MEDAN- Rancangan Undang-undang (RUU) Pekerja Rumah Tangga (PRT) harus segera disahkan. Hal ini terkait tingginya kasus kekerasan fisik, psikis dan ekonomi yang dialami PRT.  Demikian dikatakan Anggota DPD-RI Prof Damayanti, Selasa (10/4), usai mengunjungi dua PRT asal Indramayu Jawa Barat, Khuraini (16) dan Munisa (17) yang mendapat perawatan di lantai 4 ruang 9 RSUD dr Pirngadi Medan.

“RUU PRT harga mati, Kita mendesak agar DPR RI harus segera mensahkan RUU ini. Kalau belum disahkan, kita tidak bisa berbuat lain. Seperti kasus kekerasan yang dialami dua PRT ini, majikan mereka hanya bisa dikenakan pasal mengenai kasus trafiking, itu juga UU nya tidak begitu kuat,” ujarnya.
Menurut Damayanti, setiap tahunnya ada sekitar 70 RUU yang menjadi pembahasan di DPR RI. Namun, pada 2011, hanya 13 RUU saja yang disahkan.
“Sayangnya dalam 13 RUU yang sudah disahkan itu, RUU PRT tidak termasuk yang disahkan. Padahal konsep yang kita buat sudah selesai, ini yang membuat kita kecewa,” terangnya.

Dalam RUU PRT tersebut, katanya, berisi beberapa point diantaranya, PRT tidak boleh bekerja lebih dari 12 jam, harus ada kontrak kerja antara majikan dengan PRT, selain itu, PRT harus mengetahui haknya.

“PRT itu mempunyai hak seperti pekerja biasa. Dengan adanya RUU ini, undang-undang pekerja bisa masuk kedalam rumah tangga, dengan begitu, PRT bisa lebih terlindungi,” urainya.

Pihaknya juga mengharapkan agar aparat penegak hukum dapat lebih sensitif dalam menyelesaikan kasus kekerasan yang dialami PRT. “Bukan itu saja, bahkan kebanyakan masyarakat belum memahami soal RUU PRT ini. Akibatnya kasus kekerasan yang dialami banyak yang mengambang. Harapan kita ke depannya, agar RUU PRT ini segera disahkan karena didalamnya juga terdapat beberapa sanksi,” tambahnya.

Sementara, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumut, Zahrin Piliang didampingi Ketua Pokja Pengaduan dan Fasilitas Pelayanan, Muslim Harahap mengatakan pihaknya sendiri telah mengkoordinaksikan kasus tersebut dengan jajaran biro PP Pemprovsu. Selain itu, advokasi dan pendampingan akan terus dilakukan hingga kasus itu dapat diselesaikan.

“Kita juga terus bekerjasama dengan Poldasu serta Polresta Medan, selain itu kita sudah mengontak Polres Indramayu. Kita dengar majikan korban telah kabur, kita harap mereka ini menjadi DPO dan pihak kepolisian segera mengusutnya. Bahkan MOU antara Pemprovsu dan Jawa Barat telah ditetapkan agar penanganannya bisa diimplementasikan,” ungkapnya.

Menurutnya, pihak yayasan yang menjadi penyalur tenaga kerja juga harus bertanggungjawab. “Keterangan dari kedua korban, mereka dijanjikan bekerja oleh penyalur tenaga kerja yang mengaku dari Yayasan Sari Bhakti Mandiri. Kita ingin mengetahui keberadaan pihak yayasan agar mereka bertanggungjawab dan dikenai sanksi,” ujarnya.

Kondisi kedua korban sendiri mulai membaik. “Mereka sudah ditangani dengan baik, tapi masih perlu penanganan khusus karena ada luka atau penyakit dalam yang dialami. Soal biaya, akan ditangani oleh Dinas Kesehatan Sumut. Kita juga berharap, agar di Sumut segera dibuat RSPA yaitu Rumah Sosial Perlindungan Anak untuk menampung anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan mereka dalam perlindungan yang aman,” terangnya.

Ditambahkannya, kasus yang dialami kedua korban jelas mengandung unsur trafficking dan eksploitasi anak. Pelaku terancam dikenakan Undang-Undang (UU) Nomor 21/2007 tentang Tindakan Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman 15 tahun dan denda Rp500 Juta. “Mereka dianiaya dan tidak digaji selama setahun tiga bulan oleh majikannya. Lalu pada Rabu (5/4) lalu membuat pengaduan ke KPAID Sumut dan langsung kita bawa ke RSUD dr Pirngadi Medan untuk divisum dan menjalani perawatan,” bebernya. (mag-11)

MEDAN- Tong sampah di Jalan Simpanglimun Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota, tidak layak pakai. Itu terlihat dari kondisi tong sampah yang rusak, dindingnya keropos dan berlubang, sehingga sampah yang masuk ke dalam tong kembali ke luar dan berserakan di jalan.

