26 C
Medan
Sunday, April 5, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 13730

Menangi Pemilu Sela, Suu Kyi Masuk Parlemen

YANGON- Junta militer Myanmar melakukan beragam cara dan alasan untuk menyekap Aung San Suu Kyi sebagai tahanan rumah dalam empat kesempatan berbeda selama 21 tahun. Tapi, pada akhirnya, apa yang disuarakan band rock asal Republik Irlandia, U2, dalam Walk On (2000), lagu yang didedikasikan untuk putri pahlawan kemerdekaan negeri yang dulu bernama Burma itu, terbukti benar: what you got they can”t steal it.

Ya, deraan hukuman tiada henti itu sama sekali tak mampu mereduksi karisma ibu dua anak yang baru menikmati kebebasan secara penuh pada November 2010 tersebut di mata warga Myanmar. Justru kian menggumpalkannya. Walhasil, perempuan 66 tahun tersebut dengan mudah merebut kursi parlemen Myanmar melalui daerah pemilihan Kawhmu, wilayah yang berjarak dua jam perjalanan dari ibu kota Yangon, tempat Nobelis Perdamaian 1991 tersebut bermukim.

Memang, hasil resmi direncanakan baru diumumkan hari ini. Tapi, berdasar penghitungan partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), dari 82 TPS yang jumlah suaranya telah selesai direkap “total ada 129 TPS” di daerah pemilihan Kawhmu, Suu Kyi meraup 82 persen suara. Padahal, rivalnya adalah seorang mantan dokter junta yang berasal dari partai yang tengah berkuasa dengan dukungan militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan.
Itulah kali pertama Suu Kyi mencalonkan diri menjadi legislator sejak mendarat kembali di Myanmar pada 1988 dan langsung berhasil. Keberhasilan tersebut sekaligus menjadi langkah awal dan modal berharga menuju “perang” sesungguhnya: Pemilu 2015.
“Militer sekarang telah berubah menjadi lebih lunak. Jadi, sangat besar peluang Suu Kyi menjadi presiden pada 2015,” ujar Myo Win, petinggi NLD, kepada BBC.

Selain kuatnya karisma dan pesona pribadinya, kans Suu Kyi menjadi presiden pada 2015 diperbesar oleh solidnya NLD. (c4/ttg/jpnn)

Fan Zone Khusus Anak di Poznan

POZNAN- Kemeriahan Euro 2012 di Polandia-Ukraina semakin disemarakkan dengan dibangunnya sejumlah fan zone di delapan kota penyelanggara. Baik yang dibangun UEFA maupun sponsor-sponsor utama Euro 2012.

Di Poznan, pemerintah kota Poznan berinisiatif untuk membangun fan zone yang dikhususkan buat anak-anak. Di dalam fan zone, akan disediakan permainan yang hanya bisa diakses anak-anak dan juga serangkaian workshop untuk anak-anak.
Kemungkinan, fan zone itu akan dibangun di Solacki atau Wodzicki Park.

Untuk memasuki fan zone itu, setiap anak diperbolehkan masuk dengan gratis untuk menikmati setiap fasilitas yang tersedia di dalamnya.
“Kami mendukung inisiatif seperti itu. Apalagi, Euro 2012 memang merupakan even untuk semua generasi, yang tergabung di dalamnya pendidikan tentang sepak bola,” bilang Michal Prymas, walikota Poznan kepada Poznan News.

Dia menambahkan, bukan hanya fans cilik dari luar negeri saja yang bisa menikmati fasilitas dengan gratis, juga para fans cilik dari Polandia sendiri.
“Kami berharap itu memberikan anak-anak kesempatan untuk mendapatkan pengalaman emosional yang terkait dengan Euro 2012,” kata Prymas.
Karena keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah Poznan, maka mereka nantinya akan mewujudkan itu dengan menggandeng sponsor.
“Fan zone untuk anak-anak adalah ide yang menarik, kami yakin bisa menjual kepada sponsor,” kata Prymas. (ham/jpnn)

Menuju Ujian Nasional 2012

Tidak lama lagi Ujian Nasional (UN) akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Pelaksanaan UN pada 2012 di Sumatera Utara (Sumut), dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, menghabiskan anggaran sebesar Rp20.668.485.000. Dana pelaksanaan UN tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan rincian Dana Subsidi/bantuan penyelenggaraan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK sebesar Rp7.025.961.000 serta dana subsidi/bantuan penyelenggaraan UN SD/MI, SDLB sebesar Rp3.642.524.000.

