27 C
Medan
Friday, January 2, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 137

Kendaraan Aset Pemko Binjai yang Tunggak Pajak Dapat Ditilang

RAZIA: Personel Satlantas Polres Binjai saat melakukan razia di depan Pujasera, Binjai Kota.(Dokumen Humas Polres Binjai)
RAZIA: Personel Satlantas Polres Binjai saat melakukan razia di depan Pujasera, Binjai Kota.(Dokumen Humas Polres Binjai)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Ratusan kendaraan bermotor yang tercatat sebagai aset Pemko Binjai menunggak pajak, dapat ditilang oleh jajaran kepolisian.

“Ya akan ditegur dan ditilang apabila didapati kendaraan tersebut pada saat razia ataupun sedang melaksanakan patroli kasat mata. Pelanggaran (tunggak pajak) tersebut akan ditindak,” ungkap Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Binjai, AKP Syamsul Arifin, akhir pekan lalu.

Arifin menegaskan, pihaknya berhak melakukan penilangan ketika didapati kendaraan yang menunggak atau mati pajak. “Bisa ditindak dengan tilang saat razia ataupun patroli pelanggaran kasat mata,” jelasnya lagi.

Disoal kendaraan yang tunggak pajak dua tahun dapat disebut tidak lagi berlaku secara administrasi, menurut dia, belum ada mendapat petunjuk dan arahan terkait hal tersebut. “Sampai saat ini, kami di jajaran belum ada petunjuk untuk berita (kendaraan tunggak pajak tak berlaku) tersebut,” kata Arifin.

Diketahui, dalam temuan auditor, ada 300-an kendaraan bermotor telah jatuh tempo pembayaran pajaknya dengan tunggakan tahun yang bervariasi. Ratusan aset milik Pemko Binjai itu, dikuasai oleh sejumlah organisasi perangkat daerah hingga kelurahan dan kecamatan, serta Puskesmas.
Kepala Bidang Aset Umrizal Ginting, masih terus bungkam ketika dikonfirmasi.

Sementara itu, Anggota DPRD Binjai, Ronggur Simorangkir menilai, Wali Kota Binjai bukan contoh yang baik.

“Wali kota tidak memberi contoh yang baik, karena membiarkan pemerintahan yang dipimpinnya tidak taat dan patuh kepada kewajiban bernegara,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.

Dia pun menyesalkan hal itu. Bagi dia, Pemko Binjai memberi contoh buruk di tengah sosialisasi yang gencar untuk menggenjot pendapatan daerah. (ted/saz)

Normalisasi Waduk untuk Pengendalian Banjir di Tanjungpura, Ricky Anthony Apresiasi Pemprov Sumut

SALAM KOMANDO: Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthony, saat salam komando dengan Gubernur Sumut Bobby Nasution. (Istimewa/Sumut Pos)
SALAM KOMANDO: Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthony, saat salam komando dengan Gubernur Sumut Bobby Nasution. (Istimewa/Sumut Pos)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Normalisasi waduk untuk pengendalian dan mengatasi banjir yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) di Tanjungpura, Langkat, mendapat apresiasi dari Pimpinan DPRD Sumut Ricky Anthony. Karena itu, politisi muda dari Partai NasDem itu, pun mengapresiasi kinerja Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Normalisasi waduk ini akan dikebut pada 2025 ini. Anggaran untuk normalisasi waduk pengendali banjir di Tanjungpura juga sudah disiapkan. Pompa air lama di sana juga sudah diganti dengan unit yang baru. Sehingga, antisipasi genangan air bisa lebih maksimal.

“Kami sangat mengapresiasi kinerja Gubernur Sumut Pak Bobby Nasution. Dalam R APBD Sumut Tahun Anggaran (TA) 2025 ini, sudah disiapkan untuk hal tersebut,” ungkap RA, sapaan karib Ricky Anthony, dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (26/7) lalu.

Seperti diketahui, banjir selalu terjadi di Kecamatan Tanjungpura setiap tahun. Bagi RA, gebrakan Bobby melakukan normalisasi waduk adalah sebuah komitmen sebagai seorang pemimpin yang berintegritas.

“Untuk tahun berikutnya, in sya Allah akan disiapkan juga anggaran untuk pelebaran waduk di Tanjungpura dan sekitarnya. Sehingga dapat memberi manfaat maksimal bagi warga di sana,” jelasnya.