“Sebenarnya tong sampah ini tidak layak diletakkan di sini, Tapi mau gimana lagi, kalau tidak ada tong sampah, kami harus jauh membuang sampahnya,” ungkap Boy, warga Simpanglimun pada wartawan koran ini, Rabu (11/4).

Boy mengakui bahwa sampah-sampah itu memang diangkut setiap harinya. Hanya saja, sampah yang dibuang masyarakat ke dalam tonk itu kembali keluar dan berserakan di jalan. “Kadang-kadang kami sendiri yang memasukkan kembali sampah yang keluar dari tong itu, merasakan ini jenuh juga, kalau bisa tong itu diganti dengan yang lebih baik lagi,”bilangnya.

Hal sama dikatakan warga lainnya, Wawan. “Kita lihat sama-sama, apakah tong sampah itu layak pakai lagi, atau tidak?” tandasnya.
Menurutnya, tong sampah yang layak pakai adalah kondisi tong sampah yang benar-benar kondisi bak tertutup tidak terbuka sebelah seperti ini.
“Kiranya pihak dinas kebersihan jangan tinggal diam saja, tong sampah yang rusak diperbaiki donk, baru dilettakkan kembali,” ketusnya. (omi)

MEDAN-Polisi masih meyelidiki penyebab terjadinya kebakaran yang menewaskan tujuh penghuni rumah di rumah toko (ruko) Elektronik Brayan Jaya no 141/223i di Jalan KL Yosudarso, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Barat.

“Belum, belum, tadi tim gabungan masih melakukan penyelidikan, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada hasilnya,” kata Kasat Reskrim Polresta Medan, Kompol M Yoris Marzuki kepada wartawan, Kamis (12/4).

Menurut Yoris, pemeriksaan terhadap 10 saksi yang sudah dilakukan polisi juga belum memberikan kesimpulan di balik terjadinya kebakaran itu. Termasuk saksi kunci Elfrin Tumanggor yang selamat dari peristiwa maut tersebut. Kondisi Elfrin, kata Yoris, masih labil, sehingga tidak memungkinkan untuk diperiksa.

“Tadi dia (Efrin) sudah kita periksa, kondisi masih labil, keterangannya masih belum jelas,” kata perwira pangkat satu melati ini.
Selain 10 saksi dan Efrin, rencananya Yoris akan mengambil keterangan pemilik toko bernama A Long, dan anggota keluarga yang lain.
Rencananya Polresta Medan akan membeberkan hasil pemeriksaan mereka itu.

“Kita belum tahu, besok (hari ini, Red) tim merapatkan temuannya, moga-moga besok ada laporannya,” aku Yoris.(gus)

MEDAN-Tiga pondok warga di lahan garapan Pasar XIII, Dusun XIX, Desa Bandarklippa, Kecamatan Percut Seituan, dibakar oleh pihak PTPN II,  Kamis (12/4) pagi sekitar pukul 10.00 WIB. Akibatnya, warga menyerbu kantor afdeling sekaligus merusak dan memukul dua sekuriti.

Informasi yang diperoleh, aksi pembakaran tersebut berawal dari kedatangan sejumlah pegawai PTPN II ke lokasi lahan garapan warga. Beberapa warga sedang berada di lahan garapan tersebut untuk bercocok tanam dan tidak menghiraukan kedatangan karyawan PTPN II.

Tiba-tiba saja, karyawan PTPN II bersama sekuriti langsung membakar tiga pondok tersebut.

Penggarap lainnya yang mendapat informasi pondok telah dibakar oleh pihak perkebunan milik pemerintah itu spontan mendatangi kantor Afdeling Bandarklippa yang tak jauh dari lokasi pondok tersebut.

Dua sekuriti bernama Arianto dan Suryanto menjadi korban amuk warga penggarap dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit  PTPN II Tanjungmorawa.
Petugas Polsek Percut Seituan yang mengetahui ada aksi anarkis tersebut segera meluncur ke TKP sekaligus mengamankan dua warga penggarap untuk dimintai. (gus)