Oleh:
Jon Roi Tua Purba

Jumlah peserta UN di Sumut, untuk tingkat SD/MI dan SDLB berjumlah 294.189 peserta, tingkat SMP/SMPLB/MTs berjumlah 246.487 peserta sedangkan untuk tingkat SMA/MA/SMK berjumlah 735.679 peserta.

Jadwal pelaksanaan UN tersebut, untuk SMA/MA dilaksanakan pada 16 hingga 19 April 2012, untuk SMK dilaksanakan pada 16 hingga 18 April 2012, SMP/MTs dan SMPLB dimulai 23 hingga 26 April 2012 sedangkan untuk SD/MI dan SDLB baru akan dimulai pada 7 hingga 9 Mei 2012 mendatang.
Jika ada peserta UN yang berhalangan pada hari pelaksanaan UN yang telah ditentukan boleh mengikuti ujian susulan yang ditetapkan yakni untuk SMA/MA pada tanggal 23-26 April, SMK pada tanggal 23-25 April 2012, SMP/MTs dan SMPLB pada tanggal 30 April – 4 Mei 2012 sedangkan untuk SD/MI dan SDLB boleh mengikuti ujian susulan pada tanggal 14 -16 Mei 2012.

Untuk pengumumuman kelulusan, akan diumumkan secara serempak di seluruh Sekolah di Sumut. Rinciannya adalah untuk SMA/MA/SMK akan di umumkan pada tanggal 26 Mei 2012, SMP/MTs, SMPLB pada 2 Juni 2012 sedangkan pengumuman bagi siswa SD/MI, SDLB akan diumumkan pada tanggal 16 Juni.

Guna kelancaran pelaksanaan UN, Disdikbud Sumut telah melaksanakan sosialisasi ke seluruh sekolah-sekolah di kabupaten/kota di Sumut melalui Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten. Dengan demikian diharapkan pada hari pelaksanaan Ujian nasional tersebut tidak ada lagi kendala.
Mengenai distribusi naskah soal UN, saat ini naskah soal UN bagi siswa SMA/MA/SMK dan SMP/MTs dan SMPLB dicetak pemenang tender pencetakan naskah soal berdasarkan ketetapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pusat.

Sesuai juknis yang diterima maka naskah soal diharapkan tidak akan salah cetak, sebab UN kali ini tidak ada cadangan naskah soal. Dan memang diharuskan kepada pemenang tender untuk mencetak naskah soal secara sempurna tanpa adanya salah cetak atau kerusakan naskah soal. Hanya saja khusus naskah soal untuk siswa SD/MI serta SDLB yang memiliki cadangan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pusat.

Untuk itu, perlu kerjasama Kementerian Agama dan Universitas Negeri Medan telah mengirimkan tim berjumlah empat orang yang bertugas untuk mengawasi atau memantau naskah soal UN di percetakan PT Ceriau Riau Mandiri sebagai pemenang tender. Maslahnya pakah hal itu sudah menjamin kerahasiaan naskah soal?

Untuk pendistribusian sendiri, pihak Disdik Sumut meminta kepada pihak percetakan untuk mengirimkan naskah soal tersebut seminggu sebelum pelaksanaan ujian. Sebab, dengan waktu itu bisa mempercepat pendistribusian ke kabupaten/kota di Sumut sehingga satu hari sebelum pelaksanaan ujian, naskah soal sudah berada di sekolah-sekolah di seluruh kabupaten/kota di Sumut. Hal inijuga bia menimbulkan masalah baru. Kecurigaan bocornya soal karena terlalu lama disimpan, menjadi tanda Tanya.

Dalam pendistribusian naskah soal ujian telah meminta kepada pihak percetakan untuk segera mengirimkan naskah soal tersebut seminggu sebelum pelaksanaan ujian, ini penting guna mempercepat pendistribusian ke kabupaten/kota khususnya di daerah terpencil dan jauh dari jangkauan dan kita pastikan satu hari sebelum hari pelaksanaan naskah ujian akan sudah sampai di seluruh sekolah di kabupaten/kota Sumu.