Waduk Tanjungpura sudah beberapa tahun belakangan ini terbengkalai. Saluran air yang tak berfungsi dan sedimentasi menjadi penyebab banjir setiap tahun. Hal ini pun sangat menggangu aktivitas masyarakat sekitar.

“Saat masa kampanye lalu, saya berjanji akan memperbaiki persoalan ini. Hari ini, saya kembali ke sini, menepati janji itu. Sekaligus meninjau langsung proses pengerukan sedimen di Waduk Tanjungpura,” tutur Bobby.

Warga setempat bernama Upik, mengaku kesulitan saat banjr melanda. Rumahnya pernah tergenang air selama lima bulan. Setelah normalisasi waduk dimulai, Upik tidak lagi merasakan banjir. Padahal, saat itu dua malam berturut-turut turun hujan.

“Alhamdulillah, ini sudah ada pengerukan. Hujan pun dua malam gak banjir. Biasanya, banjir bisa semata kaki saya, lima bulan baru surut,” bebernya.

Ke depannya, pengerukan akan terus dianjutkan agar fungsinya sebagai penampung dan saluran pengairan dapat kembali optimal. Telah diserahkan pula dua unit bantuan mesin pompa air, sebagai dukungan tambahan bagi petani setempat. (ted/saz)

Badko HMI Sumut Desak Kajari Binjai Segera Ungkap Dugaan Korupsi Dana Insentif Fiskal

PISAH-SAMBUT: Kajari Binjai yang baru, Iwan Setiawan, dalam kesempatan pisah sambut di Pendopo Umar Baki.(Dokumen Diskominfo Binjai)
PISAH-SAMBUT: Kajari Binjai yang baru, Iwan Setiawan, dalam kesempatan pisah sambut di Pendopo Umar Baki.(Dokumen Diskominfo Binjai)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Dugaan Korupsi Dana Insentif Fiskal yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai, usai menerima pelimpahan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), proses penyelidikannya seakan jalan di tempat.

Karena itu, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumut mendesak Kajari Binjai Iwan Setiawan, yang baru sepekan ini menjabat agar Kejari Binjai dapat segera mengungkap dugaan korupsi tersebut.

“Kekecewaan kami (Badko HMI Sumut) atas proses penyelidikan yang jalan di tempat. Apabila penyelidikan tak kunjung membuahkan hasil, maka kami akan gedor seluruh pintu, agar melakukan proses hukum terhadap Pemko Binjai dan Kejari Binjai,” ungkap Ketua Badko HMI Sumut, Yusri Mahendra, Minggu (27/7).

Sekitar tiga bulan proses penyelidikan yang dilakukan Kejari Binjai, seperti jalan di tempat. Lantaran status perkara itu tidak naik ke tahap penyidikan. “Kami selaku pengadu dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, kecewa atas proses penyelidikan yang dilakukan kejaksaan. Karena kami tidak pernah diberitahukan secara tertulis maupun lisan atas perkembangan kasus ini. Malah sebaliknya, kami tahu perkembangan perkara ini dari pihak lain,” beber Yusri.

“Apabila kejaksaan objektif dan profesional dalam menjalankan tugasnya, sepatutnya hari ini kejaksaan telah menetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi ini (Dana Insentif Fiskal),” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Binjai Noprianto Sihombing, belum merespons konfirmasi yang dilakukan wartawan untuk keberimbangan.

Pesan konfirmasi yang dilayangkan wartawan, tidak digubris oleh Juru Bicara Kejari Binjai.

Iwan Setiawan merupakan Kajari Binjai yang baru, menggantikan Jufri. Proses penyelidikan selama Jufri menjadi orang nomor satu di Kejari Binjai, juga belum menunjukkan perkembangan secara intensif. Meski demikian, penyelidik sudah mengambil keterangan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Binjai. Juga bahkan sampai “jemput bola” ke Gedung Kementerian Keuangan untuk mengambil keterangan yang berkaitan dengan pemeriksaan dugaan korupsi Dana Insentif Fiskal.

Sayangnya, hasil pemeriksaan dimaksud belum dapat diungkap ke publik. Selain itu, penyelidik juga telah mengambil keterangan terhadap belasan pemborong yang disebut-sebut mendapat proyek dari sumber anggaran Dana Insentif Fiskal.

