menampar atau memukul sekuriti bandara,” cetusnya.

Dikatakannya, yang terjadi pada saat itu adalah dorong mendorong antara Amiruddin dengan sekuriti, yang saat itu sedang ramai pengunjung. “Di antara kami hanya terjadi dorong mendorong, dan tak ada penamparan ataupun pemukulan,” tegasnya lagi.

Selanjutnya, paparnya, petugas sekuriti terus mendorongnya hingga terdiam. Saat itulah, mulai muncul petugas pengawas Bandara Polonia Medan, yang juga anggota TNI AU. Hingga akhirnya dikawal dan diantar mengantar Pelaksana Ketua  DPC Partai Demokrat Kota Medan.

Lebih lanjutnya, dia menyatakan, setelah Ketua DPC Partai Demokrat terbang ke Jakarta, maka dirinya kembali pulang melalui pintu yang sama. Di tempat itu, ia kembali bertemu dengan sekuriti yang memeriksa dirinya. Saat itulah petugas tersebut langsung menyalami dan meminta maaf.
“Karena petugas itu sudah minta maaf dan saya juga sudah memaafkan, saya anggap sudah tidak ada masalah apapun,” sebutnya.

Amiruddin mengaku terkejut, keesokan harinya muncul pemberitaan soal itu. “Saya juga sudah mendapatkan telepon dan SMS, tapi saya anggap telepon dan SMS tersebut hanya sebatas merugikan saya secara pribadi, sehingga pada hari ini saya umumkan kronologisnya,” katanya.

Persoalan ini, sebutnya pada Rabu (11/4) pagi, saat pulang dari Jakarta langsung bertemu dengan General Manager Angkasa Pura. Ketika itu berbincang soal insiden saling dorong mendorong pekan lalu. Pada pertemuan tersebut akhirnya disepakati insiden itu dianggap selesai.  “Jadi insiden saling dorong mendorong antara saya dan manajemen PT Angkasa Pura sudah tidak ada masalah lagi, dan dianggap selesai,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, HT Milwan ketika ditemui Sumut Pos mengaku, prihal kejadian yang dialami kadernya, yakni Ketua DPRD Medan sedang dipelajari oleh pihaknya. “Sampai saat ini persoalannya sedang dipelajari,” katanya saat ditemui di kampus USU akhir pekan kemarin. (adl/ril)

1...13,62713,62813,629...15,754Page 13,628 of 15,754