Menyinggung penyimpanan naskah soal sebelum didistribusikan ke seluruh sekolah di kabupaten/kota se Sumut, namun penyimpanan naskah soal tersebut belum diketahui diamana tempatnya. Karena, pihak Sisdik Sumut masih menunggu petunjuk dari kementerian pendidikan pusat.

Sementara itu kontroversi pelaksanaan UN yang sat ini masih menjadi polemik di dunia pendidikan masih menimbulkn tanda Tanya. Pasalnya adanya keputusan MA yang harus memenuhi terlebih dahulu sarana prasarana, baru beranjak kepada sistem evaluasi melalui UN.

Terkait dengan hal itu, Dewan Pertimbangan Presiden akan membahas pengaduan dan permohonan desakan eksekusi pengadilan negeri kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan ujian nasional (UN). Untuk itu, Wantipres akan mengkaji pengaduan Tim Advokasi Korban UN yang menginginkan Presiden melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait putusan soal UN.

Dalam putusan PN Jakarta Pusat sampai MA terkait UN, hingga saat ini belum ada eksekusi. Padahal, dalam putusannya majelis hakim meminta pemerintah untuk memenuhi secara menyeluruh sarana prasarana di semua sekolah. Selain itu, pemerintah diminta juga untuk meningkatkan kualitas guru dan akses informasi di seluruh daerah di Indonesia.

Tim Advokasi Korban UN menilai, putusan pengadilan tidak dijalankan pemerintah. Namun, pelaksanaan UN berjalan terus. “Saya pikir setiap putusan MA wajib dipatuhi pemerintah, karena merupakan ketentuan hukum oleh lembaga negara. Setiap putusan MA harus dilaksanakan oleh negara,” kata Albert Hasibuan, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum, usai menerima Tim Advokasi Korban UN di Jakarta (Kompas.com, 8/3/2012) lalu.

Menurut Albert, laporan dan keluhan yang disampaikan Tim Korban Advokasi UN soal UN akan dibahas dengan anggota Wantimpres bidang pendidikan. “Nanti akan kita bahas soal permohonan ekseskui UN yang belum dijalankan. Juga banyak masukan-masukan bagus soal pendidikan,” kata Albert.

Pemerintah memang seharusnya menjalankan putusan MA. Permintaan Tim Advokasi Korban UN sudah diterima. Maka sudah seharusnya hal ini dicermati. Karena ini meyangkut pendidikan kita. Kualitas tidak akan kita dapatkan apabila hanya diukur dari UN, yang sistemnya memaksa. Pelaksanaan UN jujur juga masih menjadi Tanya besar di negeri ini.

Menanti kebijakan pendidikan yang memihak pda kualitas, itulah yang kita nantikan. Negeri ini merindukan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai keadilan bagi peserta didik. (*)

Penulis aktif di Kelompok Diskusi Campus Concern Medan (CC-Medan), tinggal di Pematangsiantar

Senantiasa Aktif, Tubuh Tidak Merasa Tua

Elisabeth Liestriana Br Siahaan, SE, Rahasianya Tetap Bugar

Usianya tentu tidak muda lagi. Meski demikian, si-ompung kelahiran 6 Juli 1948 ini, masih terlihat begitu bugar. Bahkan sangat aktif dalam menjalankan aktifitasnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Pasca pensiun dari Pertamina tahun 2003 lalu, Elisabeth Liestriana Br.Siahaan, SE, tidak ingin hanya sekedar berdiam diri di rumah. Dan justru disitulah letak rahasia mengapa ia tetap terlihat bugar. Karena prinsipnya, jangan pernah pensiun dalam kehidupan. Ketika masih diberi kesempatan dan kemampuan, kita harus bisa mempergunakan apa yang ada pada kita. ‘’Bagi pelayanan, tidak ada kata pensiun. Dan dengan tetap aktif, membuat kita lebih sehat. Asal pintar mengatur. Tubuh ini kan semakin lama akan semakin lemah, apalagi jika tidak memiliki aktifitas, akan cepat habis. Nah kita bisa menahan penuaan dengan aktifitas,”ungkapnya.

Namun menurut anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS) periode 2009-2014 ini, aktif saja tidak cukup membuat tubuh tetap bugar. Tapi harus pula memadukannya dengan menjaga pikiran  tetap positif dalam memandang kehidupan.  “Jadi untuk itu, kita harus dapat memilih menekuni bidang aktifitas yang tepat.  Karena manfaatnya tidak hanya bagi diri semata. Tapi juga bagi banyak orang,” tukasnya. Lantas mengapa ia memilih panggung politik? “Karena melihat kenyataan, banyaknya penindasan yang dialami kaum minoritas dan rakyat kecil. Kita merasa bahwa tidak mungkin hanya terus berjuang dari luar. Jadi harus terjun ke dalam. Yaitu bagaimana berjuang lewat sistem, sehingga bisa mempengaruhi kondisi secara nyata,”ungkap istri tercinta Laksma TNI (Purn) Ir.Bonar Simangunsong ini.

Tapi bekerja sebagai seorang anggota dewan, dapat dipastikan aktifitas begitu padat dengan beragam pekerjaan. Bahkan salah satunya harus mengikuti rapat hingga jauh malam. Waktu mengerjakannya, sambungnya memang  ada ketegangan. Tapi begitu selesai, ada rasa puas dan bersyukur pada Tuhan karena bisa melaksanakan tugas dengan baik. Rahasia ini jugalah yang membuatnya tidak pernah stress dalam hidup.

Tapi meski demikian menurut sang suami Bonar Simangunsong, Elisabeth  sebenarnya sering juga mengeluhkan rasa capek. Cuma saja hal tersebut dengan cepat dapat diatasi. (gir)

Mendagri Janji Copot Bupati Palas Pekan Ini

JAKARTA- Hanya selang dua hari saja, sikap Mendagri Gamawan Fauzi sudah berubah. Dia menjanjikan akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian tetap Bupati Padang Lawas (Palas) Basyrah Lubis dari jabatannya. Gamawan mengatakan, saat ini pihaknya sedang memproses pembuatan SK dimaksud.

“Kita sedang proses pemberhentian semua kepala daerah yang sudah terbit petikan Keputusan MA yang dinyatakan sudah inkrach. Minggu depan mudah-mudahan sudah kita terbitkan Sk-nya,” ujar Gamawan Fauzi kepada wartawan melalui layanan pesan singkat, kemarin (1/4).
Seperti diketahui, selaian Basyrah, saat ini ada tiga kepala daerah yang sudah divonis bersalah oleh MA di tingkat kasasi, namun belum juga diberhentikan dari jabatannya. Ketiganya, selain Basyrah, yakni Gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin dihukum 4 tahun penjara, Wali Kota Bekasi Mochtar Muhammad (6 tahun penjara), dan Bupati Subang Eep Hidayat (5 tahun penjara).

Sebelumnya, pada Kamis, 29 Maret 2012, Gamawan masih belum mengeluarkan pernyataan yang tegas terkait kasus Basyrah. Dia mengatakan masih menunggu putusan tingkat Peninjauan Kembali (PK). Hanya saja, pada saat yang bersamaan, dia mengatakan, mempertimbangkan untuk memberhentikan sementara Basyrah dulu, tidak langsung mencopot secara permanen. “Saya pikir, apakah akan dinonaktifkan dulu, atau langsung diberhentikan tetap,” terangnya.

Selang dua hari, kemarin, sikap Gamawan sudah lebih tegas, yakni menjanjikan akan mengeluarkan SK pemberhentian. Entah terkait dengan pemberitaan sejumlah media massa nasional pada Jumat (30/3) lalu menyorot kasus Basyrah ini atau tidak, yang pasti sikap Gamawan sudah berubah.
Pada Jumat pekan lalu, koran yang menjadi referensi politik di Jakarta, Harian Rakyat Merdeka (grup Sumut Pos), memberi judul beritanya, “ Pecat Bupati Palas, Kenapa Mendagri Ngeles Terus”.

Pemberitaan media massa nasional itu mengkaitkan dengan ancaman Gamawan memberhentikan sejumlah kepala daerah yang ikut menolak rencana kenaikan harga BBM. Namun, untuk kepala daerah yang sudah jelas dasar hukumnya untuk dilakukan pemberhentian, Gamawan malah tidak melakukan pemecatan. Salah satunya, kasus Basyrah ini. (sam)

Mengurus KK Rp150 Ribu

081397731xxx

Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Medan, Bapak Camat Medan Barat, dan Lurah Sei Agul. Kenapa dalam pengurusan kartu keluarga dipungut biaya Rp30 ribu di lurah, kantor camat, dan di kantor catatan sipil? Sehingga pengurusan KK menghabiskan Rp150 ribu. Semuanya alasan dengan dalih administrasi dan uang tanda tangan pejabat. Bukankah pengurusan KK gratis, atau itu hanya semboyan saja?

Terbukti Langsung Dicopot

Terima kasih untuk informasinya. Sebagaimana yang disampaikan Wali Kota Medan Bapak Drs H Rahudman Harahap MM, pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Medan adalah gratis, tidak dikenakan biaya apa pun. Untuk itu warga yang mengalami pungutan agar segera melaporkan dengan bukti fisik ke camat setempat untuk ditindak. Kalau terbukti, oknum tersebut langsung dicopot.

Darussalam Pohan
Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan

Tertibkan Warnet di Marelan

081370708xxx

Yth Bapak Kapoldasu di Tanah Enam Ratus Marelan depan SPBU ada warnet Panglima buka 24 jam. Bukan di pinggir jalan besar tapi masuk gang, jadi lingkungan penduduk setiap malam ribut sekali sehingga mengganggu masyarakat yang sedang tidur. Bahkan tadi malam berantam entah orang dari mana saja yang kumpul di situ. Tolong Pak ditertibkan karena masyarakat merasa terganggu. Terima kasih.

Kami Teruskan ke Polres dan Polsek Terkait

Terima kasih atas informasinya. Laporan ini akan kami teruskan ke Polres dan Polsek untuk ditindaklanjuti. Warga juga dapat berkoordinasi dengan unsur Muspika setempat untuk mencari solusi terbaik.

Kombes Pol Raden Heru Prakoso
Kabid Humas Polda Sumut

Tertibkan Truk Galian C di Desa Serdang

089613161xxx

Kepada Yth Bapak Bupati Deliserdang, tolong tertibkan dum truk pengangkut material galian C yang beroperasi di Desa Serdang, Kecamatan Beringin, dan Desa Paya Gambar Kecamatan Batang Kuis karena telah merusak jalan umum.

Muspika Harus Menghentikannya

Masalah galian C merupakan tanggung jawab camat bersama Muspika sebagai perpanjangan tangan Bupati. Untuk itu harus menghentikan kegiatan yang tidak memiliki izin apalagi merugikan masyarakat dengan merusak jalan. Terima kasih.

Drs Umar Sitorus
Kabid Humas Dinas Infokom Deliserdang

Akibat Galian C, Rumah Warga Retak-retak

LUBUKPAKAM- Hampir empat bulan ini, warga di Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, resah akibat aktivitas galian C ilegal. Pasalnya, truk pengangkut bahan galian illegal tersebut, membuat kondisi jalan rusak dan beberapa bangunan rumah retak-retak.

“Semenjak adanya galian C ilegal,  truk pengangkut galian C melintas dari jalan kampung, membuat kondisi jalan tidak nyaman dilintasi, soalnya debu berterbangan dan bila hujan jalan berlumpur,” kata Sarifah (34), warga Dusun 1, Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Minggu (1/4).
Padahal, keresahan warga itu sudah pernah dilaporkan ke aparat desa setempat. Namun, hingga sekarang tidak ada realisasi agar truk pengangkut material galian C bertonase berat itu dihentikan.

Malah, kegiatan galian C ilegal disana semakin menjadi-jadi. Selain membuat kondisi jalan yang terbuat dari tanah campur batu koral dengan lebar sekitar tiga meter dan panjang sekitar dua kilometer semakin rusak parah. Akibat lain yang ditimbulkan truk pengangkut material itu,  sebagian dinding rumah warga retak.

Warga khawatir, jika hal ini dibiarkan terus dapat mengakibatkan rumah mereka ambruk. Retaknya rumah warga tersebut diduga karena getaran yang ditimbulkan setiap truk bertonase berat itu melintas. ”Kami takut tinggal di rumah. Karena bisa saja tembok ambrol dan menimpa kami,” tambah Mak Ipah (56), warga lainnya.

Karenanya, warga di sana berharap agar Pemkab Deliserdang melalui Satuan Polisi Pomong Praja (Satpol PP), menghentikan kegiatan galian C ilegal yang hanya berjarak sekitar tiga kilometer dari pemukiman mereka. (btr)

Nakhoda Kapal Ikan Disandera Perompak

BELAWAN- Nasib Dedi (25), nahkoda kapal ikan asal Belawan yang menjadi korban penyanderaan para perompak di perairan Langkat-NAD pada Jumat (30/3) malam lalu, hingga kini masih belum jelas. Keluarga korban mengaku sangat khawatir dengan kondisi keselamatannya.

“Kami belum tahu bagaimana nasib Dedi. Sampai saat ini belum ada komunikasi dengan para pelaku,” kata paman korban yang meminta namanya tak dikorankan, saat ditemui di rumahnya, Minggu (1/4) sore.

Menurut pria bertubuh kekar ini, pihak keluarga mempercayakan kasus perompakan dan penyanderaan yang dialami keponakannya kepada pihak pengelola kapal. “Soal negosiasi uang tebusan antara pemilik boat (kapal ikan), kami keluarga tidak tahu. Kami percayakan saja permasalahan ini kepada toke boat tempat keponakanku kerja. Sedangkan untuk laporan ke Polair dan petugas Kamla (Kemanan Laut) sudah dibuat kemarin sore,” cetusnya.

Dia menuturkan, Dedi baru dua trip menjadi nakhoda di kapal penangkap ikan tersebut. Tapi saat keberangkatannya yang kedua kali, anak ke dua dari empat bersaudara ini mengalami nasib naas. “Aku yang mengajukan ke tokenya untuk jadi tekong (nakhoda) kapal, karena dia itu anaknya rajin dan gigih. Pada trip pertama nggak ada terjadi apa-apa. Dan untuk trip kedua inilah dia dibajak dan disandera, padahal dia itu tulang punggung keluarganya,” ungkapnya.

Bahkan lanjut dia, peristiwa perompakan disertai penyanderaan tersebut seperti ada musimnya. Dan kebanyakan aksi perompakan kapal ikan terjadi menjelang hari raya Idul Fitri. “Memasuki pertengahan tahun biasanya mereka beraksi, dan yang paling banyak terjadi saat mau lebaran,” ucapnya.

Diceritakannya, pada saat dirinya disandera para pelaku bersenjata api larang panjang sempat membawanya ke kawasan hutan bakau. Selama jadi korban penyanderaan, kebutuhan makan sehari-hari dipenuhi oleh para pelaku dan terus dikawal dua pria bersenjata. “Waktu di atas boat menuju pinggiran pantai, mata ku ditutup mereka, tapi begitu tiba penutup mata dibuka dan aku tak kenal daerah itu. Cuma aku dibawa jalan ke tengah hutan, setelah 15 hari aku baru dibebaskan ditumpangkan ke mobil orang di Aceh sana,” ungkapnya.

Ketua DPC HNSI Kota Medan Zulfachri Siagian saat ditanyai terkait kasus perompakan dan penyanderaan yang dialami Dedi meminta supaya aparat Kamla lebih meningkatkan pengamanan dengan melakukan patroli rutin di sejumlah titik yang dinilai rawan.

Sementara, Kasubdit Penegak Hukum (Gakkum) Direktorat Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Utara (Dirpolairdasu), AKBP Burhanuddin Desky sebelumnya mengatakan, pihaknya saat ini telah menyiagakan sekitar delapan unit kapal patroli di beberapa titik yang dinilai rawan untuk memburu para pelaku tindak kejahatan yang terjadi di perairan.

Desky menambahkan, selama Januari hingga Maret tahun ini, jumlah kasus perompakan kapal ikan yang terjadi di laut sekitar sembilan kasus. “Dari sembilan kasus tiga di antaranya masih disidik, dengan jumlah tersangka yang diamankan tiga orang pelaku dan barang bukti disita pistol jenis FN berikut 10 butir amunisi,” terangnya.

Sedangkan pada 2011 lalu, kepolisian perairan menangani sekitar dua puluh satu kasus perompakan, dengan jumlah tersangka sembilan orang yang diamankan, berikut senjata api serta amunisi yang disita sebagai barang bukti. (mag-17)

1...13,72913,73013,731...15,804Page 13,730 of 15,804

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor