Interpelasi DPR Dianggap Terkait Pilpres 2014
JAKARTA – Bergulirnya usul interpelasi sejumlah anggota DPR terhadap Menteri BUMN Dahlan Iskan dicurigai terkait dengan pemanasan menuju Pilpres 2014. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menduga ada motif politik tertentu di balik manuver politisi Senayan itu. Salah satunya, kepentingan Aburizal Bakrie selaku ketua umum Partai Golkar.
“Di antara daftar 38 penggagas awal interpelasi terhadap Dahlan Iskan, 22 orang berasal dari Fraksi Partai Golkar. Orang bisa berpraduga, ini terkait dengan rivalitas Ical menuju Pilpres 2014,” katanya kemarin (16/4).
Apalagi, sambung Burhan, Ical – sapaan Aburizal – telah mengaku secara terbuka bahwa Golkar mendukung interpelasi. Menurut dia, usul interpelasi tersebut bisa menjadi bumerang bagi pencitraan Golkar dan DPR. “Terhadap Golkar, publik akan memandang proses interpelasi ini sebagai rivalitas Ical terhadap Dahlan. Sementara itu, DPR akan dianggap publik kurang kerjaan,” ujarnya.
Menurut Burhanuddin, akar permasalahan Dahlan dengan DPR sebenarnya hanya soal komunikasi. Dahlan mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN Nomor 236/MBU/2011 dengan semangat debirokratisasi. Melalui kepmen itu, Dahlan ingin mempercepat proses pengambilan keputusan di tubuh BUMN untuk meningkatkan kapasitas BUMN.
“Selama ini, banyak BUMN yang dikelola dengan semangat birokrasi yang berlebihan. Akibatnya, pengelolaan BUMN menjadi lamban dan tidak kompetitif. Padahal, BUMN dituntut bermain di wilayah corporate culture, bukan bureaucrat culture,” katanya.
Soal kepmen yang dinilai bertentangan dengan UU BUMN itu, Burhan memandang sebaiknya dikomunikasikan secara lebih terbuka oleh komisi VI dengan Dahlan. Banyak mekanisme di parlemen yang bisa digunakan. Mulai rapat kerja sampai rapat konsultasi pimpinan DPR. “Jangan sedikit-sedikit interpelasi. Apalagi, persoalan utamanya adalah semangat debirokratisasi yang tidak bisa ditangkap DPR,” ungkap peneliti senior di Lembaga Survei Indonesia (LSI) tersebut.
Terkait dengan adanya potensi penyalahgunaan kepmen, kata Burhan, hal itu nanti bisa dicek dalam pengawasan oleh DPR. Kalau memang ada penyalahgunaan, Dahlan selaku menteri yang mengeluarkan kepmen bisa diminta bertanggung jawab. “Tapi, kalau sejak adanya kepmen itu aset BUMN malah meningkat, kontribusi BUMN ke PDB membesar, dan BUMN tampil kian kompetitif di tengah era persaingan swasta, berarti kepmen Dahlan benar,” ujarnya.
Bila DPR tetap bersikeras mengajukan interpelasi, dia memprediksi Dahlan justru akan mendapat angin segar. Di tengah citra DPR yang memburuk di mata publik, muncul interpelasi terhadap Dahlan. Sementara itu, Dahlan merupakan tokoh yang tengah mendapat banyak apresiasi dari publik karena sepak terjangnya yang out of the box.
Di tempat terpisah, Dahlan terus menanggapi santai isu interpelasi oleh anggota DPR. Kemarin dalam ulang tahun Kementerian BUMN maupun saat acara penjualan e-toll card, dia beberapa kali menyinggung aksi interpelasi. “Silakan jalan saja,” ujarnya.
Di hadapan ratusan anak buahnya, dia menyampaikan bahwa Kementerian BUMN harus memperkuat nilai korporasi ketimbang birokrasi. Bahkan, dia mencontohkan majunya BUMN di Tiongkok karena iklim korporasi yang sangat bagus.
Saat ditanya kemungkinan adanya upaya untuk menjatuhkan dirinya dari kursi menteri BUMN melalui interpelasi, Dahlan tetap menanggapi dengan enteng. “Wah, kalau ada yang ingin mengubah (kepmen) itu dengan motif ingin jadi menteri (BUMN), ya silakan ubah saja. Pokoknya terserah DPR saja lah. Saya tidak masalah (menghadapi interpelasi). Yang penting Indonesia bisa maju,” ujarnya sambil mengepalkan tangan.
Salah seorang anggota DPR pengusung interpelasi dari Fraksi Golkar, Bobby Rizaldi, menyatakan, keputusan Golkar mendukung interpelasi terhadap Dahlan tidak dilatarbelakangi kepentingan politis. Menurut dia, tidak benar jika ada motif persaingan menuju Pilpres 2014. “Sama sekali bukan itu. (Interpelasi) ini ada karena menyangkut dua kementerian, yakni BUMN dan Kemenkeu,” ujarnya.
Menurut Bobby, dalam proses interpelasi, sesuai dengan aturan tata negara, yang wajib menjawab adalah presiden. Nah, jika terealisasi, DPR ingin mendapat penjelasan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas kebijakan yang diambil anak buahnya. “Mana yang benar dalam ranah eksekutif mengenai pelepasan aset negara,” katanya. Dia menegaskan, pengajuan hak interpelasi murni dilakukan dalam rangka fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Sementara itu, Sekjen PKB Imam Nahrawi menegaskan, interpelasi terhadap Dahlan tidak perlu dilakukan. “Saya sudah minta kepada seluruh kader di Fraksi PKB untuk tidak ikut-ikutan mengusulkan interpelasi,” tegasnya.
Menurut dia, masih ada cara lain yang bisa ditempuh DPR, yakni melakukan tabayun lebih dulu dengan Dahlan. “Itu bisa dilakukan melalui rapat kerja atau sejenisnya,” jelas Imam. Mekanisme tersebut lebih bagus dan tidak mengurangi fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah.
Menurut Imam, PKB berharap DPR dan pemerintah bisa menghentikan kegaduhan tersebut. “Justru melakukan check and balance yang jauh dari politicking tapi benar-benar berbasis kemaslahatan bersama,” ungkapnya.
PKB, kata dia, menilai efisiensi dan pemangkasan birokrasi oleh Dahlan sesungguhnya hanya ditujukan agar BUMN lepas dari kepentingan politis. (pri/owi/bay/c5/agm/jpnn)