Diketahui, penyelidik tindak pidana khusus Kejari Binjai sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kepala OPD, termasuk sekretaris daerah dalam dugaan korupsi Dana Insentif Fiskal yang sejatinya untuk pengentasan kemiskinan. Pemeriksaan yang dilakukan penyelidik usai Kajari Binjai Jufri, menerbitkan surat perintah penyelidikan bernomor: Prin-05/L.2.11/Fd.1/05/2025 pada 8 Mei 2025.

Dalam dokumen surat dengan nomor: 900.I.11-0728, tentang Pengajuan Dana Insentif Fiskal yang ditandatangani Wali Kota Binjai Amir Hamzah itu, pemko mengajukan permohonan kucuran uang dari pemerintah pusat pada 12 Januari 2023 lalu. (ted/saz)

Kunjungi Korban Kebakaran di Kelurahan Kesawan, Rico Waas Bantu Korban Kebakaran di Kelurahan Kesawan

BANTUAN: Rico Wass memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Kelurahan Kesawan.
BANTUAN: Rico Wass memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Kelurahan Kesawan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau lokasi dan mengunjungi korban kebakaran di Jalan Putri Hijau, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Senin (28/7/2025).

Dalam peninjauan tersebut, Rico Waas juga berdialog dengan korban kebakaran. Rasa empati atas musibah yang dihadapi warga terpancar di wajahnya.
Wali Kota ingin memastikan korban kebakaran mendapat penanganan yang baik oleh pihak kelurahan, kecamatan, maupun perangkat daerah terkait.

Dalam peninjauan itu, Rico Waas juga menyerahkan bantuan logistik dari Dewan Pengurus Kota (DPK) Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Kota Medan kepada korban kebakaran. Bantuan ini diberikan sebagai rasa turut prihatin atas musibah kebakaran yang terjadi pada Minggu, 20 Juli lalu, yang berdampak pada 40 keluarga.

“Ini adalah sumbangsih dari DPK IKAPTK, yakni logistik makanan untuk beberapa waktu ke depan,” ungkap Rico Waas.

Dalam kunjungan yang dihadiri antara lain Ketua DPK IKAPTK H. Rakhmat Adisyah Putra Harahap dan segenap pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan itu, Rico Waas mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga rumahnya dan melakukan tindakan preventif untuk mencegah kebakaran.

“Ini musibah. Api menyebar ke banyak arah. Dini hari. Sangat memprihatinkan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap cuaca panas yang dapat membahayakan kesehatan dan meningkatkan risiko kebakaran.

“Api terpantik sedikit saja bisa menyebar cepat sekali. Kalau sudah kering, panas, gampang terbakar. Jadi, harus hati-hati,” tegasnya.

Rico Waas berharap masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan dan melakukan tindakan preventif untuk mencegah kebakaran. (map/ila)

DPRD Dorong Dinas LHK Sumut, Bina Masyarakat Sekitar Hutan

Anggota Komisi B DPRD SU, Gusmiyadi

SUMUTPOS.CO – DPRD Sumatera Utara (Sumut) mendorong dinas terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, untuk membina masyarakat sekitar hutan, demi meminimalisir kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di beberapa titik di Sumut.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi B DPRD Sumut, Gusmiyadi, ketika dimintai tanggapannya, Minggu (27/7).

Gusmiyadi mengatakan, hampir sekitar tiga bulan Sumut tidak mengalami hujan dengan intensitas yang cukup, yang berdampak pada keringnya hutan maupun lahan.

“Ini yang mengakibatkan banyak sekali titik api yang tersebar di seluruh penjuru Sumatera. Kemudian ketika diakumulasi berdasarkan Data BMKG, ada sekitar 1.200 titik api, dan Sumatera Selatan (Sumsel) yang paling banyak memiliki titik api,” ungkap Gusmiyadi.

Politisi Partai Gerindra itu, pun menyatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya karhutla, termasuk human eror.

“Yang pertama adanya human eror, yakni banyak masyarakat masih membuang puntung rokok sembarangan, kemudian terjadi pergesekan pada kayu di dalam hutan, maka terjadilah kebakaran,” bebernya.

Gusmiyadi juga mengatakan, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh dinas terkait, khususnya Dinas LHK Sumut ataupun kementerian, adalah membentuk kesadaran masyarakat.

