KARO- Jalan negara lintas dari Tanah Karo menuju Aceh Tenggara tepatnya di Dusun Lau Lisang, Desa Kutabangun, Kecamatan Tigabinanga macet total, Rabu (4/4). Kemacetan ini disebabkan badan jalan sepanjang 30 meter di kawasan itu amblas. Kondisi ini diperparah lagi dengan rusaknya satu unit truk sehingga membuat antrean panjang hingga sore hari.

Informasi yang di peroleh Sumut Pos, sekitar pukul 06.00 WIB, sebagian badan jalan telah amblas. Situasi tersebut, mempersulit pengendara untuk melanjutkan perjalanan, baik dari Karo menuju Aceh Tenggara atau sebaliknya.
Walau kondisi jalan amblas dengan kedalaman 2 meter, awalnya sejumlah pengendara mencoba untuk melewati jalan tersebut. Tetapi ketika satu unit truk tronton E 8403 AT, bermuatan puluhan ton pupuk bersubsidi dari Tigabinanga menuju Kotacane Aceh Tenggara hendak melintas, mengalami patah kopling.

Truk yang rusak di tengah jalan itu membuat kenderaan lainnya tidak bisa lewat.  Melihat situasi semakin memburuk, akhirnya petugas kepolisian dari Pos Lantas Tiga Binanga, dibantu warga sekitar, mencoba mencari solusi dengan membuat jembatan dari papan agar kenderaan roda dua bisa melintas.

Untuk sementara, arus lalulintas kenderaan roda empat atau lebih, dialihkan dari Kabanjahe, Sidikalang, Tiga Lingga, Kutabuluh, Tanah Pinem menuju Aceh Tenggara.  Sejumlah alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum telah dikirimkan ke lokasi untuk memperbaiki kerusakan ruas jalan yang amblas.(wan)

BELAWAN- Sebanyak 55 orang nelayan asal Myanmar dan Thailand akan di deportasi ke negara asalnya.
Pemulangan puluhan warga asing tersebut dilakukan setelah pihak PSDKP berkoordinasi dengan petugas keimigrasian di Belawan.

Sebelumnya, para WNA ini ditangkap atas sangkaan memasuki dan melakukan pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen resmi.

“Tindakan deportasi akan dilakukan mengingat anggaran untuk menanggung biaya hidup untuk mereka tidak ada, sedangkan pemerintah hanya menanggung untuk kebutuhan nakhoda kapal ikan yang kita tangkap sebelumnya,” kata Suhartono, staf pengawas PSDKP Stasiun Belawan, Rabu (4/4).

Dia mengatakan, puluhan nelayan asing tersebut merupakan awak dari lima unit kapal penangkap ikan yang ditangkap petugas kapal patrol DKP di sekitar perairan Jambo Aye, Aceh pada, Jumat (30/3) lalu.

“Biaya kebutuhan makan dan minum awak kapal tak ditanggung negara, jadi anggaran dari mana untuk memenuhi kebutuhan mereka. Maka diambil solusi untuk dilakukan deportasi saja,” ungkapnya.

Kepala Seksi (Kasi) Lalintuskim Kantor Imigrasi Belawan, Muliadi mengatakan, bila diserahkan pihaknya siap untuk melakukan proses pendeportasian para awak kapal illegal phising tersebut.”Kita siap membantu jika diminta untuk berkoordinasi terkait pemulangan para WNA itu,” tandasnya.(mag-17)

LUBUKPAKAM- Kinerja DPRD Deliserdang layak dipertanyakan. Pasalnya, cukup banyak pengaduan masyarakat ke DPRD Deliserdang yang tidak direspon.

“Sudah hampir dua bulan pengaduan yang kami sampaikan secara tertulis ke DPRD Deliserdang ini tidak direspon. Kalau bukan ke dewan, lantas kemana lagi kami harus mengadu,” kata Iwan Susanto, warga Delitua kepada wartawan, Rabu (4/4).

Menurut Iwan, dia menyampaikan pengaduan terkait permohonan pindah sekolah anaknya yang terkesan dipersulit. Namun permohonan tersebut belum direspon oleh DPRD sampai tingkat dengar pendapat dengan mengundang SKPD terkait. Malah surat pengaduan itu, terkesan dibiarkan tertumpuk di lemari disudut ruang Komisi D.

Kepala Bidang Pendidikan LIRA Deliserdang, Yahya mengakui pernah mengalami hal serupa. Beberapa lembar surat pengaduan terkait kinerja Dinas Kesehatan Deliserdang, terpendam di komisi D. “Pengaduan pada 2010 baru direspon di 2012, itupun karena terus didesak. Kami heran apa saja kinerja DPRD ini?” kata Yahya.

Pengamat Hukum Tatat Negara Faisal Akbar mengatakan, sejatinya anggota dewan mencari empati rakyat, karena dewan itu merupakan wakil rakyat. Pengaduan rakyat itu sudah sepantasnya direspon karena dengan begitu aspirasi masyarakat tersampaikan.

Lanjutnya, berdasarkan UU Pelayanan Publik Nomor 25 tahun 2009 disebutkan, salah satu tempat masyarakat mengadu adalah lembaga DPRD dan Ombudsman. Jadi menurutnya, sudah tepat jika rakyat mengadukan permasalahan yang dihadapi kepada dewan.

Ketua Komisi D DPRD Deliserdang Timur Sitepu membantah tudingan itu. Menurutnya, pihaknya selalu merespon pengaduan rakyat, baik yang datang secara langsung maupun melalui surat pengaduan. (btr)

 Memacetkan Lalu-Lintas hingga Dini Hari

Pasar Kaget di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Binjai Kota menjadi lokasi nongkrong favorit bagi warga Kota Binjai. Hampir setiap malam pasar kaget ini ramai dikunjungi masyarakat yang ingin melepas lelah maupun sekadar ngumpul bersama teman maupun keluarga sembari menikmati makanan yang dijajakan pedagang di sana.

Karena Pasar Kaget ini ramai dikunjungi masyarakat, para pedagang pun semakin menjamur. Bahkan, mereka tak segan-segan menggunakan jalan umum untuk lapak dagangan mereka. Akibatnya, arus lalulintas di sana menjadi macet.

Kemacatan lalulintas biasanya terjadi mulai pukul 18.00 WIB, saat para pedagang mulai membuka lapak dagangannya. Bahkan, kemacatan terjadi hingga pukul 00.00 WIB. Tak jarang, para pengguna jalan yang melintas di Jalan Ahmad Yani menjadi berang karena kemacatan terlalu panjang.

Biasanya, kemacetan terjadi mulai dari persimpangan Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Tuanku Imam Bonjol, tepatnya di bawah bangunan Sky Kros. Jika dua mobil saling bertemu, maka salah satunya harus mengalah. Jika tidak, maka seluruh kendaraan yang melintas di sana sulit bergerak. Jangankan maju, mundur pun sudah tidak bisa. Akhirnya, kemacatan panjang pun terjadi.

Yeni, seorang warga yang melintas di Jalan Ahmad Yani mengaku resah dengan kondisi lalulintas di kawasan Pasar Kaget ini, khususnya pada malam hari. “Jualan boleh-boleh saja, tapi maunya pikirkan juga orang yang mau melintas di jalan ini. Lihatlah, jalan jadi macet karena mereka jualan di badan jalan,” ketusnya.

Karenanya, Yeni meminta kepada Pemko Binjai untuk melakukan penertiban terhadap para pedagang yang berjualan di badan jalan. “Maunya Pemko Binjai menata para pedagang sehingga terlihat lebih tertib dan tidak mengganggu pengguna jalan. Sebenarnya, pasar kaget ini jadi ikon Kota Binjai sebagai pusat kuliner. Tapi, kalau sudah membuat macat, kan tak enak. Coba ditata dengan rapi, lalulintas tidak macat, kuliner pasar kagetpun terus berjalan,” ujarnya.

Sementara, menyikapi keluhan masyarakat terkait para pedagang yang berjualan di badan jalan dan memacetkan arus lalulintas, Kabag Humas Pemko Binjai Zulpikar mengatakan, sudah ada peraturan walikota (Perwal) yang mengatur hal tersebut.

“Kalau untuk Pasar Kaget sudah ada perwalnya. Tapi saya lupa nomor Perwal itu. Yang jelas, dalam Perwal itu diizinkan para pedagang menggelar dagangannya di Jalan Ahmad Yani. Termasuk jam buka para pedagang tersebut yakni mulai pukul 18.00 WIB sampai 04.00 WIB,” jelas Zulpikar.

Lebih jauh dikatakannya, saat ini Pemko Binjai, sedang merencanakan pembangunan pusat jajanan di lahan Gedung Olah Raga (GOR) lama di Jalan Gatot Subroto, Binjai Kota, asrama 121 Kebunlada, Kecamatan Binjai Utara, dan Kancilmas, Kecamatan Binjai Timur.

“Pembangunan pusat jajanan di tiga lokasi itu, rencananya akan direalisasikan tahun ini. Selanjutnya, pedagang yang ada di pasar kaget juga akan ditata. Seperti tenda, gerobak dan lain sebagainya. Hal itu dilakukan, agar pusat jajanan pasar kaget lebih terlihat indah. Dengan adanya tiga pusat jajanan yang akan dibuat oleh Pemko Binjai itu. Maka, masyarakat tidak terfokus dengan kaget. Sehingga, jalanan di pasar kaget tidak terlalu macat,” ucap Zulpikar via selulernya. (dan)