JAKARTA-Nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sekretariat Gabungan (Setgab) partai politik koalisi pendukung pemerintah masih aman. Bahkan, kader Demokrat menyatakan partainya tidak bisa ‘membuang’ PKS keluar dari koalisi.
Ya, Wakil Sekretaris DPP Partai Demokrat, Ramadhan Pohan mengatakan partainya tidak bisa mengeluarkan PKS sebagai peserta koalisi. Alasannya, antara Demokrat dan PKS dalam Setgab sama-sama sebagai anggota yang memiliki kedudukan yang sama tinggi pula.
“Jadi tidak ada yang di atas dan tidak ada yang di bawah. Semuanya sama. Tidak ada yang bisa mengeluarkan PKS,” katanya.
Tanggapan fraksi-fraksi anggota koalisi beragam soal keputusan PKS untuk berbeda sikap. Meski demikian, hampir semua sepakat bahwa penentuan nasib PKS menjadi wilayah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku ketua koalisi.
Ketua DPP PPP Arwani Thomafi menyatakan bahwa pihaknya menghormati seluruh fraksi dalam rapat paripurna soal kenaikan BBM. Juga hal biasa bila tiap-tiap fraksi memiliki sudut pandang berbeda. “Terkait posisi di Setgab, saya melihat itu urusan SBY dengan partai masing-masing. Kalau SBY tidak merasa terganggu, mau diapain?” kata sekretaris Fraksi PPP di DPR tersebut.
Pandangan agak berbeda diutarakan Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar. Dia menegaskan, bergabung dalam koalisi membawa sejumlah konsekuensi. Koalisi adalah komitmen untuk bersama-sama dalam satu pemerintahan. “Dalam koalisi harus ada ketegasan sikap, tidak abu-abu terus,” sindir Marwan.
Meski demikian, soal keputusan akhir untuk PKS, dia menyerahkan sepenuhnya kepada SBY. “Tentu dia bisa menilai mana selama ini yang berkomitmen dalam koridor koalisi dan yang tidak. Tentu Presiden SBY sebagai ketua koalisi sudah tahu semuanya,” ucap ketua DPP PKB tersebut.
Kemarin, rapat Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) SBY dengan DPP PD di Jakarta tak membahas soal PKS secara spesifik. Ketua Umum PD Anas Urbaningrum mengakui, ada kader mengadukan masalah PKS yang tak sejalan dengan Setgab Koalisi terkait sikap dalam rapat paripurna DPR pengambilan keputusan soal RUU APBN Perubahan 2012.
“Meskipun ada aspirasi yang kuat di kalangan kader agar yang tidak konsisten dengan kontrak itu, intinya kontrak koalisi bisa ditegakan dengan baik,” kata Anas.
Ia mengatakan, dalam Setgab sudah ada kontrak yang disepakati. Menurutnya, butiran-butiran kontrak koalisi itu bukan hanya Presiden dan Wakil Presiden saja yang menandatangani, tapi dipahami bersama-sama oleh semua fraksi.
Ia menyampaikan bahwa bila ada pelanggaran kontrak koalisi parpol, itu adalah sebuah dinamika politik dan semua kembali kepada sistem. Dia menyerahkan soal pengambilan keputusan kepada SBY selaku Ketua Koalisi Setgab. “Politik boleh panas, tapi kepala tidak boleh meledak,” ungkapnya.
Seperti diketahui PKS menolak kenaikan BBM pada rapat paripurna DPR yang berakhir Sabtu (31/3) dinihari. PKS bersama Gerindra tak setuju dengan tambahan ayat 6a pada pasal 7 RUU APBNP 2012 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM dengan syarat tertentu.
Sikap ini berbeda dengan Anggota Setgab lainnya, Demokrat, PAN, PPP, Golkar dan PKB tanpa Effendi Choirie dan Lily Wahid yang menyetujui tambahan ayat 6a pada pasal 7.
Sebelumnya, PKS menyatakan akan tetap bekerja dalam kondisi apapun. Sama sekali tidak terpengaruh dengan masalah ada tidaknya kursi menteri yang diduduki kader PKS.
“Ada atau tidak kader kita di pemerintahan, PKS akan tetap bekerja untuk kejayaan bangsa,” tegas Ketua DPP PKS, Aboebakar Alhabsy.
Dia mengatakan, PKS pernah mengalami situasi berada dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. “Jadi hal itu gak ada masalah,” tegasnya.
Dia menegaskan, kader PKS menempati posisi menteri itu dalam rangka menjalankan tugas partai, kapanpun pasti siap balik kanan bila diperintahkan partai. “Kami ini bukan politisi-politisian sich, jadi tidak mengukur segala sesuatu dari kekuasaan,” ungkap Anggota Komisi III DPR, itu.
Ia mengungkapkan, setiap kader selalu dididik untuk siap memimpin ataupun dipimpin. “Coba lihat pak Nur Mahmudi yang dulu presiden dan pernah menjadi menteri, tidak kagok saat ditugaskan menjadi wali kota. Atau Pak Hidayat yang dulu presiden dan mantan Ketua MPR tak sungkan ditugasi bersaing di Pilkada DKI, itu semua biasa di PKS,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Demokrat, Syofwatillah Mohzaib mengatakan penolakan PKS terhadap keputusan Sekretariat Gabungan (Setgab) pendukung pemerintah untuk menaikkan harga BBM merupakan pengakuan PKS ingin keluar dari koalisi. Menurutnya, penolakan PKS yang tak mau kompromi terhadap kebijakan yang akan diambil pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM sebagai langkah untuk mematikan pemerintah.
“Ini sudah pengakuan PKS minta keluar. Masak harga BBM tidak boleh disesuaikan dalam kondisi apapun” Mereka nampaknya ingin mematikan pemerintah. Mereka menolak penyesuaian tanpa kompromi, sementara pemerintah tetap dituntut harus tetap melaksanakan program-program pembangunan, “ ujar Syofwatillah.
Sementara itu, Menkominfo Tifatul Sembiring tampak pasrah atas keputusan partainya yang tidak sejalan dengan partai lain yang tergabung dalam koalisi pendukung SBY-Boediono. Tifatul mengatakan, dirinya sebagai menteri berada dalam kabinet yang mengikuti arahan presiden. “Saya sebagai menteri yang ditugaskan partai ke sini. Tidak boleh berseberangan dengan presiden,” ucap Tifatul.
Soal kemungkinan reshuffle menteri-menteri dari PKS gara-gara perbedaan sikap itu, Tifatul juga enggan menanggapi. Dia beralasan bahwa hal itu menjadi hak prerogatif presiden yang dijamin konstitusi. “Tidak khawatir apa yang diributkan. Banyak rumput di sekitar dahlia, jangan ribut ini hanya urusan dunia,” katanya sambil berpantun. (boy/awa/jpnn)