“Kesadaran masyarakat yang berdampingan dengan hutan harus dibentuk, dengan program hutan kemasyarakatan dan hutan sosial. Masyarakat diberikan kesempatan untuk dapat mengelola hutan,” ujarnya.

Dia pun berharap, dengan adanya program tersebut, konflik negara dengan masyarakat dalam proses pengelolaan hutan, bisa diakhiri.

“Dengan adanya program tersebut negara dan masyarakat bisa melakukan proses dalam pengelolaan hutan dan bisa mengakhiri konflik. Saya berharap dengan program itu, masyarakat juga bisa mempunyai payung hukum, berdasarkan kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah,” kata Gusmiyadi.
Gusmiyadi menilai, dinas terkait tidak optimal dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat.

“Kalau kita perhatikan, kelompok-kelompok pengelola hutan itu masih banyak yang tidak produktif, mereka belum bisa mengkapitalisasi hutan sebagai sumber penghidupan yang produktif. Sehingga masyarakat yang berdampingan dengan hutan, lebih banyak menggunakan hutan itu berdasarkan aspek pragmatis saja, karena pembinaan tidak dilakukan dengan cara yang baik,” jelasnya.

Terkait anggaran, Gusmiyadi meminta untuk lebih ditekankan pada proses pembinaan masyarakat yang ada di sekitar hutan.

“Anggaran untuk pembinaan masyarakat, bisa lebih dioptimalkan lagi. Sehingga mereka bisa lebih berdaya dan bisa menambah kompetensi mereka untuk menjaga kesadaran tentang pentingnya hutan,” pungkasnya. (san/saz)

Perkuat Sinergi Jelang HUT RI ke-80, GM PLN UID Sumut Audiensi ke Kajati dan Kapolda

Foto bersama Manajemen PLN UID Sumut, UIP3BS, PLN Icon Plus bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Harli Siregar (7 dari kiri) beserta jajaran. (25/7)
Foto bersama Manajemen PLN UID Sumut, UIP3BS, PLN Icon Plus bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Harli Siregar (7 dari kiri) beserta jajaran. (25/7)

MEDAN– Dalam rangka memperkuat kolaborasi lintas sektor menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Ahmad Syauki, melakukan kunjungan kerja dan audiensi ke sejumlah pemangku kepentingan strategis di wilayah Sumatera Utara, yakni Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut Harli Siregar dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut Irjen Pol Wishnu Hermawan Februanto.

Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara PLN dan para stakeholder guna memastikan keandalan sistem kelistrikan serta kemudahan akses listrik bagi masyarakat, khususnya dalam menyambut momen penting Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

“PLN berkomitmen untuk menjaga keandalan kelistrikan, terutama menjelang dan saat puncak perayaan HUT ke-80 RI. Saat ini, sistem kelistrikan di Sumatera dalam kondisi surplus dan sangat memadai. Namun, kami tetap waspada terhadap potensi gangguan akibat cuaca ekstrem di beberapa wilayah,” ujar Ahmad Syauki.

Lebih lanjut, Ahmad Syauki menyampaikan bahwa sinergi dengan aparat penegak hukum menjadi kunci penting dalam upaya preventif dan percepatan penanganan gangguan kelistrikan di lapangan.

“Dengan sinergi yang terjalin, kami berharap langkah-langkah preventif dan korektif dapat dilakukan lebih cepat dan efektif,” ujarnya.

Kepala Kajati Sumut Harli Siregar dan Kapolda Sumut Irjen Pol Wishnu Hermawan Februanto menyambut baik upaya PLN dalam menjalin komunikasi dan koordinasi lintas lembaga. Keduanya mengapresiasi langkah proaktif PLN serta menyatakan komitmennya untuk terus mendukung upaya PLN dalam menyediakan layanan kelistrikan terbaik untuk masyarakat.

Dengan terjalinnya sinergi ini, PLN optimis dapat memberikan pelayanan listrik yang andal, aman, dan berkelanjutan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menyukseskan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan pembangunan nasional secara umum. (ila)

Turnamen Tenis Meja PTM Kota Medan, Barometer Melihat Potensi Atlet

BERSAMA: Ketua Umum KONI Kota Medan Aswindy Fachrizal bersama pemenang Turnamen Tenis Meja antar PTM se-Kota Medan Triwulan II Tahun 2025. (Dok KONI Medan)
BERSAMA: Ketua Umum KONI Kota Medan Aswindy Fachrizal bersama pemenang Turnamen Tenis Meja antar PTM se-Kota Medan Triwulan II Tahun 2025. (Dok KONI Medan)

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Ketua Umum KONI Kota Medan Aswindy Fachrizal SE mengapresiasi pelaksanaan Turnamen Tenis Meja antar PTM se-Kota Medan Triwulan II Tahun 2025. Turnamen ini diharapkan menjadi barometer melihat potensui atlet tenis meja di Kota Medan.

Hal itu dikatakan Aswindy saat menghadiri pembukaan turnamen tersebut di GOR USU, Minggu (27/7/2025). Turnamen ini diikuti 368 atlet dari 41 PTM. “Event ini sudah ditunggu-tunggu sama atlet. Karena ini barometer prestasi, karena kalau tidak ada event, kita tidak bisa melihat prestasi atlet kedepannya,” ujar Aswindy yang datang didampingi Sekretaris Umum KONI Medan Helty Susilo.

Aswindy berharap para peserta bisa terus semangat dalam latihan, sehingga bisa menjadi andalan kota Medan dalam event provinsi maupun nasional. “Tetap semangat, tetap berlatih, agar dapat bisa menjadi atlet berprestasi dan membanggakan kota Medan di provinsi maupun di nasional,” harapnya.

Ketum Pengprov PTMSI Sumut, Nanda Berdikari Batubara menyampaikan apresiasinya terhadap turnamen tersebut. Apalagi, turnamen kali ini digelar lebih besar dari sebelumnya. “Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Apalagi turnamen kali ini diikuti oleh peserta yang begitu banyak dibandingkan dengan turnamen sebelumnya,” kata Nanda.

Kejuaraan yang rutin digelar Pengkot PTMSI Medan ini mempertandingkan 7 kategori yakni Tunggal Grade A, Tunggal Grade B, Tunggal Grade C, Tunggal Grade D, Ganda Divisi 11, Tunggal U-18 dan Tunggal Mahasiswa. “Semoga kedepannya lahir atlet-atlet tenis meja dari Kota Medan yang dapat berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional,” ujarnya.

Terpisah, Ketum Pengkot PTMSI Medan, H. Bustami Syam menjelaskan bahwa turnamen ini merupakan event yang masuk dalam kalender rutin PTMSI Medan, dengan melibatkan PTM yang ada guna mewujudkan prestasi terbaik.

“Kita menyelenggarakan secara triwulan, setahun 4 kali. Kita mengharapkan semua PTM yang sekarang ini bisa mengirimkan atletnya. Atlet yang dikirim ini adalah tingkat U-18 mahasiswa dan paling penting juga seluruh anggota PTM,” jelasnya.

Pada turnamen kali ini, Bustami melihat bahwa peserta sangat antusias mengikuti event tersebut. Menurutnya, hal itu dampak dari seleksi Medan Juara yang digelar KONI Medan dan Popkot Medan yang digelar Dispora Medan. Sehingga para petenis meja di Kota Medan semakin termotivasi untuk terus bersaing menjadi yang terbaik. (dek)

569 Siswa Raih Beasiswa Martabe Prestasi 2025, Agincourt Resources Gelontorkan Rp5,97 Miliar

SERAHKAN: GMO & Deputy Director Operations PT Agincourt Resources, Rahmat Lubis, menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Aisyah Pardede, penerima beasiswa Martabe Prestasi tingkat sarjana perguruan tinggi negeri di Sopo Daganak, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Jumat (25/7/2025). (Dok PTAR)
SERAHKAN: GMO & Deputy Director Operations PT Agincourt Resources, Rahmat Lubis, menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Aisyah Pardede, penerima beasiswa Martabe Prestasi tingkat sarjana perguruan tinggi negeri di Sopo Daganak, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Jumat (25/7/2025). (Dok PTAR)

BATANGTORU, SUMUTPOS.CO – Program Beasiswa Martabe Prestasi 2025 yang diinisiasi PT Agincourt Resources (PTAR) mencatat rekor tertinggi dengan menjaring 569 siswa dan mahasiswa dari Tapanuli Selatan dan Padangsidimpuan, Sumatra Utara. PTAR menggelontorkan dana sebesar Rp5,97 miliar untuk mendukung pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi bagi anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu.

Sejumlah penerima beasiswa pada tahun ajaran 2025/2026 ini berhasil menembus universitas ternama di Indonesia, seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Politeknik Astra.

General Manager Operations & Deputy Director Operations PT Agincourt Resources, Rahmat Lubis, meyakini Beasiswa Martabe Prestasi merupakan bagian dari upaya PTAR dalam mendukung para pelajar dan mahasiswa yang memiliki semangat belajar tinggi tetapi menghadapi keterbatasan ekonomi.

“Dengan memberikan akses pendidikan yang lebih luas, kami berharap dapat mencetak pemimpin masa depan, terutama dari lingkar tambang, yang berkontribusi bagi bangsa dan masyarakat. Dengan keyakinan itulah, kami secara konsisten hingga tahun ke-9 ini terus menjalankan program Beasiswa Martabe Prestasi bagi anak-anak didik yang berdomisili di Tapanuli Selatan dan Padangsidimpuan,” tutur Rahmat saat menghadiri penganugerahan Program Beasiswa Martabe Prestasi di Sopo Daganak, Batang Toru, Jumat (25/7/2025).

Program Beasiswa Martabe Prestasi juga berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-4, yakni menyediakan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi semua kalangan.

“Program ini pun sejalan dengan komitmen kami sebagai perusahaan pertambangan berkelanjutan yang, salah satunya, berkontribusi positif terhadap masyarakat melalui berbagai cara termasuk pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan,” ujar Rahmat.

Komitmen ini terbukti dari konsistensi PTAR yang telah menganugerahkan beasiswa kepada 2.697 siswa senilai total Rp18,79 miliar sejak 2017 hingga 2025. Jumlah penerima beasiswa dan total anggaran beasiswa pada tahun ajaran 2025/2026 ini paling tinggi sepanjang 9 tahun pelaksanaan Beasiswa Martabe Prestasi.

Kepala Dinas Pendidikan Tapanuli Selatan, Arman Pasaribu, menyampaikan apresiasinya terhadap konsistensi PTAR dalam mendukung dunia pendidikan. “Kami berterima kasih atas komitmen PTAR yang terus menunjukkan kepedulian terhadap peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di wilayah sekitar operasional perusahaan. Kami berharap program beasiswa ini memberi manfaat nyata bagi anak-anak kami dan mendorong mereka untuk kelak berkontribusi bagi kemajuan daerah,” ujarnya.

Satu penerima beasiswa, Aisyah Pardede, memanfaatkan beasiswa yang diterimanya untuk membayar uang kuliah dan kebutuhan hidup sehari-hari selama menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro. Berasal dari keluarga sederhana, ditopang oleh pekerjaan ayahnya sebagai petani kayu bakar, Aisyah mengaku bahwa beasiswa dari PTAR memberinya harapan besar untuk terus melanjutkan pendidikan dan meraih cita-cita, meski di tengah keterbatasan ekonomi.

“Saya sangat bersyukur mendapat beasiwa ini sehingga dapat melanjutkan pendidikan untuk mencapai tujuan tinggi di masa mendatang. Terima kasih sebesar-besarnya kepada PTAR,” jelas Aisyah yang lulusan SMAN 2 Plus Sipirok ini.

Hal serupa dirasakan Azwa Wirawan Siregar, mahasiswa baru Teknik Geologi Universitas Indonesia asal Desa Sisundung, Kecamatan Angkola Barat, Tapanuli Selatan. Bantuan pendidikan dari PTAR menurutnya menjadi peluang besar untuk lebih fokus menjalani kuliah dan mengembangkan keterampilan tanpa membebani orang tua. “Bantuan ini meringankan beban orang tua dan memberi saya semangat untuk belajar lebih fokus dan percaya diri,” katanya.

Selain Program Beasiswa Martabe Prestasi, PTAR secara konstan mengadakan berbagai inisiatif pengembangan kapasitas di sektor pendidikan, antara lain Program Pembelajaran Terfokus, pelatihan guru, serta membuka pelatihan Basic Mechanic Course kerja sama dengan UT School. (dek)

KH Muhammad Nuh MSP Tegaskan MUI adalah Rumah Besar Umat Islam

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Tepat pada 26 Juli 2025 kemarin, Majelis Ulama Indonesia (MUI) genap berusia 50 tahun. Sejak awal berdiri, diketuai Buya Hamka, MUI sudah melewati berbagai macam zaman dan peristiwa penting dalam kehidupan berbangsa sekaligus beragama di Indonesia.

“Pada era pemerintahan Soeharto, ada tanda tanya besar, dengan pola kepemimpinan Soeharto kala itu yang militeristik dan banyak kepentingan politik dari pemerintah, MUI kala itu dikhawatirkan hanya menjadi pembenar pemerintah. Tetapi kekhawatiran itu tidak terbukti,” kata Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, KH Muhammad Nuh MSP dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sumut Pos, Sabtu (26/7/2025).

Menurut Nuh, dia masih ingat kala itu di masa kepemimpinan Buya Hamka sebagai ketua MUI, ada polemik mengenai Fatwa MUI yang melarang umat Islam mengikuti perayaan Natal. “Fatwa itu menimbulkan dinamika yang akhirnya memaksa Buya Hamka mengundurkan diri dari ketua MUI” jelasnya.

Lebih lanjut Nuh mengungkapkan, sekitar tahun 1980-an, ada seorang akademisi dari Universitas Brawijaya Malang Prof Tri Susanto yang melakukan survei di beberapa swalayan. Dari hasil survei tersebut, ditemukan adanya makanan dan minuman di beberapa swalayan tersebut yang tidak mencantumkan informasi halal.

Menyikapi hal tersebut, MUI kala itu bergerak cepat dengan mendorong pemerintah segera membuat regulasi halal. “Di tengah banyaknya Ormas Islam dan dinamika politik, MUI menjadi rumah besar bagi Umat Islam, MUI menjadi forum pertemuan, pemersatu sekaligus penyeimbang dari berbagai peristiwa yang terjadi di negeri ini,” ungkap Nuh.

“MUI juga sebagai penjaga akidah Umat Islam, ini dibuktikan dengan fatwa MUI yang melarang ajaran Syiah di Indonesia, karena ajarannya tidak sesuai dengan Ahlu Sunnah Wal Jamaah,” imbuhnya.

Bicara mengenai toleransi, sambung Nuh, MUI juga aktif dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. “Hal ini dibuktikan dengan aktifnya MUI menghadiri kegiatan kegiatan kerukunan antar umat beragama yang diadakan pemerintah,” pungkas M Nuh. (adz)

Curhat ke Dodi Simangunsong saat Reses, Warga Dipungli Rp100 Ribu/KK untuk Perbaiki Drainase

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan terus berupaya melakukan perbaikan dan normalisasi saluran drainase untuk mengatasi masalah banjir dan genangan air di Kota Medan. Namun begitu, ada saja oknum yang mengambil kesempatan untuk keuntungan pribadi dari upaya Pemko Medan tersebut.

Pasalnya, warga Jalan Menteng Raya Gang Dahlia mengaku, ada oknum yang melakukan pengutipan kepada warga untuk perbaikan drainase di gang tersebut. Hal ini disampaikan Kristina Silitonga, warga Gang Dahlia kepada Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan, Dodi Robert Simangunsong saat menggelar reses III Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025 Tahun 2025 di Jalan Sempurna Ujung, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Sabtu (26/7/2025).

“Kebetulan dalam dua minggu ini, ada rencana perbaikan drainase di gang kami. Tapi sampai sekarang belum ada perbaikan sama sekali. Terus, kami per keluarga diminta biaya Rp100 ribu, katanya untuk upah atau apalah,” ungkap Kristina.

Atas kutipan tersebut, Kristina mengaku keberatan. “Jujur, sebagai ibu rumah tangga ya, uang Rp100 ribu itu sangat besar. Apalagi, perbaikan drainase itukan harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan malah dibebankan kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain masalah drainase, Kristina juga berharap agar Pemko Medan memasang lampu penerangan jalan umum di gang mereka. “Sampai sekarang di gang kami belum ada lampu jalan. Mohon kepada Pak Dodi dapat memfasilitasinya,” pungkas Kristina.

Selain Kristina, Rugun Br Manurung warga Jalan Santun Ujung, Medan Kota, juga mengeluhkan perbaikan drainase di lingkungannya. Pasalnya, akibat perbaikan drainase itu jalan menjadi rusak. “Kami sangat bersyukur atas perbaikan drainase tersebut. Tapi yang jadi masalah, jalan beton yang sebelumnya bagus kini jadi rusak akibat perbaikan drainase itu,” ujarnya.

Rugun Br Manurung juga berharap kepada Dodi, agar memfasilitasi penyambungan pipa distribusi Tirtanadi. “Kami mohon agar segera ditindaklanjuti. Karena tinggal 12 KK yang belum masuk Tirtanadi,” sebutnya.

Menyikapi ini, Dodi Simangunsong meminta perwakilan Pemko Medan yang hadir pada reses itu untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan semaksimal mungkin. “Jangan cuma janji. Saya tidak mau janji-janji saja. Harus ada solusi dan realisasi dari permasalahan yang disampaikan konstituen saya ini,” tegas Dodi.

Menyahuti itu, Kepala UPT Medan Kota Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Muhammad Eka Indrawan menegaskan, tidak ada kutipan apapun kepada masyarakat dalam perbaikan infrastruktur di Kota Medan. “Jujur, saya panas mendengar informasi ini. Karena saya selalu menekankan kepada anggota di lapangan, bekerja menggunakan hati. Saya tidak pernah izinkan anggota untuk meminta uang sepeserpun kepada masyarakat,” tegas Eka.

Dia pun mengimbau masyarakat, jika ada petugas dari Dinas SDABMBK yang meminta uang dengan dalih upah atau apapun agar segera melaporkannya. “Instruksi dari kepala dinas dan Wali Kota Medan Bapak Rico Tri Putra Bayu Waas, layani masyarakat sepenuh hati. Jika ada anggota saya meminta uang, laporkan atau tangkap,” tegasnya lagi.

Sedangkan mengenai kerusakan jalan akibat perbaikan drainase di Jalan Santun Ujung, Eka mengaku akan segera melakukan pengecekan ke lapangan. “Selesai dari sini, kita langsung tinjau ke lokasi,” pungkasnya.

Sementara mengenai pemasangan pipa distribusi air bersih di Jalan Santun Ujung, Kepala Cabang Perumda Tirtanadi Medan Denai yang hadir langsung di acara reses itu mengaku akan segera melakukan survei guna melihat kondisi di lapangan. “Di sana memang belum ada pipa distribusi. Jadi, Hari Senin nanti kita akan survei dulu, di mana pipa distribusi yang belum tersambung. Ini segera kita tindaklanjuti,” pungkasnya.

Di sisi lain, Torang Lumban Gaol warga Jalan Turi Ujung Gang Damai, Kelurahan Binjai, Medan Denai, mengaku kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. “Ketika saya dan istri masih bekerja, kami sama-sama menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri. Tapi setelah tidak kerja lagi, kami tidak pernah membayar iuran dan saat ini menunggak,” katanya.

Ketika mereka mau berobat, kartu BPJS Kesehatan miliknya tidak bisa digunakan, kecuali dengan membayar tunggakan iuran. “Saya disarankan untuk mengurusnya ke Kantor BPJS Kesehatan di Jalan Karya. Di sana saya disuruh ke Kantor Dinas Sosial Pinang Baris. Dari Pinang Baris, saya disuruh ke kantor lurah. Di kantor lurah, saya disuruh jumpai Kepling. Ketika saya jumpai Kepling, dia pun tak bisa memberi solusi,” bebernya. Untuk itu dia berharap kepada Dodi Simangunsong untuk membantu agar mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari pemerintah.

Menyikapi ini, Sartika Manurung perwakilan dari BPJS Kesehatan menjelaskan, sejak Desember 2022 lalu, sudah diluncurkan program UHC di mana warga Medan cukup membawa KTP ke Puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.

Sementara Henida Ketaren dari Puskesmas Binjai mewakili Dinas Kesehatan Kota Medan menambahkan, bagi warga Medan yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan, bisa berobat langsung ke Puskesmas dengan hanya menunjukkan KTP atau KK. “Jika harus dirujuk ke rumah sakit, akan diuruskan UCH untuk dirujuk ke rumah sakit,” pungkasnya. (adz)

1...136137138...15,743Page 137 of 15,743

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor