MEDAN-Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kakanwil Depkumham) Sumut, Baldwin Simatupang berjanji akan menindak tegas anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap anggota Brimob, yang menjadi warga binaan Rutan Klas I-A Tanjung Gusta Medan.

“Kasus ini akan kita serahkan kepada Polresta Medan. Karena kasus ini bukan hanya persoalan internal lembaga saja, akan tetapi menyangkut penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini,” tegas Baldwin Simatupang. Baldwin juga mengancam akan memberikan sanksi tegas pada anggotanya berupa pemecatan dan penurunan pangkat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 53.

“ Kita tunggu saja dulu proses hukum yang dilakukan penyidik dan peradilan,” beber Simatupang.

Baldwin juga tidak membenarkan perbuatan yang dilakukan anggotanya melakukan pemukulan. Yang namanya warga binaan itu bukan dipukul tapi dibina dengan menasehati. Ditanya apakah hanya karena korban menolak mengikuti apel pagi maka dipukuli, Badlwin membantahnya.

“Bukan hanya tak mau mengikuti apel tapi ada kata-kata dari korban yang memancing emosi sipir,” ucapnya.

Baldwin menyatakan jika sipir terbukti melanggar hukum silahkan ditindak. Namun dirinya tidak bisa menjamin kejadian serupa tak terulang lagi.
“Ini sulit karena sifatnya personal. Tapi kalau memberi komando untuk tidak melakukan hal ini sudah jauh-jauh hari saya lakukan. Rutan dan lapas harus aman karena dua ribuan lebih orang penghuninya,” tutup Badlwin.(rud)

MEDAN-Bayi berkelamin laki-laki tanpa anus berusia satu hari dirujuk ke RSU dr Pirngadi Medan, Rabu (28/3) pagi. Anak pertama pasangan Nazli (28) dan Raisa (24), warga Jalan Ayahnda, Gang Agenda, Medan Baru, itu langsung menjalani pemeriksaan intensif di ruang foto, tepatnya di Ruang Radiologi 2, Lantai II RSU Pirngadi Medan.

Amatan Sumut Pos di Ruang Radiologi 2, Lantai II RSU Pirngadi, bayi ditangani dua orang dokter dan satu perawat serta petugas radiologi. Dr Thomas yang menangani bayi mengaku, kasus seperti itu terjadi karena pada saat usia kandungan si ibu berusia 3 bulan kurang memberikan asupan gizi asam folat.
Orangtua bayi, Nazli mengatakan, tak menyangka anaknya akan lahir dengan kondisi tanpa anus. Nazli menuturkan, anaknya itu lahir normal di salah satu klinik tak jauh dari rumahnnya. Dan sampai saaat ini istrinya masih berada di klinik karena kondisinya belum fit betul.

“Anak saya ini lahir normal dengan berat 3,3 kg,” bebernya. Nazli mengaku, anak pertamanya ini lahir Selasa (27/3) pukul 21.00 WIB. Diterangkannya, dirinya juga sangat mengharapkan anaknya ini bisa normal kembali.

Mengenai langkah selanjutnya apakah akan dioperasi, dirinya mengaku belum bisa memutuskan hal tersebut karena masih menunggu keputusan keluarga dan menunggu sang istri normal.

Nazli juga mengaku, dirinya tak ada mempunyai firasat buruk terkait kelahiran anak pertamanya itu dan sangat mengharapkan bantuan orang yang sudi memberikan bantuan. (jon)

Delapan unit kapal patroli dikerahkan Direktorat Polisi Perairan Polda Sumut, untuk mengantisipasi aksi penyelundupan BBM (bahan bakar minyak) lewat perairan dan gejolak sosial yang muncul akibat kenaikkan harga BBM.

Kedelapan kapal patrol tersebut kini telah ditempatkan di lima titik rawan di sekitar perairan Sumatera. “Kapal-kapal patroli kita sudah ditempatkan di lima titik rawan penyelundupan BBM diantaranya di perairan Kuala Belawan, Kuala Tanjung, Batubara, Pantai Cermin dan perairan Tanjung Balai Asahan,” kata Kasubdit Penegak Hukum (Gakkum) Dirpolair Polda Sumut, AKBP Burhanuddin Desky, Selasa (27/3) siang.

Desky menambahkan, terkait rencana pemerintah pusat menaikan harga BBM, pihak kepolisian perairan saat ini juga melakukan antisipasi terjadi gejolak sosial seperti aksi demo yang kemungkinan bisa terjadi dikawasan perairan.

“Selain penempatan armada patrol di perairan, kita juga telah melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga nelayan. Termasuk berkoordinasi dengan Ketua HNSI Medan, Zulfahri untuk mengantisipasi unjuk rasa nelayan di laut,” ungkapnya.

Mobil Dinas TNI pun Disandera

Aksi massa menolak BBM juga merebak  di berbagai daerah di Sumatera Utara. Di Siantar, massa malah menyandera mobil dinas TNI.
Adalah Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen (UHN) Siantar yang menyandera truk TNI 8520-I, kemarin. Aksi ini digelar setelah massa berhasil memblokir Jalan Sangnaualuh, Kecamatan Siantar Timur.

Situasi sempat panas, ketika supir truk 8520-I yang mengenakan seragam TNI mencoba menerobos hadangan. Sempat terjadi aksi dorong-dorongan antara intel TNI dan puluhan Polri melawan mahasiswa. TNI dan Polri berusaha melepaskan mobil tersebut dari penyanderaan mahasiswa. Selama 30 menit, adu otot terjadi, hingga mobil TNI 8520-I berhasil lepas dari sanderaan mahasiswa.

Di Binjai, Ketua DPRD Binjai turut menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM oleh pemerintah pusat. “Secara pribadi, saya setuju dengan penolakan kenaikan harga BBM ini,” ujar Ketua DPRD Binjai Zainuddin Purba, saat menerima masa Hanura, di gedung DPRD Binjai.
Terpisah, Polres Tebingtinggi mempersiapkan kekuatan penuh dibantu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebanyak 50 personel untuk menjaga dan mengawal aksi unjuk rasa yang gagal dilaksanakan. (mag-17/osi/mua/dan/mag-3/smg)

MEDAN- Sejumlah tokoh masyarakat Sumatera Utara yang tergabung dalam Forum Peduli Anak Yatim Indonesia Sumatera Utara (FPAYSU)  menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini berkaitan dengan adanya kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM pada 1 April mendatang.

Penolakan kenaikan harga BBM tertuang dalam penyataan sikap FPAYSU yang dibacakan  Ketua FPAYSU Drs H Daudyah Munthe,MM  didampingi H.Jhony Sembiring ,SH (Sekretaris) dihalaman Mesjid Agung Jl. Diponegoro Medan, kemarin.

Dalam pernyataan sikapnya, FPAYSU memaparkan bahwa banyak akibat dan dampak buruk kebijakan pemerintah yang sangat tidak populis ini.  “Rakyat tengah mengalami kesulitan  ekonomi saat ini, malah ditambah lagi dengan adanya kenaikan harga BBM yang berakibat naikknya harga kebutuhan pokok lainnya,” kata Daudysah yang didampingi pengurus FPAYSU lainnya, diantaranya;  H.Asli Chan Chaniago, Drs h Rahmad Hasibuan (Penasehat) dan  H Subandi,SH,H.M Subandi (Wakil Bendahara)  serta  H Donal Sidabalok (Bid.Dana dan Keuangan dan Bidang HUmas, Drs H Jumiran Abdi.

Disebutkan Daudsyah, Pemerintah harusnya menyadari bahwa  kebijakan itu  akan jelas-jelas menyengsarakan rakyat ditengah himpitan ekonomi yang semakin sulit ini.”Bukan kita berseberangan dengan kebijakan pemerintah, tetapi kenaikan ini jelas-jelas bukan jalan keluar dari permasalahan bangsa yang tengah membelit negeri ini.

Menurut Ketua FPAYSU, Drs H Daudsyah Munthe,MM, adalah sebagai negara kepulauan dan mempunyai masyarakat yang majemuk, yang sebenarnya alamnya kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA) dan sumber daya manusia, dan kaya budaya.Tetapi akibat krisis global dunia,  masyarakat kita mau tidak mau mendapat imbasnya.

Namun, menaikkan harga BBM bukan jawaban untuk mengatasi persoalkan lain yang lebih besar.

Ada 8 poin yang tertulis dalam pernyataan sikap FPAYSU sebagai  solusi koknrit kepada pemerintah  untuk menghemat anggaran tanpa menaikkan harga BBM diantaranya; agar pemerintah mengefesiensikan semua APBN dan APBD Provinsi dan Kabupaten Kota.
Selanjutnya,  pemerintah tidak melakukan pembangunan kantor pemerintah yang baru (gedung baru), meniadakan program kegiatan rehabilitasi kantor- kantor pemerintah dan rumah dinas.Selain itu, tidak melakukan pembelian kenderaan  mobil  dinas baru, tidak melakukan Perjalanan dinas ke luar negeri dan luar provinsi.

Hal yang harus dilakukan adalah menekan dan mengefesiensikan pemakaian dana rutin, melakukan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dan penggunaan anggaran Negara dan daerah. Yang perlu diperhatikan, para pejabat pemerintah baik itu (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif ) serta keluarganya menunjukkan sikap kesederhanaan dalam kegiatan sehari-hari.
Terakhir, penegakan supremasi hukum  harus dilaksanakan dan menjadi niat dan tekad kita bersama antara Masyarakat dan Pemerintah , ujar  Daudsyah lagi.

Pihaknya mengingatkan, solusi diatas harus disikapi dengan sungguh-sungguh sebagai salahsatu solusi, dimana disadari,  dampak terberat naiknya harga BBM bakal dirasakan masyarakat  Sumatera Utara khususnya  dengan melambungnya harga barang, lesunya dunia usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PPP di DPR-RI Drs H Hasrul Azwar MM menegaskan fraksinya memahami pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak(BBM). “Kami dari Fraksi PPP memahami rencana kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM),” ujar Hasrul pada wartawan, usai meninjau pelaksanaan tryout untuk anak SD, Selasa (29/3) di Yayasan Pendidikan Islam(YPI) Plus Khairul Imam di Jalan Suka Teguh Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.

Ketika ditanya wartawan, apakah memahami berarti mendukung kenaikan harga BBM, Hasrul tidak menjawab dengan gamblang.
“Yang jelas PPP memahami kenaikan harga BBM tersebut, alasannya karena melonjak harga minyak dunia yakni 180 dollar per barel yang tentunya akan memberatkan APBN,” ujar Hasrul kembali.(ila/rud)

MEDAN-  Pedagang di Jalan Asia Raya Indah  Kecamatan Medan Areameminta kepada pemerintah setempat untuk mengangkut sampah tiga kali dalam sehari di sekitar lokasi dagangan mereka.

Menurut mereka, selama ini sampah-sampah itu hanya diangkut sekali dalam sehari, yakni pada pukul 07.00 WIB. Dampaknya, sampah menumpuk dan menganggu para pedagang yang bekerja hingga malam hari. “Kalau ditanya, kita sangat resah dengan bau sampah yang berada di dekat jualan kita, namun, mau bagaimana lagi. kita terpaksa harus menahan baunya. Begiu juga dirasakan pembeli kami,” kata Aleh, salah seorang pedagang di Jalan Asia Raya Indah itu kepada wartawan koran ini, Selasa (27/3).

Menurutnya tumpukan sampah yang berada di tong itu  sebenarnya bukan hanya buangan warga yang tinggal di Jalan Asia ini saja, warga lainnya juga membuang sampah di tong itu. “Saya selalu melihat warga lain mencampakkan sampah dengan sembarangan di dalam tong itu,”bilangnya.

Iwan warga lainnya juga mengatakan hal sama, Menurutnya ada baiknya tumpukan sampah tersebut diangkut tiga kali dalam sehari. Sehingga, bau atau pun kotoran yang timbul dari sampah tidak berdampak kepada masyarakat yang tinggal di sekitar Jalan Asia.

“ Bila sampah diangkut tiga kali sehari, bau sampah tidak akan tercium lagi, pembeli pun bisa enak melahap makanan dagangan kami,” ucap pedagang mekanan ini. (omi)